PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT VS PRESIDEN RI;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan status hukum sebagai badanhukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, sebagaiberikut:Pemohon dalam Pasal 6 AD SPKS menyebutkan bahwa tujuanperkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit/SPKS adalah mewujudkanpetani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dansejahtera;Selanjutnya Pasal 7 AD SPKS menyebutkan bahwa kegiatan yangdilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasimenjalankan kegiatan sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Kepemimpinan dan politik;Kewirausahaan,Manajemen perkebunan kelapa sawit;a2 0cTeknis perkebunan kelapa sawit;Penguatan dan konsolidasi usahausaha ekonomi anggota;Inisiasi diversifikasi usahausaha ekonomi bersama anggota;Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit:oa K WNAdvokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit.Seberapa perlu Pemohon menegaskan pula di sini bahwakeberadaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 10 P/HUM/2018tentang Perkebunan tentu harus mendapatkan perhatian khusus.Terlebin apabila dikorelasikan dengan realisasi jumlan danaperkebunan kelapa sawit (Crude Palm Oil Fund). Pada tahun 2015,dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) sebesar Rp 6,64 Triliun.Sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 11, 7 Triliun. Artinyadalam kurun waktu dua tahun tersebut, dana perkebunan kelapa sawitmencapai sejumlah Rp 18, 34 Triliun. Hal tersebut tentunyamerupakan angka yang fantastis.

Terlebin pada tahun 2017, danaperkebunan kelapa sawit ditarget mencapai angka Rp 9,6 Triliun(jumlah realisasinya belum terhitung);Dari fakta di atas dapat digarisbawahi bahwa Rp 18, 34 Triliun danaperkebunan kelapa sawit (dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016),penyalurannya tidak optimal, bermasalah dan tidak proporsional.Sejumlah 89% dana perkebunan kelapa sawit yang berhasil dihimpunternyata digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati(biofuel) yang berwujud subsidi biodiesel.

Putusan Nomor 10 P/HUM/2018Kebijakan Penghimpunan DanaPerkebunan Kelapa Sawit (CPO Fund)USD 50/tonupstream product)Komisi Pemberantasan Korupsi USD 2040/ton(refinery product)USD 10/ton(tandan kosong sawit) eT tae

ATU ALIAS HELMI (PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT); NASIP, DKK.

Kasasi dahulu Para Penggugat/Pekerja;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :1. bahwa para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat adalah 2 tahunlebin, dan selama para Penggugat bekerja di kebun Kelapa

Terlampir);Bahwa di atas tanah PEMOHON KASASI tersebut oleh PEMOHONKASASI ditanami tanaman yaitu berupa Tanaman Karet, Coklat, Ubi, Durian,Jagung dan lain tanaman palawija yang tumbuh di atasnya, adalah tidak benardi atas tanah milik PEMOHON KASASI ditanami tanaman sawit seperti yangTERMOHON KASASI sebutkan dalam Gugatannya pada Point 1 Halaman ke 2;Bahwa tidak benar TERMOHON KASASI sebagai pekerja di PerkebunanKelapa Sawit milik PEMOHON KASASI karena PEMOHON KASASI tidakmerasa mempunyai Kebun Kelapa

Sawit, yang ada adalah PEMOHON KASASImemiliki tanah / ladang yang di atasnya berdiri tanamtanaman yang disebutkandalam jawaban PEMOHON KASASI dalam Point 2 Halaman ke 2 ;Bahwa PEMOHON KASASI merasa belum mampu untuk memilikiKebun Kelapa Sawit, PEMOHON KASASI hanya memiliki tanah dengan luastersebut di atas juga dengan tanamtanaman tersebut di atas seperti disebutkanpada jawaban Pemohon Kasasi pada Point 1 dan Point 2 Halaman ke 1 dan 2 ;Bahwa TERMOHON KASASI adalah pekerja yang sering mangkir (

itu suratkuasa tersebut tidak sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan dalam rekonpensi pertimbanganjudex factie sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alihpertimbangan judex facti yang telah tepat dan benar tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ATU ALIAS HELMI, PENGUSAHAPERKEBUNAN KELAPA

pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnyabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004, dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009, UndangUndang No.2 Tahun 2004serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutanMENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ATU ALIASHELMI, PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;

PUTUSANNomor 39 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal1 ayat (1) huruf j, k butir x dan xi Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, pada tingkat pertama dan terakhirtelah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA

Dalam hal ini, Pemohon yangmerupakan Perkumpulan organisasi yakni Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Selanjutnya disebut sebagai GAPKI) yang terbentuk pada tanggal27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi dibidang perkebunan kelapa sawit mempunyai tujuan untuk mempersatukan parapelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia dan menjadi mitraPemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuatkebijakan usaha perkelapasawitan di Indonesia untuk meningkatkan

daya saingusaha kelapa sawit di pasar internasional.

Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Bahwa di dalam perkara sejenis dalam Perkara Nomor 62P/HUM/2013 yangdiputus tanggal 18 November 2013, Perkara Permohonan Hak Uji Materiilantara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawanMenteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Majelis Hakim H. Yulius,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.

Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon:Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut;2.

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT INHIL SARIMAS KELAPA dan Para Pemohon Kasasi II: 1. FAHRI KUSUMAH, 2. SUMARNI, 3. HERMAN, 4. ISTIQOMAH, 5. DONI SAPRIZAL, dan 6. WAHYU RAMADANI tersebut;

PT INHIL SARIMAS KELAPA VS 1. FAHRI KUSUMAH, DKK

PUTUSANNomor 458 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT INHIL SARIMAS KELAPA, diwakili oleh Penny Bastari,Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Saleh Abbas Nomor 55B, Pasar Bawah, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasakepada Zulchairi, S.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkanSurat

tujuh rupiah); Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat Ill,Penggugat V dan Penggugat VI dengan Tergugat tidak melanggarketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 danhubungan kerja berakhir sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT INHIL SARIMAS KELAPA

kK/Padt.SusPHI/2018Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INHILSARIMAS KELAPA

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan;Menteri Kehutanan RI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN,adalah Badan Hukum berbentuk Koperasiberdasarkan Keputusan Menteri KoperasiPengusaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor : 07/ BH/KDK 2.9/1X/1998 tanggal 26September 1998, yang diwakili oleh1. Ir. Jonggi Sitorus, berkewarganegaraanIndonesia, Jabatan Ketua KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan,beralamat di Desa Tanjung Botung, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara,SumateraHalaman 1 dari 12 halaman PenetapanNo.147/G/2009/PTUNJKT2.

Tetty Sitorus, berkewarganegaraan Indonesia,Jabatan Bendahara Koperasi Perkebunan KelapaSawit Bukit Harapan, beralamat di DesaTanjung Botung, Kecamatan Simangambat,Kabupaten Padang Lawas Utara, SumateraUtara ; Ketiganya berdasarkan Pasal 22s ayat (2)Anggaran Dasar bertindak sebagai PengurusKoperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan,yang dalam hal int memberikan kuasakepada : 22 reer ee1. DIAN AGUSDIANA,S.H5 22 eee eee eee eeee2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MAPURMANDIRI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SILIP LESTARI;;

KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN;MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : KOPERASIPERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN,beralamat di Desa Tanjung Botung, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, SumateraUtara, suatu Badan Hukum berbentuk Koperasi yang telahmendapat Pengesahan Menteri Koperasi Pengusaha Kecildan Menengah Republik Indonesia

Nama : NIMROD, S.H.Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Sekretaris KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit BukitHarapan.Alamat : di Desa Tanjung Botung,Kecamatan Simangambat,Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara.MENTERI3. Nama : TETTY SITORUS.Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Bendahara KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit BukitHarapan.Alamat : di Desa Tanjung Botung,Kecamatan Simangambat,Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara.Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. DIAN AGUSDIANA, S.H ;2.

PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (GAPKI) VS GUBERNUR SULAWESI BARAT;

Menyjalin kerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkandaya saing industry kelapa sawit dan menjalin hubungan kerasamadengan institusiinstitusi di dalam dan luar negeri;2. Menjadi mediator atau fasilitator dalam penyelesaian perselisihanyang timbul antara anggota atau antara anggota dengan pihak lainJika diminta anggota;3. Mewakili industry kelapa sawit dalam berbagai forum penentuankebijakan industry kelapa sawit dan forum lain yang diperlukan;4.

Bahwa Pemohon beranggotakan sejumlah pengusaha kelapa sawit yangberbadan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha budidaya kelapasawit, pengolahan kelapa sawit, lembaga penelitian kelapa sawit, danprodusen benih kelapa sawit. BAB Pasal 1 Ketentuan Umum Akta241/2015. Selain dari pada itu, Pemohon sebagai suatu Asosiasi selainmerupakan wadah yang berbadan hukum sebagai tempat berkumpulnyaPerusahaan dan para Pengusaha kelapa sawit, juga menaungi danmelindungi kepentingan para anggotanya.

TBS kelapa sawit produksipekebun.(2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehanharga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindariadanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).Bahwa ruang lingkup Permentan sebagaimana ditentukan sebagaiberikut:Pasal 3:Ruang lingkup Peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS,pembinaan dan sanksi.Halaman 12 dari 49 halaman.

Sedang di PERMENTAN tujuan (Pasal 2ayat (1 dan 2)) sebagai dasar hukum bagi PEMDA untuk pelaksanaanpembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun serta memberikanperlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksipekebun dan mengindari adanya persaingan tidak sehat di antaraPabrik Kelapa Sawit (PKS).

diberikan pedomandalam melaksanakan pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit produksipekebun yang tentunya pengaturannya disesuaikan dengan kondisi didaerah masingmasing di selurun Indonesia, dimana setiap daerah diIndonesia mempunyai perbedaan kultur, mobilisasi dan bahkan kwalitasproduksi buah kelapa sawit.2.

KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SILIP LESTARI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SILIP LESTARI;;

KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SILIP LESTARI

Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan;Menteri Kehutanan Republik Indonesia

P UT US ANNomor : 11/G/2010/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagaiberikut, dalam sengketa antara : KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN, beralamat diDesa Tanjung Botung, Kecamatan Simangambat, Kabupaten PadangLawas Utara, Sumatera Utara, suatu) Badan MHukum berbentukKoperasi yang telah mendapat Pengesahan

NamaSITORUS ; KewarganegaraanPekerjaanPAGEdi Desa Tanjung Botung, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara; NIMROD,Sekretaris KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit BukitHarapan) ; 252 r rrr errr rrr ccc eedi Desa Tanjung Botung, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara; TETTYBendahara KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit BukitPAGEAlamatdi Desa Tanjung Botung, KecamatanSimangambat, Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara; Dalam hal ini memberi kuasaKEpada

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan yang diterbitkan Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara,BQIUPA fs see ssneesee comes SHES SHEE See SRE SRS BRS See Sees Keputusan Menteri Kehutanan RI NomorSK.696/Menhut I1/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentangBadan Pengawas Pengelolaan (BPP) atas Aset Negaraberupa Kebun Kelapa Sawit dan Aset lainnya HasilPelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2642 K/PID/2006 di Kawasan Hutan Register 40Padang Lawas ; +500 rrr

sawit, memelihara kebun, sertamengoperasikan pabrik kelapa sawit untuk mengolahhasilkebun dalam suatu' kegiatan usaha berbentuk "KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan" yang bertujuanuntuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat sekitarnyakhususnya petani di PadangLAWS j= = ses Gees cons SMe 6 ene et ne ee SSBahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusanberupa objek sengketa aquo incasu Keputusan MenteriKehutanan Nomor :SK.696/Menhut II/2009 tanggal 19 Oktober2009 tidak didasasarkan

dan selanjutnya dikeluarkan keputusan"Membentuk Badan Pengawas Pengelolaan (BPP) atas assetnegara Kebun Kelapa Sawit dan asset lainnya hasilPelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642K/PID/2006 di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas,dengan susunananggota : +e r rrr er ere ee ee ee eee eee eeea.

YAYASAN RIAU MADANIVSPT PANAHATAN (Perkebunan Kelapa Sawi), DK

TOMMY FREDDY MANUNGKALITT, S.Kom. selakuSekretaris Yayasan Riau Madani, keduanya berkedudukan di JalanRepelita Nomor 25 A Tampan, Pekanbaru Riau, Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanding;1.melawanPT PANAHATAN (Perkebunan Kelapa Sawit), yang diwakilioleh Direktur Utama Mugi Tegar Sedayu, berkedudukan diDusun Tegar, RW 12 Kelurahan Pematang Pudu, KecamatanMandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2012;KEMENTERIAN KEHUTANAN RI c.q.

FaktaFakta Hukum1.Bahwa telah terjadi serangkaian kegiatan yang merubah fungsi danperuntukan kawasan hutan produksi rangau yang berada di wilayahTegar Kelurahan Pematang Padu Kecamatan Mandau KabupatenBengkalis Provinsi Riau menjadi Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa kawsan hutan produksi terbatas rangau yang telah di rubahfungsi dan peruntukannya adalah seluas lebih kurang 737 hektar yangdilakukan oleh PT Panahatan;Bahwa kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut diatasdimulai sejak tahun 1999

Nomor 3267 K/Padt/2012pohonpohon kayu yang ada pada arel tersebut dan sampai saat inimasih tetap berlanjut yaitu dengan tetap menduduki kawasan hutantersebut, memelihara, memanen hasil tanaman kelapa sawit yang adadiatasnya;Bahwa lokasiperkebunan kelapa sawit PT.

Bahwa Tergugat Ill adalah Instansi pemerintah yang diberikan tugasdan tanggung jawab untuk mengurus, mengelola dan melakukanperlindungan hutan di wilayah Provinsi Riau termasuk didalamnya arealterperkara a quo, akan tetapi Tergugat Ill dalam tindak tanduknya telahlalai melaksanakan kewajibannya sehingga areal terperkara a quo telahdirubah fungsi dan peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawitoleh Tergugat ;5.

Nomor 3267 K/Padt/2012terperkara a quo telah di rubah fungsi dan peruntukannya menjadiperkebunan kelapa sawit oleh Tergugat ;6.

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SILIP LESTARI;;

HARAPAN HUTAPEA VS PT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT

dalam perkara antara:HARAPAN HUTAPEA, bertempat tinggal di Simpang 4, Sei Juragi,RT. 005/RW. 003, Kelurahan Batang Kumu, Kecamatan Tambusai,Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada PatarSitanggang, S.H. dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Rambutan, Nomor 48, RT. 01, RW. 04, Kelurahan SidomulyoTimur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasidahulu Penggugat;LawanPT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA

bersihdengan kecepatan ratarata 60 KM/Jam. ketika sedang mengemudikanmobil, tibatiba lampu mobil tangki mati atau padam dan pada saat itukeadaan cuaca diselimuti kabut Asap yang tebal sehingga keadaan jalantidak jelas ditambah lagi pada saat itu dekat dengan goronggorong jalandimana jalan tersebut sempit, Penggugat berusaha mengendalikan mobilagar stabil dan terhindar dari kKecelakaan karena keadaan jalan yang tidakjelas dan sempit maka Penggugat membanting Stir ke kanan dan kemudianmenabrak Pohon kelapa

PT HUTAHAEAN (PERKEBUNAN & PABRIK KELAPA SAWIT) vs MOHD SUHARDI, dkk

Nomor 9 PK/Pdt/201716.17.18.19.20.kelapa sawit dan sebagian dari lahan milik Para Penggugat jugaditanami dengan kelapa sawit;Bahwa persoalan penanaman kelapa sawit oleh Tergugat di atas lahanmilik Para Penggugat tanpa izin tersebut telah Penggugat sampaikansecara lisan kepada Kepala Desa Teluk Sono, Kecamatan BonaiDarussalam yang pada saat itu dijabat olen Syamsir, dan Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menanami kelapa sawittanpa izin tersebut, dalam kesempatan itu Syamsir selaku

sawit oleh Para Penggugat, makaumur kelapa sawit milik Para Penggugat saat ini adalah + 11 (sebelas)tahun, jika kelapa sawit baru menghasilkan atau bisa dipanen setelahberumur + 5 (lima) tahun maka seharusnya Para Penggugat sudah bisamenikmati hasil atas lahan tersebut sejak tahun 2008;Bahwa rentang waktu dari tahun 2008 ke tahun 2014 adalah rentang waktuyang + 6 (enam) tahun, yang jika dikalikan 12 (dua belas) bulan maka akanmejadi 72 (tujuh puluh dua) bulan, jika penghasilan lahan kelapa sawitdirataratakan

setiap bulannya per satu hektar akan menghasilkan panen 2(dua) ton kelapa sawit, maka Para Penggugat telah kehilangan potensipendapatan sebesar 72 bulan x 2 ton x 20 ha lahan = 2880 (dua ribudelapan ratus delapan puluh) ton kelapa sawit;Bahwa karena harga kelapa sawit yang selalu mengalami fluktuatif danterhadap harga yang fluktuatif tersebut jika diambil ratarata dalam satu tonkelapa sawit bisa menghasilkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), makajika dikalikan dengan 2880 (dua ribu delapan ratus

Nomor 9 PK/Pdt/2017biaya membuka lahan biaya pembelian bibit kelapa sawit dan biaya tanam,serta Kepala Desa juga menganjurkan agar segera membuat parit batasdan penataan surat tanah milik Para Penggugat, yang selanjutnyaPenggugat membuat parit batas terhadap lahan kelapa sawit danmelakukan penataan suratnya.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliPT HUTAHAEAN (PERKEBUNAN & PABRIK KELAPA SAWIT) tersebut;2.

Penggugat:
Welly Wawan Bareky
Tergugat:
PT.AMAN KELAPA DUA

Tergugat:
Yayasan Pendidikan Sunda Kelapa

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BILSON P NAINGGOLAN dan Pemohon Kasasi II PT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT tersebut;

BILSON P NAINGGOLAN, VS PT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Rambutan, Nomor 48, RT. 01, RW. 04, Kelurahan SidomulyoTimur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017, sebagai Pemohon KasasilTermohon Kasasi II dahulu Penggugat;LawanPT HUTAHAEAN PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT,berkedudukan di Jalan Cempaka, Nomor 61, Kelurahan Harjosari,Kecamatan Suka Jadi, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili olehHarangan Wilmar Hutahaean selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi

Nomor 1110 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.cuaca diselimuti kabut Asap yang tebal sehingga keadaan jalan tidak jelas,ditambah lagi pada saat itu dekat dengan goronggorong jalan dimana jalantersebut sempit, Supir Penggugat berusaha mengendalikan mobil tanki agarstabil dan terhindar dari kecelakaan karena keadaan jalan yang tidak jelasdan sempit maka supir membanting Stir ke kanan dan kemudian menabrakPohon kelapa sawit;Bahwa setelah terjadi insident (pada poin 7) supir Penggugat langsungmelapor dan menghubungi

2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BILSON PNAINGGOLAN dan Pemohon Kasasi II PT HUTAHAEAN PERKEBUNANDAN PABRIK KELAPA