Kantor Cabang Prabumulih NOKEP 094KCIV/HC/09/2019 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas PermintaanSendiri, atas nama Defri Ysin Dwi Saputra Tertanggal 02 September2019.B.

CabangPrabumulih NOKEP No.094KCIV/HC/09/2019 Tentang PemutusanHubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Atas nama Defri Yasin DwiSaputra tertanggal 02 September 2019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa : SuratKeputusan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat IndonesiaTbk.KantorCabang Prabumulih NOKEP No.094KCIV/HC/09/2019 TentangPemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri Atas nama DefriYasin Dwi Saputra tertanggal 02 September 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan

Bahwakerja tanpa kabar(mangkir);Kemudian setelah diberikan surat panggilan/peringatanternyata Penggugat tidak hadir maka Kantor Cabang BRIPrabumulih mengeluarkan surat Keputusan Nokep : 094KCIV/HC/09/2019 tentang pemutusan hubungan kerja ataspermintaan sendiri terhadap Penggugat.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep 165KWIV/HCP/05/2019 tentang Rotasi atas namaDefriYasin Dwi Saputra 7 Mei 2019 (fotocopi sesuaidengan asili);Surat pengunduran diri Defri Yasin Dwi Saputrakepada pimpinan PT.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok kembali menerbitkan keputusan tentangRotasi Penggugat dengan jabatan baru sebagai Associate RelationshipManager 1 Fungsi Kredit Kecil Unit Kerja Kanca BRI Prabumulih melaluiSurat Keputusan Nokep 165KWIV/HCP/05/2019 (vide bukti T4);5.

Bahwa berdasar indikasi adanya pelanggaran disiplin oleh Tergugattersebut, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.26DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin,telah dibentuk Tim Pemeriksa indikasi pelanggaran disiplin yangdilakukan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRIJember Nokep : 28IX/KC/MKR/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;.

Perbuatan tersebut telahmelanggar Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26DIR/SDM/05/2005tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin. Hasil temuan tersebuttelah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 26 Juni2008 yaitu :. Menghina atau mengancam sesama pekerja, bawahan, atasan dan ataukeluarganya (TT 14) ;.

Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah, atau pemberian daripihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang perkreditan/pembiayaan (CRD 41) ;* sandisandi pelanggaran disiplin yang dilanggar Tergugat terdapat didalam lampiran 2 Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 26DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Peraturan Disiplin ;Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 353 K/Pdt.Sus/20125.

Bahwa perlu Penggugat jelaskan kembali berdasar Surat KeputusanDireksi BRI Nokep : S. 26DIR/SDM/05/2005 tentang Peraturan Disiplin,pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat tersebut masuk dalamkriteria pelanggaran tata tertib (menghina atau mengancam sesamapekerja, bawahan, atasan dan atau keluarganya) dan pelanggaranfundamental aspek perkreditan/ pembiayaan sebagaimana terdapatdalam Lampiran 2 SK Direksi tersebut, yaitu :a.

05/2005 tentang Peraturan Disiplin, pekerja yangmelakukan pelanggaran fundamental kategori berat dikenakan hukumandisiplin Pemutusan Hubungan Kerja ;Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi tersebut juga menyebutkanbahwa pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengakibatkankerugian finansial, wajib mengganti segala kerugian finansial yang timbulsebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukan ;Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam pasal 13 ayat (10) SuratKeputusan Direksi BRI Nokep

BRI SuratKeputusan Direksi Nokep S.152DIR/SDM/06/2009 tanggal 11 Mei 2009tentang Peraturan Disiplin;Setelah menjalani serangkaian proses / tahapan maulai dariPemeriksaan Hasil Audit Intern BRI, kKemudian Pemeriksaan oleh TimPemeriksa Pelanggaran Disiplin, Klarifikasi, hingga Putusan HukumanDisiplin diaman dalam setiap tahapan tersebut Pemeriksa maupunPemutus telah didasari oleh buktibukti dan pengakuan (suratpernyataan) dari (Pelaku Fraud) maupun Debitur, maka pada tanggal29 September 2011 melalui

S.152DIR/SDM/06/2009 tanggal 11 Mei 2009tentang Peraturan Disiplin, serta SK Direksi BRI Nokep : S.27DIR/SDM/05/2005 , tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan HukumanKerja;Dalam proses Bipartit tersebut, dilakukan sebanyak 4 (tiga) kali yaknipada tanggal tanggal 24 Oktober 2011, 17 November 2011, 25November 2011, dan terakhir pada tanggal 07 November 2012.

HakHak Pekerja berupa uangpengantian Hak sebagaimana diamanahkan oleh Ketentuan Pasal 158ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Internal BRISurat Keputusan Direksi Nokep $.152DIR/SDM/06/2009 tanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, serta SK Direksi BRI Nokep : S.27DIR/SDM/05/2005 , tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan HukumanKerja yang disampaikan menjadi satu kesatuan dalam Lampiran SKPHK Penggugat Konvensi.Maka berdasarkan uraianuraian dan alasanalasan tersebutdiatas, sudah

S.152DIR/SDM/06/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, sertaSK Direksi BRI Nokep : S.27DIR/SDM/05/2005 , tanggal 13 Mei 2005tentang Pemutusan Hukuman Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Serikat Pekerja BRI dengan PT.

B.308KC.XVIVSDM/10/2015 tanggal 10 November 2015; P3 Surat KeberatanPenggugat No. 045/SK/SY&P/XV/2015 tertanggal 20 Oktober 2015; P4 SKPemindahan Jabatan Pegawai Nokep KC. 01IIVKC/SDM/BIN/12/96tertanggal 27 Desember 1996; P5 SK Pemindahan Jabatan Pegawai NokepKC. 05IIVKC/SDM/03/96 tertanggal 12 Maret 1996; P6 SK PemindahanTugas Pegawai Nokep B. 1075II/KC/SDM/03/98 tertanggal 11 Maret 1998;P7 SK Pemindahan Tugas Pegawai Nokep B. 014lI/VKC/SDM/04/99tertanggal 20 April 1999; P8 SK Pemindahan Tugas Pegawai

3 (tiga) secara patut padatanggal 14 Juni 2019, 17 Juni 2019 dan 25 Juni 2019 sampai denganwaktu yang ditentukan panggugat tidak memenuhi panggilan tersebutbukankah seharusnya penggugat mendapatkan sanksi sebagaimanadi atur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 42 PP 20182019 PT.BUSSAN AUTO FINANCE.Bahwa Surat keputusan dengan NOKEP : 201/BAFHRIR/INT/VI/2019TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEGAWAI yangHal. 4 dari 48 hal.

Bussan Auto Finance NOKEP :201/BAFHRIR/INT/VI/2019 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA PEGAWAI ditanda tangani kepala cabang Malang (AgungBoedianto) per tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemutusan HubunganKerja pegawai PT.

Tergugat tidak mengerti alasan Penggugat masih hadir dicabang Surabaya 2, karena Penggugat sendiri sudah sepakat untukdimutasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Kesepakatan KerjaUntuk Waktu Tertentu Nokep 3243/BAF/DIRHRDHJ/IV/04 dan olehsebab itu demi hukum Penggugat menjadi karyawan Tergugat cabangMalang dan wajiod melakukan kewajibannya untuk bekerja di cabangHal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 44/Padt.SusPHI/2020/PN Sby25Malang.

Nomor 44/Padt.SusPHI/2020/PN Sby28Tentang Penugasan Pegawai PT Bussan Auto Finance, KesepakatanKerja Untuk Waktu Tertentu Nokep 3243/BAF/DIRHRDHJ/IV/04 danPeraturan Perusahaan, Penggugat telah menjadi karyawan cabangMalang per tanggal 10 Juni 2020 dan berturutturut mangkir di cabangMalang sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 dan telah dilakukan 3(tiga) kali panggilan secara patut.

Bussan Auto Finance Nokep :2887/BAF/HRMADM/PG/V/19 Tentang Penugasan Pegawai PT.

NOKEP : S.3DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21Februari 2008 tentang Revisi Pedoman PelaksanaanKredit Bisnis Ritel PT.

NOKEP: 05DSDM/BIN/O1/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan KantorWilayah PT.

OB.56496590/14960.14 Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26DIR/ADK/06/2006 tanggal 16juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).15 Kwitansi pencairan kredit KPENRP dari 118 debitur kelompokBUDIMAN di Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab.

Nomor 645 K/Pdt.SusPHI/2015BRI Jember tersebut dan untuk memastikan serta mengembangkanpemeriksaan lebin mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggarandisiplin sebagaimana laporan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penggugatkemudian melakukan langkahlangkah sebagaimana ketentuan Nokep$.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin(Bukti P1);Bahwa langkahlangkah tersebut segera ditindaklanjuti olen Penggugatdengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRIJember

Nokep 210a/KCXVI/SDM/04/2014 tanggal 11 April 2014 tentangPembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (Bukti P3).

Nomor 645 K/Pdt.SusPHI/201532.33.dan peraturanperaturan yang berlaku;Bahwa mengingat proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Tergugat telah memakan waktu lama dan berlarutlarut dimana sudah 3(tiga) bulan Tergugat tetap menerima upah tanpa bekerja sejak putusanhukuman disiplin, serta 2 (dua) bulan sejak masa skorsing sesuai denganSK Skorsing Penggugat SK Nokep 225/KCXVI/SDM/11/2014 tanggal 17November 2014 (Bukti P20) sampai saat perkara ini didaftarkan;Maka patut kiranya Penggugat dengan

Bahwa faktanya yang terjadi adalah Surat Keputusan Nomor 210a/KCXVI/SDM/04/2014, tanggal 11 April 2014 (videBukti P3) adalah SK Revisidari Surat Keputusan Tim Pemeriksa Nokep 210/KCXVI/SDM/10/2013tanggal 16 Oktober 2013, oleh karena itu di dalam Surat Keputusan Nomor210a/KCXVI/SDM/04/2014 tanggal 11 April 2014 antara lain menyebutkantim bekerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sesuai dengan tanggalditerbitkannya Surat Keputusan Tim Pemeriksa Nokep 210/KCXVI/SDM/10/2013.

Hal tersebut juga dapat dilinat dalam SK SkorsingPenggugat Surat Keputusan Nokep 225/KCXVI/SDM/11/2014 tanggal 17November 2014 (Bukti P20) dalam bagian Membaca poin 1 dijelaskanHalaman 15 dari 19 hal. Put.

Peraturan Disiplin(Bukti P1) dan Nokep : S.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P2) ;Bahwa langkahlangkah tersebut segera ditindaklanjuti oleh Penggugatdengan membentuk Tim Pemeriksa sesuai Surat Keputusan Kanca BRIJember Nokep : 221/KCXVVSDM/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangPembentukan Tim Pemeriksaan Prosedur dan Pelayanan Kredit UsahaPedesaan (Kupedes) di BRI Unit Umbulu Cabang Jember (bukti P3).

Ka UnitSukowono sesuai SK Nokep:369/KWXVVSDM/08/2013 tanggal 28Agustus 2013.2.

PeraturanDisiplin Dimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidakmenyebutkan No dan tanggalnya maka dilakukan langkahlangkahsesuai ketentuan Nokep :S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei2009 Tentang Peraturan Disiplin dan Nokep Nokep :S27DIR/SDM/05/2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja adalahterlalu. premature karena Laporan Hasil Pemeriksaan hanyamelaporkan sebuah indikasi dimana proses pemeriksaan ituhanya bersifat penyelidikan.

Faktanya adalah Indikasipelanggaran dilaporkan oleh 1 (satu) orang Pemeriksa sesuaisurat Laporan Hasil pemeriksaan No R.621/RAU/12/2013 tgl 10Desember 2013 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan yangdilaksanakan tanggal 11 s/d 15 November 2013 hanyamerekomendasikan untuk melakukan langkahlangkahsebagaimana ketentuan Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009 tentangPeraturan Disiplin (Bukti P1) tanoa menyebutkan Nokep : S27DIR/SDM/05/2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P2).Bahwa disebutkan dalam posita 4 segera

menindaklanjutilangkahlangkah dalam posita 3 tersebut mengakibatkanditerbitkannya SK Nokep 221/KCXVIV/SDM/10/2013 tanggal 31Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Prosedurdan Pelayanan Kredit Usaha Pedesaan (Bukti P3) sungguhHal. 12 dari 38 hal.

NOKEP: S.3 DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi PedomanPelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

NOKEP: 05DSDM/BIN/01/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapanjabatan Kantor Wilayah PT.

NOKEP: 05DSDM/BIN/O1/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan KantorWilayah PT.

OB.56496590 /14960.Halaman 39 Putusan Nomor O1/Pid.SusTPK/20 15/PT.Pig14 Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.26DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 juni2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk (PPK Bisnis Ritel).15 Kwitansi pencairan kredit KPENRP dari 118 debitur kelompok BUDIMANdi Desa Lubuk Pauh Kec. BTS Ulu Kab.

Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mencabut kembali Surat Keputusan NOKEP : 90 KC-X/LYI/08/2010 Tentang Skorsing, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;----------------6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pekerja pada Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Kupang terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;----------------------------7.

Bahwa pada saat Tergugat menjadi Mantri BRI Unit Oesapa Kantor CabangBRI Kupang Tergugat terindikasi telah melakukan pelanggaran disiplinberupa pelanggaran fundamental;Untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran disiplin tersebut, Penggugattelah melakukan langkahlangkah sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Direksi BRI Nokep : S. 152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei2009 tentang Peraturan Disiplin yaitu dengan membentuk Tim Pemeriksaberdasarkan Surat Keputusan Nokep : B.07KCXI/AMU/01/2010 tanggal

Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S 152DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin, yang diberi tandabukti P.1 ;2. Fotocopy Surat Keputusan Nokep : BO7KCXI/AMU/01/2010 TentangPembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Di BRI Unit Oesapa, yangdiberitanda bukti P.2 ; 10.11.12.13.14.15.26Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Tanggal 18 Maret 2010, yang diberi tandabuktiP.3 ; wena nanan anna ene anne enn Fotocopy Surat Tuduhan No. R.03KCXI/AMU/03/2010 Tanggal 22 Maret2010 An.

Fotocopy Putusan Hukuman Disiplin Nomor: R.242/KW XI/SDM/07/2010 Tanggal 23 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P.9 ;Fotocopy Surat Keputusan Nokep : B.90 KCX/LYI/08/2010 Tanggal 30Agustus 2010 Tentang Skorsing Pekerja An.

Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : 90 KCX/LYI/08/2010 Tanggal 30Agustus 2010 Tentang Skorsing, yang diberi tanda bukti T.1 ;2. Fotocopy dari fotocopy Laporan Tim Pemeriksa Pelanggaran SISDUR di BRIUnit Oesapa yang dilakukan oleh Sdr. Kristoforus Umbu Yogar/Mantri BRIUnit Oesapa Tanggal 12 Pebruari 2010, yang diberi tanda bukti T.2 ;3. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP : S.152DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin, yang diberi tanda bukti T.3 ; 4.

Fotocopy Surat Keputusan NOKEP: 101/KWXIV/SDM/07/1997 Tanggal 18Juli 1997 Tentang Pengangkatan Tenaga Baru Status Trainee, yang diberitandabuktiT.7 ; nonnnn= === aan2n 222 == = 8. Fotocopy Surat Keputusan NOKEP: 022K W/XIV/SDM/03/1999 Tanggal 08Maret 1999 Tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap KantorWilayah BRI (Persero), yang diberitanda bukti T.8 ; 9. Fotocopy Slip Upah bulan Mei 2012 An. Kristoforus Umbu Yogar, yangdiberitanda buktiT.9 ; wenn anne nena 10.

SK Nokep: 05VVKC/UMU/01/08 Tanggal 08 Januari 2008;Halaman 4 dari 36 Putusan No. 50/Padt.SusPHI/2017/PN. Bag.b.

.: B.17KCVV/VSDM/01/2012 Tanggal 05 Januari2012;SK Nokep: 407KC/SDM/09/2013 Tanggal 24 September 2013;SK Nokep: 103KC/SDM/03/2014 Tanggal 28 Maret 2014;SK Nokep: 148KC/SDM/07/2015 Tanggal 27 Juli 2015;Surat Tugas No.: B.4394KCVVSDM/12/2015 Tanggal 06Desember 2015;SK Nokep: 08KC/SDM/01/2016 Tanggal 04 Januari 2016;Surat Keterangan Kerja No. : B.4143KCVV/SDM/1 1/2016 tanggal30 September 2016; 2 90.Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukanloyalitas yang tinggi dan disiplin, hal ini

Bag.10.11.12.13.BuktiP2 :BuktiP3 :BuktiP4 :BuktiP5 :BuktiP6 :Bukti P7 :BuktiP8 :BuktiP9 :Bukti P 10:Bukti P 11:Bukti P 12:Bukti P 13:Menimbang,Surat Tugas No : B.17KCVVSDM/01/2012 tertanggal 5Januari 2012;Surat Tugas No : B.398KCVVSDM/07/2012 tertanggal 19Juli 2012;Surat Keputusan Nokep : 407KC/SDM/09/2013 tertanggal24 September 2013;Surat Keputusan Nokep : 103KC/SDM/03/2014 tertanggal28 Maret 2014;Surat Keputusan Nokep : 148KC/SDM/07/2015 tertanggal27 Juli 2015;Surat Tugas No : B.4394KCVVSDM/12/

2015 tertanggal 6Desember 2015;Surat Keputusan Nokep : 08KC/SDM/01/2016 tertanggal4 Januari 2016;Surat Keterangan Kerja No : B.4143 KC/SDM/11/2016tertanggal 30 Nopember 2016;Notertanggal 30 Nopember 2016;Surat Keterangan B.4148KC/SDM/1 1/2016Surat Keterangan Kerja No : B.4158 KC/SDM/11/2016tertanggal 30 Nopember 2016;Rekening koran, tertanggal 01 Maret 2017;Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan BalaiPelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IVDinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Nomor

SK Nokep :05VVKC/UMU/01/08 Tanggal 08 Januari 2008;b. Surat Tugas No. : B.17KCVV/SDM/01/2012 Tanggal 05 Januari2012;c. SK Nokep : 407KC/SDM/09/2013 Tanggal 24 September2013;d. SK Nokep : 103KC/SDM/03/2014 Tanggal 28 Maret 2014;e. SK Nokep :148KC/SDM/07/2015 Tanggal 27 Juli 2015;f. SuratTugasNo. : B.4394KCV/VSDM/12/2015 Tanggal 06Desember 2015;g. SK Nokep :08KC/SDM/01/2016 Tanggal 04 Januari 2016;h.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Nur Azmi;

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rengat Nokep: 15 KC.XVII/LYI/02/2015 tentang Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;

Noviardi Sebagai KepalaUnit BRI Pematang Reba Kanca Rengat;14) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Nokep KC. 16KC.XVII/LY1/02/2015PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Rengat tanggal20 Februari 2015 An. Hamdi Yantoro Sebagai Pejabat PenggantiSementara (PGS) Kepala Unit BRI Pematang Reba;15) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor: B.2350/KCXVII/LYI/05/2014 PT.

Nur Azmi;17) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Nokep. 36/KC.XVII/LYI/05/11PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Rengat tanggal03 Mei 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pekerja BRI Unit KancaRengat An.

Nokep: 155.KWXVII/SDM/05/2013 tanggal 30 Mei 2013; Bahwa dalam pelaksanaannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Unit Pematang Reba, pengisian uang ke Kaset ATM untuk mesin ATMInnecda (ID 450316) dan mesin ATM BRI UNIT (ID.51339), terdakwa selakuKepala Unit melakukan sendiri pengisian uang ke Kaset ATM dengan tidakmengikutsertakan Teller ATM waktu itu yaitu saksi NUR AZMI.

BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Rengat Nokep: 15 KC.XVII/LY1/02/2015 tentang Pemeriksa Pelanggaran Disiplin;36)1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Jalan PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Pusat yang diberikan kepadaAndrie Juniarsa Purwa Negara dengan Nomor SuratB.16012/OPS/ADM/ PERJLN/02/15 tanggal 27 Februari 2015;37)1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Tugas PT.

Permohonan Kredit ;Foto copy Surat Keputusan NOKEP : S.3DIR/ADK/02/2008 tentangRevisi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.

NOKEP : 05DSDM/BIN/01/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Penetapan JabatanKantor Wilayah PT.

Surat Keputusan NOKEP B. 124 KC/XIII/SDM/12/2017 tanggal 11Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa PelanggaranDisipiin Kanca Somba Opu.b.

Forum PKP dalamkasus ini dibuat berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 05KW.XIII/SDM/01/2018 tanggal 5 Januari 2018 dengan tugas seperti yangtersebut dalam Surat Keputusan adalah melakukan pembahasan, penelitian,dan pemeriksaan kembali atas pelanggaran disiplin yang telah mendapatrekomendasi hukuman disiplin dari Tim Pemeriksa.Hasil tugas forum PKP adalah membuat nota hasil pembasan, penilaihandan rekomendasi untuk diusulkan ke pemutus dalam hal ini adalahPemimpin Wilayah.

BuktiT7Fofocopy Surat Keputusan Nokep : 001KW/XIII/SDM/01/2005 tanggal 14 Januari 2005 tentangPengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap KantorWilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) an.Awaluddin.Fotocopy Surat Keputusan Nokep : B.068KCXIII/SDM/11/2008 tanggal 05 November 2008 tentang AlihTugas / Jabatan Pekerja Kantor Cabang PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Makassar Ahmad Yani an.

Awaluddin.Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 048KW/XNI/SDM/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentangpemindahan Jabatan dan Unit Kerja Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) an. AwaluddinFotocopy Surat Keputusan Nokep : 379KW/XIII/SDM/1 2/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentangRotasi Kantor Wilavah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) an. Awaluddin.Fotocopy Surat Keputusan Nokep 276KW/XIII/SDM/10/2017 tanggol 30 Oktober 2017 tentangRotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) an.

Direksi Nokep. $.152DIR/SDM/05/ 2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentangPeraturan Disiplin Pekerja BRI.Fotocopy Surat Keputusan Nokep. R.136KC. XIll/SDM/09/2017, tanggal 04 September 2017 tentang PembentukanTim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kantor Cabang BRIPanakkukangFotocopy Surat Keputusan Nokep. B. 124KC.

Nokep: 365DIR/HCB/05/2020 tanggal 29 Mei 2020dan Nokep: 366DIR/HCB/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 selakuPendiri Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang telah mendapatpengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan Nomor KEP27/NB.1/2019, tanggal 2 Juli 2019,Tambahan Berita Negara RI No. 58, tanggal 19 Juli 2019,berwenang bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun BankRakyat Indoneisa yang merupakan kelanjutan dari Yayasan DanaPensiun Bank Rakyat Indonesia sesuai Pasal 3 Peraturan

Bahwa atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TimPemeriksa BRI Jember tersebut dan untuk memastikan sertamengembangkan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanyaindikasi/dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana laporan hasilpemeriksaan tersebut, maka Penggugat kemudian melakukan langkahlangkah sebagaimana ketentuan Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin (Bukti P1) dan Nokep :$.27DIR/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei tentang Pemutusan HubunganKerja (Bukti P2);

Bahwa sesuai prosedur tersebut Penggugat membentuk Tim Pemeriksasesuai Surat Keputusan Kanca BRI Jember Nokep : 168/KCXVVSDM/09/2013 tanggal 06 September 2013 tentang PembentukanTim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin (Bukti P3). Tim Pemeriksa inisecara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaanpelanggaran disiplin di BRI Unit Umbulsari;5.

Cabang Nokep : 212/KCXVIVSDM/11/ 2014 tentang Skorsingatas nama TERGUGAT tertanggal 11 November 2014, dimana dalamkosekuensinya TERGUGAT tidak diperkenankan hadir di tempat kerjadengan tetap menerima upah dan hak lainnya.23.Bahwa dengan membaca secara seksama dalam Surat KeputusanPemimpin Cabang Nokep : 212/KCXVVSDM/11/ 2014 tentang Skorsingdiatas, TERGUGAT meyakini adanya kebenaran formil yang tertuangdalam konsiderans, yang dapat dipergunakan sebagai Petunjuk dalampembuktian perbuatan inkonsistensi

PENGGUGAT dalam pencapaiansyarat formil penjatuhan hukuman disiplin sesuai Surat Keputusan DireksiPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NoKep : S.152DIR/SDM/05/2009.

Langkah selanjutnyadilakukan sesuai ketentuan Nokep : S. 152DIR/SDM/05/2009, tanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan disiplin dan Nkep: S.27DIR/SDM/05/2005tanggal 13 Mei tentang pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan haltersebut dibentuklah Tim pemeriksa, berdasarkan surat keputusan No:168/KCXVVSDM/09/2013, tanggal 6 September 2013.

, berdasarkan NOKEP : 393KPS/PKR/09/2012, tanggal 28 Septemberhal 5 dari 49 hal put.

Bahwa, atas terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor: 496/DIR/05/2012,tanggal 22 Mei 2012 terhadap Penggugat dan Surat Keputusan NOKEP : 492hal 11 dari 49 hal put.

Surat Keputusan (SK) NOKEP : 47OPS/ADM/10/2012,Tentang MPP dengan Upah Pokok Terakhir sebesar Rp.13.852.735,;3. Surat Keputusan (SK) NOKEP : 72OPS/ADM/11/2013Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) KarenaPekerja Mencapai Usia Pensiun dengan Upah PokokTerakhir sebesar Rp.14.378.446, 22en anne ene eeeKerugianImmiateriil. 222220222 222 nen n en nn nen nn n=1.

Menyatakan Batal Demi Hukum); Surat Keputusan NOKEP : 496DIR/SDM/05/2012, tanggal 22 Mei2012 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditandatangani olehTergugat Ill dan Tergugat IV ; Surat Keputusan NOKEP : 492 DIR/SDM/05/2012 tentangHukuman Disiplin Terguran Tertulis kepada Penggugat II yangdikeluarkan oleh Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat Illdan Tergugat V =~nnnne no nennen ne nena nnn me nenenanenenene3.

(tiga puluh delapan juta empat ratus ribu empatratus tujuh puluh dua rupiah), berdasarkan Surat Keputusan (SK) KP NOKEP :S.80DIR/SDM/10/2005, Perihal : Pemberian Penghargaan Masa Kerja 15hal 41 dari 49 hal put.

BAB Ill Organisasi dan Menajemen Perkreditan huruf D Tugasdan Tanggung Jawab Pemrakarsa dan Pemutus Kredit pada Point 1 huruf a(IV, V, VI), Surat Keputusan NOKEP : S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15Desember 2011 yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP :S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015.memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa selaku Marketing Kredit (Mantri) padaPT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Unit Andalas Gorontalo dan MarketingKredit (Mantri) Kantor PT.

BRI Persero Tbk Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009tentang Peraturan Disiplinpada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009Pengkreditan/Pembiayaan.CRD 37pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calondebituryaitu Pelanggaran Fundamental AspekMenggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit /Bahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calonnasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT.

Bank Rakyat IndonesiaPersero, Tok untuk mengatur dengan rinci apa yang menjadi kewajiban dariDebitur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan NOKEP : S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PedomanPelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBKyang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP : S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi KeduaPedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.

BRI Persero Tbk Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009tentang Peraturan Disiplin pada Lampiran 2 SK Direksi BRI Nokep : S.152DIR/SDM/05/2009Pengkreditan/Pembiayaan;yaitu Pelanggaran Fundamental AspekCRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaanyang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debiturBahwa selanjutnya saksi HASAN ADAM menyampaikan kepada setiap calonnasabah dalam pengajuan permohonan pinjaman KUR di PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) TBK pada BAB IV tentang Kebijakan Putusan Kredit;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.227DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PedomanPelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TBK yang telah direvisi dengan Surat Keputusan NOKEP: S.277bDIR/ADK/11/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Revisi KeduaPedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.

NOKEP: S.3 DIR/ADK/02/2008 Tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi Pedoman PelaksanaanKredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

NOKEP: 05DSDM/BIN/O1/2005 tanggal 13 januari 2005 tentang penetapan jabatan KantorWilayah PT.

NOKEP: 05DSDM/BIN/O1/2005 tanggall3 januari 2005 tentang penetapan jabatan KantorWilayah PT.

Nokep. : S.26DIR / ADK / 06 /2006 tanggal 16 Juni 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT.BRI (Persero) Tbk ( PPK Bisnis Ritel ) ;e Surat Keputusan Direksi PT BRI ( Persero) Tbk. NOKEP : S.3DIR/ADK /02/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Revisi Pedoman PelaksanaanKredit Bisnis Ritel PT.

II;Bahwa, terhadap usulan Tergugat tersebutTergugat Il pada tanggal 21 November 1994telah mengambil suatu tindakan berupamenerbitkan Surat Keputusan NOKEP 249/KWX/SDM/11/94 yang isinya adalah PemberhentianTidak Dengan Hormat terhadap Penggugatterhitung mulai tangal 1 November 1994;Bahwa, penerbitan Surat Keputusan dimaksud diatas yang dibuat secara melawan hukum adalahmerupakan suatu tindakan yang sewenangwenang dan tidak prosedural dalam melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat, padahal

Tahun 2003 tanggal 25 Maret2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugatberhak untuk mendapatkan Uang Pesangon 2(dua) kali sesuai ketentuan sebagaimana aturanPasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentangKetenagakerjaan, berikut memperoleh hakhakPenggugat lain yang melekat sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tanggal 25 Maret 2003;Bahwa, Penggugat mulai diterima bekerja padatanggal 1 Januari 1982 sebagai Tenaga HarianLepas dengan Surat Keputusan NOKEP

15/Pers/1/1982, tanggal 25 Januari 1982 dandiberhentikan pada tanggal 1 November 1994,dengan Surat Keputusan NOKEP 249/KWX/SDM/11/94 tanggal 21 November 1994,sehingga mempunyai masa kerja 12 tahun 10bulan dengan standar gaji yang diperolehsetingkat/level pangkat Penggugat adalahsebesar Rp7.500.000,00/bulan, dan setiapbulannya selalu) menerima penuh, olehkarenanya Penggugat berhak untukmendapatkan hakhak pekerja sebagai berikut:e Uang Pesangon sesuai UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tanggal 25 Maret

Bahwa Esensi dari gugatan Penggugat adalahpersoalan tuntutan kompensasi terkaitPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugatberdasarkan Surat Keputusan NOKEP 249/KWX/SDM/11/94 tanggal 21 November 1994tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatatas nama Penggugat. Dalam pertimbanganhukumnya, Majelis Hakim PHI telah menyatakanbahwa SK PHK kepada Penggugat tersebutadalah sah secara hukum (vide putusan PHIhalaman 32);2.

249/KWX/SDM/11/94tanggal 21 November 1994 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama10.Penggugat (bukti P7 dan T10) adalah sahsecara hukum;Bahwa dengan sahnya Pemutusan HubunganKerja dalam NOKEP 249/KWX/SDM/11/94tanggal 21 November 1994 tersebut, makasudah seharusnya halhal yang terkait denganhak dan kewajiban sebagai akibat PHK tersebutjuga mengacu pada ketentuan yang berlakupada saat PHK dijatuhkan (1994), yaitu SuratKeputusan NOKEP S2116/7/1971 tentangPeraturan Pokok Kepegawaian BRI (

HumalaKusgondo Oki dari unit kerja asal BRI Unit Bengalon Kantor CabangHal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.SusPHI/2013Sangatta dengan jabatan Petugas Mantri yang selanjutnya di mutasi keBRI Unit Teluk Lingga Kantor Cabang Sangatta dengan jabatan PetugasMantri dengan Surat Keputusan Nokep: 208KCXLY1I/08/2011 denganketentuan pekerja sebagaimana terlampir dalam SK tersebut harusmenempati unit kerja yang baru paling lambat tanggal 05 September2011;.

Bahwa Membaca dalil gugatan Penggugat, ternyata bahwa persoalanutama dalam posita maupun petitum gugatan adalah persoalanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berdasarkan SuratKeputusan NOKEP B.255/KCX/LY1I/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011.Surat Keputusan tersebut dikirimkan (diberitahukan) oleh TergugatHal. 8 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Pdt.SusPHI/2013kepada Penggugat pada tanggal 12 November 2011 dan sesuai buktiekspedisi telah diterima pada tanggal 14 November 2011;2.

Dalam hal iniPemohon Kasasi menekankan bahwa Kepala BRI Unit Teluk Lingga pada BulanSeptember 2011 adalah almarhum Sadr. lriansyah, sesuai dengan yang bertandatangan dalam surat tersebut;Bahwa Kutipan SK, Nokep : 208/KCX/LYI/08/2011 tanggal 23 Agustus2011, (Bukti T2, Daftar Bukti Tertulis Termohon Kasasi) tentang mutasiPemohon Kasasi sebagai Petugas Manitri BRI Unit Bengalon ke BRI Unit TelukLingga sebagai Petugas Mantri menggantikan Sdr.

Sofiansyah di tatakerjakanoleh Termohon Kasasi;Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 486 K/Padt.SusPHI/2013Bahwa Surat Keputusan Nokep. 236KCX/LYI/10/2011, yang diajukanoleh Termohon Kasasi sebagai bukti (Bukti T4, Daftar Bukti Tertulis TermohonKasasi) tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja dalam hal PembinaanPekerja tidak dapat diterima karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerimaSurat Keputusan tersebut dan Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan tandabukti terima yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi

Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah putussejak 31 Oktober 2011 berdasarkan SK PHK Nokep B.255/KCX/LYI/10/2011yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 danbukan sejak proses mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Juli 2012;8.