• Dan kemudian padatanggal 2 Januari 2016 keluar saja Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarakyang menyatakan Sah Jual Beli antara S.

  dari Kerapatan Adat Nagari Singkarak yang menyatakan sahualbeli antara S.

  Tanoa diketahui oleh Bapaknya Desi Nelfia ( H.Bujang Bingkai )dan pihak pembeli (Buyung Apuk / Ayah Ematun );Pengambilan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak;Pada posita 22 dan 23 para penggugat menyatakan keputusanKerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 15/ KAasSKA/X/2015 tanggal 20Oktober harus dinyatakan Batal dan tidak Sah. Karena bertentangan denganfungsi Kerapatan Adat Nagari yang seharusnya mengeluarkan keputusanperdamaian.

  Bingkai dan Buyung Apuk (Pihak penggadai );Tidak benar, Kerapatan Adat Nagari Singkarak hanya meminta keterangantanopa meminta buktioukti tentang objek perkara.

  Bujang Bingkai;Kerapatan Adat Nagari melakukan upaya damai dengan cara, areal pondasirumah yang dibuat oleh penggugat itu untuk 1 ( Satu ) perumahan diukurpanjang dan lebar dinilai dengan 10 ( Sepuluh ) Emas. Upaya ini ditolak olehpenggugat 2 dan 3;Keputusan Kerapatan Adat Nagani : Surat jual beli sawah tersebut Sah dan telah sesuai menurut Adat; Martias Cs ( Paman Ematun ) atau tergugat 2 dan 3 Buyung Apuk, Yusnimenyerahkan Emas 10 ( Sepuluh ) kepada H.

• surat saja;Bahwa pada saat Saksi membuat keputusan KAN (Kerapatan AdatNagari), Saksi sebagai anggota sidang;Bahwa setahu Saksi kaum Tergugat tinggal adalah dii Pauh V;5.

  Bahwa Saksi kenal dengan Penggugatpenggugat dan Tergugat 1, 2, 3dan 4;Bahwa setahu Saksi ada hubungan antara KAN (Kerapatan Adat Nagari)dengan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau);Bahwa Keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) bisa dilanjutkan keLKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau),seandainyaputusan tersebut cacat;Bahwa Saksi pernah mempelajari putusan KAN (Kerapatan AdatNagari) di Limau Manis tersebut antara Tasrul TS.Sutan Basa(Penggugat 1) dengan Basri Rajo Mudo (Tergugat 1)

  , putusan KAN(Kerapatan Adat Nagari) tersebut salah menurut hukum negara dilihatdari kesimpulan tersebut, kesimpulan tersebut yang mendamaikan hanyaseorang Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) saja, seharusnya adalahHakim adat mewakili satu suku dan ditandatangani olek Ketua KAN(Kerapatan Adat Nagari) dan Sekretaris;Bahwa batas nagari tidak bisa dikatakan batas tanah pusako,contoh dinagari Pauh V juga ada tanah pusako orang Limau Manis atausebaliknya di nagari Limau Manis juga ada tanah pusako orang

  Pauh V;Bahwa menurut adat perkawinan di Minangkabau boleh pihak lakilakimembawa istrinya ke tanah ulayatnya tersebut;Bahwa objek perkara sebelah Utara berbatas dengan Bandar SungaiBalang, tidak bisa dikatakan pusako tanah orang Limau Manis;Bahwa Saksi sebagai Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pauh V;Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di LKAAM (Lembaga Kerapatan AdatAlam Minangkabau) Padang;Bahwa setahu Saksi batas nagari berupa alam atau tidak, juga bisaberupa sungai;Bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari

  benar, upayanya dibawa ke LKAAM (Lembaga KerapatanAdat Alam Minangkabau) Kota;Bahwa setahu Saksi akhir putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari)tersebut, dikuatkan pihak Basri Rajo Mudo (Tergugat 1),sedangkanTasrul TS.

• Bahwa Kerapatan Adat Nagari Batang Barus telah mengeluarkanPutusan yang pada pokoknya Para TERGUGAT tidak mempunyai cukupbukti untuk menguatkan dalil gugatannya, sehingga Gugatan dari ParaTERGUGAT pada Kerapatan Adat Nagari Batang Barus Tidak Diterima.9.

  Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa objek perkara pernahdiperkarakan di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus. Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada saat penyelesaianobjek perkara pada saat diperkarakan di KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus. Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat P.5 yaitu foto copyPutusan dari KAN Batang Barus tanggal 5 Oktober 2011.

  Bahwa, Hasil dari putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus pada saat itu, agar penyelesaian sengketadiselesaikan di Pengadilan Negeri.Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2019/PN. Kbr Bahwa, Saksi ada menanda tangani surat putusan KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus. Bahwa, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari BatangBarus pada saat itu adalah Muris Dt. Mandaro Putieh dan sekarangMuris Dt. Mandaro Putieh telah meninggal.

  Bahwa, Tanah yang dipersengketakan di KAN (Kerapatan AdatNagari) Nagari Batang Barus berupa tanah yang luas, bukan tanahdengan piringpiring kecil, tetapi tanah sengketa secara keseluruhan. Bahwa, Pada saat penyelesaian sengketa tanah di KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus ada dilakukan lebih dari5 (lima) kali persidangan. Bahwa, Saksi berhenti sebagai Sekretaris Nagari Batang Baruspada bulan Februari tahun 2012.

  Bahwa, Yang membuat surat keputusan KAN (Kerapatan AdatNagari) Nagari Batang Barus adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus. Bahwa, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barusmemutus sengketa tanah yang diajukan oleh Para Tergugat padatanggal 5 Oktober 2011. Bahwa, Para Pihak yang berperkara tidak menyaksikankeputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus, karenatidak dihadirkan.

• Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000.Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDG Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor Tanggal 2September 2017. Nomor : 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 2017.6.

  Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor tertanggal 2 September2017 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 20174. Membatalkan semua SuratSurat yang pernah dibuat oleh Tergugat 1 yaitu:Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDG Ranji keturunan Meme alias Pimpiang suku Tanjung yang dibuat tanggal2 September 1953. Ranji Silsilan Meme alias Pimpiang tertanggal 1 Maret 1996.

  adat pada tanggal 8 juli 2017, maka ninik mamak sukutanjung di kecamatan pauh V meneliti asal usul daripada Darwas rajointan dan Zainul abidin ( dalam kaum Oyon ), menyatakan bahwaDarwas Rajo intan dan Zainul abidin beserta kaumnya bukanlahberasal dari Pauh V sehingga hasil penetapan kerapatan adat nagariPauh V tanggal 10 April 2000 nomor 02/KAN/PV/KPIV2000 dan suratkeputusan kerapatan adat Nagari Pauh V tanggal 2 september 2017nomor : 64/KAN/KP/IX/2017 batal demi hukum adat yang berlaku diPauh

  Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor tertanggal 2September 2017 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 2017.4. Menyatakan bahwa anakanak lakilaki Meme Alias Pimping tidak berhakatas Harta Pusaka Tinggi keturunan Pimping, dan menurut Hukum AdatMinang Kabau Penggugatlah yang sah menurut Hukum mewarisi HartaPeninggalan Meme alias Pimpiang.5.

  Adat Nagari atau Kerapatan Nagari,Demikian in cassu perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksadan memutus perkara persengketaan Adat tersebut;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDGMenimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, putusan PengadilanNegeri Padang Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 9 April 2019, tidakdapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tingg!

• Nomor 1335 K/Pdt/2018 Meletakkan sita jaminan (conservatoir bes/aag) tanah 3 (tiga bidang) yangsatu bidang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima PuluhKota, Kecamatan Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20Desember 2011, telah diregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamaktanggal 4 Januari 2012 Nomor 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh WaliNagari Sarilamak tanggal 4 Januari 2012, Nomor 03/KT/WNSIm/I2012atas nama Syahrial

  Datuak Sinaro Panjang;Barat berbatas dengan tanah Syafri Datuak Kuniang;Timur berbatas dengan tanah Slamat Jay; Ke dua bidang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima PuluhKota, Kecamatan Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20Desember 2011, telah diregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamaktanggal 4 Januari 2012 Nomor 20/KTLANSIm/I2012, diregister oleh WaliNagari Sarilamak tanggal 4 Januari 2012, Nomor 02/KT/WNSIm/I2012atas

  Datuak Sinaro Panjang;Selatan berbatas dengan tanah jalan raya;Barat berbatas dengan tanah Syahrial Datuak Parisai:Timur berbatas dengan tanah Tali Bandar Bukit Panjang; Ke tiga bidang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima PuluhKota, Kecamatan Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20Desember 2011, telah diregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamaktanggal 4 Januari 2012 Nomor 21/KTLANSIm/I2012, diregister oleh WaliNagari

  Menghukum Tergugat untuk membayar fee/success fee Advokat yaitusebesar 50 % dari 3 (tiga) bidang tanah atau harga penjualan tanah, yaitu: Ke satu, bidang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten LimaPuluh Kota, Kecamatan Harau, Jorong Ketinggian KenagarianSarilamak, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaumtertanggal 20 Desember 2011, telah diregister oleh Kerapatan AdatNagari Sarilamak tanggal 4 Januari 2012 Nomor 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 4 Januari

  Nomor 1335 K/Pdt/2018Sarilamak, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaumtertanggal 20 Desember 2011, telah diregister oleh Kerapatan AdatNagari Sarilamak tanggal 4 Januari 2012 Nomor 20/KTLANSIm/I2012, diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 4 Januari 2012,Nomor O2/KT/MWNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batasbatas:Utara berbatas dengan tanah A.

• Para Tergugat;Bahwa, ketika Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru Koto Barapakberupaya menyelesaikan persoalan untuk yang kedua kalinya denganmengundang Para Pihak, namun tidak tercapai kesepakatan yang padaakhirnya ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto BaruKoto Barapak berkesimpulan bahwa Drs.

  tergadai tersebut;e Bahwa, pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari, Para Tergugat tidakhadir;e Bahwa, Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuk Malano adalah TergugatDrs.

  anak kemenakanmangulipah;Bahwa, pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dihadiri oleh ParaPenggugat sedangkan Para Tergugat sempat hadir namun kemudian keluardan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap melanjutkan sidang meskipun ParaTergugat tidak mengikuti sidang;Bahwa, objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi H.

  , Kerapatan Adat Nagari (KAN)Koto Baru Koto Barapak kembali mengeluarkan surat keputusan yang isinyamenyatakan Para Penggugat mangulipah kepada Datuk Bandaro Panjang;SAKSI Ke7 Dari TERGUGAT : ALISUHUR BOY Dt.

  Bayang, Kab.Pesisir Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ken.

• Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secarakekeluargaan dan mengajukan permohonan penyelesaian perkaraantara Penggugat dengan Para Tergugat ke Kerapatan Adat Jorong KotoHalaman 5 dari 34 halaman Put.No: 10/PDT.G/2013/PN.LB.BSMalintang dan Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, akan tetapiKeputusan Lembaga Adat tersebut tidak dipatuhi oleh Para Tergugat ;Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan objekperkara kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon terhadapObjek

  Undangan dari Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah No. 09/KAd/KM/XII/2012, bukti mana sesuai dengan aslinya dan tertandaT.7;. Kesepakatan pertemuan dengan M. Dt. Majo Lelo Surau Usangpada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012, bukti mana foto copydari foto copy dan tertanda T.8 ;. Surat pernyataan pada tanggal 16 November 2012 , bukti manafoto copy dari foto copy dan tertanda T.9 ;10.Surat Keputusan Kerapatan Adat Jorong Koto Malintang NagariKoto Tangah Kec. Tilatang Kamang, Kab.

  Agam No. 09/KAJ/KM/XII/2012, bukti mana sesuai dengan aslinya dan tertanda T. 10 ;11.Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah teetanggalPekan Kamih 16 Februari 2013, bukti mana foto copy dari fotocopy dan tertanda T.11 ;12.

  objekperkara ;Bahwa keputusan Kerapatan Adat Jorong di kuatkan oleh KerapatanAdat Nagari ;ll.

  Agam ;27Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tanah dan batasbatastanah karena saksi mengetahui letak objek hanya berdasarkansurat yang masuk dari KAJ ke kantor Kerapatan Adat Nagari ;Bahwa jabatan saksi di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah Ketua (KAN) ;Bahwa pihak Tergugat pernah memasukkan surat untukmemeriksa keputusan KAJ kembali namun KAN tidakmemeriksanya karena pihak Tergugat (Wirmen Dt.

• Adat Nagari ( Ketua KAN) setempat danditanda tangan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan stempelnya,tanda tangan penghulu dan stempelnya tanda tangan suku danstempelnya dan tanda tangan 4 (empat jinin dan stempelnya ;Bahwa letak tanah ulayat Nagari jauh dari kota, itu ada dipeta nagari, tapikalau terletak di tempat yang ramai, itu namanya tanah kaum ;Bahwa adanya tanah ulayat nagari tercantum di KAN dan disyahkan olehNinik Mamak Nagari diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari ( KAN );Bahwa tanah

  anak Nagari itu sendiri ;Bahwa ahli di LKAM sebagai Sekretaris satu pada Lembaga KerapatanAdat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kota Padang ;Bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM)membina Kerapatan Adat Nagari(KAN), derajatnya sama denganKejaksaan, Walikota ;bahwa beda LKAAN dengan LKAN adalah LKAAM : indenpenden tidakdibentuk pemerintah ; LKAN(Lembaga Kerapatan Adat Nagari )dibentuk oleh KAN sekecamatan ;Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Pdg bahwa yang menjadi

  Foto copy Surat Keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanggaloKota Padang Nomor:14/KANNGL/2008 tanggal 01 MEI 2008, bukti inidisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda............ TA.B/VIL ;8.

  Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto TangahNomor:124/KAN/KTVIIV1995 =tanggal 21 Agustus 1995, prihalPemberitahuan, bukti ini disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberitanda............... TA.B/IX ;10.Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto TangahNomor:19/KAN/KTXIV1997, tanggal 25 November 1997 perihal SuratPenegasan, bukti ini disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberitanda..............

  TA/XV ;16.Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto TangahNo.58/SP/KAN/KT/VI2012, tanggal 11 Mei 2012, bukti ini tanpa asli, diberitanda.............. TA/XVI ;17.Foto copy surat Pernyataan tanggal 29 November 2015, bukti inidisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda...............

• bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Titi BesiDusun IV Desa Tadukan Raga Undian Kecamatan STM Hilir Kabupaten DeliSerdang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaiitu (Jekson Sitepu aliasUcok Galang), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara adalahsebagai berikut :Pada awalnya Kelompok Tani KERAPATAN

  KITA HARUS BERSATU, KALAU SENDIRISENDIRI KITA TIDAK KUAT, KITA HARUS SEMANGAT, INI DESAKITA, INI KAMPUNG KITA, KITA SUDAH PEGANG ALAS HAK, KITAGANTIAN YANG BERLADANG DISANA, HIDUP KELOMPOK TANIUNDIAN, HIDUP KELOMPOK TANI UNDIAN... atas katakata terdakwatersebut..........tersebut orang orang yang tehimpun dalam Kelompok Tani UNDIANBERSATU tetap dan terus berupaya menggarap lahan tanah ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dimaksud dengan menanami jagung dan atau tanamantanaman lainnya walaupun Kelompok Tani KERAPATAN

  dilakukan penuntutan terpisah) serta temantemannya yang lain yang belumtertangkap yaitu EDI SARNO, TIMBUL, TINUNG, dan M.SYAFII danorangorang lainnya yang terdiri dari lakilaki, perempuan dan anakanak yangberjumlah sekitar + 150 orang masuk ke dalam areal lahan ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dan dengan memasang plang serta dengan membawa alatalat kayu, parang dan alatalat lainnya dan berupaya membersihkan danmenanami lahan tanah dengan ubi dan jagung yang sebelumnya sudahditanami oleh Kelompok Tani KERAPATAN

  mengusirnya dari tempat tersebut, namun saat ituKelompok Tani UNDIAN BERSATU yakni RUGIANTO alias HERU,YUDIANTO alias YUDI, RAHMAT TARIGAN alias UCES (dilakukanpenuntutan terpisah) serta temantemannya yang lain yang belum tertangkapyaitu EDI SARNO, TIMBUL, TINUNG, dan M.SYAFII yang tadinyaberpencar menjadi berkumpul disuatu tempat dan dengan memegang alatalatyang diantaranya adalah parang dan kayu, setelah orangorang dari anggotaKelompok Tani UNDIAN BERSATU dan 8 (delapan) orang anggotaKelompok Tani KERAPATAN

  KITA HARUS BERSATU, KALAU SENDIRISENDIRI KITA TIDAK KUAT, KITA HARUS SEMANGAT, INI DESAKITA, INI KAMPUNG KITA, KITA SUDAH PEGANG ALAS HAK, KITAGANTIAN YANG BERLADANG DISANA, HIDUP KELOMPOK TANIUNDIAN, HIDUP KELOMPOK TANI UNDIAN... atas katakata terdakwatersebut orangorang yang tehimpun dalam Kelompok Tani UNDIANBERSATU tetap dan terus berupaya menggarap lahan tanah ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dimaksud dengan menanami jagung dan atau tanaman tanaman..........tanaman lainnya walaupun Kelompok Tani KERAPATAN

1. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan

   KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023

3. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:

1. Keputusan Kerapatan

   Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014

2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
3. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;

6

Pembanding/Tergugat : KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM Diwakili Oleh : Rudi Mayandra, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : MAIZAL DT. SAYIEH BANDARO
Terbanding/Penggugat II : ZAIWARNI
Terbanding/Penggugat III : RENGGA PERMATA

• Harau,Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak, berdasarkakn SuratPernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20122011, telahdiregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamak tanggal04012012 Nomor : 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh WaliNagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor : 03/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisai dengan batasbatas : Utara berbatas dengan tanah : Jalan Raya Selatan berbatasdengantanah : A.

  Harau,Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak, berdasarkakn SuratPernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20122011, telahdiregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamak tanggal04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012, diregister olen WaliNagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor : 02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisai dengan batasbatas :v Utara berbatas dengan tanah : A.

  Harau, Jorong Ketinggian KenagarianSarilamak, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaumtertanggal 20122011, telah diregister oleh Kerapatan AdatNagari Sarilamak tanggal 04012012 Nomor : 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012,Nomor : 03/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas:v Utara berbatas dengan tanah : Jalan RayaY Selatan berbatasdengantanah : A.

  Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkakn Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal20122011, telah diregister oleh Kerapatan Adat NagariSarilamak tanggal 04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012,diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas : Utara berbatas dengantanah :A.

  Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkakn Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal20122011, telah diregister oleh Kerapatan Adat NagariSarilamak tanggal 04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012,diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas:v Utara berbatas dengantanah : A.

• MANTI TUO- JONFANTOMAS DT GARAK BATUAH- EDI- KERAPATAN ADAT LUBUK SIKARAH NAGARI SOLOK

  Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dandiperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;Bahwa putusan tergugat Vtersebut adalah tidak sesuai dengankewenangannya karena bertentangan dengan Peraturan DaerahSumatera Barat No. 13/1993 yang menegaskan Kerapatan AdatNagari dalam memeriksa perkara hanya dapat menyimpulkan danmemberikan saran kepada para pihak yang berperkara;

  Fotocopi surat keputusan kerapatan adat lubuk sikarah nagarisolok Nomor: 03/KPTS/KANLS/SLK/2009 tertanggal 07 Pebruari2009, diberi tanda P.6;7. Fotocopi surat tentang peringatan keII untuk pengosonganrumah kepada Rustam Dt Pandeka Mudo dan Jonfantomastertanggal 10 April 2010, diberi tanda P.7;8. Fotocopi surat tentang penghentian/ditangguhkanpengukuran tanah kepada BPN tertanggal 14 April 2010,diberi tanda P.8;9.

  Fotocopi surat keputusan kerapatan adat lubuk sikarah nagarisolok nomor:03/KPTS/KANLS/SLK/2009 tertanggal 07 Pebruari2009, diberi tanda T.I,II,IV 4;7. Fotocopi surat pernyataan antara Chatib Dt Dubalang Basadengan Jonfantomas Dt Garak Batuah tertanggal 23 Pebruari2009 (Chatib bertandatangan di atas meterai), diberi tandaT.I,II,1V 5;8.

  Fotocopi surat keputusan kerapatan dat Lubuk SikarahNagari Solok Nomor:03/KPTS/KANLS/SLK/2009, diberi tandaT.III 10;11. Fotocopi surat keterangan meninggal dunianomor:20/Ket/K.Aro/V 2011,diberi tanda T.III 11;12. Fotocopi surat pernyataan ahli waris tertanggal 31 Mei2011, diberi tanda T.III 12;13.

  Fotokopi satu bendel/satu) rangkap berita acara penyerahansurat surat asli tanah dan sawah dari Jonfantomas Dt GarakBatuah kepada Kerapatan Adat lubuk Sikarah Nagari Solokbeserta surat pernyataan yang dibuat antara Chatib DtDubalang Basa dan Jonfantomas Dt Garak Batuah, diberi tandaT.V2;513. Fotokopi berita acara penyerahan surat surat asli tanah dansawah dari Kerpatan adat lubuk sikarah nagari solok kepadaChatib Dt Dubalang Basa cs, diberi tanda T.V3;4.

• Syafii dan Edi Susarno beserta anggotakelompk lainnya yang terdiri dari lakilaki, perempuan dan anakanak yang berjumlah sekitar150 (seratus lima puluh) orang masuk ke dalam areal lahan ex HGU PTPN II KebunPatumbak untuk memasang plang dan dengan membawa alatalat kayu, parang dan alatalatlainnya berupaya membersihkan dan menanami lahan tanah dengan ubi dan jagung yangsebelumnya sudah ditanami oleh kelompok tani Kerapatan Adat Ahli Waris, mengetahui haldemikian maka beberapa anggota kelompok tani Kerapatan

  Ahli Waris.Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 10.00 WIB. saksi dibangunkanoleh korban Jekson Sitepu, dengan mengatakan, bahwa lahan garapan kelompoktani Kerapatan Ahli Waris sudah dipasangi plang oleh kelompok tani UndianBersatu.17Bahwa selanjutnya saksi bersamasama dengan ke 7 (tujuh) orang dari kelompoktani Kerapatan Ahli Waris dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motorberboncengan mendatangi lokasi kejadian.Bahwa ke 7 (tujuh) orand tersebut adalah, Jekson Sitepu, Jondri Barus, DaniSembiring

  Ahli Waris, yangmenggarap lahan di Titi Besi.Bahwa selain kelompok tani Kerapatan Ahli Waris ada kelompok tani lain yangmenggarap lahan tersebut, yaitu kelompok tani Undian Bersama yang diketuaioleh HeruBahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB. saksibersama temanteman saksi yang bernama Candra Tarigan, Nanda Ginting,31Mandela Ginting, Intis Perintis Sitepu, Dani Sembiring, Arbi Sitepu, JeksonSitepu dan Piano Sitepu, berada di posko kelompok tani Kerapatan Ahli Waris.Bahwa

• Karena fungsi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 13 tahun 1983 dalam pasal 7 hanya menetapkan danmemberikan kedudukan hukum.Maka dengan demikian hal yang bersifat volunteer adalah merupakanperkara yang dapat diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembagayang berkompeten dalam hal itu, yang putusannya dalam bentuk sebuahpenetapan.

  Lagi pula keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari di matahukum positif bukanlah sebagai lembaga peradilan .Ditinjau dari filsafat hukum yang ada dan berkembang di Indonesia yangselalu diikuti oleh Mahkamah Agung RI baik sociological jurisprudence maupunpragmatic jurisprundence.Keterangan saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dimuat dalamputusan halaman 30, berkenaan keterangan Moead Pakih Kayo yangdihubungkan dengan bukti P3 berupa keputusan Kerapatan Adat NagariPaninjauan, sudah melebihi batas

  Lagi pula Majelis Hakim semestinya memberikan pertimbangan/argumentasi yang cukup untuk sampai pada kesimpulan untuk mengenyampingkan bukti Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan tersebut.Judex factie kehilangan nalar hukumnya (legal reasoning) untuk sampaipada kesimpulan bahwa Keputusan Kerapatan Adat Nagari itu tidak bernilaipembuktian.

  vide Peraturan Daerah No.13 tahun 1983 jo Peraturan Daerah No. 9tahun 2000 terakhir Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 yang masihmemberikan pengakuan terhadap legalitas dan eksistensi KAN).Pasal 7 Perda nomor : 13 tahun 1983 menyatakan : Kerapatan Adat Nagarimempunyai tugas: Ayat (1) huruf c.

  No. 1966 K/Pdt/2009Daerah nomor : 13 tahun 1983 masih berlaku Judex factie berpendirian sempit sekaligus bertentangan dengan aturan/isiperaturan daerah itu sendiri knususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 7huruf c.Tidak mutlak Kerapatan Adat Nagari dapat memberikan "kekuatanbukum hanya terhadap sebuah gugatan saja akan tetapi dapat jugamemberikan kekuatan hukum sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjangadat" ;Dengan kata lain yurisdiksi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkanpasal 7 harus tidak

• dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG dan sesuaiPenetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2019/PTUN.PDGtanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa terhadap perka ini telahdilakukan penyesuaian/perubahan penomoran, sehingga untuk seterusnyamenjadi perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN.PDG, atas gugatan Penggugattersebut, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa semula yang menjadi Objek Gugatan dalam perkaraini adalah sebagai berikut:Keputusan Kerapatan

  Adat Nagari Limo Kaum Nomor: 01/KAN/LK2019 TentangPenetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum Periode Tahun 20192024, tanggal 28 Oktober 2019, yang disetujui oleh Walinagari Limo Kaumberdasarkan Surat Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, tanggal 26Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari Limo Kaum, Surat PanitiaPemilinan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum, tanggal 19 Oktober2019, yang ditandatangani oleh Walinagari Limo Kaum, Surat Panitia PemilihanKepengurusan Kerapatan

  Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum Nomor: 01/KAN/LK2019 Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum PeriodeTahun 20192014, tanggal 28 Oktober 2019, yang disetujui oleh WalinagariLimo Kaum berdasarkan Surat Ninik Mamak Nan Balimo Nagari LimoKaum, tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari LimoKaum, Surat Panitia Pemilihan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari LimoKaum, tanggal 19 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari

  LimoKaum, Surat Panitia Pemilihan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari LimoKaum, tanggal 30 Oktober 2019, Berita Acara Pemilihan Ketuan KAN LimoKaum tanggal 26 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari LimoKaum;Halaman 4 dari 10 halamanPutusan Nomor: 39/G/2019/PTUN.PDG3.Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 5 (lima) kali, dan telahmemberikan

  Hal tersebut menurut Majelis Hakim perlu diuraikan dengan jelas olehPenggugat, mengingat objek sengketa tersebut berkaitan dengan aspekpenyelenggaraan adat, dalam hal ini ihwal pemilihan Ketua Kerapatan Adat Nagaridan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari, sehingga atas uraian yang seharusnyadijelaskan dalam posita gugatan tersebut memberikan gambaran bahwa seluruhsubjeksubjek hukum Tergugat tersebut berada dalam kapasitas jabatannyasebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta keputusankeputusan yangdigugat

• DT MARAJO, Kewarganegaran Indonesia, Tempat tinggal JorongBaru, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal iniselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah Kecamatan Batipuh,Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;2. NAZARUDDIN, S.H., Glr.

  DT PANDUKO, Kewarganegaran Indonesia, Tempattinggal Komplek Perumahan Taman Rizano Block C Nomor.16 NagariBaringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, ProvinsiSumatera Barat, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal iniselaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah KecamatanBatipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;Selanjutnya disebut Sebagal..................cccceeseeeeeeeeeeeesenee PENGGUGATMelawanBUPATI TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 3/PENPP/2018/PTUN.PDG, tanggal 5 Februari 2018, tentangPenetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan PersiapanPenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor : 3/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 26 Maret 2018, tentang PenetapanHari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka untuk Umum;Telah Membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Tanggal 6 Maret 2018Tentang Mengundurkan diri dari Kuasa PenggugatTelah Membaca Surat dari Ketua Kerapatan

  (Selengkapnyatertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 Februari 2018);Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan yang keduatanggal 21 Februari 2018 telah hadir Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat;Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persipan tersebut, Majelis Hakimmemberi saran kepada Penggugat melalui kuasa hukum bahwa terhadap GugatanPenggugat masih ada yang harus diperbaiki antara lain mengenai Siapa yangberhak mewakili Kerapatan Adat Nagari

  Decky Bakhtiar, S.pd Dt.Majo Basa, Nomor 04/KAN/PTL/I2018tertanggal 24 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Kerapatan AdatNagari (KAN) Pitalah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, ProvinsiHalaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.PDGSumatera Barat Periode 20182023 sebagai Pihak Penggugat berkeberatan untukmemperbaiki Gugatan;Menimbang, bahwa didalam Pemeriksaan Persiapan sengketa ini yangdilaksanakan pertama pada tanggal 14 Februari 2018, dan terakhir panggilantanggal 15

• Lembaga Kerapatan Adat Nagari Batu Taba, KecamatanBatipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar,Bahwa dalam memutus perkara, Judex Facti tidak mempertimbangkanalat bukti tertulis yang terpenuhi syarat formil dan syarat materil, dimanaalat bukti tertulis tersebut telah diketahui oleh Wali Nagari selaku PejabatPemerintah dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku LembagaTertinggi dalam hukum adat, sebagaimana telah diatur berdasarkanperaturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor

  6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya danMendefinisikan Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga PerwakilanPermusyawaratan dan Permufakatan Adat Tertinggi Nan diwarisi secaraturuntemurun sepanjang adat ditengahtengah masyarakat di SumateraBarat.

  ., M.H. selaku Wakil Panitera dan selaku Pejabat Negara tidakmenghargai Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba dan melanjutkanpersengketaan ini pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dikarenakan didalam Pengadilan Negeri Padang Panjang, H. Karson Tanamal, S.H.

  Tumanggung di bawah Nomor 470/154/NBT2011dan dikuatkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Taba I Dt.

  ,M.H. telah melanggar ketentuan, dimana penyelesaian tanah sako danpusako perkaraperkara adat dan istiadat harus diselesaikan terlebihdahulu di Kerapatan Adat Nagari, tetapi1 Abdul Rahman dan H. KarsonTanamal, S.H., M.H. tidak mengindahkan aturan tersebut, disebabkankarena H. Karson Tanamal, S.H., M.H. adalah Wakil Panitera;Bahwa dalam memutus perkara, Judex Facti tidak mempertimbangkansurat pemanggilan para pihak oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Batu Taba, tetapi H.

• AdatNagar) Jaho yang hasilnya adalah yang berhak menggarap sawah adalahpihak Dt Barbangso;Bahwa setahu Saksi permasalahan ini diselesaikan di KAN (Kerapatan AdatNagan) kirakira 1 (Satu) tahun yang lalu;Bahwa sebelum diputuskan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), penyelesaianada dilakukan di Nagari yang hasilnya adalah dalam menggarap sawah dicaripihak yang netral:Bahwa yang mencarni pihak yang netral tersebut adalah pihak Nagar, namunsetelah 1 (Satu) kali garap, pihak Tergugat mengambil lagi sawah

  saksi hadir sebagai pendengar di mesjid sewaktu putusan KAN(Kerapatan Adat Nagari) di bacakan;Bahwa proses perdamaian adat adalah dengan cara semua penghulusebanyak 26 (dua puluh enam) orang ditanya pendapatnya satu persatu olehKetua KAN (Kerapatan Adat Nagar);Bahwa hasil keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagar) adalah yang berhak atassawah objek perkara adalah kaum Dt Barbangso, kemudian Ketua KAN(Kerapatan Adat Nagari) menyatakan bahwa pihak Dt Mangkudun SurauKarikia tidak mau menerima keputusan KAN

  (Kerapatan Adat Nagari) danHalaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Pdp.mereka mau agar Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Wali Nagardisumpah;Bahwa orangorang yang hadir saat itu ada yang berbeda pendapat sebanyak2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang menyatakan bahwa masalah ini dibicarakanlagi secara kekeluargaan;Bahwa setahu saksi putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak terlaksanakarena si Naih tidak mau menerima putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dansetelah itu baru diteruskan

  Sinaro Nan Putiah);Bahwa yang di bahas di pengadilan adat adalah hasil mediasi di perdamaianadat kemudian sidang adat 2 (dua) kali dan saksi tidak hadir karena saksi tidakberada di kampong;Bahwa saksii tidak tahu hasil putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan saksitidak pemah membacanya;Bahwa saksi belum pemah menerima hasil putusan KAN (Kerapatan AdatNagani);Bahwa setelah putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari), sawah objek perkaratetap digarap oleh pihak Tergugaty;Bahwa saksi sebagai keamanan di kampong

  Adat Nagari) adalah sebagai anggotaKAN (Kerapatan Adat Nagar);Bahwa saksi ada mendengar rebutribut antara Dt Barbangso dengan DtMangkudun Surau Karikia;Bahwa saksi pernah mendengar masalah ini sampai ke KAN (Kerapatan AdatNagani);Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke KAN (Kerapatan Adat Nagani);Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di KAN (Kerapatan Adat Nagar)sehubungan dengan perkara ini;Bahwa saksi pernah menjadi saksi 1 (satu) kali tentang batas sepadan dalammasalah ini;Bahwa saksi tidak

• Mahkamah Syarlyah .....cccsscsseseeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeee Kerapatan QadhiSURAT KETERANGANTENTANGTERJADINYA TAL AK56 /SET 3.Nw weeeeceee eens eee e eee ee eeeeeeee eee eeee seen seen seen eeeeseea eee ease eee eee eee eee eee eee 1197"aKetua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadhi llIndvwi ..eeeeeeeeeees 3501 dor MSC) meenadengan ini menerangkan bahwa:I. Nama Umur Pekejsaan Alamat29 tabun tansSumberenru, Koecantan Curphdamtmune Seu7eHn bin ....

  =Telah mengikrarkan Talak terhadap isterinyaSamaiya bintiomur cued 25 tatataPekerjaan ta niAlamat Samberwam, Keeamatan Curehdamidihadapan Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadhi Bond 'wooSew 31 Januari 1977Sen en nen pada hart ....... se tanggal:lil. Talak yang clijatuhkan:1... Talak yang kebera,pa2. Talak yang pernah dijatuhkan3. Talak yang dijatuhkan sekarang4. Qoblaticlukhul atau Ba'daddukhulIV. Iddah yang dijalani :1.

• Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahanmerupakan Lembaga Permusyawaratan Adat yang mengatur tentangkepemilikan, pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan maupunpengalihan kepemilikan Tanah Adat dan HakHak Adat di atas tanahHal. 13 dari36 Hal.Putusan No.60/PDT/2017/PT.PLK14(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa / Kelurahandan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersamaseluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang KepalaAdat ;Dan Pasal 10 ayat

  Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.Bahwa ketika pada tanggal 27 Agustus 2016, Tergugat IV Abdul Hasan Jalilmengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat DesaDandang untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) denganmencantumkan bukti berupa Surat Keterangan Para Ahli Waris tertanggal27 Agustus 2016 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat No.593.3/050/VIIVDKA/AG/2016 tanggal 14 Maret 2015 yang ditandatanganioleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yakni SYAHRANI

  MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir PerdamaianAdat an. SYAHRANI ;5.

  MARTONO dan Ketua Kerapatan Mantir PerdamaianAdat an.