;Sesuai sifat hak menguasainya, negara melalui pemerintah sebagaibadan penguasa, bebas melakukan penggunaan maupun peruntukanseluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsaIndonesia dan merupkan kakayaan nasional.

pledoi Penasehat Hukumterdakwa haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur Setiaporang adalah terdakwa dan karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKMenimbang, bahwa unsur Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izinsebagaimana telah diketahul bahwa Negara mempunyai hak menguasai atasbumi, air, dan kakayaan

ada Peraturan Perundangundanganyang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotekyang diatur dalam HiR/RBG berlaku terhadap Eksekusi HakTanggungan :Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriSimalungun ) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan kakayaan

Sedangkan proseslelang menurut jawaban Terlawan Il dilakukan berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Pelaksanaan Lelang ;Bahwa Terlawan II sebagai Kantor Pelayanan Kakayaan Negara danLelang (KPKNL) mempunyai fungsi sebagai pelaksana suatu proses lelangatas permintaan penjual atau pemegang hak tanggungan, dalam hal iniTerlawan Il ;Bahwa obyek jaminan lelang dalam SHM No. 1235 atas nama Pelawantelah dilekatkan suatu Hak Tanggungan, sebagaimana

Oleh karenanya, penilaian perbandingan yang dilakukan olehDirektorat Jenderal Hak Kakayaan Intelektual terhadap desain industriKotak Makanan milik Penggugat/Termohon Kasasi dengan KotakMakanan yang diperdagangkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi,seharusnya menjadi bahan pertimbangan hukum judex facti ;Hal. 23 dari 36 hal. Put.

ribu enamratus duapuluh dua rupiah) secara sekaiigus danseketika dalam waktu selambatIambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkaraberkekuatan hukum tetap.Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateriil kepadaPENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar Rupiah) secarasekaligus dan seketika dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusanperkara barkakuatan hukum tatap.Menyatakan sah dan barharganya Sita Jaminan: yang diletakkan atas harta kakayaan

Secaradiamdiam pada tanggal 20 Januari 2011, Tergugat Rekonvensi mengajukanpermohonan pendaftaran hak cipta untuk rumusan/formulasi ganti rugitersebut diatas kepada Direktorat Jenderal Hak Kakayaan Intelektual denganjudul Database Formulasi PMBS Penghitugnan Kompensasi PemanfaatanLahan Industri Tambang Golongan C dan selanjutnya terdaftar pada tanggal6 Februari 2012 (vide bukti T8).

Nomor 99 K/Pdt/201612.13.14.eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum;Bahwa guna pemenuhan atas tuntutan ganti kerugian tersebut maka agargugatan ini tidak bersifat /lusioner maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag)atas seluruh kakayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik yangbergerak maupun yang tidak bergerak;Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan Akta Jual Beli danSHM yang merupakan buktibukti yang

penanganan perkarasebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);Dan beban moral yang telah menyita waktu dan pikiran sehingga tidakbisa menjalankan pekerjaan secara maksimal sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarkerugian secara tunai dan seketika yang pelaksanaannya dapat dilakukanmelalui eksekusi dengan atau tanpa bantuan aparat hukum; Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)atas seluruh kakayaan

Madrais yang tertulis di Manuskrip yang pernah ditulis dandiwasiatkan buat masyarakat adat, diantara:iyeu tannah lamunna dk sah kudu manurut tanJnahasing karanjnaiyleu bumi saeusinna kalawan kakayaan roh para arwah pakumpulllansasat iyJeu barang atawa ta baranggeus teu beunnang dibagi warisku putra garwa pon ku Ahli waris saperti barang wiraya(t) atawabarang pro jalma luwih atawa barang gupremen juga inni barangdimustikeunditaro plat sehel kepada orang banya(k) apa dari apa dari yangpakumpullan lid

Nomor 216 PK/Pdt/2016Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BadanPenyehatan Perbankan Nasional, dengan dibubarkannya BPPN padatanggal 27 Februari 2004, segala kakayaan BPPN menjadi kakayaanNegara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian piutangatas nama Texmaco Group yang hak tagihnya telah dialihkan BNI (Tergugat) kepada BPPN menjadi kakayaan Negara yang dikelola oleh KementerianKeuangan;Menimbang, bahwa karena aset Terbanding semula Penggugat telahdialihkan secara sah kepada BPPN dan sekarang telah menjadi miliknegara, maka terhadap aset Terbanding semula Penggugat diberlakukanketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwadasar

Tanahtersebut terletak di Jalan Sultan Hasanudin No.7 A Kelurahan KampungBaru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yaitu sebagai tanahyang letaknya srtategis dalam Kota Makassar.Bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka Penggugatberulang kali pulang pergi ke Jakarta di Kantor Lelang Kakayaan NegaraKlas Jakarta pusat, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional),ke Depertemen Keuangan RepublikIndonesia , ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia , maupunkemana saja

Madrais yang tertulis di manuskrip yang pernah ditulis dandiwasiatkan buat masyarakat adat, diantara:"iyJeu tannah lamunna dek sah kudu manurut tannah asing karannaiyleu bumi saeusinna kalawan kakayaan roh para arwah pakumpullljansasat iyJeu barang atawa eta barang geus teu beunnang dibagi waris kuputra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang proHalaman 5 dari 41 hal. Put.

Fotokopi Risalah Lelang Nomor.0656/2016, tanggal 07September 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RepublikHalaman 30 dari 48 Putusan Nomor 61/Padt.G/2018/PN PwtIndonesia C.Q Direktorat Jenderal Kakayaan Negara C.Q KantorWilayah Ix Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang C.Q KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto,beralamat di Jl.

Selanjutnya bataswaktu tersebut ada hubungannya dengan kewibawaan Negara, cqPemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Hukum dan HAM RI, cqDirektoran Jenderal Hak Kakayaan Intelektual, cq Direktoran Merek,sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 28 Undang Undang Merekyang menyatakan :Pasal 3:Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negarakepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalamjangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebutatau memberikan

bertambah kekayaan mereka ataudengan kata lain apakah Terdakwa Mayun Winangun, Teguh Riyanto, HeruHenrianto, Eddy Mulyono, Idris, Agustina telah diperkaya Adi Nursyah ;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, tidak ditemukan bukti hukum yang membuktikan adanya "pertambahan"kekayaan Terdakwa Adl Nursyah baik berupa harta bergerak maupun yangtidak bergerak, jika unsur inilah yang teroukti menurut Majelis Hakim tentuseharusnya dipersidangan nyata dan rill tentang adanya kakayaan

Madrais yang tertulis di Manuskrip yang pernah ditulis dandiwasiatkan buat masyarakat adat, diantara :iyjeu tanJnah lamunna dk sah kudu manurut tannahasingkarannaiyjeu bumi saeusinna kalawan kakayaan roh para arwahpakumpulljJansasat iyJeu barang atawa ta baranggeus teu beunJnang dibagiwarisku putra garwa pon ku Ahli waris saperti barang wiraya(t) atawabarang pro jalma luwih atawa barang gupremen juga inni barangdimustikeunditaro plat shel kepada orang banya(k) apa dariapa dari yang pakumpulljan lid

Madrais yang diteruskan P Tedjabuana dan kemudian olehP Jatikusumah;iyjeu tanJnah lamun nadk sah kudu manurut tanJnah asingkaranna iyJeu bumi saeusinna kalawan kakayaan roh para arwahpakumpullljan sasat iyJeu barang atawa ta barang geus teubeunnang dibagi waris kuputra garwa pon ku Ahli waris sapertibarang wiraya(t) atawa barang pro jalma luwih atawa barang gupremnjuga inni barang dimustikeun ditaro nibarang dimustikeun ditaro platHalaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015.

Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) kantor cabang medanSisingamangaraja, kepada kantor Pelayanan Kakayaan Negara Dan Lelang diMedan, tentang Permohonan Pelaksanaan Parate eksekusi, telah bermateraicukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : T.ll6a10.Foto Copy Surat, No B 2720Il/ KC / ADK / 07 / 2010, tertanggal 28 Juli 2010,11dari PT Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ), kantor cabang medanSisingamangaraja, kepada kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang di Medan, tentang Permohonan

bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam eksepsi :Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat diatas Tergugat I, telahmemberikan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut := Eksepsi Non Persona Standi in Judicio:e Bahwa penyebutan persoon Tergugat I di dalam surat gugatan ParaPenggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan denganDirektorat Jendral Kakayaan

Hyphotekyang diatur dalam HiR/RBG berlaku terhadap Eksekusi HakTanggungan :3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo PengadilanNegeri Simalungun ) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukHalaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.SusBPSK/2016/PN Simmenjualnya ( Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan kakayaan

PN SimPerundangundangan yang mengaturnya, Maka Peraturanmengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HiR/RBGberlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan :3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilannegeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo PengadilanNegeri Simalungun ) untuk memerintahkan Kantor Lelang untukmenjualnya ( Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepadaKantor Pelayanan kakayaan