Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama BAINAH NIK.6372024506810014 tanggal 1 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.2;3.

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 286/Kua.17.022/PW.01/09/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh KantorHalaman 3 dari 14Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PA.BjbUrusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

MULYANI, Amd, danSUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium ForensikPOLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa : Dompet warna hitam berisi 2 (Dua) sachet plastikberisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1575gram;1 (Satu) set bong terdapat kaca/ pireks; 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic; 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai 1 (satu) buah korek api gas;Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

MULYANI, Amd, danSUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium ForensikPOLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa : Dompet warna hitam berisi 2 (Dua) sachet plastikberisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1575gram; 1 (satu) set bong terdapat kaca/ pireks; 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic; 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai 1 (satu) buah korek api gas;Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Burangrang atas nama Na LianNiO. 22 een eeHal tersebut diatas telah melanggar Pasal 1Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi HakHak Barat dan Pasal 1,Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) serta Pasal 13ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun1979 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Permohonandan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat dan Pasal 5 huruf d Peraturan Menter iDalam Negeri

pemegang haknya jika yang salah satusyaratnya adalah tanah yang bersangkutan dikuasaidan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknyadan jika diatasnya berdiri sSuatu) bangunan milikbekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri Pasal 5 huruf d, menyatakan bahwa :Jika bahan bahan yang tersediabelum cukup untuk mengambil keputusan, maka KepalaSub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama sama dengan Camat , Kepala Desa dan Wakil wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalamSurat Keputusan Menter

Aktatersebut bentuknya ditetapkanoleh Menter iAgraria; (5) Bahwa berdasarkan Pasal 24Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, dikatakanbahwa :(1) Untuk keperluanpendaftaran hak, hakatas tanah yangberasal dari konversihak hak lamadibuktikan denganalat alat buktimengenai adanyaihaktersebut berupa buktibukti tertulis,keterangan saksi danatau) pernyataan yangbersangkutan yangkadar kebenarannyaoleh Panitia Ajudikasi20Hal.21 dari89 hal.dalam pendaftarantanah secarasistematik atau

Saksi Nur Kholis, yang padapokoknya keteranganya menguatkan dalil permohonan pemohon;Menimbang bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh pemohon dalampersidangan ternyata bahwa nama Pemohon adalah TEGO sebagaimana dalam aktenikahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!

Bahwa dalam menangani kelebihan kayu illegal sejumlah9.933,66 m atau kurang lebih sejumlah itu, Terdakwatidak memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku antaralain sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor319/KPTS11/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentangPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas jenis' kayu selainRimba Campuran melainkan Terdakwa memanggil saksi H.Sugandi yang menguasai kelebihan kayu

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/2010Jenderal Departemen Kehutanan, Dana Provisi DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sempatditahan di rekening Bupati' Barito Utara sudahdisetorkan seutuhnya ke Rekening Menter iKehutanan berikut bunga Bank; vide putusan No.141/PID.B/ 2003/PN.Mtw., Hal. 62, alinea 4, 5,6, 7;Keterangan saksi Budi Ahmad Djohari, Ak., yangmenerangkan antara lain bahwa terhadap 15 (limabelas) dokumen Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) yang diterbitkan tersebutkewajiban Provisi Sumber

Rakhmadiansyah tidaklah dapatdiklasifikasikan sebagai kayu temuan sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan Bersama MenteriKeuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI danKepollsian Negara RI;Bahwa tentang esensi dan Surat Keputusan MenteriKehutanan No. 319/KPTSIII/1997, tanggal 20 Juni1997 Pemohon Peninjauan Kembali sepakat denganpertimbangan hukum judex facti yang memberikanpertimbangan bahwa Surat Keputusan Menter iKehutanan No. 319/KPTSII/1997, tanggal 20 Juni1997 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksana

.: 2106/NNF/2020 tanggal 22 Juni 2020, disimpulkan bahwabarang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikankristalkristal putin dengan berat netto 0,80 gram (sisa Lab 0,74 gram)Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Ligselanjutnya disebut BB mengandung Metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menter!

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentangperubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan1 (Satu) bungkus kertas berisi daundaun kening dengan berat netto0,92 gram (sisa Lab 0,60 gram) mengandung Ganja yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Unit 08 Lampiran Peraturan Menter!

Berdasarkan hasil Pemenksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 21061NNF12020 tanggal 22 Juni 2020, disimpulkan bahwabarang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikankristalkristal putin dengan berat netto 0,80 gram (sisa Lab 0,74 gram)selanjutnya disebut BBI mengandung Metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Unit 61 Lampiran Peraturan Menter!

Menter!Keuangan RI dkk c.g. (Presiden RI) Ir. H.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.

Menyatakan terdakwa Imam Muslih bin Suyanto, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunantanpa izin menter! dalam kawasan hutan* ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 ( Tiga ) Tahun 8 ( Delapan ) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00( satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( Enam ) Bulan;3.

(1), sedangkan untuk memperdagangkannya harus memiliki SIUPMB(surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol serta tidak memenuhi persyaratanyang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepadaCara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menter

SIUPMB(surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN SagPeredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol serta tidak memenuhi persyaratanyang diterapkan dalam industri pengolahan pangan dengan berpedoman kepadaCara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menter

SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 25 Agustus 2010, yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus2010, dengan Register perkara Nomor : 122/G/2010/ PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapantanggal 21 September 2010, Penggugat mengemukakan halhal sebagaiberikut 5 rrr rer rrr rer errr errr ree eeeObyek Sengketa Tata Usaha NegaraBahwa adapun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugatdengan TergugatPAGEKeputusan Menter

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor13 Tahun2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 222 Ayat (2) bahwa Bendahara PengeluaranPembantu.

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor13 Tahun2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 2222.29 Ayat (2) bahwa Bendahara PengeluaranPembantu) Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaranyang menjadi tanggungjawabnya3 Ayat (8) bahwa Dokumendokumen yangdigunakan oleh Bendahara PengeluaranPembantu dalam menatausahakanpengeluaran mencakup : Buku Kas Umum,Buku Pajak PPN/PPh dan Buku Panjar3Ayat......

Bahwa PARA TERGUGAT sepakat menyerahkan sepenuhnya kepadaPENGGUGAT untuk penilaian agunan dengan dilakukan taksiran hargapasar wajar beserta nilai likuidasi agunan ditentukan oleh tim dari internalPENGGUGAT atau melalui penaksir independen untuk dilakukan proseslelang dengan berdasarkan Peraturan Menter iKeuangan Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan digunakanuntuk pelunasan hutang Para Tergugat.

NATANIEL FILINDITY selaku KepalaDinas Kebersihan, Pertamanan, dan Kebakaran KabupatenMaluku Tenggara Barat Tahun 2006 dan 2007 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara BaratNomor : 821.2 103 TAHUN 2006, tanggal 19 Mei 2006 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural , yang sekaligus dalamPengelolaan Keuangan di Dinas Kebersihan, Pertamanan, danKebakaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 1Angka 10 dan 17 Peraturan Menter

adallah xxxxXxXXxXXXXXXXxx, tempat tanggal lahir, Kediri 07021943 dan tempat tanggal lahir PemohonIl/ adalah Kediri, 13011963, bukanXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Selang; 35 tahun, begitu juga tempat tanggallahir Pemohon II bukan Gunung Butak, 20 tahun ;Menimbang, bahwa, tethadap pembetulanynama tersebut majelis hakimberpendapat, bahwa pembetulan, nama tidak menjadikan pernikahan antaraPemohon dengan isteri Pemohon tidak.sah.atau harus dibatalkan, hal ini telahsesuai dengan ketentuan Peraturan Menter

Sulthan Mamun Al Rasyid telah diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Kakek Pemohon yangbernama Tengku Harun Al Rasyid bin Sulthan Mamun Al Rasyid ;Bahwa jabatan sebagai Perdana Menteri adalah merupakan jabatanturun temurun yang pada awalnya diberikan kepada kakek Pemohonyang bernama Tengku Harun Al Rasyid yang dinobatkan oleh orangtuanya yang bernama Sulthan Mamun Al Rasyid kemudian kakekPemohon menobatkan ayah Pemohon yang bernama Tengku Ain AlRasyid untuk menganti kedudukan beliau sebagai Perdana Menter

NINENGAH MENTER (kawin);4.5.3. NI KOMANG DERESTI/REPOT (kawin)/isteri Tergugat I (meninggaldunia);4.5.4. NI KETUT SUKRI (meninggal);4.5.5. NI MADE BUDI (kawin);5. Bahwa I NENGAH DEBAK meninggal lebih dahulu dengan saudaranya yangbernama I GEDE BAWA, sehingga almarhum I NENGAH DEBAK diabenkanoleh I GEDE BAWA.

bilamana alasan Tergugat 1 mensertifikatkan tanahsengketa point 5.3. ke atas nama isterinya (NI KOMANG DERESTI) dengandalih bahwa isterinya adalah ahli waris satusatunya dari almarhum I NENGAHDEBAK adalah pendapat pribadi yang salah besar bahkan hal tersebut sebagaiupaya penggelapan hak waris, sebab Tergugat 1 mesti sadar dan/NI KOMANGDERESTI lupa bahwa dirinya tidak sendirian melainkan masih ada 3 (tiga) orangsaudara perempuan kandung yang hingga saat ini masih hidup yaitu : NI LUHRIBEK, NI NENGAH MENTER

Tergugat 2,3 dan 4 saja, mengenaitandatangan pada angka point 14 hanyalah penandatanganan mengenai batasbatas tanah obyek sengketa point 5.2 karena berbatasan dengan tanah milikPenggugat 2, 3 dan 4 bukan dipaksa dan Penggugat 2,3 dan bukan tidak bisa bacatulis dan mustahil bodoh diminta persetujuan mengenai tanah warisan adalahtidak benar;Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dimana pada point angka16 disebutkan Ni Komang Daresti mempunyai saudara kandung yaitu Ni LuhRibek, Ni Nengah Menter

Dalam bukti T.71 telahterjadi rekayasa dari 4 saudara perempuan NI KOMANG DERESTI masingmasing bernama : NI LUH RIBEK, NI NENGAH MENTER, NI NENGAHSUKRI dan NI MADE BUDI yang seolaholah menyetujui sebagai ahli warispadahal bukan ahli waris oleh karena diantara mereka ada yang berbeda agama,yaitu NI KETUT SUKRI beragama Kristen, Kepala Lingkungaannya juga dariKepala Lingkungan lain bukan Kepala Lingkungan setempat, ini bukti adanyarekayasa yang sangat bertentangan dengan Bukti P1 yang berupa SilsilahKeturunan

Peraturan Menter!

A,md, dan SubonoSoekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5(lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Nettoseluruhnya 0,8831 gram (Kode BB5) dengan nomor barang bukti4708/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB6)dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisidarah milik terdakwa Kode BB6) dengan nomor barangbukti4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina danterdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

A,md, dan SubonoSoekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5(lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Nettoseluruhnya 0,8831 gram (Kode BB5) dengan nomor barang bukti4708/2020/NNF, 1 (Satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB6)dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisidarah milik terdakwa Kode BB6) dengan nomor barangbukti4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina danterdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

,md, dan SubonoSoekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 5(lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Nettoseluruhnya 0,8831 gram (Kode BB5) dengan nomor barang bukti4708/2020/NNF, 1 (Satu) botol plastic berisi urine milik Kode BB6)dengan nomor barang bukti 4709/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisidarah milik terdakwa Kode BB6) dengan nomor barang bukti4710/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina danterdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

adalah Indun Suparmi sebagaimana yang tertulis pada identitasPemohon di KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bila nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah yang tertulis Suparmi jika tidak diubah akan menjadi kendala dantidak sesuai dengan datadata dalam akta otentik Pemohon yang lain danmenyulitkan Pemohon dalam mengurus paspor dan kepentingan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menter

Pasal 1 huruf b PeraturanMenteri Agama Nomor 2 tahun 1987 selanjutnya diubah dengan Pasal 2 ayat1 Peraturan Menter Agama Nomor 30 Tahun 2005, telah ternyatapernikahan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim;Menimbang, bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk olehmenteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagaiwali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali;Menimbang, bahwa dalam konteks perkara