penjual, Penggugattelah membayar harga obyek sengketa sesuai harga yaitu sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat langsungmenguasai tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan hukum jual belliatas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah sahsecara hukum yaitu dilakukan secara terang, riil dan kontan, dimanaPenggugat sebagai pembeli, Tergugat sebagai Penjual, obyek jual belitanah kebun seluas + 58 are, harga Rp20.000.000, (dua puluh jutarupiah) serta sudah dilakukan levering

Bahwa sejak terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa karena sudahdilakukan levering (penyerahan) atas tanah obyek sengketa kepadapembeli (Penggugat), Penggugatopun langsung menguasai, mengerjakandan mengolah tanah obyek sengketa karena sudah menjadi hak miliknyadan menyuruh orang lain sebagai penggarapnya sehingga sampai padapertengahan bulan Mei 2012, Tergugat menguasai dan mengambil paksatanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat dengan caraperampasan/pemaksaan dan langsung melakukan pengerusakan

yang dikeluarkan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Labuhan Batu, telah terdaftar atas nama Penggugat :oon bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanahyang dituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan Akta Jual BeliNo.372 yang masingmasing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan denganmemenuhi ketentuanketentuan yang berkenan dengan sahnya suatu peralihanhak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan penyerahansecara yuridis (juridische levering

) yang diikuti dan disertai dengan penyerahansecara nyata (feiteliike levering) atas tanah tersebut dari pemegang alas haksebelumnya ;wonnnoe bahwa oleh karena oleh karena pengalihan hak atas tanah yang dituangkanmasingmasing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan 372 masingmasing tertanggal15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yangberlaku, maka patut dan beralasan kirannya menurut hukum apabila Akta Jual BeliNo. 371 tertanggal 15 Desember 2008 dan Akta Jual Beli No. 372 tertanggal

Labuhan Batu, telah terdafiaratasnama Penggugat Pada halaman 4 (empat) alenia pertama sebelumnya tertulis bahwa olehkarenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yangdituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 371 dan Akta Jual BeliNo.372 yang masingmasing tertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukandengan memenuhi ketentuanketentuan yang berkenan dengan sahnya suatuperalinan hak atas tanah, karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (juridische levering

) yang diikuti dan disertaidengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah tersebutdari pemegang alas hak sebelumnyakami perbaiki/sempurnakan menjadi :bahwa oleh karenanya jelas adanya pelaksanaan pengalihan hak atas tanahyang dituangkan masingmasing dalam Akta Jual Beli No. 371 antaraPenggugat dengan Dorianna Br.

Panjaitan dan Akta Jual Beli No.372 antaraPenggugat dengan David Peri Charles Tampubolon yang masingmasingtertanggal 15 Desember 2008 telah dilakukan dengan memenuhi ketentuanketentuan yang berkenan dengan sahnya suatu peralihan hak atas tanah,karena dalam pengalihan tersebut telah dilakukan penyerahan secara yuridis(juridische levering) yang diikuti dan disertai dengan penyerahan secaranyata (feitelijke levering) atas tanah tersebut dari pemegang alas haksebelumnya Pada halaman 4 (empat) alenia

No. 3293 K/Pdt/2010Bahwa sekalipun telah terjadi jual beli tanah di atas (obyek sengketa),tetapi Penggugat belum melakukan penyerahan secara fisik (feitelijk levering)maupun penyerahan secara yuridis (yuridis levering) kepada pihak Tergugat,karena kewajibannya belum dijalankan sebagaimana mestinya, mengingatsampai saat ini Penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga harga yang tersisasebesar Rp. 154.975.000, (seratus lima puluh empat juta

) yaitu dengan melakukanpengalihan hak dalam bentuk Akta Jual Beli (karena sudah terdaftar denganSertifikat Hak Guna Usaha No. 102/Desa Beurandang tanggal 18 Juni 1996) danmelakukan Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitu. denganmenyerahkan tanah tersebut ke dalam penguasaan yang bebas dari pembeli ;Bahwa akan halnya dalam peristiwa perkara ini, sesuai dengan dalil pengakuan tegasdari sebagaimana termaktub dalam gugatan pada halaman 3 (tiga) alinea terakhir,secara jelas dapat diketahui

dan terbukti adanya, terhadap tanah kebun sawit seluas3.445 Ha yang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 102/DesaBeurandang tertanggal 18 Juni 1996, belum pernah dilakukan pengalihan hak yangdituangkan dalam suatu Akta Jual beli, sehingga dalam peristiwa perkara ini belumpernah dilakukan baik Penyerahan secara Yuridis (Yuridische levering) dengansempurna apalagi Penyerahan secara nyata (feitelijke levering) ;Bahwa kebenaran dalil Penggugat Intervenient tersebut diatas didukung dandikuatkan

berdasarkanPasal 1459 KUHPerdata hak milik tanah tersebut belum berpindahkepada si Pembeli, jadi masih tetap berada pada pemilik lama (putusanMahkamah Agung No. 516/K/Pdt/1997), bahwa berdasarkanyurisprudensi tersebut karena Akta No. 29 adalah Akta Perjanjian JualBeli maka haruslah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara yuridis(Yuridische levering) dengan sempurna dan juga Penyerahan secaranyata (feitelijke levering) kepada Termohon Kasasi, akan tetapi karenahal tersebut belum dilakukan berarti

Atakana Company tidak ada relevansinya untuk membuktikan adanyayuridisch levering ; bahwa apabila dicermati dalam gugatan perkara a quo halaman 4 (empat)alinea 2 (dua), Termohon Kasasi mendalilkan telah melakukan pembayaranpembelian saham kepada pemegang saham PT. Atakana Company denganmenyatakan :..Penggugat telah melakukan pembayaran saham kepada pemegang / pemiliksaham PT.

No. 3363 K/Pdt/201254melakukan penyerahan secara yuridis (yuridische levering) yaitu denganmelakukan pengalihan hak dalam bentuk Akta Jual Beli (karena sudah terdaftardengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 102/Desa Beurandang tanggal 18 Juni1996) dan melakukan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitudengan menyerahkan tanah tersebut kedalam penguasaan yang bebas daripembeli ; bahwa akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengalihan hakatas tanah yang telah terdaftar haknya (seperti

rumah sengketa telah dibayar lunas, maka Perjanjian dan kwitansitersebut adalah sah dan mengikat diantara PENGGUGAT denganTERGUGAT, oleh karenanya tanah dan rumah sengketa adalah sah hakmilik PENGGUGAT;Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 120/Pdt/2019/PT DPS.8.10.11.12.Bahwa terhitung sejak Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan Nomor54/Srikandi/BHR/I/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 tersebut dibuat danditanda tangani, TERGUGAT telah menyerahkan tanah dan bangunansengketa kepada PENGGUGAT (feitelijk levering

Bangunan Nomor54/Srikandi/BHR/I/2010, tertanggal 12 Agustus 2010, terhadap tanah danrumah sengketa, dan PENGGUGAT telah membayar lunas, maka tanahdan bangunan sengketa adalah sah hak milik PENGGUGAT;Bahwa kendatipun penyerahan tanah dan bangunan sengketa telahdilaksanakan secara kontan dan riil oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT yang hingga sampai saat ini telah dikuasai sepenuhnya olehPENGGUGAT telah diperlakukan secara itikad baik sebagai miliknyasendiri, akan tetapi penyerahan secara yuridis (juridische levering

alasan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) belum selesai dan masih tertulissecara global atau belum dipecah, dan hingga sampai saat ini penandatanganan akta jual beli yang dijanjikan oleh TERGUGAT tidak pernahdirealisasikan, dengan demikian TERGUGAT telah nyatanyata beradadalam keadaan wanprestasi (ingkar janji);Bahwa setelah PENGGUGAT terus mendesak, agar TERGUGATsecepatnya melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan penyerahansecara hukum (juridische levering

), dengan demikianJual beli antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/yang tidak diikuti dengan Penyerahan (levering) harus dinyatakantidak sah, karena Hak Milik atas obyek sengketa belum beralih daripenjual kepada pembell;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar padahal. 31.

Bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi Il/Terbanding II (Masfufah)selaku penjual tanah sengketa untuk pertama kali kepada PenggugatAsal/Tergugat Intervensi I/Terbanding (Ketut Fundana), telah dibayarlunas serta telah dilakukan penyerahan secara fakta (feitelijke levering)dan sampai sekarang telah dikuasai, ditempati dan dimiliki olehPenggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding (Ketut Fundana)dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga PenggugatAsal/Tergugat Intervensi l/Terbanding (Ketut

Berdasarkan PP No. 10 tahun 1961, Peraturan Pelaksanaan UUPokok Agraria No. 5 Tahun 1960, didalam pasal 19 menentukan jual beli tanahharus dibuktikan dengan suatu Akte yang dibuat oleh dan dihadapan PejabatPembuat Akte Tanah (PPAT).Bahwa semestinya Penggugat perlu pula memperhatikan dan mengikuti system jualbeli yang diatur dalam BW, mengatur 2 tahap pemindahan hak milik untuktransaksi jual beli yaitu Obligatoir dan Levering (Zakelijke Overeen Konst Pasal1459 BW).

Jadi levering tersebut adalahsuatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership).Namun yang terpenting perlu diketahui oleh Penggugat sebagai pembeli bahwasahnya levering menggantungkan pada 2 syarat sebagiamana yang disimpulkandalam Pasal 584 BW yaitu :e Pertama sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering dan;e Kedua levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebasterhadap barang yang dilever yaitu dilakukan oleh pemilik barang sendiriatau orang yang

BerdasarkanPP No. 10 tahun 1961, Peraturan Pelaksanaan UU PokokAgraria No. 5 Tahun 1960, didalam pasal 19 menentukanjual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu Akte yangdibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat AkteTanah(PPAT).Bahwa semestinya Penggugat perlu pula memperhatikan danmengikuti system jual beli yang diatur dalam BW, mengatur2 tahap pemindahan hak milik untuk transaksi jual beli yaituObligatoir dan Levering (Zakelijke Overeen Konst Pasal1459 BW).

Jadi levering tersebut adalah suatu perbuatanyuridis guna memindahkan hak milik (transfer ofownership).

Namun yang terpenting perlu diketahui olehPenggugat sebagai pembeli bahwa sahnya leveringmenggantungkan pada 2 = syarat sebagiamana yangdisimpulkan dalam Pasal 584 BW yaitu :Pertama sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering dan;Kedua levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebasterhadap barang yang dilever yaitu dilakukan oleh pemilik barang sendiriatau orang yang dikuasakan olehnya.1,Bahwa dengan memperhatikan sebagiamana ketentuanaturan jual beli tanah tersebut diatas

./2016/PN.Mrb12.13.memindahkan hak milik (levering), dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas disebutkan bahwapenyerahan (/evering) itu merupakan salah satu cara memperolehhak milik.

Bahwa dalil jawaban Tergugat Il pada angka 11 s/d 12 adalah tidakbenar dan sangat keliru, sebab perihal Levering sebagaimanadimaksud oleh Tergugat Il dalam WHukum Perdata adalahmerupakan hal yang tidak terpisahkan dengan perbuatan hukumlainnya sebelum pemindahan hak atas benda yang diperjanjikan,apakah karena jualbeli, hibah dan lainlain yang masihHalaman 20 dari 55 PUTUSAN No. 03/Pdt.G./2016/PN.Mrbmemerlukan Levering untuk berpindahnya hak atas benda tersebut,artinya Levering dimaksud tidak berdiri

Penyerahan (Levering)Menurut Pasal 612 KUHPerdata, penyerahan benda bergerakdapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering).Dengan sendirinva penyerahan nyatatersebut adalah penyerahanyuridis (Juridische levering).

Penyerahan nyata (feitelijke levering) memilikimakna yaitu perbuatan yang hanya penyerahan kekuasaan semataatau penyerahan secara fisik saja atas benda yang dialihnkan dengancara dari tangan ketangan, sedangkan penyerahan secara yuridis(yuridische levering) sendiri memiliki makna yaitu suatu perouatanhukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seseorangkepada orang lain secara hukum;Bahwa sebagaimana dijelaskan Frieda Husni Hasbullah pada butir15 tersebut, penyerahan nyata untuk barang bergerak

Notaris/PPAT di Pandaan tersebut,Tergugat dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan/melepaskan (levering) obyeksengketa tersebut kepada Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II maupun kepadaPenggugat, selain itu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dihadapi/didatangioleh Tergugat I dan Tergugat II adalah ALI JAKFAR, SH. bukan IMAWATIODANG, SH. MHum.

Klausul yang disepakati dihadapan ALI JAKFAR, SH.tersebut adalah klausul Akta Ikatan Jual Beli bukan klausul Akta Jual Beli dansyaratsyarat adanya jual beli sebagaimana pasal 1457 BW dan 1459 BW samasekali tidak terpenuhi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT;Bahwa sebagaimana Pasal 1457 BW dan Pasal 1459 BW syarat jual beli tersebutmengharuskan adanya Levering atas Obyek Jual Beli dari Penjual kepada Pembeli,dan mengharuskan adanya Persetujuan tertentu sebagaimana dalam Pasal 1320 BW,padahal

Bahwa secaramateriil obyek dalam persetujuan juga bukan suatu hal yang halal, melainkan milikbersama (enam orang tersebut di atas);142324Bahwa oleh karena tidak pernah ada Levering dan tidak terpenuhinya syarat jualbeli sebagaimana pasal 1457 BW dan pasal 1459 BW, serta pasal 1320 BW makaAkta Jual Beli PPAT No.157/JB/PDN/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 yang dibuatImawati Odang, SH. M.Hum.

M.Hum.Notaris/PPAT di Pandaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat li tidak pernahmenyerahkan/melepaskan (Levering) Obyek Sengketa tersebut kepada Turut152829Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun kepada Penggugat juga Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang dihadapi/didatangi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalahALI JAKFAR, SH. bukan IMAWATI ODANG, SH.

M.Hum. klausul yangdisepakati dihadapan ALI JAKFAR, SH. tersebut adalah Klausul Akta Ikatan JualBeli bukan Klausul Akta Jual Beli dan syaratsyarat adanya jual beli sebagaimanapasal 1457 BW dan 1459 BW sama sekali tidak terpenuhi oleh Turut Tergugat I danTurut Tergugat II;Bahwa oleh karena tidak pernah ada Levering dan tidak terpenuhinya syarat jualbeli sebagaimana pasal 1457 BW dan pasal 1459 BW serta pasal 1320 BW makaPenggugat I dan Penggugat II dalam Rekopensi memohon kepada Majelis HakimPengadilan

sebagaimana bukti tanda terima gudang tertanggal 4 FebruariPELAWAN pun mengakui dalam posita perlawanan bahwa kacang kedelaitersebut telah dijual oleh PELAWAN kepada PT Alam Agri Adiperkasasebagaimana dalil PELAWAN pada butir 3 halaman 2 perlawanan yangberbunyi sebagai berikut :The Goods sold pursuant to the Contract... artinya Barang yangdijual dengan kontrak ini....... j coer orc ence nnn nnn n nn ene ene eee e eeeBahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beli terjadipada ssat proses levering

Hal ini juga terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 516K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli yang tidakdikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal 1459 KUHpPerdata, hakmilik atas tanah tersebut belum pernah berpindah kepada si pembeli, jadimasih ada pada pemilik lama. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalamjual bel, yang dipentingkan adalah proses leveringnya ; 6.

OLEH PT ALAMAGRI ADIPERKASA KEPADA TERLAWAN II SEHINGGA SELURUHKACANG KEDELAI YANG BERADA DI GUDANGGUDANG ADALAHMILIK TERLAWAN II DAN TELAH DITKAT SECARA FIDUSIA SEJAKTAHUN 2003 KEPADA TERLAWAN I, MAKA SUDAH SEPATUTNYAMAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKANBAHWA PERLAWANAN PELAWAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK ;TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA TERLAWAN II DENGAN PT ALAM AGRIADIPERKASA TELAH DILAKUKAN DENGAN SAH SESUAI KETENTUANHUKUM YANG BERLAKU SERTA ATAS JUAL BELI TERSEBUT, TELAHDILAKUKAN LEVERING

Selanjutnya atas jual beli tersebut, telah diikuti denganproses levering (penyerahan nyata) atas lelang kacang kedelai tersebut dari PTALAM AGRI ADIPERKASA kepada TERLAWAN II. Dengan telah adanyapenyerahan nyata dari PT ALAM AGRI ADIPERKASA kepada TERLAWAN IL,maka levering sebagaimana diatur dalam pasal 612 ayat (1) KUHPerdata telahterpenuhi dan sesuai dengan konsep kepemilikan yang diatur dalam pasal 197723ayat (1) KUHPerdata, maka TERLAWAN II adalah selaku pemilik atas kacangkedelai.

No. 592 K/PDT/201214tanda P5 dan P6, oleh karenanya pertimbangan Hakim tidaklah berdasarkan faktahukum, harus dibatalkan;3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak mempertimbangkan buktiasli kepemilikan Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi telah berpindahtangan (Levering) kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;Bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap bukti surat pada halaman19 dan halaman 20 sebagai berikut:"Menimbang, bahwa bukti T.I.2 dan T.I.3 adalah surat yang sama yaitu

;Bahwa sebenarnya Levering telah terjadi antara Constan Marpaung dengan TergugatI/Pembanding/Termohon Kasasi berdasarkan buktibukti persangkaan dibawah ini:1Surat keterangan ganti kerugian antara Miswardi dan C.T Panjaitan/ TergugatI/Pembanding/Termohon Kasasi tanggal 6 Oktober 1981 telah berpindahtangan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;Bahwa surat keterangan ganti kerugian secara dibawah tangan diberi tandabukti P4 antara C.T Panjaitan dengan Constan Marpaung telahditandatangani tanggal

12 Maret 1993;Bahwa fotocopy kwitansi bukti penerimaan uang (bukti P5 dan P6)ditandatangani oleh Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi, maka telahterjadi levering;Bahwa bukti lain yang membuktikan telah terjadi levering adalah:Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tingkatpertama dalam putusan perkara No. 60/Pdt.G/2010/PN.PBR telahmemberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti TI19 yaitu berupaberita acara peninjauan lokasi yang dilaksanakan

Panjaitan tanggal 6 Oktober telah Levering kepadaConstan Marpaung (suami Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi);4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah membuatpertimbangan, bahwa bukti fotocopy milik Tergugat I/Pembanding/ TermohonKasasi dipertimbangkan sebagai bukti:Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi juga mengajukan bukti berupafotocopy surat tapi Majelis Hakim menyatakan tidak layak dipertimbangkan karenahanya fotocopy;Berikut kami kutip pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Tergugat belum atau bahkantidak mau secara sukarela menyerahkan secara nyata (Feitelijke levering)sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Penggugattersebut, padahal hal ini merupakan kewajiban hukum Tergugat untukmenyerahkan secara nyata (Feitelijke levering) kepada Penggugat yangmemiliki dan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunanrumah yang berdiri diatasnya yang dimaksud;.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau secara sukarela menyerahkanpenguasaan secara nyata (Feitelijke levering) kepada pengugat yangmemiliki dan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunanrumah yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatantersebut diatas adalah sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukumyang sudah barang tentu merugikan Penggugat secara materiil maupun morilsebagaimana tersebut dibawah ini:a.

Adanya penunjukan (opdracht) atau penyerahan (/levering) baik feitelijkelevering maupun jundische levering;2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata (rechtstitel vaneigendomovergang) yang bersifat pemindahan atau pengalihan hak(jual beli, hibah, tukar menukar dan lain sebagainya).3.

Bahwa sampai perkara ini diperiksa di pengadilan, Penggugat tidakpernah menyerahkan asli bukti kepemilikan (jundische levering) atastanah tersebut, lebihlebin meyerahkan fisik tanah tersebut (feitelijkeHalaman 7 dari 22 Halaman.

Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR2)levering) kepada Tergugat, namun dalam perjalanannya Tergugat dalammengerjakan proyek tersebut meminta bantuan pengamanan dari aparatNegara yaitu TNI maupun POLRI sehingga Penggugat merasa secarapsikologis dan structural terancam dan tersingkir, begitupula nasibsebagaian besar masyarakat lainnya, dalam bahasa yang sederhana,Tergugat diduga kuat telah mencari Pembenaran atas pendudukan ilegalterhadap tanah milik Penggugat dengan menempatkan danmemanfaatkan keberadaan aparat

penjual,Penggugat telah membayar harga obyek sengketa sesuai hargayaitu sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) danPenggugat langsung menguasai tanah obyek sengketa, sehinggaperbuatan hukum jual beli atas tanah obyek sengketa antaraPenggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum yaitudilakukan secara terang, riil dan kontan, dimana Penggugatsebagai pembeli, Tergugat sebagai Penjual, obyek jual beli tanahkebun seluas + 58 are, harga Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) serta sudah dilakukan levering

Bahwa sejak terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa karenasudah dilakukan levering (penyerahan) atas tanah obyeksengketa kepada pembeli (Penggugat), Penggugatpun langsungmenguasai, mengerjakan dan mengolah tanah obyek sengketakarena sudah menjadi hak miliknya dan menyuruh orang lainsebagai penggarapnya sehingga sampai pada pertengahanbulan Mei 2012, Tergugat menguasai dan mengambil paksatanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat dengan caraperampasan/pemaksaan dan langsung melakukan pengerusakanatas

House KavlingA. 16 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung(objek sengketa) seluas 103 M* sebagaimana berdasarkan buktikepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 7416/KeLCisaranten Kulon ;Bahwa awalnya sebidang tanah tersebut adalah milik dari Turut Tergugat ,dimana Turut Tergugat memperoleh tanah tersebut melalui Jual Belldengan tergugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 70/2012Tertanggal 24 Januari 2012 yang mana kemudian telah terjadi penyerahansecara yuridis (Juridische levering

) yaitu pencatatan pembalik namaanpada Sertipikat Hak Milik Nomor 7416/Kel.Cisaranten Kulon dari semulamili Tergugat menjadi milik Turut Tergugat ;Bahwa kemudian Penggugat membeli objek tanah tersebut dari dari TurutTurut Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 638/2013 tertanggal24 Juli 2013 yang mana kemudian telah terjadi penyerahan secara yuridis(juridische levering) yaitu pencatatan pembalik namaan pada Sertifikat HakMilik Nomor 7416/Kel.Cisaranten Kulon dari semula milik Turut Tergugat menjadi

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT II sebelumnyabahwa jual beli tersebut dilakukan atas dasar bahwa PENGGUGATsebagai PEMBELI TIDAK BERITIKAD BAIKMaka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa levering yangdimaksud oleh PENGGUGAT adalah levering yang tidak sesuai denganPeraturan Perundang undangan yang berlaku.5.

denganPENGGUGAT tanggal 24 Juti 2013 adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM:Bahwa syarat levering yang bersifat penyerahan kebendaan pada jual beliantara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT ! kemudian antaraTURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah TIDAK TERPENUHIKARENA PENGUASAAN FISIK ADA PADA TERGUGAT Il TERHITUNGSEJAK BULAN MARET 2011.

Bahwa TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT DALAMKONPENSI PI DALAM PROSES JUAL BELI TERMASUK AKTA JUALBELI TERLEBIH BALIK NAMA SERTIFIKAT ADALAH TIDAKMEMENUHI SYARATSYARAT JURIDISCHE LEVERING SERTATIDAK SESEVAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGANYANG BERLAKU.Bahwa dengan telah dinyatakannya TERGUGAT DALAM REKONPENSI /PENGGUGAT DALAM KONPENSI telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana poin 20 diatas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor :7416/Kel.

mencapai kesepakatan atas harga sebidang tanah danbangunan sebesar Rp. 671.250.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratuslima puluh ribu rupiah), sesuai dengan akta nomor 25 tanggal 16 Agustus 2010tentang Perjanjian Jual Beli yang di buat oleh TURUT TERGUGAT selakuNotaris di Surabaya ; Dengan demikian sesuai pasal 1457 dan 1458 BW, Jual Beli tersebut sah menurutb Selanjutnya dengan mempertimbangkan hubungan baik pada saat itu,CcTERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak langsung meminta adanya penyerahan(levering

) pada saat jual beli dianggap sah yakni tanggal 16 Agustus 2010,melainkan masih memberikan waktu kepada PENGGUGAT hingga tanggal 21Oktober 2010 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Akta Nomor 27 tanggal16 Agustus 2010 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah yang di buat olehTURUT TERGUGAT selaku Notaris di Surabaya ; Setelah terjadi penyerahan (levering) tanggal 21 Oktober 2010, maka secarahukum telah terjadi perpindahan hak milik dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan PENGGUGAT tidak

Dengandemikian jual beli tersebut sah menurut hukum karena telah sejalan dengan prinsip yang di gariskan dalam pasal 1457 dan 1458 BW. ; 4 Bahwa, dengan mempertimbangkan hubungan baik pada saat itu, PARA PENGGUGATREKONPENSI tidak langsung meminta adanya penyerahan (levering) pada saat jualbeli dianggap sah yakni tanggal 16 Agustus 2010, melainkan masih memberikan waktukepada TERGUGAT REKONPENSI hingga tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimanatertuang di dalam Pasal 1 akta nomor 27 tanggal 16 Agustus 2010

tentang PerjanjianPengosongan Rumah yang di buat oleh Turut Tergugat dalam Konpensi selaku Notarisdi Surabaya ; 5 Bahwa selanjutnya setelah tiba masa penyerahan (levering) pada tanggal 21 Oktober2010, TERGUGAT REKONPENSI menyampaikan keinginannya untuk menyewarumah di jalan Manyar Kartika II/ 10 Surabaya tersebut.

Nomor 331 K/Padt/201712.Bahwa logika hukumnya, bila benartanah sawah tersebut dijual atau dengancara penyerahan hak kepada Tergugat sesuai Surat Penyerahan Haktanggal 10 Pebruari 1988, maka seharusnya pada saat penyerahan hak itutanah sawah harus diserahkan secara fisik kepada Tergugat, namunkenyataannya sejak uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dipinjam oleh Penggugat pada tahun 1988 sampai tahun 1999 sudah11 tahun lamanya, tanah sawah tersebut tidak pernah ada levering,

Oleh karena itu terhadap tanah objekperkara tidak pernah ada Levering kepada Tergugat yang menjadi salahsatu syarat dan sahnya pengalihan hak atas tanah;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena bukti Putusan PengadilanTindak Pidana Ringan penyerobotan tanah, tidak serta merta membuattanah terperkara beralin kepada Termohon Kasasi/Tergugat, karenadalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak adadinyatakan bahwa Surat Penyerahan

Bahwa bila terjadi perbedaan luas tanah objek perkara yang digugat danyang diklaim Termohon Kasasi/Tergugat, seharusnya gugatan PemohonKasasi/Penggugat bukan ditolak, melainkan gugatan tidak dapatditerima;Bahwa pengalihan hak tanah terperkara dari Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat tidak sah, karena tanahobjek perkara merupakan harta bersama suami isteri harus persetujuansuami isteri, dan pengalihan hak tanah tidak dibuat dihadapan PPAT,bahkan tanah objek perkara tidak pernah levering

) danpenyerahan yuridis (yuridish levering) dalam bentuk SKGR, maka tanahtersebut langsung berada dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini(Guagatan A Quo diajukan), sehingga dengan tidak diikutsertakanya pihakCM/Ajo sebagai Tergugat dalam perkara A Quo menjadikan subyek gugatanperkara ini menjadi tidak lengkap;Hal. 8 dari 72 Hal.

Bahwa Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik yang merupakan pemilikbidang tanah, juga secara teruSs menerus menguasai tanah milik Tergugatdengan menanami kelapa sawit, yang dalam hal ini, jual beli yang dilakukandengan Pihak Pertama sebagaimana terdapat dalam Surat keterangan GantiRugi (SKGR), Telah melakukan sarat sarat yang diatur dalam hukum jualbeliyaitu penyerahan fisik (feitelijk levering) dan penyerahan yuridis (yuridishlevering), dan ketika ternyata tiada seorang pun yang berkeberatan

Bahwa ketika dilakukan penyerahan secara fisik (feitelijk levering) terbuktitiada seorang pun yang menguasai tanah tersebut kecuali PenggugatReKonvensi dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian(SKGR) sehingga penyerahan tanah adalah sah secara hukum karenadilakukan oleh orang yang berhak atas kebendaan tersebut;6.

Bahwa keberadaan tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain adalah benaradanya sebagaimana ternyata tiada seorang pun yang berkeberatan denganpenyerahan tanah tersebut sehingga setelah dilakukan penyerahan fisik(feitelijk levering) dan penyerahan yuridis (yuridish levering), maka tanahtersebut langsung berada dalam penguasaan Penggugat ReKonvensi;7.

), Bahwa keberadaan tanah tersebut hingga saat ini selaluberada dalam penguasaan Tergugat.Bahwa keberadaan tanah tersebuttidak dikuasai oleh orang lain adalah benar adanya sebagaimana ternyatatiada seorang pun yang berkeberatan dengan penyerahan tanah tersebutsehingga setelah dilakukan penyerahan fisik (feitelijk levering) danpenyerahan yuridis (yuridish levering) dalam bentuk SKGR, maka tanahtersebut langsung berada dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini(Gugatan A Quo diajukan), sehingga dengan

.), Notaris di Kota Medan;Bahwa atas dasar Akta Waarmerking Nomor: 463/W/VIII/2012, tertanggal28 Agustus 2012, dengan judul: Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan GantiRugi, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan,Penggugat menerima penyerahan (Levering) atas Objek Perkara A dari TurutTergugat dan Turut Tergugat II, telah memenuhi ketentuan prosedur hukumyang baik dan benar secara formil dan materil sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya

Penggugat mempunyaikapasitas sebagai Pembeli dengan Iktikad Baik (Ter goederthrowe), oleh karenanya Penggugat harus dilindungi kepentingan hukumnya dari gangguan pihak manapun;Bahwa atas dasar Akta Legalisasi Nomor: 4319/L/VIII/2012, tertanggal 28Agustus 2012, dengan judul: Pelepasan Hak dan Penyerahan dengan GantiRugi, yang dibuat dinadapan Turut Tergugat V, Notaris di Kota Medan,Penggugat menerima penyerahan (Levering) atas Objek Perkara B dari TurutTergugat Ill, telah memenuhi ketentuan prosedur

perkaraini, Karena pada hakekatnya gugatan ini ditujukan penggugat untukmemperoleh objek perkara, bahkan jika diperhatikan posita gugatanpenggugat pada alinea 7, halaman 4, secara tegas Penggugatmengakui objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, artinya tidak pernahada penyerahan atau levering dari Turut Tergugat dan II serta dariTergugat Ill kepada Penggugat atas objek perkara a quo ;Bahwa perihal levering atau penyerahan benda dalam pandanganhukum terkait dengan peralihan hak atas benda itu sebagaimanadiatur

dalam Pasal 612, 613, 616 dan 620 KUH Perdata, dimana intidari pasal pasal penyerahan (levering) tersebut adalah hak atasbenda yang diserahkan beralih dari pemilik semula kepada pemilikbaru setelah dilakukannya penyerahan, hal ini sepenuhnya disadariPenggugat sebagaimana didalilkan penggugat pada alinea 4 halaman4 posita gugatan penggugat ; 25 Bahwa, Quod non ada hak Turut Tergugat , Il dan Ill atas objekperkara a quo, akan tetapi tidak benar adanya penyerahan (levering)objek perkara a quo dari

serta dapat kitabandingkan dengan dalil gugatan penggugat pada alinea 7, halaman4 yang menyatakan secara tegas bahwa objek perkara dikuasai olehTergugat (Nirwan Munir), dimana dalil Penggugat tentang levering inibukanlah terjadi secara kebetulan melainkan telah direncanakan olehPenggugat untuk menimbulkan kesan bahwa Penggugat sudahmempunyai hak atas objek perkara dengan telah dilakukan levering,pada hal levering tidak pernah dilakukan maka tidak ada alasanhukum bagi Penggugat untuk menyatakan telah

Sebelum Purchase Order Penggugat diterbitkanpun,mekanisme penyerahan (levering/delivery) barang yang diperjualbelikan antara Tergugat dengan pembelinya dilakukan di gudangTergugat.Halaman 12 dari 35. hal.

Sama sekali tidak ada halhal lain dalam Purchase Order2013/012 tersebut yang menunjukkan bahwa jangka waktupembayaran adalah 4 bulan setelah mesinmesin yang dipesan olehPenggugat diisnstall dipasang ke tempat pembeli/customerPenggugat.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir (25) hingga (27) di atas,sebelum Purchase Order Penggugat diterbitkanpun, mekanismepenyerahan (levering/delivery) barang yang diperjualbelikan antaraTergugat dengan distributordistributornya dilakukan di gudangTergugat.

(13) gugatan aquo yang padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat harus mengembalikan 11mesin printer yang telah dipesan oleh Penggugat kepada Penggugat.Bahwa pemesanan atas suatu barang tidak mengalihkan kepemilikanatas barang tersebut kepada pihak yang memesan barang tersebutsebagaimana diatur di dalam Pasal 1459 KUHPerdata yangmenyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindahkepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal612, 613, dan 616.Bahwa mengenai penyerahan (levering

bunyi lengkap Pasal612 KUHPerdata tersebut dikutip olen Para Tergugat:"Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuhdilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu olehatau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci daribangunan dalam mana kebendaan itu berada.Penyerahan tak perlu diharuskan, apabila kebendaan yang harusdiserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yanghendak menerimanya"Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyerahan(levering

Oleh karenanya, tidak pernahterjadi penyerahan (levering/delivery) atas 11 unit mesin printertersebut. Sebagai sebuah konsekuensi hukum atas fakta tersebut,tidak pernah terjadi pengalihan kepemilikan atas 11 unit mesin printertersebut, sehingga 11 unit mesin printer tersebut haruslah dinyatakanmasih tetap sebagai milik Tergugat.

/PN .PLpkarena menyangkut Penyerahan (Levering) atas obyek perkaraadalah bertentangan dengan Sistem Penyerahan (Levering) yangdianut dalam KUH Perdata karena tidak dilakukan secaraJuridischeLevering yaitu dimana Penyerahan (Levering) berupa perbuatanhukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepadaorang lain dilakukan penyerahan harus secara formal atau resmibukan dibawah tangan.

Bahwa disamping tidak dilakukan secaraJuridische Levering juga penyerahan (Levering) dimaksud tidakmemenuhi syarat penyerahan yaitu, harus ada perjanjiankebendaan, ada alas hak, ada kewenangan, ada penyerahannyata/penyerahan yuridis;. Bahwa terhadap Surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008,sebelum keluarnya Penetapan Pelaksaan Eksekusi atas dua obyekterperkara.