dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa terlepas dari apakah unsur barang siapa merupakanbestandel delic atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkanketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 31 Tahun 1999 menyebutkanbahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukKoorporasi dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun yang bukan merupakanbadan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo

Wiryone Prodjodikoro,SH dikutip oleh Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, Ganti rugi Dan Rehabilitasi,Ghalia Indoneis, Jakarta, Cetakan , Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuaiHalaman 37 dar 46 Putusan Nomor Ot/Pid Pra 2071 B/PN mo Pasal 6 RV gugatan terhadap organ negara haruslahlah ditujukan kepadaNegara RI cq Pemerintah RI;Menimbang, bahwa disamping itu Termohon selaku penyidik tidak bisadipertanggungjawabkan secara tersendiri tanpa melibatkan Negara/Pemerintahatas tidandakan yang telah dilakukarinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang46Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SHMMM dalambukunya Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Penerbit CV .Mandar Maju Bandung Tahun 2001, Hal. 5253, disebutkan istilah yang

delic atau tidak, menurut penafsiran yang autentik yaitu sesuai ketentuanpasal 1 angka 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksudsetiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksudkorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MM. dalambukunya penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, menyebutkan bahwasetiap

Wiryono Prodjodikoro,SH dikutip oleh Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, Ganti rugi Dan Rehabilitasi, GhaliaIndoneis, Jakarta, Cetakan I, Tahun 1982, hal 29), disamping itu sesuai Pasal 6 RV gugatanterhadap organ negara haruslahlah ditujukan kepada Negara RI cq Pemerintah RI;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, makapenyebutan identitas Tergugat IV yang menyebutkan identitas diri Tergugat IV sepertidalam gugatan Para Penggugat memang tidak tepat menurut hukum, namummemperhatikan

jinMenggarap Tanah dari Instansi Yang Berwenang, maka adalahsesuai dengan Ketentuan dan Asas Hukum Pemerintahanyang baik serta logika Hukum yang sehat, seharusnya dalammemutus perkara a quo maka, Judex Facti haruslahmenelusuri dan kemudian mempertimbangkan Fakta Hukum,Instansi Pemerintah mana yang mengeluarkan Produk SuratIjin Menggarap Tanah dalam perkara a quo, dimana faktanyaternyata dibuat oleh Instansi yang sama yaitu Gubernur KepalaDaerah Propinsi Sumatera Utara up Bupati Deli Serdang,Munar S Hamidjojo

NjotoKondjojo, Hendarso Hamidjojo, Sari Herawati, Sulistyowati,Susana Budi Atmadjaja, Erwin Setyabudhi, Erik Setya Bhakti,Ernest Setyawan, Erynthus, Monica Budiatmadjaja, EddyLiema Budiatmadja, Santoso Budiatmadja, WibowoBudiatmadja, Ir.

Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta atas nama pemegang hakadalah : 1.Susilo; 2.Aditia Pratama Abdi; 3.Veronica Dwi Cahyani; 4.Ir.Kristina; 5.Ir.NjotoKandjojo dh Hoo Khan; 6.Ny.Sulistyowati dh Hana Nio; 7.Hendarso Hamidjojo dh HooSiem; 8.Sari Herawati dh Sian Hoo Nio; 9.Erwin Setyabudi; 10.Erik Setyabhakti; 11.ErnesSetyawan; 12.Erynthus; 13.Monica Budiatmaja dh Lie Sien Nio disebut juga MonicaBudiatmadjaja; 14.Susana Budiatmaja dh Lie Sien Wang disebut juga SusanaBudiatmadjaja; 15.Eddy Liema Budiatmaja

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atauSarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyaitu) menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelakutindak pidana korupsi untuk maksud dan melakukan tujuan lain;Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo hamidjojo, SH,MM dalam bukunya berjudul Penerapan Pembuktian terbalikdalam

Sedangkan pengertian jabatan berasal darikata jabat yang berarti memegang atau melakukanpekerjaan dalam fungsinya, sedangkan jabatan berartipekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (BukuPenerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU58No.31 tahun 1999 karangan Martiman Prodjo Hamidjojo,SH, MH halaman 7071);Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan hukumdalam praktek, yang didasarkan atas doktrin danyurisprudensi, pengertian menyalahgunakan dapatdiklasifikasi sebagai berikut Pelaku) memiliki

Sedangkan pengertianjabatan berasal dari kata jabat yang berarti memegang ataumelakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan jabatan berartipekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku PenerapanPembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No.31 tahun 1999karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, MH halaman 7071);Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan fakta faktasebagai berikut ;Menimbang, bahwa terdakwa adalah PNS di KecamatanPasawahan Kabupaten Purwakarta yang menjabat sebagai staf bagianekonomi

Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;4 Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;Unsur ke 1 : Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai denganketentuan Pasal angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH.MM dalam bukunyaPenerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Penerbit CV .

l delict atau tidak, menurut penafsiran yangautentik yaitu sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 UU RI No. 31 Tahun 1999,menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalahkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanbadan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ; Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MM.dalam bukunya penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delict Korupsi,menyebutkan bahwa

Put.No.11/Pid.Sus.kKor/2016/PT.Mksyaitu sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 UU RI No. 31 Tahun 1999,menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orangperorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalahkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakanbadan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ; Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MM.dalam bukunya penerapan Pembuktian Terbalik Dalam delik Korupsi,menyebutkan bahwa setiap orang adalah

Hamidjojo serta Penetapan Majelis Hakimyang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 MeiHal. 120 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/20082004 dalam perkara TUN Nomor 428 K/TUN/2003 yang menjatuhkanputusan bahwa "pemberhentian Prof. Santoso S. Hamijoyo tersebutadalah sah. Namun meskipun putusan Mahkamah Agung itu telahberkekuatan Hukum tetap, Prof. Santoso S.

Hamidjojo untukmengulangi perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, yaitu :a. Memaksa tetap menduduki jabatannya sebagai Rektor Unitomo,meskipun telah diberhentikan dan ada pejabat yang diangkat untukmenggantikan Jabatannya ( Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal65 ayat (1) KUHP ) ; sertab.

Unsur Setiap Orang ; Putusan Nomor : 116/Pid.SusTpk/2017/PN.Mks Halaman 54Menimbang, bahwa unsur setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat(3) Undangundang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksudsetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi dan yangdimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baikmerupakan badan hukum maupun yang bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH.

Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, YangMenyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;Unsur ke 1 : Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjo Hamidjojo, SH.MMdalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi",Penerbit CV.

No. 1312 K/Pid.Sus/2009sarana" semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yangdijabatnya atau yang diperolehnya;Pengertian jabatan berasal dari kata "jabal" yang berarti "memegang"atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan jabatan" berartipekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku PenerapanPembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No.31 Tahun 1999karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH., MH., halaman 7071):Dipersidangan ini terungkap fakta sebagai berikut : Bahwa terdakwa Ir.Dadan

Dilakukan secara bersamasama;Unsur ke 1 : Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseoranganatau termasuk korporasi.Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam bukunyaPenerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik