• GROUP LEASE FINANCE INDONESIA
  Tergugat:
  1.NYONYA CAROLINA PATTIWAEL
  2.TUAN THOMAS PATTIGADJA

• Pemohon:
  RISMAN SOLISSA
  Termohon:
  KEPOLISIAN NEGARA RI Cq.POLRESTA PULAU AMBON DAN PP LEASE Cq.SATUAN RESERSE KRIMINAL

  Dalamkoordinasi untuk laporan polisi tersebut dengan Polsek Teluk Ambondiketahui mobil Mitsubishi Ranger dengan Nomor Polisi DE 5712 SEadalah milik satuan Buru Sergap (Buser) Polres Ambon dan PulauPulau Lease.

  Melaui koordinasi dan cek informasi, rekanrekan dankeluarga mengetahui dengan benar keberadaan Pemohon sedangberada di Polres Ambon dan PulauPulau Lease.4) Setelah penangkapan Pemohon dan setelah Pemohon dibawa kekantor Polresta PAmbon & PP Lease barulan Termohonmenyerahkan Surat Perintah Penangkapan No. oF,Kep/190/VII/2021/Reskrim kepada Pemohon dan tembusannyakepada keluarga Pemohon.d.

  Lease Nomor:Sprin/527/VIVRES.1.24/2021, sehingga Tim Cyber SatreskrimPolresta P. Ambon & P.P.

  Lease;b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi danLaporan Pengaduan tersebut TERMOHON menerbitkan SuratPerintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /98/ VII / 2021 / Reskrim,tanggal 21 Juli 2021;Cc.

  Lease dan dari hasil penyelidikan dimaksudTERMOHON merampungkan dalam bentuk Laporan HasilPenyelidikan, tertanggal tanggal 21 Juli 2021;d.

• GROUP LEASE FINANCE INDONESIA Nikolay Kosyakov
  Tergugat:
  1.MARIA RISAKOTTA
  2.ELKIOPAS SOPLANTILA

• GROUP LEASE FINANCE INDONESIA
  Tergugat:
  1.NYONYA MELFIEN JANE TOMASOA
  2.TUANS FRANSCOIS LUHUKAY

  GROUP LEASE FINANCE INDONESIA ( PT. GLF INDONESIA) yangberkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Centre Lantai 50, jl. JendralSudirman No. 86 Jakarta Cq PT.GROUP LEASE FINANCE INDONESIA(PT.GLF INDONESIA) JI. Wolter monginsidi, kelurahan lateri, mata passokecamatan teluk ambon baguala, kotamadya Ambon, Maluku 97231 ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :Hi. Adam Hadiba.,SH ;Jhon Michaele Berhitu.,SH ;La Amat Hadiba.,SH ;Ridwan SH.i ;5. Supriyanto Sahupala.

  Lease Finance Indonesia danakan berupaya untuk melunasi tunggakan angsuran sebesarRp.6.687.000 (Enam juta enam ratus delapan puluh tujuh riburupiah). Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN.Amb. Sejak selesai sidang kemarin, kami telan berupaya namun sampaisaat ini kami belum mendapatkan sejumlah uang tersebut diatas,untuk melunasinya ; Oleh karena itu, pada kesempatan ini didepan Yang Mulia Bpk.Hakim, kami mohon kepada Pimpinan PT.

  Lease Finance Indonesialewat kuasa hukum agar kami diberikan waktu lagi untuk mencarijalan keluar dalam menyelesaikan hutang kami tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Tergugat dan Tergugat II sudah tidak hadir lagi dan karena itu kepada Penggugattelah diberi kKesempatan untuk membuktikan berdasarkan Pasal 283 Rbg/163HIR harus dibebani pembuktian gugatannya yang atasnya Penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut :1.

  Foto copy, SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DUKUMEN AlatBukti ini menjelaskan tentang : Bahwa surat pernyataan kebenarandokumen yang dibuat oleh Tergugat Nyonya MELFIEN JANETOMASOA /Debitur kepada kreditur (PT.GROUP LEASE FINANCEINDONESIA) Adalah dokumen yang benar dan seluruh dokumendapat dipertanggung jawabkan. telah bermeterai cukup dandisesuaikan dengan aslinya diberi tanda P23.

  Group Lease Finance Indonesiadengan alamat Bank PT. Bank rakyat Indonesia (BRI), KantorCabang khusus, Nama , PT Group Lease Finance Indonesia BankNegara Indonesia (BNI) Ksntor cabang utama Jakarta pusat Indomaret Melalui POS GLFI/POS BMI di Indonesia Melalui Atm Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 4/Pdt.G.$/2019/PN.Amb.BRI, Atm Bank Lain, Bank BNI, melalui Mobile Banking Bni, telahbermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P6 ;.

• KEPOLISIAN DAERAH MALUKU CQ KEPALA KEPOLISIAN POLRESTA P.AMBON & P.P,LEASE, di HENTIKAN.

  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret nomor perkara Praperadilan atas nama pemohon RISWANDI BUTON Alias RIS yang terdaftar didalam buku register perkara Praperadilan Nomor. 9/Pid.Pra/2021/PN. Amb;

  3. Membebankan biaya Praperadilan kepada Negara;

  Pemohon:
  RISWANDI BUTON Alias RIS
  Termohon:
  KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ POLDA MALUKU CQ POLRESTA P.AMBON DAN P.P LEASE

  KEPOLISIAN DAERAH MALUKUCQ KEPALA KEPOLISIAN POLRESTA PAMBON &P.P,LEASE, beralamat DIjL.

  Lease peristiwa pidana Persetubuhan terhadap Anakdibawah umur yang diduga dilakukan oleh PEMOHON yang di tuangkan dalamLaporan Polisi Nomor:LP/B/275/VI/SPKT/RESTA.AMBON/POLDA MALUKU. tanggal11 Juni 2021, berdasarkan Laporan Polisi petugas SPKT menyampaikan PermintaanVisum ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor:R/151/VI/2021/SPKT tanggal11 Juni 2021, sehingga telah diterbitkan Laporan Hasil Visum Et RepertumNomor:VER/36/KES.15/VI/2021/Rumkit, tanggal 11 Juni 2021.b.

• Pemohon:
  HESTY CINTIA MAHUBESSY
  Termohon:
  Kepala Kepolisian Resor Kota Ambon P.Ambon dan P.P Lease, Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal

  Lease.. Bahwa selain itu, ketika diteliti dengan baik dan sempurna, adakeganjilan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal UmumKepolisian Resor Kota P. Ambon dan P. P. Lease ketika menerimaLaporan Polisi.

  Lease kepada Pemohonhanya berdasar pada Keterangan dari Saksi SOFIAN ANWAR BAKTIAR,yang keterangannya hanya berpusat kepada Pemohon tidak membayaruang sisa kepada Pelapor yang berjumlah Rp. 45.000.000. (empat puluhlima juta rupiah), di saat Pemohon sudah menyetor kepada pelapor uangsejumlah Rp. 90.000.000. (Sembilan puluh juta rupiah) namun menurutketerangan Pelapor SOFIAN ANWAR BAKTIAR, baru diserahkan uangsejumlah Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah).2.

  Lease melaluiKepala Satuan Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidakberdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Amb halaman 13 dari 393. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan denganpenetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;4.

  Lease melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum adalahtidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan 1) Pemohon tidakpernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, 2) Tidak pernah ada penyelidikanatas diri Pemohon, 3) Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohonsebagai Tersangka, 4) perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukumkeperdataan, 5) Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakankesewenangwenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum danoleh karenanya penetapan

• GROUP LEASE FINANCE INDONESIA Nikolay Kosyakov
  Tergugat:
  1.VINSENSIUS HARYANTO PALANG AMA
  2.SOVIA VIVIANA LEKA

• Pemohon:
  MONIKA PELAHULE
  Termohon:
  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq POLRESTA PULAU AMBON DAN PULAU PULAU LEASE Cq SATUAN RESERSE KRIMINAL

  POLRESTA PULAUAMBON DAN PULAUPULAU LEASE Cq. SATUAN RESERSE KRIMINAL,beralamat di JI. Dr. Latumeten No. 10, Kota Ambon, yang dalam ini memberikuasa kepada MICHAEL KEN LINGGA, S.ik, HERLINA KAYA, S.H. MAXMANUSIWA, S.H. YEFTA M. MALASA, S.H.M.H. BARRY TALABESSY,S.Pd.M.H. JOHN NETTANA, S.H. dan ABD SALAM UMARELA, S.H. beralamatdi POLDA Maluku berdasarkan Surat Kuasa Kepolisian Resor Kota PulauHalaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN AmbAmbon dan Pulaupulau Lease, Jalan Dr.

  Dengandemikian jika terjadi masalah hukum maka hal itu sesungguhnyamenjadi masalah hukum Pidana yang harus di proses, bukan masalahPidana Laporan Pemohon dihentikan dan Laporan Termohon diprosesdi kantor Termohon;Bahwa ternyata bukan hanya Pemohon yang melaporkan dugaanPenganiayaan tersebut ke Kantor SPKT Polresta Pulau Ambon danPulau Pulau Lease tapi rekan kerja Pemohon atas nama ARJINAKH ATTAMIMI juga melaporkan dalam surat Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/726/K/IX/ 2019 / SPKT, pada tanggal 13 September

  ;Dengan demikian jelas' tindakan TERMOHON' menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka adalah keliru dan harus dibatalkantentang penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKANPEMOHON SEBAGAI TERSANGKA1) Bahwa Termohon dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangkadalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 351 Kitab UndangUndang Hukum Pidana oleh PolriPolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease

  Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penetapan Pemohonsebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab UndangUndang HukumPidana oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Cq ReserseKriminal dan oleh karenanya penetapan Tersangka dalam Perkara aquotidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

  , pada tanggal 5September 2019;Bahwa saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian Polres Pulau Ambon danPulaupulau Lease sebagai saksi terkait masalah tersebut, akan belum adakelanjutannya;Bahwa berdasarkan surat bukti T16 (Berita Acara Pemeriksaan SaksiAJRINA ATAMIMI Als NINA, tanggal 13 Desember 2019), saksimembenarkan tanda tangan dan keterangan yang diberikan pada penyidikPolresta Pulau Ambon dan Pulaupulau Lease;Bahwa berdasarkan barang bukti T31 (rekaman CCTV), tanggal 4 Maret2020, saksi memakai

• 1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
  2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
  3. Menyatakan Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat antara lain:

  1. Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. LA 008/TISS/04/2012 tanggal 2 April 2012;
  2. Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No.

  LA 025/9/TISS/01/2015 tanggal 5 Januari 2015;

• Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. LA 034/9/TISS/01/2016 tanggal 5 Januari 2016;
• Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. LA 043/9/TISS/12/2016 tanggal 1 Desember 2016;
• Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. LA 054/09/TISS/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;
• Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. LA 056/09/TISS/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

• DALAM PROVISI :

  • Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat;

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement For Property Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 Antara Penggugat Dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum.

• Menyatakan tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian Sewa Menyewa Bangunan (Letter Of Agreement For Property Lease) dengan tidak membayarkan Pembayaran Tahap ke dua kepada Penggugat, Merubah Struktur bangunan Tanpa sepegetahuan Penggugat dan Menyewakan sebahagian bangunan kepada pihak ketiga adalah merupakan perbuatan WANPRESTASI.

• Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement For Property Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 Antara Penggugat Dan Tergugat berakhir dengan segala konsekwensi hukumnya.
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarkan Rp.1.960.000,- (Satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
• Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Anyar Kelod No 90 RT/RW 00/00 Kelurahan KerobokanKecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, sedangkan Tergugatmerupakan seseorang berkewarganegaraan =Inggris yang akanmengembangkan usaha di bali sehingga menyewa bangunan yang dimiliki olehPenggugat;e Bahwa Pada Tanggal 30 April 2017 Antara Penggugat Dan Tergugat AkhirnyaSepakat untuk mengikatkan diri dan menandatangani suatu perjanjian SewaMenyewa bangunan (Letter Of Agreement For Property Lease), Untukselanjutnya disebut Perjanjian;e Bahwa dialam

Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).DALAM POKOK PERKARAeMenerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement ForProperty Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 AntaraPenggugat Dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum..

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement ForProperty Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 AntaraPenggugat Dan Tergugat berakhir dengan segala konsekwensi hukumnya.Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian Materiil kepada PENGGUGATsecara tunai dan seketika sebesar Rp. 131.680.000, (seratus tiga puluh satujuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap..

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement ForProperty Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 AntaraPenggugat Dan Tergugat sah dan berkekuatan hukum.Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2018/PN.Dps3.

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa bangunan (Letter Of Agreement ForProperty Lease) yang ditandatangani Pada Tanggal 30 April 2017 AntaraPenggugat Dan Tergugat berakhir dengan segala konsekwensi hukumnya.5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini dianggarkan Rp.1.960.000, (Satu jutaSembilan ratus ribu rupiah ) ;6.

• Menyatakan batal berikut segala akibat hukumnya, perjanjian perjanjian sebagai berikut :- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 85 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 86 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement)

  Menyatakan seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar S$ 839,000.00 tetap menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat batalnya formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010, formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010; Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86

• Operating Lease Agreement (Aircraft 20261) tertanggal 5 Desember 2002(Perjanjian 20282) (bukti P.1) berikut segala amandemennya, yaitu:7.10.Lease Amendement No.11.Lease Amendement No.Lease Amendement No. 1 to Operating Lease Agreement (MSN20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);Lease Amendement20282);20282);20282);No.No.No.No.No.No.No.No.2 to Operating Lease Agreement (MSN3

  to Operating Lease Agreement (MSN4 to Operating Lease Agreement (MSN5 to Operating Lease Agreement (MSN6 to Operating Lease Agreement (MSN7 to Operating Lease Agreement (MSN8 to Operating Lease Agreement (MSN9 to Operating Lease Agreement (MSN10 to Operating Lease Agreement (MSN11 to Operating Lease Agreement (MSNBukti (P.1. 1 s/d P.1. 11);a.

  Operating Lease Agreement (Aircraft 20282) tertanggal 25 Agustus 2003(Perjanjian 20261 ) berikut segala amandemennya (bukti P.2):1. Lease Amendement No. 1 to Operating Lease Agreement (MSN20261);2. Lease Amendement No. 2 to Operating Lease Agreement (MSN20261);3. Lease Amendement No. 3 to Operating Lease Agreement (MSN20261);4. Lease Amendement No. 4 to Operating Lease Agreement (MSN20261);(Bukti P.2.1 s/d P.2.4);1. Bahwa jangka waktu sewa menyewa kedua pesawat adalah sebagaiberikut:a.

  Pesawat 20282:USD42,000 (empat puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) (Pasal 3 (b)Lease Amendement No. 3 to Operating Lease Agreement (MSN20261) (vide bukti P.2.3);b. Pesawat 20261:USD42,000 (empat puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) Pasal 3 (b)Lease Amendement No. 3 to Operating Lease Agreement (MSN20261) vide bukti P.2.3);4.

  Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan Majelis HakimTigkat Pertama halaman 38 "Menimbang, bahwa berdasarkanketentuan dalam Pasal 3 (c) Lease Amendement No. 3 toOperating Lease Agreement (MSN 20282) dan Pasal 3 (c)Lease Amendement No. 4 to Operating Lease Agreement(MSN 20261), perhitungan deposit perawatan untuk Pesawat20282 sejak bulan Desember 2007 dan Pesawat 20261 sejakbulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:a.

• 36 bulan ( selanjutnyaakan disebut sebagai PERJANJIAN LEASE II);2.

  Bahwa pada PERJANJIAN LEASE maupun PERJANJIAN LEASE IIberlaku syarat cross default (cross default clause) yang dimuat di dalamPasal 29 masingmasing Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 29: Keterkaitan(1).

  Bahwa berdasarkan klausul Pasal 29 pada PERJANJIAN LEASE maupun Pasal 29 pada PERJANJIAN LEASE II itu, apabila TERMOHONKEBERATAN / PENGGUGAT sebagai Lessee melakukan kelalaian ataupelanggaran atas kewajibannnya berdasarkanPERJANJIAN LEASE maka kelalaian itu atau pelanggaran itu akan dianggap ataudiperlakukan sebagai pelanggaran atas PERJANJIAN LEASE II, demikiansebaliknya apabila Lessee melanggar kewajiban di dalamPERJANJIAN LEASE Il maka akan merupakan kelalaian atau pelanggaranterhadap PERJANJIAN

  LEASE 1;6.

  Majelishanya menyatakan klausul Pasal 29 Perjanjian Lease tidak dapat diterapkan,tanpa memberi pertimbangan mengapa klausul itu tidak dapat diterapkan.Bahwa benar cicilan pada Perjanjian Lease , tetapi Penggugat mengakuitelah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perejanjian Lease Il (lihat:hal.3).

• Menyatakan secara hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor: 067 / IAF-TI / I / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, yang telah dilegalisasi Nomor:24 / LEG / MRP / III / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, di Kantor Notaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn, Notaris di KotaGresik beserta segala lampiran sah dan berlaku mengikat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;4.

  Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 067 / IAF-TI / I / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, yang telah dilegalisasi Nomor: 24 / LEG / MRP / III / 2013, tanggal 3 Desember 2013, di Kantor Notaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Gresik, beserta segala lampiran (Lease Agreement)5.

  Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor: 067 / IAF-TI / I / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, yang telah dilegalisasi Nomor:24 / LEG / MRP / III / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, di Kantor Notaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn, Notaris di KotaGresik beserta segala lampiran;6.

  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatanganiPerjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) dengan Nomor : 067 /IAFTl / /2013, tanggal 3 Desember 2013 dan sesuai LampiranPerjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 067 / IAFTRI /XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan legalisasi Nomor : 25 / LEG /MRP / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang telah dibuat dihadapanNotaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn, Notaris yangberkedudukan di Kota Gresik tersebut, sesuai dengan SK.

  Menyatakan Tergugat terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) dari PerjanjianSewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 067 / IAFTI / / 2013,tertanggal 3 Desember 2013, yang telah dilegalisasi Nomor: 24 / LEG /MRP / Ill / 2013, tanggal 3 Desember 2013, di Kantor Notaris MIRZARENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Gresik, beserta segalalampiran (Lease Agreement)tersebut merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan dari perjanjian.3.

  Agreement) dengan Nomor : 067 /IAFTl / /2013, tanggal 3 Desember 2013 dan sesuai LampiranPerjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 067 / IAFTRI /XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 dengan legalisasi Nomor : 25 / LEG /MRP / XII / 2013 tanggal 3 Desember 2013 yang telah dibuat dihadapanNotaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.

  ,M.Kn Notaris di Kota Gresik,beserta segala lampiran (Lease Agreement)tersebut merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian dapat dikabulkan ;Hal. 16 dari 19.

  Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan Wanprestasiatas Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 067 /IAFTI / / 2013, tertanggal 3 Desember 2013, yang telah dilegalisasiNomor: 24 / LEG / MRP / Ill / 2013, tanggal 3 Desember 2013, diKantor Notaris MIRZA RENGGA PUTRA, S.H.,M.Kn Notaris di KotaGresik, beserta segala lampiran (Lease Agreement)5.

• Menyatakan perjanjian Lease N0. 0009373/1/09/04/2012 tanggal 23 April 2016 adalah sah dan mengikat para pihak ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 19/BPSK-PDG/PTS/M/VIII/2016/. : tanggal 25 Agustus 2016;5.

  Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Lessor) atas permintaan TERMOHONKEBERATAN (Lessee), telah membeli unit kendaraan untuk disewakankepada TERMOHON KEBERATAN selama 48 bulan dimana setelahTERMOHON KEBERATAN memenuhi semua kewajibannya kepadaPEMOHON KEBERATAN berdasarkan PERJANJIAN LEASE makaTERMOHON KEBERATAN mempunyai hak opsi beli untuk memiliki ObjekSewa;Bahwa pada PERJANJIAN LEASE berlaku ketentuan Kelalaian yangdimuat di dalam Pasal 16 Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 16: Kelalaian1

  KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATANberdasarkan PERJANJIAN LEASE yang dalam status macet adalahRp.253.094.000, dan jumlah ini akan terus bertambah jika diperhitungkanbeban bunga denda (overdue interest) yang berlaku;Bahwa PERJANJIAN LEASE dibuat antara PEMOHON KEBERATANdengan TERMOHON KEBERATAN sesuai dengan ketentuan Pasal 1320KUHPer oleh karenanya menjadi sah dan mengikat, maka berdasarkanketentuan Pasal 1338 KUHPer Perjanjian Lease berlaku sebagai UndangUndang bagi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON

  kantor PEMOHON KEBERATAN gunapenyelesaian SELURUH kewajiban TERMOHON KEBERATAN, termasu kdenda, sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN LEASE Pasal 20.

  BahwaPEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan seluruhkewajibannya berdasarkan Perjanjian Lease dengan baik,dimana fasilitas Finance Lease serta Objek Sewa tersebutdiatas telah diterima dengan utuh dan sempurna olehTERMOHON KEBERATAN dan bisa dimanfaatkan olehTERMOHON KEBERATAN.iii.

  / Pacta Sunt Servanda) dan berdasarkan hal tersebut maka sudahselayaknya PERJANJIAN LEASE tersebut dinyatakan sah dan mengikatpara pihak;g) Bahwa didalam PERJANJIAN LEASE sudah diatur mengenai klausulPilihan forum penyelesaian sengketa (Choice of Forum) yaitu padaPengadilan Negeri Padang.

• Menyatakan bahwa Perjanjian Lease No. 0002401/1/23/12/2013 adalah sah dan berlaku bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai ahli waris yang sah dari Alm. ST Nasonang Harahap (Lease/Penyewa Guna Usaha) ;6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) 7. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya ;

  NasonangHarahap telah mengajukan permohonan kepada PEMOHON KEBERATAN /Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Finance Leaseataskendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel, Tahun 2012dengan Nomer Rangka MHFE775P6CK022119, Nomer mesin 4D34THX1717(selanjutnya disebut Objek Sewa),yang kemudian persetujuan pembiayaansecara Finance Lease tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Lease No.0002401/1/23/12/2013 tertanggal 17 Desember 2013 (selanjutnya disebutPerjanjian Lease"),

  ST16Nasonang Harahap) dilunasi dan Hak Opsi Pembelian berdasarkanPerjanjian Lease a quo digunakan. Hal ini adalah sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 Tahun Pasal 3 ayat(3) jo.

  Dibuat atas suatu sebab yang tidak terlarang, yaitu untukpelaksanaan jasa pembiayaan Finance Lease dari PemohonKeberatan/Pelaku Usaha kepada TermohonKeberatan/Konsumen.c. Bahwa sampai dengan saat ini, atas Perjanjian Lease a quo tersebutbelum ada pembatalan dari Pengadilan Negeri manapun, sebagai pihakyang berwenang untuk membatalkan Perjanjian Lease.d. Bahwa jika memang Perjanjian Lease tidak dibuat atas kehendak bebasdari Suami Termohon Keberatan/Konsumen (Alm.

  ST Nasonang Harahapdinyatakan bebas dari segala kewajiban pembayaran atas fasilitaspembiayaan Finance Lease yang diberikan oleh Pemohon Keberatan karena19Alm. ST Nasonang Harahap sebagai penandatangan Perjanjian Lease a quotelah meninggal dunia. Putusan ini sangatlah tidak tepat, karena:a. Tidak ada Pengajuan Klaim yang dapat dilakukan denganmeninggal Alm.

  Menyatakan bahwa Perjanjian Lease No. 0002401/1/23/12/2013 adalah sah danberlaku bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan TermohonKeberatan/Konsumen sebagai ahli waris yang sah dari Alm. ST NasonangHarahap (Lease/Penyewa Guna Usaha) ;6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah)7.

• GROUP LEASE FINANCE INDONESIA Nikolay Kosyakov
  Tergugat:
  1.HELENA MANUPUTTY TEMPESSY
  2.SARIUS EDWARD MANUPUTTY
  3.NYONYA janda JOHANA TEMPESSY

• Group Lease Finance Indonesia;

• 1 (satu) lembar foto copy berwarna surat pernyataan yang dibuat oleh saudari HASNIATY HAMID tanggal 10 Oktober 2020;
• 12 (dua belas) lembar fotocopy cek penarikan dana ke Bank BRI;
• 45 (empat puluh lima) rangkap berkas permohonan pinjaman nasabah baru yang batal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah

Group Lease Finance Indonesia (PT. GLFI) cabangUnaaha Kel.

Group Lease FinanceIndonesia (PT. GLFl) cabang Unaaha Kel.

Group Lease Finance Indonesia cabang Unaaha didirikanpada tahun 2017; Bahwa PT. Group Lease Finance Indonesia cabang Unaaha memilikiSOP (standar operasional pelayanan); Bahwa saksi tidak pernah melihat SOP PT.

Group Lease Finance Indonesia; Bahwa jabatan saksi adalah pimpinan PT. Group Lease FinanceIndonesia cabang Konawe Selatan; Bahwa saksi pernah ditelepon oleh pimpinan PT. Group Lease FinanceIndonesia di Jakarta untuk mendamping! dalam pelaksanaan audit di PT.Group Lease Finance Indonesia Cabang Unaaha; Bahwa pimpinan pusat PT. Group Lease Finance Indonesia melakukanaudit di PT. Group Lease Finance Indonesia cabang Unaaha karena adaindikasi penyalahgunaan keuangan PT.

Group Lease Finance Indonesia cabang Unaahadibatalkan; Bahwa saksi tahu bahwa permohonan pinjaman saksi tersebutdibatalkan setelah saksi dihubungi melalui telepon oleh karyawan PT.Group Lease Finance Indonesia cabang Unaaha untuk ke kantor PT.Group Lease Finance Indonesia cabang Unaaha melakukan pencairan.Namun setelah saksi berada di kantor PT.

• back, dengan syarat barang modal tersebut masih digunakanoleh leassee sebagai Pengusaha Kena Pajak", dalam anak kalimat ini jelastersirat bahwa penjualan barang modal oleh /esee kepada /essordalam "saleand lease back" sebenarnya tidak disertai oleh "niat" /essee bahwa iamemang bermaksud menjual barang modal yang dimaksud, sebagai buktinyasejalan dengan kegiatan itu barang modal yang dimaksud disewa kembali(lease back) oleh perusahaan dan pada akhir masa periode sewa guna usahaHal 3 dari 21 hal.

  ORIX Indonesia Finance (lessor) dalamrangka sale and lease back tidak terutang PPN""bahwa oleh karenanya, koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atasPenyerahan Aktiva Pasal 16D Masa Pajak Januari s.d.

  Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor; S813/PJ.53/2005 tanggal 09 Mei 2005 tentang Perlakuan PPN atas TransaksiSale & Lease Back pada angka 5 huruf a disebutkan bahwa dalamtransaksi sale and lease back dengan hak opsi antara PT ABC denganperusahaan /easing, menyatakan :a. penyerahan hak atas alat berat (BKP) yang dijual oleh PT ABCkepada perusahaan /easing (transaksi sale) termasuk dalampengertian penyerahan BKP, dan sepanjang Pajak Masukan atasperolehan alat berat tersebut oleh PT

  back tidak menjadikan Pengusaha Kena Pajak yangmensale and lease backkan barang modalnya wajib membayarkembali Pajak Masukan yang telah dikreditkannya.

  Jadi ketentuan tersebut lebih merupakanpengaturan bahwa pemindahtanganan barang modal secara saleand lease back tidak menjadikan Pengusaha Kena Pajak yangmensale and lease backkan barang modalnya wajib membayarkembali Pajak Masukan yang telah dikreditkannya.

• back, dengansyarat barang modal tersebut masih digunakan oleh /essee sebagai Pengusaha KenaPajak", dalam anak kalimat ini jelas tersirat bahwa penjualan barang modal oleh /esseekepada lessor dalam "sale and lease back" sebenarnya tidak disertai oleh "niat" leseebahwa ia memang bermaksud menjual barang modal yang dimaksud, sebagai buktinyasejalan dengan kegiatan itu barang modal yang dimaksud disewa kembali (lease back)oleh perusahaan dan pada akhir masa periode sewa guna usahaperusahaanmenggunakan

  Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S813/PJ.53/2005 tanggal09 Mei 2005 tentang Perlakuan PPN atas Transaksi Sale & Lease Back pada angka 5huruf a disebutkan bahwa dalam transaksi sale and lease back dengan hak opsi antaraPT. ABC dengan perusahaan leasing, menyatakan :a. penyerahan hak atas alat berat (BKP) yang dijual oleh PT.

  ABC (transaksi lease back dengan hak opsi) termasuk dalam pengertianpenyerahan BKP yang terutang PPN, sedangkan penyerahan jasanya (jasa leasingdengan hak opsi) bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN ;10.

  Putusan Nomor 778/B/PK/PJK/201 1.101010.4Bahwa atas transaksi sale and lease back telah diatur dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang Akuntansi SewaGuna Usaha, dalam Bab IJ, butir 5, subbutir 5.1, paragraf 6 yang menyatakandalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and lease back)maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yangterpisah vaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha.

  Ketentuan ini tidak mengecualikan penyerahan hak atasBarang Kena Pajak dalam transaksi penjualan (sale) dan transaksipenyewagunausahaan kembali (lease back) dari pengertian penyerahanBarang Kena Pajak yang memunculkan adanya Pajak Keluaran, melainkan13mengecualikan dari kewajiban membayar kembali Pajak Masukan yang telahdikreditkan;12.3 Bahwa dengan demikian, dalam transaksi sale and lease back, penyerahan hakatas BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan yang dijual