Pengesahan dan pengangkatan kepaladaerah dan wakil kepala daerah telah mengacu pada ketentuan Pasal109 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 99,Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang terakhirdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak

11 halaman Penetapan : 284/Pdt.P/2019/PA.Mtr.bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungannasab, saudara sesusuan ataupun semenda.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109

dewasa dilakukan olehorang tua yang hidup terlama;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut di atas, makatelah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK bin SUAMIPEMOHON, umur 5 tahun yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang yang sehatjasmani dan rohani, perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab, serta Pemohon tidakterbukti sebagai orang yang melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruksebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor tahun 1974 jo Pasal109

gadis, dan antaraPemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuanataupun semenda.Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan : 445/Pdt.P/2019/PA.Mtr.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon I dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109

Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (Susamto bin Subani) adalahpaman dari anak tersebut, apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagaiwali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggarketentuan peraturan perundangundangan tentang perwalian danperlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkanputusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal109

saudara dari xxxxxXxXXXXXXXXXmeminta penetapan dari Pengadilan terhadap anak yang belum dewasatersebut;Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan Pemohon makapermohonan Pemohon untuk mendapat kepastian terhadap perwalian anakdibawah umur yang diajukannya kepengadilan, Majelis hakim dapatmempertimbangkanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada dasarnya adalah merupakan wali dariAnakanak Pemohon yang belum dewasa, sementara kekuasaan Pemohontersebut belum pernah dicabut dan tidak ada cacatnya menurut hukum (pasal109

nikah, Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon II tidak adahubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon I dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109

Menyatakan sah penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP, karena tindakan penyidikan yang dilakukan olehHal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 98 PK/Pid/2015Termohon/Penyidik DJP telah berlarutlarut serta melampaui batas waktuyang ditentukan UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat(2) KUHAP;3.

suatukekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal 80 dan 81 KUHAP;Hakim Praperadilan telah tidak konsisten dalam menyampaikanpertimbangan hukumnya sehingga saling bertentangan dan sangatmenunjukan kekhilafan hakim;Putusan Hakim Praperadilan yang menyatakan PermohonanPraperadilan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Praperadilan in casu Tersangka bukan merupakanpermohonan yang kabur (eksepsi obscuur libellum) adalah merupakansuatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Pasal109

Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

hukum, maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwaliantersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohontersebut tidak melanggar hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Ridho AkbarSaputra, tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk,penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal109

mengajukan halhal lain selain alat bukti di atas danmohon perkaranya segera diputus; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terteradalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasanUndangundang Nomor 7 tahun 1989 dengan segala perubahannya jo. pasal109

yang belum dewasa dilakukan olehorang tua yang hidup terlama;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut di atas,maka telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK Il, danANAK Ill, yang belum dewasa, dan Pemohon adalah orang yang sehat jasmani danrohani, perhatian, kasin sayang dan tanggungjawab, serta Pemohon tidak terbuktisebagai orang yang melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruksebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal109

2015 menjelaskan :Penyidik Wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepadaPenuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.Menurut Ahli Hukum Pidana yaitu Abdul Chair menjelaskan :Dalam putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 mengatur SPDP tidak bolehmelampui batas waktu selama 7 (tujuh) hari, bilamana Penyidik lewatwaktu penyerahan SPDP yang ditentukan maka Penyidik melanggarPutusan Mahkamah Konstitusi dan juga melanggar Norma Hukum Pasal109

Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan syarat bagi seorangwali yang pada pokoknya adalah bahwa wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat,adil, jujur dan berkelakuan baik, bukan pemabuk, penjudi, pemboros gilaatau badan hukum;Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi/tante dari anakanak yangdimintakan perwalian itu, telan berusia 49 tahun dan berdasarkan faktapersidangan Pemohon telah mengasuh anakanak

Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak yang akan berada dalamperwalian Pemohon telah diasuh dan didik oleh Mulyono bin Darmo Wiyonoyang tidak lain adalah paman anakanak tersebut dari jalur Mariyanto, namundalam kesaksiannya di persidangan, Mulyono bin Darmo Wiyono telahsepakat dan tidak keberatan bahwa yang menjadi wali anakanak tersebutuntuk bertindak didepan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilanadalah Pemohon;Menimbang

Pasal 107 ayat (4) dan Pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebanitanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anakanak itu sendirimaupun terhadap hartaharta yang menjadi hak anakanak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkanPemohon sebagai wali dari anak yang bernama MOCH.

Gg.Muttaqin RT.005 RW.0012Kelurahan Lenggini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, yangmerupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka Majeiis Hakimberpendapat bahwa Pangadilan Agama Bangkinang secara absolut dan relatifmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquosebagaimana diatur oleh pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang*undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,dan Perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal109

Penetapan : 414/Pdt.P/2019/PA.Mtr.Pemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon II tidak adahubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109

nikah, Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon dan Pemohon II tidak adahubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.Menimbang, bahwa keterangan Saksi1 dan Saksi2 tersebut adalahfakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satudengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon I dan Pemohon Il, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 dan Pasal109

110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dariNAMA ANAK, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai kuasaatau wakil dari anak tersebut terbukti Ssecara hukum melalaikan kewajibannyaatau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan tentang perwaliandan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkanputusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 36 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Pasal109

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (XXXX bin XXXX) adalahpaman dari anak tersebut, apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagaiwali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggarketentuan peraturan perundangundangan tentang perwalian = danperlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkanputusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal109