No. 760 K/Pid/201312PARA AHLI WARIS, DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM,MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG, SEMUA HAK DANS.E.MUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGALMaka setelah Pewaris meninggal, maka sejak saat itu seluruh ahli waris akanmemiliki hak/legitieme portie untuk memperoleh bagian dari harta warisan yangditinggalkan oleh Pewaris;5 Dasar ini tentunya berlaku pula kepada Terdakwa I sebagai ahli waris, yangsejak ayahnya meninggal, maka Terdakwa I berhak atas harta peninggalannya,termasuk piano dimaksud

INISEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANGAKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMAHTERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI;Catatan :Bahwa pada intinya Yurisprudensi tersebut menegaskan suatu perkara pidana tidakdapat diputuskan terlebih dahulu sebelum ada putusan Pengadilan yangmenentukan kepemilikan atas benda yang menjadi obyek sengketa;Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piano yangmenjadi obyek sengketa adalah merupakan hak/legitieme

Pengadilan Negeri Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah menghilangkan hak waris dariPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap bidang tanahobjek sengketa, padahal telah terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari Djasmitha NicolaasJohannes Joseph Gasperz sehingganya dapat bertindak sebagai ahliwaris pengganti dari Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz,selain itu Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah mengabaikan Azas Legitieme

Nomor 131 K/Pdt/2016sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal merekasemua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masingmasingberhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancangbila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;Pasal 913 KUHPerdata: Legitieme portie atau bagian warisanmenurut undangundang ialah bagian dari harta benda yang harusdiberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggal

Dimana bagian hak mutlak PENGGUGAT sebagaiahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi ;Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia denganmengacu pada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal920 dan Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW) berbunyi sebagai berikut :Pasal 920 Burgerlijke Wetboek (BW) :Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie,BOLEH DIKURANGI pada waktu terbukanya warisan

Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pundari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepadapewaris ;Pasal 924 Burgerlijke Wetboek (BW) :Hibahhibah semasa hidup sekalikali tidak boleh dikurangi, KECUALIbila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukupuntuk menjamin legitieme portie. Bila hibahhibah semasa hidup pewarisHal.3dari 100Hal.

Bahwa menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesiadengan mengacupada ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek (BW) khususnya Pasal 914 Ayat (2)Burgerlijke Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut Jika ada dua oranganak sah, legitieme portie masingmasing anak adalah 213 (dua pertiga) dun hartapeninggalan yang sebenarnya akan diterima.Dariketentuanketentuan itu sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat disimpulkanpula PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai ahli waris sah dari AlmarhumahSoeprapti memperoleh

Abdullah, MM) selaku pemilik sah(legitieme portie) atas tanah kering/tanah kebun kebun secara kosong dansempurna tanpa ada beban apapun di atasnya.Menyatakan demi hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba atas tanah kering/tanah kebun(tanah objek sengketa) dan bangunan yang telah berdiri di atasnya yaitu 4(empat) buah rumah permanen adalah sah dan berharga;Menghukum Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VIl dan VIII) danTurut Tergugat , Il secara

yang menyatakan bahwa "dengandimasukkannya bagian harta Penggugat ke dalam Wasiat tersebut, makaTergugat IV tetah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalampembuatan akta tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Maielis HakimYang Terhomat untuk menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ny.Tati Nurwati, S.H cgTergugat Ill adalan suatu pendapat yang keliru.Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MdnWasiat Tidak Melanggar Ketentuan Legitieme

Bahwa mengenai dalil Penggugat selanjutnya, yang menyatakan:"Tergugat IV ada membuat AKa Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23Juli 2018, yang mana subsfansi dari Akta Keterangan Waris tersebuttemyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan Legitieme Portie dari masingmasing anak Alm.

Bangun Nusa Sarana, yang berkedudukan di Kelurahan UjungMenteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai : Bahwa menurut Penggugat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus2017 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga harusdibatalkan , sedangkan menurut Tergugat III Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12Agustus 2017 tidak dapat dibatalkan demi hukum dan Akta Wasiat tersebuttidak ada melanggar legitieme

kepada Terlawan II danTerlawan III dengan tidak sekaligus semua, namun diberikan secara bertahapsedikit, sehingga usaha Terlawan II tidak bisa berjalan secara optimal sebagaimodal.Bahwa oleh karena objek a quo adalah semula milik dari Ayah Pelawan, yangdiserahkan kepada Terlawan II dan Terlawan Ill dan digunakan sebagaijaminan Hak Tanggungan pada Terlawan oleh Terlawan II dan Terlawan Illyang mana seharusnya Pelawan berhak akan bagian dari objek a quo karenaberdasarkan pasal pasal 913 BW Tentang Legitieme

Portie, yang menyatakan: Legitieme Portie adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harusdiberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan UndangUndang,terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu,baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

PENGGUGATdari TERGUGAT dan para ahli waris lain, karena deposito tersebut atas namaSUBANDI and/or DJONO SUBANDI sehingga harusnya deposito tersebut jugamerupakan harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang padakenyataannya dikuasai oleh PENGGUGAT sendiri ;Bahwa karena awal mula sengketa ini adalah berawal dari pembagian hartawaris, seyogyanya sebagaimana amanat Undangundang maka untukmenyelesaikan sengketa ini adalah dengan membagikan seluruh hakhak parsahli waris tanpa terkecuali (legitieme

PENGGUGATdari TERGUGAT dan para ahli waris lain, karena deposito tersebut atas namaSUBANDI and/or DJONO SUBANDI sehingga harusnya deposito tersebut jugamerupakan harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang padakenyataannya dikuasai oleh PENGGUGAT sendiri :Bahwa karena awal mula sengketa ini adalah berawal dari pembagian hartawaris, seyogyanya sebagaimana amanat Undangundang maka untukmenyelesaikan sengketa ini adalah dengan membagikan seluruh hakhak parsahli waris tanpa terkecuali (legitieme

Bahwa, sebagaimana tertuang Dalam Eksepsi pada point 1 sub d secara tegasPenggugat Menolak, karena semua harta kekayaan Pewaris telah dibagi keseluruhandan diterima secara merata oleh 4 (empat) anak Pewaris, dan bila Tergugatmendalilkan bahwa harus dibagi secara proposional terhadap seluruh ahli waris(legitieme portie) dalam perkara a quo tidak memiliki landasan/dasar hukumsebagaimana diatur Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 ; 7.

fakta hibah melebihi 1/3harta satusatunya si Penghibah/para Pemohon Kasasi), bahkan telahmenjadi seolaholah terhibahkan semua milik para Pemohon Kasasi (dahulupara Pembanding/para Penggugat), padahal cuma pinjam meminjam saja,direkayasa menjadi suatu penghibahan kesemuanya/seluruh milik paraPemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat), jelasbertentangan dengan hukum karena nantinya terjadi adanya onterving(Menghilangkan Hak Waris para ahli waris yang lain), sehingga hibahnyamelanggar Legitieme

UndangUndang yangsecara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orangorang yang beragama Islam yaitu UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Jo UUNo 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danKompilasi Hukum Islam, sehingga bukti T.1.1 (Akta Hibah) yang dimaksudadalah mengandung cacat hukum, mengandung klausula yang tidak halalkarena penghibahan dilakukan terhadap seluruh harta satusatunya milikpara Pembanding (penghibah) dan melebihi dari 1/3 hartanya, sehinggamelanggar legitieme

Membatalkan dan/atau dinyatakan batal menurut hukumsemua perubahan hak dalam bentuk dan cara apapun yangdilakukan oleh Tergugat atas harta peninggalantersebut;Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hakdaripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebutkepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap hakmilik dan keluarganya bila perlu dengan bantuan polisiyang selanjutnya dibagi menurut haknya masingmasingsesuai legitieme portienya dimana Penggugat danTergugat masingmasing akan mendapat

bertentanggan dengan hukum.Bahwa terlepas dari semuanya sekali lagi berdasarkan Pasal 875 KUHPdijelaskan segala harta peningalan sesorang yang meninggal dunia,adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undangundang, sejauhmengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.Bahwa Terhadap tanah obyek sengketa, Ayah Tergugat telan membuatAkta Hibah, dan menurut hukum itu adalah ketetapan yang sah.Bahwa dalam Undangundang sangat jelas bahwa Wasiat juga harusmemperhatikan bagian yang mutlak (legitieme

portie) dan surat wasiatada batasanbatasannya.Bahwa Para Ahli Waris memiliki Hak Mutlak (legitieme portie) atau disebutLegitimaris, wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak dari para legitimaris.Bahwa Pewaris boleh membuat hibah, atau akta waris tapi pemberiantersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari warisberdasarkan Undangundang.Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak punya alashak yang sah dan di tolak oleh Tergugat sebagi hal yang mengadaadadan tanpa

Bahwa terlepas dari semuanya, rumah obyek sengeketa haruslah menjadimilik Penggugat Rekonvensi/Tergugat, karena PenggugatRekonvensi/Tergugat sebagai anak harus mendapatkan warisan yang adil,dan pantas untuknya sesuai dengan Legitieme Portie menurut hukum..

segala hartapeninggalan sesorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahliHalaman 15 dari 56 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Arm13.14.15.16.L7.18.19.20.warisnya menurut Undangundang, sejauh mengenai hal itu dia belummengadakan ketetapan yang sah.Bahwa sekali lagi terhadap tanah obyek sengketa, Ayah PenggugatRekonvensi/Tergugat telah membuat Akta Hibah, dan menurut hukum ituadalah ketetapan yang sah.Bahwa dalam Undangundang sangat jelas bahwa Wasiat juga harusmemperhatikan bagian yang mutlak (legitieme

portie) dan surat wasiatada batasanbatasannya.Bahwa Para Ahli Waris memiliki Hak Mutlak (legitieme portie) atau disebutLegitimaris, wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak dari para legitimaris.Bahwa Pewaris boleh membuat hibah, atau akta waris tapi pemberiantersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari warisberdasarkan UndangUndang.Bahwa apa yang didalikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalamgugatannya adalah hal yang tidak berdasar dan tidak mempunyai alas hakyang sah

No. 790 K/Pdt/2007M2 secara penuh, sehingga penghibahannya kepada Tergugat Ill, IV,V, VI, VIl adalah cacat Hukum ;Bahwa oleh karena Tergugat Il dengan Almarhumah Dendeng beragama Hindu, maka ia tunduk pada HukumPerdata (BW), Pasal 914 BW tersebut mengatakan bahwaseorang Pewaris tidak diperkenankan mengalinkan harta bendanyamelebihi dari % (legitieme portie) ;Bahwa oleh karenaPenggugat sangat dirugikan tas penerbitanAkta Hibah tersebut, maka Penggugat menolak adanya Akta Hibahyang dimiliki oleh masingmasing

Magelang (Tergugat XV).Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA Ix.Bahwa untuk mudahnya Obyek Sengketa s/d Obyek Sengketa IX disebutsebagai SELURUH OBYEK SENGKETABahwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHP) Pasal 916a menyebutkan:Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli warisyang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli warismenurut undangundang), maka bila kepada orangorang lain daripada ahliwaris termaksud

mereka.Berdasarkan ketentuan tersebut maka, hibah yang berlebihan (seluruhnya)tidak diperbolehkan sedangkan hibah kepada ahli waris setelah pewarismeninggal dunia dihitung sebagai warisan, hal tersebut untuk melindungikepentingan hukum dan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalanPewaris.Berdasarkan alasan tersebut di atas (point 12) dan berdasarkanketentuan KUHPerdata Pasal 920 disebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme

No. 2848 K/Pdt/2011Untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertamatama hendaknyadijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewarismeninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barangbarang yang telahdihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut kKeadaan pada waktumeninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utangutang danseluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagianwarisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris

No. 2848 K/Pdt/2011Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 920,menyebutkan:Pemberianpemberian atau hibahhibah, baik antara yang masih hidupmaupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie,boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atastuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau penggantimereka.Maka berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat telah melakukanberbagai upaya secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya atas bagiandari

Seorang yang berhakatas suatu Legitieme Portie dinamakan Legitimaris, bukan ahli waris garismenyamping yaitu saudara kandung dan keturunannya. Sebagaimanasubyek para penggugat adalah ahli waris garis menyamping.Hal. 47 dari 58 hal. Put.

GedeSusila Putra, SH.M.Hum, karena tidak saja patut diduga telah mencederaitujuan hukum tetapi dapat menjadi preseden buruk bagi para pencarikeadilan ( Justiabellen) tapi juga bagi lembaga Peradilan terkait perkara Legitieme portie atau bagian warisan menurut Undangundang KuhPerdataPasal 913, ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepadapara ahi waris dalam garis lurus menurut Undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu,baik hibah antara orangorang

masih hidup, maupun sebagai wasiat tidakterlihat berapa besar atau banyaknya legitieme portie atau bagian warisanyang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurutundangundang.Halaman 18 dari 34, Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT KPG2.

Bahwa dalil para Pembanding angka 11 sampai 12 pun kembalimempersoalkan legitieme portie, hal mana sudah para Terbanding tanggapipada angka 2 di atas, oleh karena itu para Terbanding tidak perlumenanggapinya lagi di sini..

Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagianmutlak (Legitieme portie) dari anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungiUndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 913 Kitab UndangUndang HukumPerdata menegaskan bahwa Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada waris garis lurus menurut ketentuanUndangUndang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolenkan menetapkansesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat,

surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagianyang didapat dikenakan penetapan bilapara ahli waris demikian tidakada, hibahhibah yang dimaksud itu harus dipotong sampal samadenganjumlah yang diperoleh tersebut dan tuntutan untuk itu harusdilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahliwaris mereka atau pengganti mereka.4) Pasal 920 KUH Perdata sebagai berikut: Pemberianpemberian atauhibahhibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat,yang merugikan bagian legitieme

Karena surat gugatan Penggugat berisi perinal Perouatan Melawan Hukum,harta waris yang belum dibagi dan hak mutlak anak (legitieme portie), makahalini menyebakan ketidak jelasan (obscuur libel) dan gugatan sudahseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.6.

Anisah bin Masan) semasa hidupnyatersebut tidak melanggar hak mutlak anak (legitieme portie), (vide : 210 ayat1, KHI yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah);6. Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat seakanakan almarhumah Hj. UnihAminah (Hj.

Anisah bin Masan) untuk menghibahkan tanah dan bangunanaquo melalui hibah asal tidak melebihi hak mutlak anak (legitieme portie);8. Bahwa pada point 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan padatahun 2018 Hj. Unih Aminah (Hj. Anisah bin Masan) meminta PenggugatHalaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT.BDG.10.11.12.13.untuk mengambil SHM No. 762/Sayati yang dititipkan di adiknya(Sulaeman), yang pada saat itu tanah tersebut masih atas namaHj. UnihAminah (Hj.

penghibah;c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untukmemberi nafkah kepadanya.3) Pasal 916 ayat (a) adalah sebagai berikut:Dalam hal untuk menghitung Legitieme Portie harus diperhatikan paraakhli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukanLegitimaris (Ahli Waris menurut undangundang); maka bila kepada orangorang lain daripada ahli waris termasuk para ahli waris itu dihibahkan, baikdengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yanglebin besar

sudah berulang kali mengirimkan SuratTeguran ( Somasi ) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II yangmaksudnya ingin meminta bagian masing masing masing 1/5( seper lima ) yang menjadi hak dari para PENGGUGAT, tetapiTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak mengindahkan.Bahwa TERGUGAT telah menunjukkan niat jahatnya untukmenguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan darialmarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA berdasarkan alasan adanyasurat wasiat tanpa di catatkan oleh Notaris, padahal paraPENGGUGAT secara Legitieme

Menurut Majelis Hakim tidaklah benar dan tidaklah patut hanya Tergugat Iyang dapat menguasai seluruh harta warisan Sarkum sedangkan ahli waris lainnya yaituPara Penggugattidak mendapatkan warisan sama sekali;Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 913 KUHPerdata, legitieme portie ataubagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harusdiberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu

Dalam Pasal 914KUHPerdata ditegaskan bahwa Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkantiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apayang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. SadiHal. 43 dari 55 hal.Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Lmgterhadap harta warisan Sarkum tersebut seharusnya dibagi sesuai diatur dalam Pasal 914KUHPerdata atau setidaknya dibagi rata terhadap para ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 920KUHPerdata, Para Penggugat menuntut bagian warisannya dan hal tersebut dibenarkandan hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia danwarisannya tidak mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak (legitieme portie) yangseharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPerdata).

Oleh karenanya harus dibagi sesuai dengan legitieme portienya untuk ParaPenggugat dan diserahkan kepada Para Penggugattanah pertanian seluas 5895 m2 (limaribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan tanah pekarangan seluas 230m2 (dua ratus tiga puluh meter persegi);Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketatersebut merupakan harta bersama antara Sarkum dengan Muanah (Tergugat II).

Di dalam harta yang akan dihibahkantersebut terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anaksebagai ahli waris dan hak ini dilindungi undangundang.Menimbang, bahwa hak mutlak adalah bagian warisan yangtelah ditetapkan oleh undangundang untuk masingmasingahli waris (Pasal 913 KUHPerdata).Menimbang, bahwa undangundang telah memberikankebebasan kepada pemilik harta untuk menghibahkan kepadasiapapun yang dia kehendaki tanpa merugikan hakpara ahli warisnya yang memiliki hak bagian mutlak (legitiemeportie

).ALASAN HUKUMNYA :BAHWA HIBAH SEBAGAIMANA BERDASARKAN AKTA HIBAHNO. 290 TERTANGGAL 2 NOPEMBER 2015 YANG DIBUATOLEH DAN DIHADAPAN TERGUGAT IV TIDAK MEMPUNYAIHUBUNGAN HUKUM ATAU TIDAK ADA KAITAN HUKUMDENGAN LEGITIEME PORTIE ATAU BAGIAN WARISANPARA PENGGUGAT.Bahwa Hibah merupakan suatu persetujuan untuk menyerahkansuatu barang secara cumacuma tanpa dapat menariknya kembaliuntuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barangitu yang terjadi antara orangorang (Pemberi Hibah dan PenerimaHibah)

(Penerima Hibah) sewaktu masih hidup (belummeninggal dunia), SEHINGGA BARANG ITU BELUMMERUPAKAN BARANG WARISAN MAKA SI PENERIMA HIBAHBERHAK SEPENUHNYA ATAS BARANG YANG DIHIBAHKANITU.Bahwa sedangkan Legitieme Portie atau bagian warisan adalahbagian dan hartabenda yang diberikan kepada ahli waris yangmanapewarisanhanyaterjadikarenakematian.

YANG MEMBERI HIBAHMENINGGAL DUNIA.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pertimbanganhukum judex factie dalam pokok perkara pada halaman 68 alinea3, 4 dan 5 yang pada intinya menimbang bahwa "di dalam hartayang akan dihibahkan tersebut terdapat hak bagian mutlak(legitieme portie) anak sebagai ahli waris adalah TELAHKELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUMBahwa berdasarkan halhal sebagaimana yang telah diuraikantersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kls. 1B Makaletersebut HARUS DIBATALKAN

Bahwa karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilanperkara ini tidak menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya apakahtanah yang menjadi objek sengketa ini adalah satusatu milik tergugatll, Karena mungkin saja ada harta lainnya yang sudah dibagi kepadaahli waris sehingga sudah tidak termasuk legitieme portie dari ParaPenggugat.a.

Bahwa, selain itu, seandainya benar dalil Penggugat tentang pemberian atauhibah tanah, bangunan dan kafe a quo, tentu saja hal itu juga bertentangandengan prinsip hukum legitieme portie (bagian mutlak) ahli waris. Menurutprinsip tersebut, meskipun pemberian atau penghibahan harta tidak bergerakdiperbolehkan, jumlah harta yang diberikan atau dihibahkan tidak boleh melebihibagian mutlak ahli waris yang ditentukan berdasarkan undangundang.

Ketentuan tentang bagianmutlak ahli waris (legitieme portie) diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yangmenegaskan: "Legitieme portie atau bagian warisan menurut undangundangialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalamgaris lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggaldunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorangyang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin danAlm.

Rangin, dengan pembagianberdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari ParaAhli Waris dari Alm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan Legitieme Portie(Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dariAlm. Wangin dan Alm.

Nang Wangin, denganpembagian berdasarkan Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) terhadap masingmasing dari Para Ahli Waris dari Alm.