berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukHal. 14 dari 16 Hal.

ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 248/Padt.G/2020/PA.PstPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

Padt.G/2020/PA.PstLegal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Tangerang bersama Tergugat tentang permasalahanTergugat berhubungan dengan wanita lain, para saksi bersesuaian mengenaipenyebab perselisihan dan akibat perselisihan yaitu Penggugat dan Tergugatberpisah rumah di April 2020 sehingga dapat menjadi persangkaan hakimHalaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 248/Padt.G/2020/PA.Pstmengenai dasar alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadappembuktian hukum dalam posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

termasuk sengketa yangpemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secarapatut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Penggugattelah mengajukan petitum gugatan sebagaimana dari angka 1 sampai 3;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

kedua saksi Penggugat tidakmengetahui perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secaraHalaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 66/Padt.G/2021/PA.Pstlangsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat karena Tergugat kasarkepada Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat danTergugat yaitu berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 sehingga dapat menjadidasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

termasuk sengketa yangpemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secarapatut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Penggugattelah mengajukan petitum gugatan sebagaimana dari angka 1 sampai 3;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

langsung sebab perselisinan danpertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, serta mengetahuiakibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak April2021, kesaksian para saksi Penggugat berkesuaian satu sama lain mengenaisebab dan akibat perselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakimmengenai dasar alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadappembuktian hukum dalam posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

dan mohon kepada MajelisHakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;Pemeriksaan selesaiBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMKompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan,Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan,maka berdasarkanPasal 4

dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahHalaman 10 dari 29, Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2020/PA.Sdnyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisinan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Membebankan biaya perkara menurut Hukum; Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

diPengadilan;Legal Standing PenggugatMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Siantar Utara KotaPematangsiantar;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Saksi Kedua, iobu kandung Penggugat sebagai saksi 1 Penggugatdan Saksi Kedua, kakak kandung Penggugat sebagai saksi 2 Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

Narkoba, Tergugat sering meninggalkan Penggugat,Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugatmeninggalkan rumah kediaman bersama di Aceh dan tinggal sampai sekarangHalaman 14 dari 25 halaman putusan Nomor 273/Padt.G/2020/PA.Pstdengan orang tua Penggugat, sehingga dapat menjadi persangkaan hakimmengenai dasar alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadappembuktian hukum dalam posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Siti Juriah Damanik binti Talib Damanik sebagai saksi 1 Penggugatdan Evi Novita Sari binti Mesdi sebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai bibi dan sepupu Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya

mengetahui secara langsung sebab perselisinan danpertengkaran Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui tidak langsung akibatperselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak tahun 2019,namun berkesuaian satu sama lain mengenai penyebab perselisihan dan akibatperselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasaralasan perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap pembuktian hukum dalamposita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 yang isi dan pasalnya

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 34/Pdt.P/2020/PA.Sorbahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyar'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

kepadaperdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

halaman putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.PstMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

alasanperselisihnan dan pertengkaran teruS menerus dengan Tergugat;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Penggugatmengenai gugatan Penggugat adalah meskipun saksi kedua Penggugat tidakmengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secaralangsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahuiHalaman 15 dari 27 halaman putusan Nomor 136/Padt.G/2021/PA.Pstakibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah Agustus2018 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap positagugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 yang isi dan pasalnya

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Sormoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana

telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentanganHal

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

Penetapan No. 413/Pdt.P/2020/PA.SorMenimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor

16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan,Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan,maka berdasarkanPasal 4

Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Formil GugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya tidak

2020;Menimbang, meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahuiperselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung danhanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibatperselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak Januari 2020sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatanPutusan Nomor 0761/Pdt.G/2020/PA.Sdn.Hal. 25 dari 41 hal.Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974yang Isi dan pasalnya tidak diubah dengan

ANAK 1 umur 13 tahun;; 2.ANAK 2 umur 8 tahun (keduanya dalam asuhan Penggugat); yangsekarang berada di bawah asuhan PenggugatBahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulaberjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2012,ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dantidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa yang menjadi penyebabnya karena perselisihan masalahekonomi, pasalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman diBank sebanyak

ANAK 1 umur 13 tahun;; 2.ANAK 2 umur 8 tahun (keduanya dalam asuhan Penggugat); yangsekarang berada di bawah asuhan PenggugatNomor: 0965/Pdt.G/2014/PA.Pwd. 7T Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semulaberjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2012,ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dantidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; Bahwa yang menjadi penyebabnya karena perselisihan masalahekonomi, pasalnya Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Penggugat SAKSI 1 danSAKSI 2 telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknyamasingmasing saksi mengetahui sendiri bahwa sejak awal tahun 2012,ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihanmasalah ekonomi, pasalnya Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman diBank sebanyak Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) masih ditambah hutanglain yang

/PA.PstBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahpermohonan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganyadan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta telahberusaha menghadirkan prinsipal Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidakberhasil dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Termohon tidak hadir sebagaimana upaya damaitersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

Prosedur Mediasi diPengadilan;Legal Standing PemohonMenimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai denganTermohon, karena telah terjadi perselisinan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Permohonan CeraiHalaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.PstMenimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon telahmemuat unsurunsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupiidentitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisinandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal39 ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

untuk membuktikan kebenaran positapermohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalampersidangan yang bernama Saksi Pertama, kakak kandung Pemohon sebagaisaksi 1 Pemohon dan Saksi Kedua, istri seopupu Pemohon sebagai saksi 2Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.PstPemohon;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Pemohon kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Pemohon (vide; Pasal76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya

seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakian perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnyasebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

, dapat dipahamibahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonanuntuk diberikan izin) menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Kompetensi AbsolutMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 TahunHalaman 13 dari 44 halaman putusan Nomor 216/Padt.G/2020/PA.Pst1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agarHalaman 14 dari 44 halaman putusan Nomor 216/Padt.G/2020/PA.Pstbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasilkarena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikianMajelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapanpersidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang isi dan pasalnya

tidak diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;MediasiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi

identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yangdikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihandan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama junctis Pasal 39 ayat(2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangHalaman 17 dari 44 halaman putusan Nomor 216/Padt.G/2020/PA.PstNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 382/Pdt.P/2020/PA.SorMenimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperolehdalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapatbahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

PEMOHON 2ke Kantor Urusan Agama KecamatanXXX Kota Pasuruan dan untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar puladalam pengurusan akta kelahiran anakanak Pemohon = sertekepemdudukan Pemohon;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai danberdasarkan hukum, maka permohonannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinanyang berarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itusesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya

tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkarayang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubah dalam Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan yang diamandemen kedua kali dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuanketentuan lainnya yang berkaitan

berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwadi antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasalnya

penjelasan Pasal 7 ayat(3) dinyatakan juga: Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi merekayang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnyaberdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbanganmoral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dandampak yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya

Penetapan No. 598/Pdt.P/2020/PA.Sorpenjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini denganalasanalasan berikut:1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya,telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istridan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatanmerupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telahdewasa.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwalyang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahgugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akantetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dariTergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telahdiupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebutdilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuanPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang isi dan pasalnya

tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sahyang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai denganTergugat, karena telah terjadi perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya

yangberlaku;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya (ex a gou et bono);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telan memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan danpertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang isi dan Pasalnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yangbernama Moransyah Harahap sebagai saksi 1 Penggugat dan Linda Girsangsebagai saksi 2 Penggugat yang masingmasing sebagai ayah kandung dan ibukandung Penggugat;Menimbang, bahwa karena saksisaksi yang dihadirkan Penggugat kedalam persidangan sebagai orangorang dekat dengan Penggugat danTergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangisi dan pasalnya