diterima;

Dawuan, Majalengkasebagai jaminan pengganti kepada Penggugat ( vide Bukti P11);14.Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatanganiAkad Hawalah (Perjanjian Cessie) tertanggal 1 Mei 2010 (vide BuktiP12) dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 01 tanggal 1 Mei 2010 (videBukti P13) bersamasama dengan Tergugat l, Il, Ill dan IV, yang dibuatdihnadapan Notaris Dede, S.H., yang mana Tergugat memberikanjaminan fidusia kepada Penggugat yaitu: Semua dan setiap hak,wewenang, tagihantagihan serta klaimklaim

/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan olehNasabah terhadap pihak ketiga siapapun juga berdasarkan perjanjianperjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuatoleh Nasabah dengan pihak ketiga manapun juga, satu dan lainmenjadi milik Nasabah dengan nilai sebesar Rp1.040.000.000,00sebagaimana diuraikan dalam Daftar Tagihan Piutang KBMTBabussalam tertanggal 3 Juli 2010 (vide Bukti P14);15.Bahwa Penggugat selaku Pemberi Pinjaman telah menandatanganiAkad Hawalah

Fatwa DSNMUI No. 12/DSNMUI/IV/2000 tentang Hawalah.11.Fatwa DSNMUI No. 13/DSNMUI/IV/2000 tentang Uang Muka DalamMurabahah.12. Fatwa DSNMUI No. 14/DSNMUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi HasilUsaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.uw Rw ONHal. 11 dari 16 hal. Put.

membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri suratberharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyataberdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah,Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;J. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yangditerbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga danmelakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihakketiga berdasarkan prinsip syariah

Pengambilalinan utang berdasarkan Akad hawalah.12.Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS dan berdasarkanPasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur:Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkanprinsip syariah dan prinsip kehatihatian.13.

vide pasal 285 Rb.g), olehkarena itu majelis hakim berpendapat Akta nomor 01 tanggal 04 Nopember 2014 adalah sahdan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah menyatakan bertanggung jawab ataspembayaran sisa hutang secara angsuran dan pertanggungan jawaban Tergugat II dikuatkandengan jaminan pribadi Tergugat II (personal guarantee) (P.14), tentang hal ini meskipuntidak secara harfiah disebutkan, majelis hakim berpendapat hal ini adalah pengalihan hutang(hawalah

dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Halaman 175176,ditentukan bahwasanya: Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasarputusan BPSK dan berkas perkara;Bahwa adapun yang menjadi dasar dari Pemohon Kasasi mengadukanpermasalahan hukum yang dialaminya adalah sejak meninggalnya suamidari Pemohon Kasasi halmana sebelumnya antara suami Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi sepakat mengadakan perjanjian sebagaimanadituangkan dalam Akad Perjanjian Hawalah

Bahwa perlu diketahui oleh PARA PENGGUGAT dalam praktekperbankan syariah, bank syariah memiliki fasilitas pembiayaan multi jasa yangberlandaskan imbal jasa (Ujrah) dengan menggunakan akad ijarah atau akadkafalah, atau gabungan keduanya yang mana salah satu bentuk fasilitas tersebutadalah Hawalah yaitu merupakan konsep yang dipergunakan untuk pelaksanaanHal. 27 dari 57 Put.

sangat jelas bahwa akad pembiayaan dalam perkara iniberdasarkan Akad Pembiayaan AlMudharabah tertanggal 21 Desember 2007yang dibuat di hadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH dalam pasal 20 tentangbab penyelesaian perselisihan beserta Addendumnya Akad PembiayaanMudharabah tertanggal 28 Juli 2008 dan hal tersebut sudah sesuai dengankegiatan usaha TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Undang UndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19, dan bahwa dalamperkara ini tidak pernah terjadi akad Hawalah

BERDASASARKAN HUKUM;HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILITBahwa PEMOHON PAILIT merupakan Perseorangan yang menjadi anggota sekaligus nasabahTERMOHON PAILIT yang tercatat sejak 17 Februari 2011 dengan Nomor Anggota 10056.Sedangkan TERMOHON PAILIT merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang KoperasiJasa Keuangan Syariah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (Mudharabah danMusyarakah), JualBeli (Murabahah, Istishna, Salam), Jasa (Pinjaman Kebajikan / Al Qord, Sewa(Ijarah), Hawalah

., (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Nomor 53 dan Nomor 54),dengan perincian dan dokumendokumen sebagai berikut:Akad Pembiayaan Nomor 53e Pembiayaan bank : Rp500.000.000,00Akad Pembiayaan Nomor 54e Pembiayaan bank : Rp250.000.000,00e Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 12/3753/SP3/V/2010/RAP tanggal 26 Mei 2010 mengenai Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan atas nama Puji Priyanto;e Akad Pembiayaan Hawalah WalMurabahah Nomor 53 tanggal 17Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Ramlah

dan Nomor54 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Ramlah Lubis,S.H., (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Nomor 53 dan Nomor 54),dengan perincian dan dokumendokumen sebagai berikut:Akad Pembiayaan Nomor 53e Pembiayaan bank : Rp500.000.000,00Akad Pembiayaan Nomor 54e Pembiayaan bank : Rp250.000.000,00e Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 12/3753/SP3/V/2010/RAP tanggal 26 Mei 2010 mengenai Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan atas nama Puji Priyanto;e Akad Pembiayaan Hawalah

., (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan No. 53 dan No. 54),dengan perincian dan dokumendokumen pembiayaan sebagai berikut:Akad Pembiayaan No. 53e Pembiayaan Bank : Rp. 500.000.000,Akad Pembiayaan No. 54e Pembiayaan Bank : Rp. 250.000.000,e Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) nomor: 12/3753/SP3/V/2010/RAP tanggal 26 Mei 2010 mengenai Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan atas nama Puji Priyanto;e Akad Pembiayaan Hawalah WalMurabahah nomor: 53, tanggal 17 Juni2010 yang dibuat oleh Notaris

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa PemohonanKeberatan tidak beritikad baik dan berlaku curang dalam menjalankan perjanjianNomor 100/PYB/090/10 tertanggal 19 November 2010 dengan cara menambahnambah pasal dalam perjanjian tersebut tanpa diketahui dan / atau persetujuan dariTermohon Keberatan, yang mana pasal 15 tersebut tidak ada tertulis atau tercantumdalam perjanjian Termohon Keberatan, yang ada tercantum dalam perjanjiantersebut dari Pasal 1 s/d Pasal 7, tertulis dalam Akad Pembiayaan Hawalah

Dr. lja Suntana" Bahwa secara filosofis sub dan sifkum perbankan syariah didominasi olehistilahistilah bisnis Islam, seperti murabahah, hudaibiyah, musyarakah,mudarabah, qgardh, hawalah, ijarah, dan kafalah. Oleh sebab itu, merupakanhal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariahdilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi halhal yang terkait dengan nilainilai syariat Islam.

Bahwa Penggugat juga telah mengikatkan diri dengan Tergugat didalam Pembiayaan Dana Berputar berdasarkan Akad MusyarakahNomor : 7 (tujuh), yang mana di dalam Fasilitas Pembiayaantersebut Tergugat berjanji untuk menyediakan fasilitaspembiayaan sebagai modal/penyertaan yakni sejumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), yang mana penggunaandana tersebut akan digunakan oleh Penggugat untuk membiayalTake Over (Hawalah) hutang modal kerja di BRI.

Penggugat juga telah mengikatkan diri dengan Tergugat di dalamPembiayaan Dana Berputar berdasarkan Akad Musyarakah Nomor : 7(tujuh), yang mana di dalam Fasilitas Pembiayaan tersebut Tergugat berjanji untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimodal/penyertaan yakni sejumlah Rp. 600.000.000, (enam ratus jutarupiah), yang mana penggunaan dana tersebut akan digunakan olehPenggugat untuk membiayai Take Over (Hawalah) hutang modal kerja diBRI.

Jkt.Brt.Bahwa akta Pernyataan Pembatalan Perjanjian No. 16 tanggal 24 Nopember2014, dibuat ARRY SUPRAPTO, SH Notaris di Jakarta :a. bahwa para para pihak dalam akta Pernyataan Pembatalan Perjanjian No.16 tanggal 24 Nopember 2014, dibuat ARRY SUPRAPTO, SH Notaris diJakarta tersebut para pihaknya adalah: HERLINA ISKANDAR (Pimpinankacap PBS Slipi), TUBAGUS ADITYA BUDI ULFI (Pimpinan KCP Bekasi).b. bahwa inti isi akta pernyataan pembatalan perjanjian tersebut adalahmembatalkan aktaakta sbb:Akta akad Hawalah

(pengalihan utang) tanggal 28 April 2014 No. 132.Akta akad Hawalah (pengalihan utang) tanggal 28 April 2014 No. 133.Akta Perjanjian, tanggal 28 April 2014 No. 134.Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, tanggal 28 April 2014 No.135.Akta Pemeberian Line Facility (Musyarakah), tanggal 28 April 2014 No.136.Akta Pemeberian Line Facility (Musyarakah), tanggal 28 April 2014 No.137.Yang semuanya dibuat dinadapan Notaris ARRY SUPRATNO, SHBahwa saksi tidak diberi tahu, sebabnya aktaakta No. 132, 133, 134

bittamlik atau Akad lain yangtidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;melakukan pengambilalihnan utang berdasarkan Akad hawalahatau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaanberdasarkan Prinsip Syariah;membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri suratberharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyataberdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah

masih ada Bahwa akta Pernyataan Pembatalan Perjanjian No. 16 tanggal 24Nopember 2014, dibuat ARRY SUPRAPTO, SH Notaris di Jakarta :a. bahwa para para pihak dalam akta Pernyataan Pembatalan PerjanjianNo. 16 tanggal 24 Nopember 2014, dibuat ARRY SUPRAPTO, SH Notarisdi Jakarta tersebut para pihaknya adalah: HERLINA ISKANDAR (Pimpinankacap PBS Slipi), TUBAGUS ADITYA BUDI ULFI (Pimpinan KCP Bekasi).b. bahwa inti isi akta pernyataan pembatalan perjanjian tersebut adalahmembatalkan aktaakta sbb: Akta akad Hawalah

Akta akad Hawalah (pengalihan utang) tanggal 28 April 2014 No. 133. Akta Perjanjian, tanggal 28 April 2014 No. 134. Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanagqishah, tanggal 28 April 2014No. 135. Akta Pemeberian Line Facility (Musyarakah), tanggal 28 April 2014 No.136. Akta Pemeberian Line Facility (Musyarakah), tanggal 28 April 2014 No.137.Yang semuanya dibuat dihadapan Notaris ARRY SUPRATNO, SHHal. 103 dari 203 Hal. Putusan No. 444 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Nomor : 23/ SPK-33.12.UP.02.03/ I/ 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang dilegalisir;

7. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Nomor : 270/ SK-33.12/ XI/ 2022, tanggal 10 November 2022 tentang pemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri tahun 2022 yang dilegalisir;

8. 4 (empat) lembar Perjanjian Pembiayaan Hawalah

Ini adalah akad tabarru,pengalihnan utang ini bukan murabahah tetapi hawalah. Ketikamenggunakan akad murabahah tidak ada barang yang dijualbelikan,Halaman 94 dari 210 halamanPutusan nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kngkarena murabahah adalah jual beli barang.