VAT) DToTaAuChevronoavico mpomesia Processing Agreement $F) UE) WLa AWorid Class Energy CompanySHARE HOLDERS=s*PERTAMINAInvoice +Tax InvoiceGASPRODUCER?NEGARA ae D JILCOvico mocwesia TOTAL Sales Purchase Agreement @ eo Pertamina on behalf GOI as > (Fungsi JMG)Off Balance Sheet PERTAMINA Seller AppointmentAgreement @ Workeingree vero Gambar . Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas;2.

Pelindo Ill dan PT, TPS.2/)1 (satu) bendel shore holders agreement among PT.Pelindo Ill kKoperasi gawai PT. Pelindo Ill and MermaidShipping Limited and PT. TPS.28)1 (satu) lembar fotocopy bukti fax data tarif jasakepelabuhan.29)1 (satu) lembar fotocopy keputusan Menteri Kehakiman RINo. C.6465 HT.01.01 Tahun 1999.30)1 (satu) lembar fotocopy tarif pelayanan Jasa Blok W.31)1 (satu) lembar fotocopy Quarantine Tariff (Blok WXP) PT.TPS.Halaman 13 dari 55 hal. Put.

Pelindo IIl dan Koperasi PT.Pegawai Pelindo Ill.25)1 (satu) bendel fotocopy authorization Agreement For TheOperation and Maintenance of Container Terminals at TanjungPerak Seaport.26)1 (satu) bendel fotocopy perjanjian sewa oleh dan antara PT.Pelindo Ill dan PT, TPS.27)1 (satu) bendel Shore Holders Agreement Among PT. PelindoIll Koperasi Gawai PT. Pelindo Ill and Mermaid ShippingLimited and PT.

VAT) YeRaTaRNeSHARE HOLDERS= @fs ee D JILCOPayment PERTAMINA vico moowesta TOTALLNG BUYERS PaymentRequest(20089 aa(Excl. VAT)Sales Purchase Agreement @ oOPertamina on behalf GOI=> (Fungsi JMG)Off Balance SheetSeller Appointment & RInTCoen ee vATOutAgreement =.ayPERTAMINA Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1.

PPN PT Badak NGLJ AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS RTAPayment aLInstruction (100%) Advance Foktur Pajak Pembayaran(Excl. PPN) Funds ~ PPN (10%)Inveice6 Pengkreditan: : PPN (1075,Pertamina on behalf GOI r Pertamina own ae 5Fungsi JMG)Off Balance Sheet operations(Fungsi PERTAMINA p 3 Gambar Ill. Alur Pembayaran Cash Advance danPenerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG2.3.2.1 Penjelasan dan Dasar Penagihan dan PembayaranCash Advance Jasa Pengolahan LNG (tanpa PPN);a.

VAT)~ la eit i L rai dudAiNueAWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS= (@ws" a JILCO Paymentvico moonesta TOTALLNG BUYERS Payment gboa invoice + aaE> 200% Tax Invoice(Excl. VAT)rSales Purchase Agreement Qo YFPertamina on behalf GOI a=> (Fungsi JMG)Off Balance Sheet y 4Seller Appointment A Macunn ee vATOutAgreement PERTAMINA Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGHalaman 20 dari 54 halaman.

PPN) PT Badak NGL AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS a MnPayment & @Instruction (200%) Advance FokturPajak Pemboyaran(Excl. PPN) Funds PPI (10%)Inveicee Pengkreditan. ; PPN (103%,Pertamina on behalf GOI rT Pertamina own ow SPTPFN(Fungsi JMG)Off Balance Sheet ene Operations 3 Gambar Ill. Alur Pembayaran Cash Advance danPenerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG2.3.2.1 Penjelasan dan Dasar Penagihan dan PembayaranCash Advance Jasa Pengolahan LNG (tanpa PPN).a.

225) 1 (satu) unit UVVisible Nano Diode Array Spectrophotometer,226) 1 (satu) unit GCMS;227) 14 (empat belas) unit Hot Plate Magnetic Stirer,228) 1 (satu) unit Gas Chromatography,229) 12 (dua belas) unit Portable PH Meter,230) 2 (dua) unit Spectrophotometer,231) 2 (dua) unit Hot plate Magnetik Stirrer Ukuran Besar;232) 1 (satu) unit Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater,233) 6 (enam) unit Benchtop PH Meter;satu) unit Single Channel Data Logging Thermometer,tiga) unit Glass Vacum Filtration Holders

PelindoII dan PT, TPS;1 (satu) bendel shore holders agreement among PT. Pelindo Illkoperasi gawai PT. Pelindo Ill and Mermaid Shipping Limited and PT.TPS;1 (satu) lembar fotocopy bukti fax data tarif jasa kepelabuhan;1 (satu) lembar fotocopy keputusan Menteri Kehakiman RI No. C.6465HT.01.01 Tahun 1999;1 (satu) lembar fotocopy tarif pelayanan Jasa Blok W;1 (satu) lembar fotocopy Quarantine Tariff (Blok WXP) PT.

Mendukung implementasi UPD melalui sinkronisasi program dan cahanelling kestake holders lainnya.15. Membina OMS yang sudah terbentuk agar dapat berfungsi secara berkelanjutandalam proses perencanaan partisipatif.16. Membentuk KPP dalam pelaksanaan O & P.17.

Menerima.........Menerima infrastruktur terbangun dari pemerintah kabupaten dan meneruskanpengelolaannya kepada masyarakat melalui membina pelestarian hasil kegiatandalam tahap pasca pelaksanaan.Mendukung implementasi UPD melalui sinkronisasi program dan cahanelling kestake holders lainnya. 15. Membina OMS yang sudah terbentuk agar dapat berfungsi secara berkelanjutandalam proses perencanaan partisipatif.16. Membentuk KPP dalam pelaksanaan O & P.17.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya i bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolalli;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat mata anggaran: TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifHalaman 82 dari 171 Putusan Nomor: 67/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari selurun stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran: a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat mata anggaran: TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifHalaman 82 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Halaman 78 dari 171 Putusan Nomor: 62/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding /Tergugat )sudah menyatakan, perjanjian jual beli terhadap obyek sengketa dilakukansecara terang dan tunai, yaitu dengan melibatkan semua pemangku hak(right holders), serta semua pemangku kepentingan (stake holders) dalamhal ini pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk itu, dan segalasesuatunya dilakukan secara autentik, notaril, terouka, terang dan tunaiserta didasari atas niat yang baik dan tulus dari pihak Pemohon Kasasi II(dahulu Pembanding

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat mata anggaran: TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang diantaranya memuat mata anggaran:TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

(hereinafter called B.P.M), acorporation duly organized and existing under the laws of the Netherlands, ashareholder in Sorong petroleum Maatschappij N.V, established in theNetherlands (hereinafter called Sorong), acting in its own name and on itsown behalf as well as on behalf of all other share holders in Sorong, dulyauthorized hereto. (all shareholders together hereinafter called Sellers, andP.N.

(hereinafter called*B.P.M), a corporation duly organized and existing under the laws of the Netherlands, ashareholder in Sorong petroleum Maatschappij N.V, established in the Netherlands(hereinafter called *Sorong), acting in its own name and on its own behalf as well ason behalf of all other share holders in Sorong, duly authorized hereto. (all shareholderstogether hereinafter called Sellers, and P.N.

Putusan Nomor 13 P/HUM/2013bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan telah merugikan hakPara Pemohon;Bahwa selain hal tersebut diatas, penyusunan atau pembentukan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain belum~ melibatkan pihakberkepentingan (stake holders) seperti Para Pemohon.

12Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndanganPasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor KEP.355/MEN/X/2009 tentang TataKerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.Dengan alasanalasan sebagai berikut:a.Bahwa penyusunan atau pembentukan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain belum melibatkan pihakberkepentingan (stake holders

A copyright holders exclusive right to sell,lease, or otherwise transfer copies of the protected work to the public.Reproduction right. Copyright. A copyrght holders exclusive right tomake copies or phonorecords of the protected work. Unauthorizedcopying constitutes infringement."

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Halaman 45 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat mata anggaran: TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

Dana yang didapatkan olehMajapahit Holding BV lalu dimasukkan ke dalam Majapahit Finance BV sebagaiPenyertaan Modal;Bahwa Pemohon Banding membayarkan bunga kepada Majapahit Finance BV.Kemudian Majapahit Finance BV dapat membagikan dividen kepada MajapahitHolding BV dan Majapahit Finance BV tidak pernah membayarkan bungakepada Investor Obligasi (Bond Holders);Bahwa di sini nampak jelas Bahwa koreksi pajak yang dilakukan PihakTerbanding didasarkan pada informasi/pengertian yang salah dan tidak akurat

tunggal;bahwa menurut Pemohon Banding, pinjaman diperoleh dariMajapahit Finance BV , sehingga bunga dibayarkan kepadaMajapahit Finance BV dan bukan kepada Majapahit Holding BV.Majapahit Finance BV merupakan BO, karena MFBV adalah pihakyang memberi pinjaman kepada Pemohon Banding;bahwa menurut Pemohon Banding dari penghasilan bunga tersebut,kemudian Majapahit Finane BV membagikan deviden kepadaMajapahit Holding BV dan Majapahit Finance BV tidak pernahmembayarkan bunga kepada investor obligasi (bond holders

Kpts2751/B8P00000/2002S0 Bayne vyKepMen ESDM 1869 (100%6) 2K/10/MEM/2007 (Ech Vat Deby= A World Class Energy CompanySHARE HOLDERS= go =2? @ ancoPayment PNA nen eens TO(Excl. VAT) Tax InvoicePertamina on behalf GOI =e (Fungsi JMG)Off Balance Sheet ,PERTAMINAAgreemen LNG BUYERS Payment S Sales Purchase Agreement Gambar . Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1. Production Sharing Contract (PSC) Agreement antaraPemerintah dengan PSC Company dalam pelaksanaaneksploitasi gas;2.

PengelolaanKas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan olehPertamina Operasi Sendiri.n Cash Advance dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan chevron TRUSTEE ors GASACCOUNT PRODUCERSKEMA KHASSoPayment100%6)(Excl PPp) PT Badak NGL/ AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS> @ 2i= ee JILCOPERTAMINA = Ce mDom a. TeraPaymentinstruction @S10038) Advance Foktur Pajak Pemboyaran:(Exel.

VAT)SHARE HOLDERS= es* a@ JILCOa 1UNA vico moowesta TOTALInvoice +Tax Invoice PaymentLNG BUYERSSales Purchase AgreementPaymentRequest(100%)(Excl. VAT)oiP Pertamina on behalf GOI ==> (Fungsi JMG)Off Balance Sheet y 4PERTAMINA Seller AppointmentAgreement Gambar I.

Salah satuprosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertaminamelakukan transfer/pembayaran PPN JasaPengolahan kepada PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. dan mencatat sebagai Pajak Masukan.Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuandilakukan oleh Pertamina Operasi Sendiri.Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan FakturPajak PPN Jasa Pengolahan LNG pace SKEMA KHASAO PENUGASAN ) PT Badak NGLJ AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS PePoymentinstruction @(10055) Advance Foktur Pajak Pemboyaran,(Exel