Ditemukan 6966 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kolektor kolekta
Register : 27-12-2007 — Putus : 27-02-2008 — Upload : 07-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 330/Pid.B/2007/PN.Smp
Tanggal 27 Februari 2008 — MOH.SADIK bin MUSAPPAK
8311
  • .- 1 (satu) lembar daftar kolektif nilai PEHABTANAS (DKNP) paket B tahun 2001 Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;- 1 (satu) lembar daftar calon peserta PEHABTANAS paket B tahun 2001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;dikembalikan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.- 1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A No.50/19/5-87 an.Mujibto ;- 1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A tahun 1985 an.Atnan ;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
    terdakwa MOH.SADIK bin MUSAPPAK denganpidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi masa tahanan yangtelah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Ijazah Program Paket B No.13 PB009019 ;1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A No.49/19/87 ;1 (satu) buah buku induk kelompok belajar Karya Bakti paket A Desa BatuputihDaya ;1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 12012007 ;dilampirkan dalam berkas.1 (satu) lembar daftar kolektif
    surat Ijazah SMP atau yang sederajat, sehingga terdakwa untukmelengkapi persyaratan tersebut meminta bantuan kepada Syaiful (DPO) untukmendapatkan Ijazah Program Paket B setara SMP dan setelah itu Syaiful (DPO)mengusahakan Ijazah Paket B setara SMP yang diperlukan terdakwa tersebut, laluSyaiful (DPO) mendapatkan Ijazah Paket B No.13 PB009019 atas nama Budi Santosodan setelah itu Syaiful(DPO) merubah nama yang ada di dalam Ijazah Paket B tersebutdiganti dengan nama terdakwa, dimana dalam daftar kolektif
    Pehabtanas (DKP) PaketB tahun 2001 Kecamatan jangkar Situbondo pada Nomor induk 032 tersebut atas namaBudi Santoso sedangkan terdakwa tidak didaftar didalam daftar kolektif Pehabtanas(DKP) Paket B tahun 2001;Bahwa setelah terdakwa mendapatkan fotocopy surat Ijazah program Paket Bsetara SMP Nomor 13 PBO009019 tertanggal 5 Nopember 2001 atas nama terdakwaMOH.SADIK yang dikeluarkan di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo denganNomor induk 032, selanjutnya surat Ijazah paket B setara SMP yang isinya
    nilai pehabtanas Paket B tidaka ada namaMoh.Sadik ;Bahwa dalam nomor induk 032 pada daftar calon peserta pehabtanas Paket Btahun 2001 dan pada daftar kolektif nilai pehabtanas Paket B tahun 2001 atasnama Budi santoso ;Bahwa untuk program Paket B Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, KabupatenSitubondo pada waktu itu telah dibuatkan buku induk namun buku induktersebut saat ini tidak ditemukan, sedangkan peserta Paket B yang tidak lulusujian Ebtanas tidak mendapat ijazah, sebaliknya untuk mendapat ijazah
    nilai pehabtanas Paket B tidaka ada namaMoh.Sadik ;Bahwa dalam nomor induk 032 pada daftar calon peserta pehabtanas Paket Btahun 2001 dan pada daftar kolektif nilai pehabtanas Paket B tahun 2001 atasnama Budi santoso ;15Bahwa untuk program Paket B Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, KabupatenSitubondo pada waktu itu telah dibuatkan buku induk namun buku induktersebut saat ini tidak ditemukan, sedangkan peserta Paket B yang tidak lulusujian Ebtanas tidak mendapat ijazah, sebaliknya untuk mendapat ijazah
Register : 16-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
RAHAYU MUIN, SH
Terdakwa:
RISWANTI
10926
  • sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riswanti, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Memerintahkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) rangkap pengajuan kolektif
      FIF Spektra secara kolektif dengan mengatasnamakan PT. Britonkemudian pihak PT.
      FIF Spektra Makassar melalui Terdakwa dan kemudiandiperlihatkan nama nama yang mengajukan kredi kepada pihak brithonternyata tidak ada nama karyawan atau yang kerja di Brithonsebagaimana pengajuan kolektif dari Terdakwa tersebut;Bahwa setelah Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas kredithandphone yang diajukan secara kolektif dengan mengatasnamakanHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN.
      FIF Group;Bahwa bermula dari Terdakwa mengajukan aplikasi kolektif kepadapihak PT. FIF Group dengan mengatasnamakan karyawan Brithondengan jumlah 32 (tiga puluh dua) orang dan Terdakwa sebagaipenjamin kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh pihak PT.
      FIF terlebin dahulu melakukan Survei dalamhal ini saksi yang melakukan Survei ke tempat kerja Terdakwa di BrithonJalan Mappaoddang Kota Makassar;Bahwa saat Terdakwa mengajukan kredit secara kolektif ataus istilahlising GC (Group Costumer) bukan kepada saksi namun saksi yangbertugas untuk melakukan Survei atas permohonan Terdakwa saat itu;Bahwa pengajuannya secara kolektif dimana yang mengajukan danpenanggung jawabnya serta yang menjamin adalah Terdakwa;Bahwa awalnya saksi diberitahu langsung oleh
      saksi Edy Sutrisno dansaksi Mega kalau ada pengajuan kolektif dalam istilan pembiayaan kamiGC (Gropu Costumer) dan saksi pun memberitahukan kepada saksiMega agar menelpon Terdakwa untuk koordinasi masalah pengajuankreditnya pada PT.
Putus : 28-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 April 2016 — PT ASIA MANGAN GRUP VS 1. M. AHYAR ALHAM, S.T., , DKK
8771 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kolektif Perjanjian BersamaPengakhiran Hubungan Kerja guna kepentingan eksekusi.
    mengenai jadwal pembayaran upah sebagaibentuk amandemen dari Surat Kolektif Perjanjian Bersama PengakhiranHubungan Kerja.
    Nomor 226 K/Pdt.SusPHI/201620.21.Para Penggugat) telah selesai sesuai dengan Surat Kolektif PerjanjianBersama Pengakhiran Hubungan Kerja, hal tersebut diperkuat dengan telahdilaksanakannya dengan baik isi Surat Kolektif Perjanjian BersamaPengakhiran Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat)dengan Sdr.
    Pendaftaran Surat Kolektif Perjanjian Bersama Pengakhiran HubunganKerja untuk dilakukan eksekusi, ataub. Melakukan kesepakatan ulang atas jadwal pembayaran dalam SuratKolektif Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja dan selanjutnyamelaksanakan isi Surat Kolektif Perjanjian Bersama PengakhiranHubungan Kerja dengan baik, sebagaimana telah dilakukan olehPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Sdr.
    Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) telahselesai dengan disepakatinya Surat Kolektif Perjanjian BersamaPengakhiran Hubungan Kerja;b. Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) sesungguhnya masihmemiliki Kesempatan untuk mendaftarkan Surat Kolektif PerjanjianBersama Pengakhiran Hubungan Kerja di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial DK!
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 62/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 23 Mei 2018 — - MEGAWATI, Dkk sebagai Para Pembanding Melawan - LIE DJUN sebagai Terbanding
9843
  • Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) benda jaminan, yang dijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) guna menjamin pelaksanaan keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawabnya kepada Penggugat, yaitu berupa: a.Sebidang tanah seluas 98 M2 yang diatasnya telah dibangun Ruko,terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, dengan Sertipikat Hak Milik No. 5233, Surat Ukur
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jumlah keseluruhan nominal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Para Tergugat (secara kolektif/ tanggung renteng) untuk diserahkan kepada Penggugat yakni Pengembalian uang sesuai dengan Klausula Pasal 3 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27-07-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Jenny Rosini, SH adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ;6.
    Menghukum Para Tergugat untuk membayarsecara bersama-sama (kolektif/ tanggung renteng) keseluruhan kewajibannya dan tanggung jawab kepada Penggugat berupa pengembalian uang sesuai dengan Klausula Pasal 3 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27-07-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Jenny Rosini, SH adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ;7.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 2 (dua) benda jaminan, yang dijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) kepada Penggugat, yaitu berupa : a) Sebidang tanah seluas 98 M2 yang diatasnya telah dibangun Ruko, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, dengan Sertipikat Hak Milik No. 5233, Surat Ukur Tanggal 28-02-2014, Nomor : 2373/Ampenan Selatan/2014, tercatat atas nama SATRAH, TAM TAM AGUS ZULKARNAEN K, SRINURBAYA APRIATI, NING
    Selain dari pada itu Penggugat juga menuntut agarPara Tergugat secara bersamasama (kolektif/ tanggung renteng)membayar uang Ganti Rugi sebagai konsekwensi atas perbuatanWanprestasi (Cidera Janji)nya (Vide ketentuan Pasal 1243 s/d Pasal1246 KUHPerdata).
    Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) benda jaminan, yang dijaminkanoleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) guna menjaminpelaksanaan keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawabnya kepadaPenggugat, yaitu berupa :a.
    Menghukum Para Tergugat untuk membayarsecara bersamasama (kolektif/tanggung renteng) keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawab kepadaPenggugatsebesar + Rp. 1.770.000.000, (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluhjuta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :a.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 2 (dua) benda jaminan, yangdijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) kepadaPenggugat, yaitu berupa :a.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 2 (dua) benda jaminan, yangdijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) kepadaPenggugat, yaitu berupa :Halaman 28 dari 30 hal Put.
Register : 02-06-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 107/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5225
  • MENGADILI

    DALAM KONPENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) benda jaminan, yang dijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) guna menjamin pelaksanaan keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawabnya kepada Penggugat, yaitu berupa: a.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jumlah keseluruhan nominal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Para Tergugat (secara kolektif/ tanggung renteng) untuk diserahkan kepada Penggugat yakni Pengembalian uang sesuai dengan Klausula Pasal 3 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27-07-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Jenny Rosini, SH adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ;

    6.

    Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama-sama (kolektif/ tanggung renteng) keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawab kepada Penggugat berupa pengembalian uang sesuai dengan Klausula Pasal 3 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27-07-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT Jenny Rosini, SH adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) ;

    7.

    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum 2 (dua) benda jaminan, yang dijaminkan oleh Para Tergugat (Secara Kolektif/ Tanggung Renteng) kepada Penggugat, yaitu berupa :

    a.

    Sebidang tanah seluas 100 M2 yang diatasnya telah dibangun Ruko, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, dengan Sertipikat Hak Milik No. 5178, Surat Ukur Tanggal 03-04-2013, Nomor : 2266/Ampenan Selatan/2013 tercatat atas nama Marsono ;

    Menjadi pelunasan atas pembayaran keseluruhan Kewajiban dan tanggungjawab Para Tergugat secara bersama-sama (kolektif/ tanggung renteng) kepada Penggugat, sebesar +Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar

Register : 28-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 27/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat I : MANIZAR
Pembanding/Tergugat II : YUSRIANI
Pembanding/Tergugat III : SYAHRIL
Terbanding/Penggugat : AMINAH ADIL
Turut Terbanding/Tergugat IV : ARMIYAS
8029
  • (Alat Bukti P1);Bahwa proses beralinnya hak atas Tanah aquo dari Perusahaan Kolektif ABCkepada Suami PENGGUGAT, akan kami uraikan sebagai berikut :a. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1963, Suami PENGGUGAT (BIYANA KAMAL)bersamasama dengan M. SALEH KAPA, ABDULLAH K.A, serta M. ALIYUSUF mendirikan Perusahaan Usaha Kolektif ABC dengan hartakekayaan berupa 1 (satu) toko di JIn. Mesjid Attaqwa, Blang Pidie dan TanahKebun Karet dengan luas + 417.666 M* yang terletak di Alue DawahKemukiman Pantee Rakyat Kec.
    Bahwa setelah Pendirian Perusahaan Kolektif ABC, berdasarkan kesepakatanbersama antara Pemilik maka di pekerjakanlah Sdr. ZAINUDDIN KL untukmenjaga, merawat kebun karet milik Perusahaan Kolektif ABC yang teletakdi Alue Dawah Kemukiman Pantee Rakyat Kec. Kuala Batee, Kab. AcehHalaman 3 Putusan Nomor 27/PDT/2018/PT BNASelatan (Pada Tahun 1991 telah menjadi wilayah Dusun Alue Dawah,Desa Pante Rakyat, Kec. Babarot,, Kab.
    Bahwa berdasarkan kesepakatan PARA PEMILIKPerusahaan Kolektif ABC,pada tanggal 1 oktober 1991 Perusahaan Kolektif ABC sepakat untukmembubarkan diri dan mengadakan pembagian hak atas tanah kebun karetmilik Perusahaan Kolektif ABC yang terletak di Dusun Alue Dawah, DesaPante Rakyat, Kec. Babarot, Kab. Aceh Selatan, Daerah Istimewa Acehkepada masingmasing PEMILIK dan Sdr.
    Luas kebun karet PerusahaanKolektif ABC +417.666 M hal ini bertentangan dengan skema gambar tanahtanggal 14 Juli 1990 yang diteken oleh Sekretaris Perusahaan Kolektif ABCyang nota bene adalah suami dari Penggugat.
    Bahwa tidak benar suami/ayah Tergugat bekerja pada Perusahaan KolektifABC sebagai pekerja yang merawat kebun karet Perusahaan Kolektif ABCmalah sebaliknya suami/ayah Tergugat yang meminjamkan tanah kepadaPerusahaan Kolektif ABC;c. Bahwa pembagian tanah tersebut tidak pernah terealisasi Karena PerusahaanKolektif ABC tersebut telah berbuat curang karena tanah suami/ayah Tergugat dimasukkan dalam pembagian tersebut karena suami/ayah Tergugat tidakbersedia menandatangani surat pembagian tersebut.
Register : 01-12-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/P/FP/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Januari 2021 — Pemohon:
Fritz Todung Pamostang Rajagukguk
Termohon:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
410673
  • ., kewarganegaraan Indonesia, selakuSekretaris Umum Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta LaguRekaman Industri Nusantara (LMK PELARI Nusantara),bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Ridwan Nomor 64 RT.006RW.009 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan.Dalam hal ini, bertindak dalam jabatan untuk dan atas namaLembaga Manajemen Kolektif Pencipta Lagu Rekaman IndustriNusantara (LMK PELARI Nusantara) berdasarkan Pasal 14 AktaNomor : 1 tanggal 1 Juni 2017, Tentang Akta PendirianLembaga
    Manajemen Kolektif Pencipta Lagu Rekaman IndustriNusantara.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;TerhadapDIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan HR.
    Tahun2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Lembaga Managemen Kolektif PenciptaLagu Rekaman Industri Nusantara, tanggal 13 Juni 2017,(foto kopi Sesuai dengan aslinya);7. BuktiPO7 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0009515.AH.01.07. Tahun 2017 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan LembagaManagemen Kolektif Pencipta Lagu Rekaman IndustriNusantara, tanggal 13 Juni 2017, (foto kopi sesuai denganaslinya);8.
    Tahun2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Lembaga Managemen Kolektif PenciptaLagu Rekaman Industri Nusantara, tanggal 21 Februari2018, (foto kopi Sesuai dengan aslinya);Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0000142.AH.01.08.
    Menghukum Temohon membayar semua biaya yang timbul akibatperkara ini;Menimbang, bahwa ketentuan kewenangan pemberian izin operasionalLembaga Manajemen Kolektif, diatur dalam :e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 88 ayat (1):Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada MenteriHalaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 23/P/FP/2020/PTUN.
Register : 11-02-2008 — Putus : 27-02-2008 — Upload : 07-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 54/Pid.B/2008/PN.Smp
Tanggal 27 Februari 2008 — MAR BAKRI MAR
869
  • .- 1 (satu) lembar daftar kolektif nilai PEHABTANAS (DKNP) paket B tahun 2001 Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;- 1 (satu) lembar daftar calon peserta PEHABTANAS paket B tahun 2001 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;dikembalikan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.- 1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A No.50/19/5-87 an.Mujibto ;- 1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A tahun 1985 an.Atnan ;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
    secara kelompok ;llBahwa prosedur apabila seseorang yang mempunyai Ijazah Paket A hilang harusmelampirkan surat laporan kehilangan dari Polisi, bukti nomor induk, bukurapot dan daftar nominasi sementara peserta ujian lalu diserahkan padapenyelenggara lalu diteruskan ke Kabupaten lalu Propinsi kemudian ke Pusat ;Bahwa persyaratan untuk memperoleh Tjazah Paket B yaitu Buku Induk,mempunyai Paket A atau sederajat, hasil ujian dan daftar nilai daripenyelenggara lalu penyelenggara mengusulkan secara kolektif
    Paket B ditempatkan di Sekolahan MI MiftahulUlum Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo yang dilakukanseminggu dua kali selama 3 tahun ;Bahwa data peserta paket B Desa jangkar, Kecamatan Jangkar KabupatenSitubondo sejumlah 36 orang ;Bahwa dari sejumlah 36 peserta tersebut kemudian diajukan ke DepartemenPendidikan Nasional di Jakarta untuk mengikuti ujian Pehabtanas Paket B danselanjutnya mengikuti ujian Pehabtanas Paket B dan dari DepartemenPendidikan Nasional telah mengirimkan daftar kolektif
    nilai pehabtanas Paket B tidaka ada namaMoh.Sadik ;Bahwa dalam nomor induk 032 pada daftar calon peserta pehabtanas Paket Btahun 2001 dan pada daftar kolektif nilai pehabtanas Paket B tahun 2001 atasnama Budi santoso ;Bahwa untuk program Paket B Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, KabupatenSitubondo pada waktu itu telah dibuatkan buku induk namun buku induktersebut saat ini tidak ditemukan, sedangkan peserta Paket B yang tidak lulusujian Ebtanas tidak mendapat ijazah, sebaliknya untuk mendapat ijazah
    Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Ijazah Program Paket B No.13 PB009019 ;e 1 (satu) lembar Surat Tanda Serta Belajar Paket A No.49/19/87 ;e 1 (satu) buah buku induk kelompok belajar Karya Bakti Paket A Desa BatuputihDaya ;e 1 (satu) lembar Surat Keterangan tertanggal 12012007 ;dilampirkan dalam berkas.e 1 (satu) lembar daftar kolektif nilai PEHABTANAS (DKNP) paket B tahun2001 Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;e 1 (satu) lembar daftar calon peserta PEHABTANAS paket
Register : 23-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 396/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 22 September 2016 —
131154
  • Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit Kolektif (Life Only) 5. Bahwa kemudian setelah adanya penutupan asuransi antara Alm. AgoesSoegiarto dengan Tergugat sebagaimana adanya Sertifikat Asuransi,maka antara Alm.
    Menyatakan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif No. : 200501Z.019.28tertanggal 11 Maret 2013, tetap sah secara hukum dan berkekuatan hukummengikat serta memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat Il.3.
    Agoes Soegiarto merupakanpeserta asuransi jiwa kredit kolektif antara Tergugat selakuPenanggung dan Tergugat Il selaku Pemegang Polis sebagaimanaPolis induk Nomor : 200501. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kolektif No.2005012Z.019.28 merupakan bukti kKepesertaan dalam asuransi dibawahBOIS INGUK. TENSEI Ut. e2s=e seems en ene rece eeeneeennemere enemahal 26 dari 100 hal put.
    Agoes Soegiarto dalam pemberianketerangan pada data kesehatan Tertanggung dalam Aplikasi SuratPermintaan Asuransi (SPA) untuk Calon Tertanggung Asuransi JiwaKredit Kolektif (SPAJK) pada tanggal 18 Pebruari 2013.Bahwa dalam Aplikasi Surat Permintaan Asuransi (SPA) untuk CalonTertanggung Asuransi Jiwa Kredit Kolektif (SGPAJK) pada tanggal 18hal 31 dari 100 hal put. No.396/PDT/2016/PT.DKIPebruari 2013, pada data keterangan kesehatan Tertanggung, secarategas dan jelas ditanyakan :1.
    Bahwa sesuai dengan persyaratan umum yang terdapatdalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Bank Niaga(POLIS NOMOR 200501), disebutkan Dasar Pertanggungan adalah semua keteranganketerangan yang dicantumkan dalam Sertifikat AsuransiJiwa Kredit Kolektif, Surat Permintaan Asuransi, buktikesehatan maupun pernyataanpernyataan tertulis yangdisampaikan oleh Calon Pemegang Polis/Tertanggungdengan lengkap dan benar, merupakan satu kesatuandengan perjanjian kerjasama Asuransi Jiwa Kredit Kolektifhal 37 dari
Register : 17-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor No.73/Pdt.P/2017/PN Pli
Tanggal 1 Nopember 2017 — Asmara Ariadi - Sarianti
6120
  • dengan dibantu dari pihak Kelurahan sehingga dokumenyang menunjukkan identitas Para Pemohon tersebut dikumpul secarakolektif di Kelurahan sehingga yang melakukan pencatatan identitas baikdari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dari pihakKelurahan selanjutnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yangtelah dikumpul secara kolektif diserahkan ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil lalu kemudian dokumen Kartu Tanda Penduduk sertaKartu Keluarga Para Pemohon keluar namun pada saat dibagikan
    dengan dibantu dari pihak Kelurahan sehinggadokumen yang menunjukkan identitas Para Pemohon tersebut dikumpulsecara kolektif di Kelurahan sehingga yang melakukan pencatatan identitasbaik dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dari pihakKelurahan selanjutnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yangtelah dikumpul secara kolektif diserahkan ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil lalu kemudian dokumen Kartu Tanda Penduduk sertaKartu Keluarga Para Pemohon keluar namun pada saat dibagikan
    dengan dibantu daripihak Kelurahan sehingga dokumen yang menunjukkan identitas ParaPemohon tersebut dikumpul secara kolektif di Kelurahan sehingga yangmelakukan pencatatan identitas baik dari Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk adalah dari pihak Kelurahan selanjutnya Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk yang telah dikumpul secara kolektif diserahkan keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu Kemudian dokumen KartuTanda Penduduk serta Kartu Keluarga Para Pemohon keluar namun padasaat dibagikan
    dengan dibantu dari pihak Kelurahan sehinggadokumen yang menunjukkan identitas Para Pemohon tersebut dikumpulsecara kolektif di Kelurahan sehingga yang melakukan pencatatan identitasbaik dari Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dari pihakKelurahan selanjutnya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telahdikumpul secara kolektif diserahkan ke Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil lalu kKemudian dokumen Kartu Tanda Penduduk serta Kartu KeluargaPara Pemohon keluar namun pada saat dibagikan
    dengan dibantu daripihak Kelurahan sehingga dokumen yang menunjukkan identitas ParaPemohon tersebut dikumpul secara kolektif di Kelurahan sehingga yangmelakukan pencatatan identitas baik dari Kartu Keluarga dan Kartu TandaPenduduk adalah dari pihak Kelurahan selanjutnya Kartu Keluarga dan KartuTanda Penduduk yang telah dikumpul secara kolektif diserahkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil lalu kKemudian dokumen Kartu TandaPenduduk serta Kartu Keluarga Para Pemohon keluar namun pada saatdibagikan
Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 514/Pdt.P/2015/PN.Tng
Tanggal 29 September 2015 — ISMAIL dan MEUTHIA ISABELLA. A
192
  • RASYID :Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2007 ;Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;Bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk menambah nama anak ParaPemohon yang bernama AZIZAH menjadi MUTIARA AZIZAH ;Bahwa alasan nama anak Para Pemohon mau ditambah adalah karena sewaktu adapengurusan akta kelahiran secara kolektif yang dikoordinir oleh kelurahan, datayang ditulis oleh petugas kelurahan ada kekurangan nama anak Para Pemohon ;Saksi ke 2: YULI MULYANTI
    :Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 2007 ;e Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama GHIFARI WIB ISMAIL, DZAKIRAH AL THAFUNNISA danMUTIARA AZIZAH ; Bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk menambah nama anak ParaPemohon yang bernama AZIZAH menjadi MUTIARA AZIZAH ;e Bahwa alasan nama anak Para Pemohon mau ditambah adalah karena sewaktu adapengurusan akta kelahiran secara kolektif yang dikoordinir oleh kelurahan, datayang ditulis oleh petugas
    Ae Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;e bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah namaanak Para Pemohon dari AZIZAH menjadi MUTIARAAZIZAH, dengan alasan karena sewaktu ada pengurusan aktakelahiran secara kolektif yang dikoordinir oleh kelurahan,data yang ditulis oleh petugas kelurahan ada kekurangannama anak Para Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P1 dan P2 yangberupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Pemohon saatini bertempat
    sehinggaPengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa ParaPemohon adalah Warga Negara Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diperkuatdengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti bahwaPara Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Para Pemohon dari AZIZAHmenjadi MUTIARA AZIZAH, dengan alasan karena sewaktu ada pengurusan aktakelahiran secara kolektif
    bahwa permohonan Para Pemohon untuk menambah namaanaknya tersebut tidaklah bertentangan dengan undangundang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menambahnama anak Para Pemohon dari AZIZAH menjadi MUTIARA AZIZAH ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon untukmenambah nama anaknya dari AZIZAH menjadi MUTIARA AZIZAH, dengan alasankarena sewaktu ada pengurusan akta kelahiran secara kolektif
Putus : 23-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 23 April 2013 — SRIYANTI ANTON KUNSANG, S.Pd. SD Binti ANTON KUNSANG
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SDyang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan danaBeasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yangbersangkutan selambatlambatnya 12 hari kerja setelah beasiswaditerima oleh Kepala Sekolah;d.
    Ada atau tidak adanya kuasa kolektif;c. Tanda terima penyerahan uang dari kuasa kolektif kepada siswapenerima beasiswa;Namun hal tersebut diatas tidak dilakukan/dilaksanakan Terdakwa SriyantiAnton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang;Bahwa seharusnya pengusulan namanama penerima beasiswa miskin disampaikan melalui UPTD Kecamatan ataupun Dinas Pendidikan Kabupatennamun hal tersebut tidak dilakukan malah Terdakwa dan Sdri.
    Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SDyang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan danaBeasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yangbersangkutan selambatlambatnya 12 hari kerja setelah beasiswaditerima oleh Kepala Sekolah ;.
Register : 30-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN PURWOREJO Nomor 01/PDT.G.S/2015/PN. Pwr
Tanggal 2 Desember 2015 — SUNAR,S.IP >< SITI MUNAWAROH
336184
  • diajukan olehPenggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2015 Tergugat SitiMunawaroh telah mengajukan Surat Pengunduran Diri secaraKolektif mengatas namakan 19 (sembilan belas) orangPengurus PAFI Cabang Purworejo dimana 6 (enam) orangdiantaranya adalah Ketua Dewan Pertimbangan dan 5 (lima)orang anggota Dewan Pertimbangan;e Bahwa benar alasan pengunduran diri Tergugat dan PengurusPAFI lainnya yang dicantumkan dalam Surat PengunduranDiri secara kolektif
    namaOrganisasi PAFI Cabang Purworejo;e Bahwa benar Dewan Pertimbangan Organisasi PAFI CabangPurworejo tidak bekerja optimal dalam menyelesaikanpermasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya pernahmemberi kesempatan Mediasi 1 (satu) kali dan saat ituPenggugat tidak bisa hadir;Bahwa benar dengan ikut turut mengundurkan diri secarakolektif Dewan Pertimbangan Organisasi PAFI CabangPurworejo tidak bisa bersikap bijaksana dalam mengatasipermasalahan internal PAFI;Bahwa benar pengunduran diri secara kolektif
    tersebut telahdisepakati namun penandatanganan surat pengunduran dirisecara kolektif tersebut tidak dilakukan di tempat dan waktuyang sama, ada beberapa orang yang tanda tangannyadiminta di rumahnya oleh Tergugat;Bahwa benar Bendahara Nunung Prihantini mengundurkandiri (dalam bukti T 11) pada tanggal 21 Oktober 2015,Bendahara II Eni Nurdianawati (dalam bukti T 19) padatanggal 15 Oktober 2015 dan Anggota Dewan PertimbanganEdhy Subekti K mengundurkan diri (dalam bukti T 6) padatanggal 21 Oktober 2015
    namun dalam Surat PengunduranKolektif yang dibuat oleh Tergugat Siti Munawaroh padatanggal 20 Agustus 2015 nama Bendahara NunungPrihantini, Bendahara II Eni Nurdianawati dan Anggota DewanPertimbangan Edhy Subekti K., tercantum dalam SuratPengunduran Kolektif tersebut;Bahwa benar terjadi ketidak harmonisan dalam organisasiPAFI Cabang Purworejo, dimana antara sesama penguruskurang komunikasi, kurang koordinasi dan kurang salingmenghargai;Menimbang, bahwa menurut Molengraf yang termuat dalammajalah
Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 K/PID/2011
Terdakwa; Budiman bin Ismail, dk
2910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukmengurus semuanya, maka Terdakwa II membuat SuratKuasa Kolektif untuk perigambilan BLT di Kantor PosSimpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegangkartu.
    Olehkarena itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untukmengurus semuanya, maka Terdakwa II membuat SuratKuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor PosSimpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegangkartu. Disini Terdakwa II dengan persetujuan Terdakwa memalsukan tandatangan 14 (empat belas) KK pemegangkartu. yang telah pindah.
    untukmengurus semuanya, maka Terdakwa II membuat SuratKuasa Kolektif untuk pengambilan BLT di Kantor PosSimpang Ulim untuk 206 (dua ratus enam) pemegangkartu. Disini Terdakwa II dengan persetujuan Terdakwa memalsukan tandatangan 14 (empat belas) KK pemegangkartu. yang telah pindah.
    Padahal jelasjelas fakta dipersidangan, unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adasatupun seorang saksi yang menerangkan kalau paraTerdakwalah yang telah membuat surat palsu yaitu SuratKuasa Kolektif untuk pengambil uang BLT Tahun 2008 diKantor Pos Simpang Ulim, dan para Terdakwa sendirimembantah kalau ia yang telah membuat Surat KuasaKolektif.
    Dari hasil fakta di persidangan terungkapkalau. para Terdakwa menerima Surat Kuasa Kolektiftersebut dari Kepala Dusun, karena yang mengedarkan danyang meminta tandatangan Surat Kuasa Kolektif tersebutadalah Kepala Dusun.Bahwa sidang perkara kami ini sarat dengan nuansapolitis pemilihan kepala desa dan dendam pribadi antarapelapor dengan para Terdakwa.
Register : 16-04-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 19-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Kfm.
Tanggal 10 Desember 2014 — - JOSEPH FUNAN, S.H. sebagai PENGGUGAT - SOFIA MAOL sebagai TERGUGAT I - MIKHAEL BANA sebagai TERGUGAT II -  IBRAHIM  BOLENG sebagai TERGUGAT III - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KEFAMENANU sebagai TURUT TERGUGAT
10834
  • fanah Kolektif Desa yang telah dijual oleh Tergugat II ; op p on nn nn nnn nnn nnn nena nnn ne nnn nner n nee ee nn nn ee Sebelah Timur berbatasan denga Sebelah Barat berbatasan dengainJalan Raya ;Tanah Kolektif Desa yang telah diJual oleh Tergugat II ; af p on nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn n nnn n nnn neeHalaman 2 dari 14 Puttisan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm1.
    Bahwa pada tahun 1986 setelQ)=Tergugat II menjual tanah KolektifDesa, Tergugat II menjual lagi $oagian tanah milik Penggugat seluas+ 825 me kepada Tergugat Ill Jdengan ukuran dan batasbatasnyasebagai berikut : oop oven n en nn nnn nnn enn nn en en nn nn nnn ne nn ne nn nee Sebelah Utara berukurar Sebelah Selatan berukustanah Kolektif Desa yar Sebelah Timur berukuran Jalan PNPM : coAn + 30 m dan berbatasan dengantelah di jual oleh Tergugat II dan Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan dengan
    Bahwa pada tahun 1986 Tergugat III telah membeli sebagian tanahmilik Penggugat seluas + 825 me dari Tergugat Il dengan ukuran danbatasbatasnya sebagai berikut : 200 0 Sebelah Utara berukuran + 30 m dan berbatasan dengan Jalan Sebelah Selatan berukuran + 30 m dan berbatasan dengantanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ; Sebelah Timur berukuran + 25 m dan berbatasan dengan jalanHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt.
    G/ 2014/ PN Kfm Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan dengan Tanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ;Bahwa setelah Tergugat Ill membeli sebagian Tanah milikPenggugat dari Tergugat Il, maka Tergugat Ill mulai membuatPondasi di atas Tanah milik Penggugat tersebut dan Penggugat telahmencegah Tergugat III, dengan surat pertama tanggal 15 april 1986 dan surat kedua tanggal 12 Februari 1987 dan pada saat itu TergugatIll menghentikan kegiatan pembangunan Pondasi sampai 6 bulan,kemudian
    Membatalkan jual beli antara Tergugat Il dan Tergugat Ill, atassebagian tanah milik Penggugat seluas + 825 mz, dengan ukurandan batasbatasnya sebagai berikut a a Sebelah Utara berukuran + 30 m dan berbatasan denganJAIBN RAYE jnn nnn nnn nme nnnnnnnnnnnnennnne Sebelah Selatan berukuran + 30 m dan berbatasan dengantanah Kolektif Desa yang felah di Jual oleh Tergugat II ; Sebelah Timur berukuran + 25 m dan berbatasan denganjalan PNPM Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan denganTanah Kolektif
Register : 18-12-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 308 / Pid.B / 2016 / PN.Kpg
Tanggal 12 Juni 2017 — Penuntut Umum: BAYU SUGIRI, SH Terdakwa: WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd alias WELLY
11057
  • DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayaran dana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19 Siswa ;Tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2012-2013 no. Sek : XO1174007 an. YOHANIS PENU ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YOHANIS PENU.
    DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayarandana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19Siswa ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 20122013 no.Sek : XO1174007 an.
    Surat Kuasa kolektif dari siswa penerima BSM tahun 2013 tellahditandatangani oleh siswa yang bersangkutan2. Penerima surat kuasa kolektif adalah kepala sekolah yang bersangkutandengan diketahui oleh Komite Sekolah3. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSMkepada siswa yang bersangkutan selambatlambatnya 5 hari kerja setelahdana BSM diterima oleh Kepala Sekolah.
    DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayarandana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19Siswa;Halaman 37 dari 55 halaman Putusan No : 308/Pid.B/2016/PN. KpgQ1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 20122013no. Sek : XO1174007 an.
    dari siswa penerima BSM tahun yang bersangkutanyang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan ;b. penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutandengan diketahui oleh Komite Sekolah ;c.
    DIMOE DJAMI, S.Pd tanggal 20 Januari 2014 untuk pembayarandana Kolektif BSM SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 2013 sebanyak 19Siswa ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.> 1 (satu) lembar kartu Siswa SMA Sinar Pancasila Kupang Tahun 20122013no. Sek : XO1174007 an.
Register : 08-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN WONOGIRI Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Wng
Tanggal 4 Mei 2021 — Pemohon:
Alaene Dorothy Amelia Pinangkaan
9822
  • Nama marga/famlazimnya digunakan secara kolektif oleh suatu kelompok masyarakat yangterikat dalam suatu sistem kekerabatan dan atau kekeluargaan secara turuntemurun dan merupakan ciri pengenal garis keturunan umum atau kolektif bagiselurunh anggota keluarga/marga/fam tersebut. Nama marga/fam merupakanproduk budaya kolektif dalam sistem kekerabatan masyarakat;Menimbang, bahwa pada dasarnya mengenai perubahan nama margatidak diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
    dimana Hakim bebas untuk menggunakan metode penemuan hukumapa yang akan dipakal;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim dan HakimKonstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Margaditurunkan dari ayah kepada anakanaknya (patriarchal), yang merujuk kepadanama keluarga, yang lazimnya digunakan secara kolektif
    oleh suatu kelompokmasyarakat yang terikat dalam suatu sistem kekerabatan dan ataukekeluargaan secara turuntemurun dan merupakan ciri pengenal garisketurunan umum atau kolektif bagi selurun anggota keluarga/marga/famtersebut.
    Oleh karena nama keluarga/marga/fam di Indonesia berfungsi sebagaiciri pengenal kolektif, maka perubahan nama marga akan menyebabkanmenjadi hilang atau kaburnya garis keturunan bagi yang bersangkutan;Menimbang, semula ada aturan yang mengatur mengenai perubahannama marga, yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, akan tetapi telahdicabut berdasarkan UU Administrasi Kependudukan Nomor 30 Tahun 2014;Menimbang, bahwa oleh karena UU Administrasi
    positif dan normanorma masyarakat;Menimbang, bahwa dari penafsiran historis, dan mempertimbangkanakibat hukum yang mungkin timbul dari perubahan nama, maka perubahannama tidak dapat diizinkan apabila perubahan atau penambahan nama tersebutdapat mempengaruhit kedudukan hukum atau hubungan keluarga yangberkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut,menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain, dalam hal ini anak Pemohonyang semula memiliki ciri pengenal garis keturunan umum atau kolektif
Register : 04-02-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Bau
Tanggal 15 Juli 2014 — - MUIN ZAHU Penggugat/Pemohon Kasasi - SYAIFUL, dkk Para tergugat / Para Termohon Kasasi
6420
  • Bungi), Kota BauBau, yang didapat melaluipembagian kebun kolektif dari pemerintah pada tahun 1985, yangtelah mempunyai SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas namaMuin Z (Penggugat) dengan nomorSPPT:74.72.740.001.003.0030.0, yang batasbatasnya antara lain:e Sebela utara : jalan Tani (dulu berbatasan tanah La Ana/LaUza;e Sebelah Timur : tanah Nazia (dulu empang);e Sebelah selatan : Jalan PT.BIS (dulu empang);e Sebelah barat : tanah Bahisu (dulu empang);Selanjutnya tanah tersebut, juga disebut sebagai tanah
    Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah diperoleh melaluipembagian kebun kolektif dari pemerintah melalui Kepala DesaLowuLowu pada tahun 1985 (La Nasihu Alias MuhammadNasihun), yang luasnya sekitar 1 Ha (10.000 M2) untuk dijadikanlahan perkebunan/pertanian, dan Penggugat telah menguasainyasejak awal 1986, dan mengolahnya menjadi tanah sawah, danpada tanggal 27 agustus 2012 adalah Penggugat telah menjualnyasebagian yakni seluas 1.275 M2 kepada PT.BIS sebagai aksesjalannya melalui Putu Yudiantara
    Foto copy daftar susunan gambar lokasi kebun kolektif, diberi tandaP253. Foto copy surat pernyataan, diberi tanda P3;4. Foto copy surat Perjanjian Pengolahan lahan kebun, diberi tanda P4;5. Foto copy akta jual beli nomor 13/2012/, diberi tanda P5;6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2006, diberi tanda P6;7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2007, diberi tanda P7;8.
    Bukti surat P2 adalah gambar lokasi kebun kolektif beserta namanama orang yang menerima pembagian tanah secara kolektif yang ditandatangani oleh La Nasihu sebagai Kepala Desa LowuLowu tertanggal 28november 1985. Bukti surat P3 adalah pernyataan H. Muhammad Nasihunyang menyatakan telah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat.Bukti P4 merupakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Marwiuntuk pengolahan tanah sengketa pada tahun 2011.
    Bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernahmendengar adanya pembagian tanah secara kolektif pada lokasi tersebut;Bahwa saksi Imran menerangkan bahwa ia yang lebih dulumengerjakan tanah di lokasi tanah sengketa dengan membantu keluarganyamengolah tanah. Pada tahun 1986 saksi melihat Tergugat membuka lahanpada lokasi tanah sengketa yang masih berbentuk hutan dan kemudianmenanaminya dengan tanaman jati, mangga kelapa dan lainlain.
Register : 07-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 41/Pid/2018/PT.BGL
Tanggal 26 Juli 2018 — YULIARTI HARTONO BIN PROBO SUHARTONO
8320
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli slip gaji bulan Mei an Evi Endang Rosita, 1(satu) lembar asli slip gaji bulan Mei atas nama SagitaAfianty, 4(empat) lembar FC catatan buku besar gaji Kecamatankampung Melayu Kota Bengkulu bulan Mei 2017, 1 (satu)lembar FC tagihan kredit kolektif tanggal 31 Mei 2017 dariBangk Bengkulu capem Pagar Dewa Kota Bengkulu,dikembalikan Ke Kecamatan Kampung Melayu;4.
    berikut :oennen Bahwa pada pada wakiu dan tempat tersebut di atas terdakwa yangmerupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinas di Kecamatan kampungMelayu dan tugas terdakwa adalah sebagai bendahara di kantor KecamatanKampung Melayu dan tugas terdakwa salah satunya adalah sebagai juru bayarbagi Pegawai Negeri di kecamatan kampung Melayu dan melakukanpemotongan gaji bagi PNS yang mempunyai hutang di Bank dan Koperasi.Kemudian sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menerima tagihanKredit Kolektif
    terdakwa yangmerupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinas di Kecamatan kampungMelayu dan tugas terdakwa adalah sebagai bendahara di kantor KecamatanKampung Melayu dan tugas terdakwa salah satunya adalah sebagai juru bayarbagi Pegawai Negeri di kecamatan kampung Melayu dan melakukanpemotongan gaji bagi PNS yang mempunyai hutang di Bank dan Koperasi.Kemudian sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menerima tagihanHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN BglKredit Kolektif
    dibayar untuk membayar cicilan kredit bulanMei 2017 ke Bank Bengkulu, akan tetapi tidak dibayarkan olehTerdakwa tanpa izin dari saksi ; Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Kampung Melayudan menerima gaji setiap bulannya dari Terdakwa selaku bendaharaKecamatan Kampung Melayu; Bahwa seperti biasanya, oleh Terdakwa selaku bendaharaKecamatan Kampung Melayu dilakukan pemotongan terhadap gajisaksi untuk membayar cicilan kredit di Bank Bengkulu, akan tetapipada tanggal 31 Mei 2017 ada tagihan kolektif
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli slip gaji bulan Mei an Evi Endang Rosita; 1 (satu) lembar asli slip gaji bulan Mei atas nama SagitaAfianty; 4 (empat) lembar FC catatan buku besar gaji Kecamatankampung Melayu Kota Bengkulu bulan Mei 2017; 1 (satu) lembar FC tagihan kredit kolektif tanggal 31 Mei 2017dari Bangk Bengkulu capem Pagar Dewa Kota Bengkulu;Dikembalikan Kepada Kantor Camat Kecamatan KampungMelayu Kota Bengkulu ;5.
Putus : 06-10-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 158/Pid.B/2011/PN.RGT
Tanggal 6 Oktober 2011 — R. DEKRITMEN
11617
  • (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diproleh daripembagian dari pengajuan bon kolektif sejumlahRp.560.000.000. + pengajuan bon secara pribadi sejumlahRp.270.000.000.
    Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 560.000.0000. Bon Pribadi Rp. 270.000.000.~ JUIMMAN ooo eter eee eeaeee anes eeaee Rp.830.000.000.2. H. Mulyadi HJR, SH, Wakil Ketua DPRD. Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 645.000.000. Bon Pribadi Rp. 270.000.000.~ JUIN AN oo eect cette teat tea eee nee tenes Rp.915.000.000.3. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM, Anggota Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 585.000.000.10.11.12.13.14.15.16.17.18.=33.= Bon Pribadi Rp. 583.000.000.
    Bon Kolektif anggota DPRD Rp.560.000.000. Bon Pribadi Rp.270.000.000. JUIMMAN 00... ccc ee ccc ee ces eeceeeeseeeeeeeeeeaeeneasaeeesp. 830.000.000.H. Mulyadi HJR, SH, Wakil Ketua DPRD. Bon Kolektif anggota DPRD Rp.645.000.000. Bon Pribadi Rp.270.000.000.San 10100 ( 1 0 eeep. 915.000.000.H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM, Anggota Bon Kolektif anggota DPRD Rp.585.000.000. Bon Pribadi Rp.583.000.000.8.000.000.Hj. Suryani, SH, Anggota. Rp.580.000.000.Alfian Djaharan Anggota. Rp.580.000.000.R.
    Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 560.000.000. Bon Pribadi Rp. 270.000.000.~ JUIMMAN oo eect eee eee eee atten eee eens Rp.830.000.000.H. Mulyadi HJR, SH, Wakil Ketua DPRD. Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 645.000.000. Bon Pribadi Rp. 270.000.000.~ JUIMMAN oo eect eee eee eee atten eee eens Rp.915.000.000.H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM, Anggota94 Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 585.000.000. Bon Pribadi Rp. 583.000.000. JUMIAN Lo. ccs cece eeeeee seen eeeeen een eeneenee ene Rp.1.268.000.0004. Hj.
    Bon Kolektif anggota DPRD Bon Pribadi94Rp.550.000.000.Rp. 25.000.000.+19.24.25=95= ~ JUIMMAN ooo eect eee eae ee ener eee eeaee Rp.580.000.000.Sri Indra Putri, SH. Anggota.Rp. 555.000.000Hj. Rumini. Anggota.Rp. 555.000.000Syamsir, S.Si. Anggota.Rp. 555.000.000H. Firmansyah, S.Ag. Anggota.Rp. 545.000.000Thamrin Syam. Anggota.Rp. 555.000.000H. Buhari, SP. Anggota. Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 555.000.000.