pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Saksi Iksan Taufik ;

• 1 (satu) unit sepeda motor jenis/ merk honda supra X type NF 125 tahun 2007 Nopol AB 3507 UN, warna hitam Nomor rangka MH1JB51127K981587 Nomor Mesin JB 51E1970774 bagian Spido Lis merah, beserta STNKNYA an RADIJIMIN H WIRADNO alamat Toglengan Rt. 01 Rw. 11 Sendangarum, Minggir SLM berlaku sd 14-06-2022;
• 1 (satu) buah helm warna merah merk HIU;
• 1 (satu) potong kaos warna abu-abu crem bagian depan bergambar sepeda motor bertuliskan Nothing

;Nothing in the Arbitration Clause of the said FOSFA contract shall be interpreted so as toprevent either party from seeking to obtain security, interim, ancillary and/or injunctive relief inrespect of their claim or counterclaim by means of legal proceeding in any jurisdiction, providedthat the substantive merits of any claim or counterclaim shall be determined solely by Arbitrationin accordance with the FOSFA Rules ofArbitration and Appeal. 222 nn noone n nnnTerjemahan tersumpah menyebutkan : 22

Vide: Adagium hukum : equum est lex legum, artinya: apa yang adil danbaik adalah hukumnya hukum dan Adagium Hukum: Not only what is lawfull, butwhat is proper or convenient, is to be considered; because nothing that ininconvenient is lawfull: yang adil pasti tidak bertentangan dengan hukum;Selanjutnya dalam artikel tersebut dikemukakan bahwa persoalan utama yang dihadapilembaga peradilan kita adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dannormativeprosedural dalam melakukan konkritisasi

Kalaukami mau menganggap kami tujuannya ke BKD karena itu aturan undangundangnya, jangan main angkatangkat saja kalau nanti salah Bapak kamiyang kena, setelah itu kami bertiga dipanggil Kepala Kepegawaian waktu ituIbu Siti Makrifah beliau ngasih pengarahan, Kepala Dinas omong Bu Sitisaya tanya sekarang kamu ada kepentingan Enggak disini tidak ada Pak,mulai sekarang kita nothing tulus kamu cek semua ini honorer karenaperintah Bapak Gubernur Ahok waktu itu, karena Pak Ahok mengancammau dicek semuanya

Kalau kami mau menganggap kamitujuaannya ke BKD karena itu aturan undangundangnya, jangan mainangkatangkat saja kalau nanti salah Bapak kami yang kena, setelah ituHalaman 48 dari 61 halaman putusan Nomor 143/G/2019/PTUNJKTkami bertiga dipanggil Kepala Kepegawaian waktu itu Ibu Siti Makrifahbeliau ngasih pengarahan, Kepala Dinas omong Bu Siti saya tanyasekarang kamu ada kepentingan Enggak disini tidak ada Pak, mulaisekarang kita nothing tulus kamu cek semua ini honorer karena perintahBapak Gubernur

or nothing. Pesan dibelakang teori kelalaian kontributor ini adalan seseorang (dalam hal inikorban) haruslah melindungi dirinya untuk tidak bertindak ceroboh (lalai)untuk dirinya sendiri;2. Kelalaian Komparatif (Comparative Negligence)Halaman 30 dari 64 hal. Put. Nomor 2720 K/Pdt/2017Kelalaian komparatif (comparative negligence) merupakan doktrin yangmerupakan reaktif terhadap doktrin kelalaian kontributor (contnbutorynegligence).

Doktrin kelalaian komparatif menolak doktrin (kelalaiankontribusi) yang bersifat semua atau sama sekali tidak (a// or nothing)tersebut:3. Kesempatan terakhir (Last Clear Chance)Ada 1 (satu ) doktrin yang merupakan turunan dari doktrin contributorynegligence. Doktrin turunan tersebut adalah apa yang disebut dengandoktrin Kesempatan Terakhir (Last Clear Chance).

Prinsip pemberian ganti rugi dalam doktrin kelalaian kontibutorini adalah all or nothing. Pesan di belakang teori kelalaian kontributor iniadalah seseorang (dalam hal ini korban) haruslah melindungi dirinyauntuk tidak bertindak ceroboh (lalai) untuk dirinya sendiri;2. Kelalaian Komparatif (Comparative Negligence)Kelalaian komparatif (comparative negligence) merupakan doktrin yangmerupakan reaktif terhadap doktrin kelalaian kontributor (contributorynegligence).

Doktrin kelalaian komparatifmenolak doktrin (kelalaian kontribusi) yang bersifat semua atau samasekali tidak (a// or nothing) tersebut:3. Kesempatan terakhir (Last Clear Chance)Ada 1 (satu ) doktrin yang merupakan turunan dari doktrin contributorynegligence. Doktrin turunan tersebut adalah apa yang disebut dengandoktrin Kesempatan Terakhir (Last Clear Chance).

Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes"Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may need to make enquiries concerning

Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa "Nothing in this Agreement shall be construed asHalaman 18dari 34 halaman.

Insofar as it has been customary in a Contracting State, according to itslaw, to determine the p, of its to be attributed to a permanentestablishment on the basis of an apportionment of the total pi of it of theenterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shallpreclude that Contracting State from determining the profits to be taxedby such an apportionment as may be customary; the method ofapportionment adopted shall, however, be such that the result shall be inaccordance

Berikut adalah kutipan butir 4 huruf (c)Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11):In connection with Article 7 Business profits, nothing in this Article shallprevent either Contracting State from imposing, apart from the corporateincome tax, a branch profits tax on the after tax profits of the permanentestablishment, provided that the tax so imposed shall not exceed 12.5% ofsuch amount;Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 Laba Usaha, tidak ada dalam

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 Dividends, nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless favourably

Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa "Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes";b.

Organization (PersetujuanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut UU WTOmenyatakan "Mengesahkan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskahaslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesiadilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undangundangini".Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Nothing

Putusan Nomor 09/B/PK/PJK/2012c).Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahva"Nothing in this agreement shall be construed as restricting or callinginto question the rights of customs administrations to satisfy themselvesas to the truth or accuracy of any statement, document or declarationpresented for customs valuation purposes"d).Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahvea "Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may

dibatalkan;11 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex facti perkara a quo yang menyatakan, Bahwa dengan demikianMajelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabeanyang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding NomorKEP4077/KPU.01/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dengan alasan sebagaiberikut:a.Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa Nothing

Berikut adalah kutipan butir 4 huruf (c)Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11):In connection with Article 7 "Business profits", nothing in this Article shallprevent either Contracting State from imposing, apart from the corporateincome tax, a branch profits tax on the after tax profits of the permanentestablishment, provided that the tax so imposed shall not exceed 12.5% ofsuch amount.Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Dalam hubungan dengan pasal 7 "Laba Usaha", tidak ada

Berikut adalah kutipan butir 5 Protoco/ Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 "Dividends", nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless

Berikut adalah kutipan butir 4 huruf (c)Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11):In connection with Article 7 "Business profits", nothing in this Article shallprevent either Contracting State from imposing, apart from the corporateincome tax, a branch profits tax on the after tax profits of the permanentestablishment, provided that the tax so imposed shall not exceed 12.5% ofsuch amount.Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 "Dividends", nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless

Karena hasilnya sudahbisa diperkirakannya sendiri yaitu "nothing to get' (tidak ada yangdidapatkan). Karena tanah itu bukan milik ayahnya/mereka atau setidaktidaknya ia/mereka juga sudah tidak mengetahuinya secara pasti. Hal inidapat Tergugat buktikan sacara autentik melalui jawaban Kepala KantorPertanahan Kota Bekasi tgl 17 Juli 2006 Nomor: 63016112006 (vide:Bukti T./), terhadap Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak MilikNo.78/Bojong Menteng.

Berikut adalah kutipan butir 4 huruf (c)Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11):In connection with Article 7 Business profits, nothing in this Article shallprevent either Contracting State from imposing, apart from the corporateHalaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 1827/B/PK/PJK/2017income tax, a branch profits tax on the after tax profits of the permanentestablishment, provided that the tax so imposed shall not exceed 12.5% ofsuch amount;Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 Dividends, nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless favourably

Berikut adalah kutipan butir 4 huruf (c)Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11):In connection with Article 7 "Business profits", nothing in this Article shallprevent either Contracting State from imposing, apart from the corporateincome tax, a branch profits tax on the after tax profits of the permanentestablishment, provided that the tax so imposed shall not exceed 12.5% ofsuch amount.

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 "Dividends", nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and Production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless