Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 374/PDT/P/2012/PN-GST
Tanggal 17 Desember 2012 — PAULUS SABAR HATI FAU
234
  • terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama ALBERTINA FELITA FAU ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 375/PDT/P/2012/PN-GST
Tanggal 17 Desember 2012 — • REMILIA SARUMAHA
193
  • termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama RIKA DAYA ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 371/PDT/P/2012/PN-GST
Tanggal 17 Desember 2012 — BUA’ARO BAGO
302
  • dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama AROHATI BAGO ;; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
Register : 03-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
CHARLES MANURUNG
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENDAGRI cq GUBERNUR KALSEL cq DISHUT KALSEL cq AINUN JARIAH SHut
5627
  • Berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 18 November 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal2 Desember 2020 Nomor: 222/PEN.SK/PDT/2020/PN BJB,sebagai PENGGUGAT;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq KEPALADINAS KEHUTANAN cq AINUN JARIAH, S.Hut selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang baru, berlamat di Jalan Ir.Pangeran M.Noor Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,sebagai TERGUGAT;Bahwa Pihak
Register : 05-07-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 74/Pdt.P/2018/MS.Ttn
Tanggal 26 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
467
  • Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Tapaktuan untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negericq.
    Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Tapaktuan untukmengirimkan salinan penetepan ini kepada Kementerian Sosial,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negericq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung,Kepolisian Republik Indonesia, dan Panitera Mahkamah Agung RepublikIndonesia;5.
Register : 08-02-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 24-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 80/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 25 Mei 2011 — MARLES NABABAN, dkk. X M. HUSIN SIBARANI, dkk.
2817
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. BUPATI TOBASAMOSIR Cq.
Register : 20-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 03-06-2017
Putusan PT PALU Nomor 12/PDT/2017/PT PAL
Tanggal 4 Mei 2017 — Perdata : - SYAHRIRTO TOLING (Pembanding) - JABIR SULING, Dkk (Terbanding)
6816
  • PEMERINTAH RI yang dalam hal ini diwakili MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH Cq. BUPATIKABUPATEN BANGGAI Cq. CAMAT KECAMATAN KINTOM Cq.KEPALA DESA ULING, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX /Tergugat IX;10.PEMERINTAH RI yang dalam hal ini diwakili MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH Cq. BUPATIKABUPATEN BANGGAI Cq.
Register : 26-08-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan MS Blangpidie Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8848
  • MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATENACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN MANGGENG CQ.KEPALA DESA/ KEUCHIK GAMPONG LHUNG BARO KECAMATANMANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/MS.BPDA, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATENACEH BARAT DAYA CQ.
Putus : 30-11-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2916 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — ABDUL RAJAB MO'ODUTO, dkk. vs PIMPINAN PUSAT PT. NEWMONT MINAHASA RAYA DI JAKARTA CQ. PIMPINAN CABANG PT. NEW MONT MINAHASA RAYA, dkk. ;
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., L.L.M. dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Advokat Soemadipradja & Taher, beralamat diWisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman,Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Juni 2012;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERIcq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT SULAWESI UTARA Di PROPENSI DAERAH TINGKAT SULAWESI UTARA, berkedudukan di jalan 17 AgustusManado;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MINAHASA,berkedudukan di Kelurahan Tounkuramber
Register : 23-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 55/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SAELA NINGSIH Diwakili Oleh : SAELA NINGSIH
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : BUDIYANTO
Terbanding/Tergugat III : AHMAD SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah R.I Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
5329
  • Kementerian Dalam NegeriCq. Badan Pertanahan Nasional Cq. KantorPertanahan Wilayah Propinsi Banten Cq. KantorPertanahan Kabupaten Tangerang, di jalan H AbdulHamid Kav. 8, Tigaraksa Banten;Selanjutnya disebut Turut Tergugat Ill semula = TurutTergugat III;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 23 Maret2021, Nomor 55/PEN/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2.
Register : 05-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PT PALU Nomor 30/PDT/2017/PT PAL
Tanggal 1 Agustus 2017 — Perdata - Hi. ULMAN TJATJO (Pembanding) - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri RI.Cq. Bupati Kepala Daerah Parigi Cq.Camat Kecamatan Tinombo Selatan, Cq. Kepala Desa Maninili Utara, Dk.
5717
  • Pemerintah Republik Indonesia,Cq.Kementerian Dalam NegeriCq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten ParigiMoutong Cq.
Register : 27-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PT KENDARI Nomor 17/Pdt/2014/PT Sultra
Tanggal 27 Februari 2014 — - TERGUGAT / PEMBANDING : PEMERINTAH RI Cq. BUPATI BUTON - PENGGUGAT / PEMBANDING : MUSLIM ANIFI, Dkk
3017
  • ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober2012, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasarwajo Nomor 01/SK/2013/PN.PW tanggal 14 Januari 2012;Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sekarang sebagai ParaPembanding ;RRR RRR RRR RRR RAR RAR TR NE Melaw aN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERICq GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq BUPATI BUTON;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : LA AMIRI, S.H., M.H., WA ODEISRA, S.H., MUH.
Register : 27-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 14-06-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 17/PDT/2014/PT KDI
Tanggal 27 Februari 2014 — Pembanding/Penggugat : Muslim Anifi Diwakili Oleh : HARUN LESSE, S.H.
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq. Bupati Buton
Turut Terbanding/Penggugat : HAMIMA
Turut Terbanding/Penggugat : RAFIUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat : IRAMA
Turut Terbanding/Penggugat : AZIS
Turut Terbanding/Penggugat : ARIBA
Turut Terbanding/Penggugat : ZANIMA
6220
  • ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober2012, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasarwajo Nomor 01/SK/2013/PN.PW tanggal 14 Januari 2012;Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sekarang sebagai ParaPembanding ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERICq GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq BUPATI BUTON;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : LA AMIRI, S.H., M.H., WA ODEISRA, S.H., MUH.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2094 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — RAZALI vs. SALITEP, dkk
5321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERIcq BUPATI KAMPAR cq CAMAT SIAK~ HULU,berkedudukan di Jalan Pasir Putin, Pangkalan Baru, DesaPangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:2.
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERIcq BUPATI KAMPAR cq CAMAT SIAK HULU cq KEPALADESA BARU, berkedudukan di Jalan Pasir Putin PangkalanBaru, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/ParaTurut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadapsekarang Para Termohon Kasasi
Putus : 20-11-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 K/PDT/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SAPAR alias BAPAK SANDA, dkk. VS PEONY MUHAMMAD MAQNAH alias AMAQ SUMI, dkk.
4529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas dasar pemberian dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi NusaTenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi NusaTenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negericq Direktur Jenderal Agraria, tanah ladang sengketa dikuasai dari sebelumtahun 1973 sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Bapak Senun (orang tuaPara Penggugat) bersama anaknya bernama Sapar alias Bapak Sanda(Penggugat 1);6.
    Bahwa demikian pula tanah 3 ladang sengketa II diperoleh oleh BapakRohan (saudara kandung dari Bapak Senun/orang tua Para Penggugat)atas dasar Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Provinsi NusaTenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi NusaTenggara Barat, tertanggal 10 Mei 1973, atas nama Menteri Dalam Negericq Direktur Jenderal Agraria;5.
Putus : 27-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1562 K/Pdt/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TENGAH cq. BUPATI DEMAK cq. CAMAT GAJAH cq. KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN LAWAN SITI MUSTAB SIROH
20788 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR JAWA TENGAH Cq. BUPATI DEMAK Cq.CAMAT GAJAH Cq. KEPALA DESA TLOGOPANDOGAN,yang diwakili oleh Kepala Desa Moh. Shodig, berkedudukandi Jalan JatisonoKuncir Km. 1, Desa Tlogopandogan,Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;Pemohon Kasasi/Tergugat;LawanSITI MUSTAB SIROH, bertempat tinggal di Tlogojati RT/RW.2, Kelurahan/Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah,Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasanyakepada Ganda Olivianus Sagala, S.H., M.H., dan kawan.
Register : 23-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN PATI Nomor - 111/Pid.B/2016/PN Pti.
Tanggal 23 Juni 2016 — - SUBUR bin SUMO NGADIYO
253
  • Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.
    Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch. Anwar, SH, dalam bukunya Hukum PidanaBagian Khusus (KUHP buku II), penerbit Alumni, 1986, Bandung, halaman 258);Menimbang, bahwa permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPadalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatuntung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatin atau lebin mahir.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 61/Pdt/2015/PT.KPG
Tanggal 24 Juni 2015 — - MARIA NGAWO, Cs. vs - MARIA DULA MOI, Cs.
7138
  • Menteri Dalam NegeriCQ Gubernur Nusa Tenggara Timur CQ BupatiPutusan Nomor: 61/Pdt/2015/PT.KPG Hal 3 dari 39Ngada CQ Camat Bajawa sebagai PejabatPembuat Akta tanah,Alamat ; Jalan LalamentikKota Bajawa Telp : 0340 21451 ;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat Il; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca berkas perkara serta turunan putusan PengadilanNegeri Bajawa Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bjw tanggal 26 Pebruari2015, serta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini
Upload : 31-05-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor Nomor : 16 /PDT/2018/PT PLK
IBNU SAUD Bin H.M. TASLIM dan ANDI WIRA SATRIA AKBAR Bin H.M. TASLIM, vs 1. RANTAU SEPAN,dk.
4629
  • PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERICq PEMERINTAHPROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq PEMERINTAH KABUPATENKOTAWARINGIN TIMUR Cq KECAMATAN BAAMANG Cq KELURAHANBAAMANG BARAT, berkantor dan beralamat di Jl. Wengga Metropolitan,Sampit,untuk selanjutnya disebut TERBANDING Ill semula TERGUGAT Ill;4. PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERICq PEMERINTAHPROPINSI KALIMANTAN TENGAH Cq PEMERINTAH KABUPATENKOTAWARINGIN TIMUR Cq KECAMATAN BAAMANG, berkantor danberalamat di Jl.
Putus : 27-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — H. ASEP RULLY SOBANDI alias H. A. RULLY ARIA SUHARA vs KOPERASI PEMUKIMAN BINA KARYA, Dkk
6230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT cq.BUPATI KEPALA DAERAH TK Il KABUPATEN BANDUNG cq.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BANJARAN, berkedudukandi Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 728 K/Pdt/20134. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT cq.BUPATI KEPALA DAERAH TK II KABUPATEN BANDUNG cq.CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BANJARAN cq.