Pertama,terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif ataunullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua,ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkanhukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lexscripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimennoela poena sine lege certa atau lex certa).

103 Padang ini, yang terjadi jauh setelah perkaraPemohon Kasasi terjadi mendapatkan putusan tanpa memberhentikan hakPemohon Kasasi sebagai prajurit TNI, janganiah keputusan hukum yangdibuat dicampur adukkan dengan kebijakan dan bukankah aturan hukumyang diberikan tidak boleh berlaku surut, lebin khususnya lagipemberlakuan kebijakan baru terhadap diri Pemohon Kasasi tidak bisaditerapbkan karena akan berlaku surut dan bertentangan dengan asasumum hukum pidana (asas Legalitas dan Noellum Delictum Noela

Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia.Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang sebelumnya.2. Kedua, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundangtertulis.3. Ketiga, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undangundang yang jelas.4.

Keempat, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundangyang ketat.. Bahwa dengan demikian kompetensi absolut lembaga Praperadilan telahsecara tegas dibatasi pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo.Pasal 77KUHAP Jo.

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan perbuatan yang didakwakan dan/atau terhadap perbuatan terdakwaberlaku asas legalitas (Nullum Delictum Noela Puna Sine Previa LegePoenali), dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan atau tidakdapat dihukum ;2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari segala tuntutan hukum danmembebaskan terdakwa dari tahanan ;3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaansemula ;4.

melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;Menimbang, dalam nota Pembelaan/Pledooinya Penasihat Hukumterdakwa menyatakan bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap padapemeriksaan di persidangan yaitu adanya klarifikasi atas keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan dinubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh bukti dan fakta hukumbahwa terhadap perbuatan terdakwa berlaku ASAS LEGALITAS (NULLUMDELICTUM NOELA

Nopember 2020 , TETAPI tidak dapatditafsirkan bertentangan dengan Aturan Hukum undangundang hanyamengikat ke depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surutsebagaimana pasal 2 AB (algemene Bepalingen van Wetgeving inIndonesie) karena makna dari Pasal 2 AB adalah sebagimana Dalamhukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1)KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahulu daripadaperbuatan itu atau nullum delictum noela

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi;

dakwaan yang kabur (obscuur) dan implikasihukumnya adalah surat dakwaan tidak dapat diterima ;Kemudian dalam keseluruhan dakwaan Jaksa penuntut tersebutdijelaskan bahwa saksi korban adalah anak namun Jaksa PenunitutUmum tidak ada menuliskan dalam dakwaannya umur saksi korban, halini mestilah harus dituliskan dan diterangkan karena implikasi hukumnyajuga berbeda, dan dalam ketentuan hukum usia seorang anak sudahrigid ditentukan batasnya oleh Undangundang, seuai dengan azashukum pidana Noelum Crimen Noela

Karenanya merupakan pelanggaran terhadap asaslegalitas dalam hukum pidana jika belum adanya suatu aturan hukumseseorang kemudian dihukum untuk itu nullum delictum noela poenasine praevia lege poenali;e. Bahwa untuk mendukung argumentasi hukum tersebut, telah jelas faktafakta hukum yang diabaikan sehingga Judex Facti keliru menerapkanhukum yaitu dimana permohonan pemberian dana bantuan sosial untukHal. 57 dari 64 hal. Put.

Tiket 9902189041875 untukpenerbangan dari Ujung Pandang ke Jakarta pada tanggal 7 Juli 2012 jam 20.30.( diberi tanda P6a5);Elektronik ticket atas nama Unu/ Christy Saura Noela Ms. No. Tiket9902189041876 untuk penerbangan dari Ujung Pandang ke Jakarta pada tanggal 7Juli 2012 jam 20.30. ( diberi tanda P6a6);Elektronik ticket atas nama Stefany/ Stefany Ms . No.

ketuasidang memperingatkan jika ada indikasi saksi memberikan keteranganyang tidak benar, padahal dia tahu bahwa itu tidak benar, dan itudilaksanakan di atas sumpah, maka Hakim Ketua sidang Karenajabatan harus memperingatkan apabila tidak memberikan keterangansebenarbenarnya maka akan terkena ancaman pidana, kalau ituKorupsi pasal 22 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sesuai denganunsur yang telah dipenuhi sesuai dengan asas Legalitas sebagaimanatersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Nullum Delictum Noela

Serta asas hukumNULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGEPOENALI yakni suatu aturan hukum tidak bisa diterapkanterhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yangmengatur tentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan juntoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan pasal 87Peraturan Perundangundangan mulai berlaku dan mempunyaikekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukanlain di dalam Peraturan Perundangundangan

Serta asas hukumNULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGEPOENALI yakni suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadapsuatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengaturtentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan junto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanHalaman 28 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Peraturan PerUndangUndangan pasal 87 Peraturan Perundangundangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal

Asas Legalitas pasal 1 KUHPidana Nullum delictum noela poenasine praevia lege poenali (tiada suatu perbuatan dapat dihukumtanpa ada UndangUndang atau Peraturan yang mengatur lebihdahulu) ;h.

Pertama,terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif ataunullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua,ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkanhukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lexscripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimennoela poena sine lege certa atau lexcerta).

;Bahwa Azas legalitas harus dibedakan dalam hukum materiildan azas legalitas dalam hukum formiil, azas legalitas dalamhukum mateeriil itu kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHPazas Nulum Deliktum Noela Poena sine provia legi Poenale,sedangkan azas legalitas dalam hukum formiil kita temukanHal 103 dari 118 Hal Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seldalam pasal 3 KUHAP , tetapi jika kita bicara tentangpemberlakuan tadi kalo kita katakan Putusan MahkamahKonstitusi itu adalah suatu aturan hukum maka kita

Penyalahgunaan dan/atau PenodaanAgama sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau PenodaanAgama tidak dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.Namun anehnya, Pasal 156 a butir a KUHP yang dijadikan dasarpenuntutan justru ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan UndangUndang Nomor : 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaandan atau Penodaan Agama ;Dalam menghukum Terdakwa, Majelis Hakim mestinya merasa terikatdengan prinsip nullum delictum noela

Ini adalah konsekuensipenganutan asas legalitas atau noela poena sine lege dalam hukumpidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruannyata karena salah menerapkan hukum dalam menentukan unsur melawanhukum dalam tindak pidana korupsi yaitu unsur melawan hukum dalampengertian perdata (Jurisprudensi perkara LindenbaumCohen 1919 yangmenerapkan asas kepatutan) ternyata jurisprudensi perkara perdatatersebut diterapkan ke dalam perkara pidana ini, padahal seharusnya dalamperkara pidana yang berlaku adalah unsur melawan hukum dalampengertian asas legalitas (nullum delictum noela

Perkara Terdakwa ini adalah perkara pidana dan di dalam KitabUndangUndang Hukum Pidana menganut asaslegalitas,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP yaitu "Tiada suatuperbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuanpidana dalam perundangundangan yang ada terlebih dahuludari perbuatan itu (nullum delictum noela poena sine praevialege poenali);d. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun1999. Penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31Hal. 324 dari 355 hal. Put.

Karena sesuai faktanya tidak satu peraturan pun yangmelarang jabatan kepala desa untuk memberikan tunjangan penghasilan selainpenghasilan tetap bulanan yabng dimaksudkan sebagai insentif kepada perangkatdesa maupun anggota BPD, artinya sesuai prinsip positivism legalitas maka suatuperbuatan itu dinyatakan dilarang jika terlebin dahulu ada peraturan yang terlebihdahulu sudah ada (nullum delictum noela poena praevia lege).