Ditemukan 1686 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kekuasaan
kekauasaan
kekayaaan
keuasaan
kekuasan
kekuaasaan
kekuasaamn
kekuassaan
kekuasaanã
Register : 21-03-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 05-03-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 629/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 13 Juni 2012 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 5
8 — 5
miskin telah dikabulkan, maka berdasarkan bunyi pasal pasal 60 B ayat2 UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebaskan untukpembebanan biaya perkara dan dibebankan kepada negara melalui DIPA PengadilanAgama Tigaraksa;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 18-09-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 10-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1858/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 5 Desember 2012 — PEMOHON : TERMOHON
10 — 13
10 — 13
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 09-04-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 870/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 8 Mei 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 8
8 — 8
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 26-03-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 751/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 1 Mei 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
10 — 5
10 — 5
pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 19-02-2013 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 438/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 20 Maret 2013 — PEMOHON : TERMOHON
10 — 6
10 — 6
Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 10-04-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 872/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 1 Mei 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 4
8 — 4
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Putus : 03-08-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 277/Pid.B/2017/PN.Rgt Tanggal 3 Agustus 2017 — INDRA MAHFUSIN alias IIN bin SUGIAT
17 — 2
17 — 2
lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengannomor polisi tertera/ tertulis BM 6549 KV a.n. pemilik Rudi Hartono; Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwaharus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkandalam amar putusan ini ; 252 22022 20222Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaaan
Putus : 09-02-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/Pid/2021 Tanggal 9 Februari 2021 — ASHAR ABD RAHIM alias HAR
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Pasal 48 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/Pid/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 — ARI MUJIYONO
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
,atau c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaaan
Register : 21-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 40/Pdt.P/2016/PN Lmj Tanggal 21 Desember 2016 — Imeilda Soekardi
75 — 20
75 — 20
hidup tiga anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangankan Pemohon sebagai Wali dari 3(tiga) anaknya bernama: PARIS WHITNEY LODIANTO, perempuan, lahir padatanggal 3 Agustus 2009, PERCY WYNNETH LODIANTO, perempuan, lahir padatanggal 15 Agustus 2011 dan PATRICK WESTLEY LODIANTO, lakilaki, lahirpada tanggal 4 April 2015 tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal299 KUH Perdata yang menentukan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsungmaka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaaan
orang tua tidakdibebaskan atau dicabut/dipecat dari kekuasaaan mereka.
Register : 03-05-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbs Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
SEPTIANI
59 — 13
SEPTIANI
59 — 13
dasar tersebut diatas terlebihdahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakanyurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimanabukti bertanda P1, Pemohon bertempat tinggal di wilayan hukum PengadilanNegeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memilikikewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 UndangUndangNo.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Kehakiman, maka Pengadilan wajibuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan sepanjangdisertai bukti cukup serta tidak ditemukan unsur bertentangan dengan hukumyang ditemukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.48 Tahun 2009Tentang Kekuasaaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilandan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa dalam Pasal
Putus : 08-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/PID/2018 Tanggal 8 Mei 2018 — Achmad Suseno als Seno bin Misbachul
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
meringankan serta pidana yang dijatunkan jugasudah tepat:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaaan
Register : 03-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 6 Februari 2013 —
4 — 3
4 — 3
Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 08-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 4
8 — 4
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 14-11-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 16-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2309/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 16 Januari 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 6
8 — 6
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 29-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 264/Pdt.G/2013/PA.Tgrs Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
8 — 4
8 — 4
UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPerubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Register : 02-10-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1965/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 1 Mei 2013 — PENGGUGAT : TERGUGAT
10 — 3
10 — 3
pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara dan ketentuanpasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan
Putus : 06-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Rgt Tanggal 6 April 2017 — HOTLI MAES SINAGA bin JAMES SINAGA
17 — 4
17 — 4
(satu) helai baju kaos wanita warna biru bertuliskan paris ; 1 (satu) helai celana dalam wanita warna abuabu ; Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakanterbuktibersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwaharus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkandalam amar putusan Ini ; 7 22222 ono nnn nnn nnn nnn nen ene oeMenimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaaan
Register : 06-03-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 11/Pdt.P/2014/PN-LSM Tanggal 17 Maret 2014 — ELYSA PUTRI
24 — 6
24 — 6
bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaran kekuasan kehakiman ( Judicial Power )melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadilidan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalamUndangUndang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4ayat (2) Undang undang Kekuasaaan
Register : 15-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 11/Pdt.G/2015/MS.Bna Tanggal 24 Februari 2015 — Penggugat
Tergugat
87 — 2
87 — 2
Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Penggugat yang jumlahnya disebutkan dalam amar Penetapan ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syaradan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UUNo.48 tahun 2009 tentang kekuasaaan