Ditemukan 67 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-07-2015 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 28 Juli 2015 — LOUIS TENDEAN
353 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 354 UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut maka pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding Jayapurayang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama Manokwari yang menjatuhkan hukuman kepadaPemohon Peninjauan Kembali nyatanyata melanggar;. azas Nullun Crimen Sine Lege (Nullun delictum Sine Previa LegePoenali), Prinsip atau azas ini dalam penegakkan hukuman disebut jugadoktrin No Crime Without Punishment atau Noela
Putus : 11-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Smr Tanggal 11 Desember 2014 — GUSMAWATY melawan PT GRACE COAL SITE SAMBOJA
207 — 14
207 — 14
Nullum delictum Noela Poena Sine Praevita Lege Poenali:bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada1.1peraturan (dalam hal ini Peraturan Perusahaan PT.GRACECOAL Pasal 62 ayat (2) huruf h dan ayat (3) yang telahditerapbkan oleh TERGUGAT dalam melakukan PHK kepadaPENGGUGAT) yang mengaturnya terlebin dahulu (azasLegalitas).b.
Nullum delictum Noela Poena Sine Praevita Lege Poenali: bahwatidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan(dalam hal ini Peraturan Perusahaan PT.GRACE COAL Pasal 62ayat (2) huruf h dan ayat (3) yang telah diterapbkan oleh TERGUGATdalam melakukan PHK kepada PENGGUGAT) yang mengaturnyaterlebih dahulu (azas Legalitas).2.149b.
Register : 15-01-2008 — Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 02/Pid.B/2008/PN.CAG Tanggal 28 Mei 2008 — -Muhammad Syawalid, ST Bin Ilyas Ahmad
221 — 28
221 — 28
Subjek hukum tidak lengkap dan dakwaan salahalamat (Error inpersona);Bahwa dalam hukum pidana beban tanggung jawab pidana harus ditujukan kepadapelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.Sesuai penjelasan asas nulum delictum noela poena sine praevia lege poenali,Bahwa setiap orang hanya dimintakan pertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahanyang dilakukannya (liability based on fault), artinya tidak seorang pun dapat dikenaitanggung jawab jika pada dirinya
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/PID.PRA/2017/PN Bnt Tanggal 19 April 2017 — - H. HASANUDIN A GANI, S.E
L A W A N
1. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI KALTENG
2. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK
380 — 295
380 — 295
Pertama,terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif ataunullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua,ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkanhukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lexscripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimennoela poena sine lege certa atau lex certa).
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016 Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
103 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 Padang ini, yang terjadi jauh setelah perkaraPemohon Kasasi terjadi mendapatkan putusan tanpa memberhentikan hakPemohon Kasasi sebagai prajurit TNI, janganiah keputusan hukum yangdibuat dicampur adukkan dengan kebijakan dan bukankah aturan hukumyang diberikan tidak boleh berlaku surut, lebin khususnya lagipemberlakuan kebijakan baru terhadap diri Pemohon Kasasi tidak bisaditerapbkan karena akan berlaku surut dan bertentangan dengan asasumum hukum pidana (asas Legalitas dan Noellum Delictum Noela
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
156 — 55
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
156 — 55
Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia.Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundang sebelumnya.2. Kedua, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege scripta. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundangtertulis.3. Ketiga, prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undangundang yang jelas.4.
Keempat, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta. Artinya,tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undangundangyang ketat.. Bahwa dengan demikian kompetensi absolut lembaga Praperadilan telahsecara tegas dibatasi pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo.Pasal 77KUHAP Jo.
Register : 16-02-2012 — Putus : 01-06-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 17/Pid.B/2012/PN.SWL Tanggal 1 Juni 2012 — : ZULHERMON MD pgl. UCOK MUNDO
192 — 33
192 — 33
Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan perbuatan yang didakwakan dan/atau terhadap perbuatan terdakwaberlaku asas legalitas (Nullum Delictum Noela Puna Sine Previa LegePoenali), dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan atau tidakdapat dihukum ;2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari segala tuntutan hukum danmembebaskan terdakwa dari tahanan ;3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaansemula ;4.
Register : 26-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktp Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
YAHYA alias UJANG TEMPURUNG bin AHMAD
Termohon:
Kepala Kepolisian republik Indonesia cq Kepala kepolisian Daerah Kalimantan Barat cq Kepala kepolisian Resort Ketapang Cq Kasat Reskrim Kepolisian Resort Ketapang
111 — 18
YAHYA alias UJANG TEMPURUNG bin AHMAD
Termohon:
Kepala Kepolisian republik Indonesia cq Kepala kepolisian Daerah Kalimantan Barat cq Kepala kepolisian Resort Ketapang Cq Kasat Reskrim Kepolisian Resort Ketapang
111 — 18
Nopember 2020 , TETAPI tidak dapatditafsirkan bertentangan dengan Aturan Hukum undangundang hanyamengikat ke depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surutsebagaimana pasal 2 AB (algemene Bepalingen van Wetgeving inIndonesie) karena makna dari Pasal 2 AB adalah sebagimana Dalamhukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1)KUHP:Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatanketentuan pidana dalam undangundang, yang ada terdahulu daripadaperbuatan itu atau nullum delictum noela
Register : 20-12-2022 — Putus : 16-02-2023 — Upload : 16-02-2023
Putusan PT PALU Nomor 80/PDT/2022/PT PAL Tanggal 16 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : ROBBY Diwakili Oleh : NURHANA.SH
Terbanding/Tergugat : ERVINA TANEDI
194 — 63
Terbanding/Tergugat : ERVINA TANEDI
194 — 63
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi;
- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan hak asuh anak yang Bernama NOELA
DALAM REKONVENSI
Register : 16-02-2012 — Putus : 01-06-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 18/Pid.B/2012/PN.SWL Tanggal 1 Juni 2012 — ERI YANTO Pgl. ERI
81 — 22
81 — 22
melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;Menimbang, dalam nota Pembelaan/Pledooinya Penasihat Hukumterdakwa menyatakan bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap padapemeriksaan di persidangan yaitu adanya klarifikasi atas keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan dinubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh bukti dan fakta hukumbahwa terhadap perbuatan terdakwa berlaku ASAS LEGALITAS (NULLUMDELICTUM NOELA
Register : 15-08-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Pin Tanggal 3 Desember 2013 — MEKI TAMTOMI Bin UJANG Pgl. MEKI
95 — 18
95 — 18
dakwaan yang kabur (obscuur) dan implikasihukumnya adalah surat dakwaan tidak dapat diterima ;Kemudian dalam keseluruhan dakwaan Jaksa penuntut tersebutdijelaskan bahwa saksi korban adalah anak namun Jaksa PenunitutUmum tidak ada menuliskan dalam dakwaannya umur saksi korban, halini mestilah harus dituliskan dan diterangkan karena implikasi hukumnyajuga berbeda, dan dalam ketentuan hukum usia seorang anak sudahrigid ditentukan batasnya oleh Undangundang, seuai dengan azashukum pidana Noelum Crimen Noela
Putus : 05-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K / Pid.Sus / 2012 Tanggal 5 Juli 2012 —
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenanya merupakan pelanggaran terhadap asaslegalitas dalam hukum pidana jika belum adanya suatu aturan hukumseseorang kemudian dihukum untuk itu nullum delictum noela poenasine praevia lege poenali;e. Bahwa untuk mendukung argumentasi hukum tersebut, telah jelas faktafakta hukum yang diabaikan sehingga Judex Facti keliru menerapkanhukum yaitu dimana permohonan pemberian dana bantuan sosial untukHal. 57 dari 64 hal. Put.
Register : 20-06-2013 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 373/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR Tanggal 8 Mei 2014 — P.T. DIAMANTA MEDIA KREASI; LAWAN; TARRA ARTIST MANAGEMENT; IRZA RIVAI, VICTOR KHOO
168 — 27
168 — 27
Tiket 9902189041875 untukpenerbangan dari Ujung Pandang ke Jakarta pada tanggal 7 Juli 2012 jam 20.30.( diberi tanda P6a5);Elektronik ticket atas nama Unu/ Christy Saura Noela Ms. No. Tiket9902189041876 untuk penerbangan dari Ujung Pandang ke Jakarta pada tanggal 7Juli 2012 jam 20.30. ( diberi tanda P6a6);Elektronik ticket atas nama Stefany/ Stefany Ms . No.
Register : 20-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 23 Mei 2017 —
189 — 116
189 — 116
ketuasidang memperingatkan jika ada indikasi saksi memberikan keteranganyang tidak benar, padahal dia tahu bahwa itu tidak benar, dan itudilaksanakan di atas sumpah, maka Hakim Ketua sidang Karenajabatan harus memperingatkan apabila tidak memberikan keterangansebenarbenarnya maka akan terkena ancaman pidana, kalau ituKorupsi pasal 22 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sesuai denganunsur yang telah dipenuhi sesuai dengan asas Legalitas sebagaimanatersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Nullum Delictum Noela
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
250 — 209
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
250 — 209
Serta asas hukumNULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGEPOENALI yakni suatu aturan hukum tidak bisa diterapkanterhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yangmengatur tentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan juntoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan pasal 87Peraturan Perundangundangan mulai berlaku dan mempunyaikekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukanlain di dalam Peraturan Perundangundangan
Register : 19-08-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
345 — 187
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
345 — 187
Serta asas hukumNULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGEPOENALI yakni suatu aturan hukum tidak bisa diterapkan terhadapsuatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengaturtentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan junto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanHalaman 28 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Peraturan PerUndangUndangan pasal 87 Peraturan Perundangundangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
273 — 250
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
273 — 250
Asas Legalitas pasal 1 KUHPidana Nullum delictum noela poenasine praevia lege poenali (tiada suatu perbuatan dapat dihukumtanpa ada UndangUndang atau Peraturan yang mengatur lebihdahulu) ;h.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
5946 — 11931
5946 — 11931
Pertama,terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif ataunullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). Kedua,ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkanhukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lexscripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimennoela poena sine lege certa atau lexcerta).
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011 OBEN SARBENI Bin H. HODIN
136 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyalahgunaan dan/atau PenodaanAgama sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau PenodaanAgama tidak dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.Namun anehnya, Pasal 156 a butir a KUHP yang dijadikan dasarpenuntutan justru ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan UndangUndang Nomor : 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaandan atau Penodaan Agama ;Dalam menghukum Terdakwa, Majelis Hakim mestinya merasa terikatdengan prinsip nullum delictum noela
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Agustus 2015 —
1415 — 1352
1415 — 1352
;Bahwa Azas legalitas harus dibedakan dalam hukum materiildan azas legalitas dalam hukum formiil, azas legalitas dalamhukum mateeriil itu kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHPazas Nulum Deliktum Noela Poena sine provia legi Poenale,sedangkan azas legalitas dalam hukum formiil kita temukanHal 103 dari 118 Hal Putusan No.68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seldalam pasal 3 KUHAP , tetapi jika kita bicara tentangpemberlakuan tadi kalo kita katakan Putusan MahkamahKonstitusi itu adalah suatu aturan hukum maka kita