Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan FormalBahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 sebagaimana telah diubahdengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 Penggugat yang melakukanpenggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilaibuku wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :1. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak2.

Oleh karena tidak adanya aturan khusus tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki wewenang hukum samasekali untuk mengharuskan pihak yang melakukan peleburan usaha ke pihak lain untukHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 155/B/PK/PJK/2007meminta izin terlebin dahulu untuk penyelenggaraan pembukuan dalambahasa dan mata uang yang sama dan kemudian secara sepihak menyatakanPemohon Peninjauan Kembali telah menyalahi ketentuan formal.Bahwa butir 2.2.5 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

SE23/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang Panduan Tentang PerlakuanPerpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan menyatakan bahwa apabilakedua badan usaha menggunakan metode pembukuan yang berbeda, makaKepala Kantor Wilayah akan menentukan metode pembukuan mana yangharus diikuti oleh badan usaha yang menerima pengalihan harta setelahpenggabungan atau peleburan usaha tersebut.

Sanjaya SaktiBahwa dalam putusannya (hal 14) Majelis berpendapat bahwa sesuai SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE21/PJ.42/1999 tentang Wajib Pajakyang akan melakukan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha, terlebih dahuluharus melunasi utang pajak dari tiaptiap badan usaha terkait, termasukcabang/perwakilan yang terdaftar di KPP lokasi.

Sanjaya Sakti bukan merupakan usaha yang terkaitdengan usahaPemohon Peninjauan Kembali.Bahwa sesuai SE21/PJ.42/1999 disebutkan bahwa dalam rangkapenggabungan, peleburan atau pemekaran usaha, terlebih dahulu harusmelunasi utang pajak dari tiaptiap badan usahaterkait. Tiaptiap badan usahayang terkait adalah tiaptiap badan usaha yang melakukan penggabunganusaha. Penggabungan usaha yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah penggabungan antara PT.

penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh, antara lain disebutkan :Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu. setiap tambahan kemampuanekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesiamaupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk: keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan

Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadipenggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha merupakanpenghasilan.bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU PPh: Nilai perolehan atau pengalihan hartayang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterimaberdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.bahwa

Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalamrangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalamrangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.

Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012 Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

, dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunandalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usahatidak terutang Pajak Penghasilan, sepanjang memenuhiketentuan Keputusan Menteri Keuangan NomorHalaman 7 dari 45 halaman.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangka penggabungan,peleburan atau pemekaran usaha tidak terutangPajak Penghasilan, sepanjang =memenuhiketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubahHalaman 28 dari 45 halaman. Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.d. ... Ast.4.

Putusan No. 634/B/PK/PJK/2012o.7.a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kemballi; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlakudicabut dan dinyatakan tidakberlaku.e.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995".Halaman 40 dari 45 halaman.

sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah pemilik Truk Mitsubishi BN4047 BC yangmengangkut Pasit monazit sebanyak 8 (delapan) ton yang dibawaDedi alias Deded bin Jumadi kekebun sahang milik Sdr hamidan diDesa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untukkemudian dibawa melalui kapal yang akan dikirim ke Malaysia atasperintah terdakwa Ricky;Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan menampung dan kemudiandiangkut melalui laut pasir Monazit tersebut diperoleh terdakwa darisisa peleburan

dikirim ke Malaysia tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan(IUP), jin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin usahaPertambangan Khusus (IUPK);Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 saksi dan mobil truk yang saksikendarai yang membawa mineral monazit telah diamankan anggotaPolair Polda BangkaBelitung dipinggir sungai Tengkalat Desa PejemKecamatan Riau Silip kabupaten BangkaBahwa kegiatan yang dilakukan dengan menampung dan kemudiandiangkut melalui laut pasir Monazit tersebut diperoleh terdakwa darisisa peleburan

di DesaMapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka adalah buruh angkutyang memuat sejumlah mineral monazit atas perintah terdakwakedalam beberapa truk yang telah disediakan ke arah sungaiTengkalat Desa Pejem Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangkauntuk kemudian dibawa melalui kapal menuju malaysia;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 713/Pid.B/2014/PN.Sgl.Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa Ricky dengan menampungdan kemudian diangkut melalui laut pasir Monazit tersebut diperolehterdakwa dari sisa peleburan

hari Rabutanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 14.00 wib di Desa MapurKecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka adalah buruh angkut yangmemuat sejumlah mineral monazit atas perintah terdakwa kedalambeberapa truk yang telah disediakan ke arah sungai Tengkalat DesaPejem Kecamatan Riau Silip kabupaten Bangka untuk kemudiandibawa melalui kapal menuju malaysia;Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa Ricky dengan menampungdan kemudian diangkut melalui laut pasir Monazit tersebut diperolehterdakwa dari sisa peleburan

Bahwa pasir Monazittersebut diperoleh terdakwa dari sisa peleburan timah milik seseorang yangbernama Agus alias Ahen.Bahwa terdakwa menyuruh membawa pasir monazit tersebut setiaptruknya sebanyak 8 (delapan) ton sehingga keseluruhannya adalah 24 (duapuluh empat ton);Bahwa pasir monazit adalah kandungan mineral bukan logam yangpenampungan dan pengangkutannya diatur khusus berdasarkan ketentuanPasal 66 Undangundang Nomor 4 tahun 2009.Bahwa terdakwa tidak pernahmemiliki izin untuk membawa, mengangkut

Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburanatau. pemekaran usaha tidak terutang PajakPenghasilan, sepanjang memenuhi ketentuanHalaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012Keputusan Menteri Keuangan Nomor:637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst.9.

Wajib Pajak melakukan pengalihan hak atas tanahdanlatau bangunan dalam rangka penggabungan,peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995.d. . dst.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atasHalaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 629 /B/PK/PJK/2012d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihnan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai dengan

ISMADI Bin H.ISMAIL (Alm) yaitu. melakukan pembelian emas dari hasil parapenambang termasuk dalam kegiatan usaha di Bidang Pertambanganyaitu kegiatan menampung hasil tambang.Y Terhadap proses peleburan emas yang dilakukan oleh Sdr. H. ISMADI BinH.

Kalteng yang manapada Toko tersebut juga terdapat ruang untuk melakukan pengolahanatau peleburan emas. Untuk proses kegiatan yang dilakukansebagaimana hasil pemeriksaan yaitu:Bahwa Sdr. H. ISMADI Bin H. ISMAIL (Alm) melakukan pembelian emasmentah dari masyarakat Kab.

ISMAIL (Alm) melakukan peleburan emas diruangan yang sudah ada dengan menggunakan peralatan antara lainKorek Api / Mancis, Cetakan Emas, Tabung Gas, Garam emas, Nozzel,Timbangan, Mangkok, Kalkulator, Priuk Tanah, Mesin hitung uang, Tang(untuk menjepit emas), Mercury dan Air keras kemudian dibakar dandibentuk pada alat cetak sesuai dengan jumlah emas yang dilebur.Bahwa Setelah emas dilakukan peleburan dan membentuk lempengankemudian akan dijual kembali oleh Sdr. H. ISMADI Bin H.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukankegiatan usaha penjualan, pengolahan atau peleburan emas sejak tahun2015 sampai dengan sekarang.

Kalteng yang mana pada Toko tersebutjuga terdapat ruang untuk melakukan pengolahan atau peleburan emas.Untuk proses kegiatan yang dilakukan sebagaimana hasil pemeriksaanyaitu:Bahwa Terdakwa melakukan pembelian emas mentah dari masyarakatKab.

/Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pbuons, dan berdasarkan hasil pemeriksaan juga ditemukan kegiatanpenampungan emas dan pengolahan atau peleburan emas di kantor/ruangkerja di Lantai Il Toko Ponti Suri Jalan H. Udan Said Kel. Baru Kec. ArutSelatan Kab. Kobar Prov.

/Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pbujuta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), setelah itu hasilpengolahan dan peleburan emas yang telah jadi Terdakwa menjual kepadaSdr.

/Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Pbujual beli mercury yang dilakukan oleh karyawan Toko yang diketahulbernama Saksi Siti dan Saksi Paris kepada Saksi Misbah Als Kacongselaku pembeli mercury sebanyak 2 (dua) botol kecil warna putin yangberisi Cairan Mercury masingmasing seberat + 1 (satu) ons, danberdasarkan hasil pemeriksaan juga ditemukan kegiatan penampunganemas dan pengolahan atau peleburan emas di kantor/ruang kerja di LantaiI! Toko Ponti Suri Jalan H. Udan Said Kel. Baru Kec.

Sinar Kimia Utama Surabaya sebanyak1 (satu) tabung dengan berat 34,5 (tigapuluh empat koma lima)kilogram;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diperoleh fakta apabilaTerdakwa HERAWATI alias CECE bin DJONG KUI FAN tersebut tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang, baik berkenaan denganusaha peleburan biji emas tersebut maupun dalam halmemperdagangkan cairan mercury tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;2.

/Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN PbuEksplorasi, dan pada saat ini menjabat sebagai Analis TeknikPertambangan Minerba;Bahwa kegiatan peleburan biji emas dengan cara memanaskanbahan baku emas dengan menggunakan alat las, mangkok, jepitan,korek dan lain sebagainya sehingga bahan baku emas tersebutmeleleh dan pisahkan dari kandungan lain untuk selanjutnya dibentukdalam suatu alat cetakan emas sebagaimana yang dilakukan olehTerdakwa HERAWATI alias CECE bin DJONG KUI FAN adalahtermasuk ke dalam salah

Dengan rincian sebagai berikut : Tgl. 3 April 2020 sebesar 4550 kg (hasil timbang di peleburan) Tgl. 4 April 2020 sebesar 1820 kg (hasil timbang di peleburan) Tgl. 21 April 2020 sebesar 2740 kg (hasil timbang di peleburan) Tgl. 12 Mei 2020 sebesar 2880 kg (hasil timbang di peleburan)Total yang bisa diangkut adalah sebesar 11.990 kg dengan totalharga Rp. 17.985.000, (tujuh belas juta Sembilan ratus delapanpuluh lima ribu rupiah).

) Tgl. 4 April 2020 sebesar 1820 kg (hasil timbang di peleburan)Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Ckrvag2829 Tgl. 21 April 2020 sebesar 2740 kg (hasil timbang di peleburan) Tgl. 12 Mei 2020 sebesar 2880 kg (hasil timbang di peleburan)Total sebesar 11.990 kg dengan total harga Rp.17.985.000, (tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh lima riburupiah)Bahwa setelah pengangkutan yang tidak sesuai dengan informasi diawal, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

);Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Ckre Tgl. 4 April 2020 sebesar 1820 kg (hasil timbang di peleburan);e Tgl. 21 April 2020 sebesar 2740 kg (hasil timbang di peleburan);e Tgl. 12 Mei 2020 sebesar 2880 kg (hasil timbang di peleburan);Total yang bisa diangkut adalah sebesar 11.990 kg dengan total hargaRp17.985.000, (tujunh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima riburupiah); Bahwa kenyataanya setelah pengangkutan terakhir Tanggal 12 Mei2020, Penggugat

);e Tgl. 4 April 2020 sebesar 1820 kg (hasil timbang di peleburan);e Tgl. 21 April 2020 sebesar 2740 kg (hasil timbang di peleburan)e Tgl. 12 Mei 2020 sebesar 2880 kg (hasil timbang di peleburan);Sehingga diperoleh nilai total 11.990 kg seharga Rp17.985.000, (tujuhbelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Bahwa setelah pengangkutan terakhir tanggal 12 Mei 2020, Penggugattidak pernah memberitahukan lagi adanya limbah besi/scrab yang bisadiangkut, sehingga Tergugat meminta Penggugat

);e Tgl. 4 April 2020 sebesar 1820 kg (hasil timbang di peleburan);e Tgl. 21 April 2020 sebesar 2740 kg (hasil timbang di peleburan)e Tgl. 12 Mei 2020 sebesar 2880 kg (hasil timbang di peleburan);Sehingga diperoleh nilai total 11.990 kg seharga Rp17.985.000, (tujuhbelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Bahwa setelah pengangkutan terakhir tanggal 12 Mei 2020, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberitahukan lagiadanya limbah besi/scrab yang bisa diangkut, sehingga

Bahwa terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN,ST, MM memiliki 2 (dua) tungku peleburan / SMS, SMS 1 beroperasi 24 jamdan SMS 2 beroperasi selama 7 jam dengan menggunakan bahan bakar listrikdan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masingmasing shift 5 orangyang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua darilokal sebanyak +1500 ton / 24jam.Bahwa proses produksi peleburan baja adalah besi tua masuk ke tungku yangdicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan

Ery akan merekap,untuk limbah dari proses peleburan baja stee/ slag dibawa dengan dump truckke lokasi timbunan di slag processing pada area PT Gunung Garuda dan yangbertanggung jawab untuk pemindahan steel slag adalah Saksi PARDI (ManagerProduksi Peleburan);Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 1 (satu) tungku pembakaran yangberoperasi selama 24 jam, 1 (Satu) tungku pembakaran di PT Gunung Garuda IIberoperasi selama 12 jam, menggunakan listrik dan gas; Bahwa limbah B3 steel slag dari produksi dibawa ke

Kedudukan sayabekerja seharihari di pabrik PT Gunung Garuda; Bahwa atasan langsung saksi adalah saksi Marzuki (Koordinator Lapangan);Bahwa PT Gunung Garuda bergerak dibidang peleburan besi/baja yangmenghasilkan beberapa macam produk besi diantaranya hbeam, siku dan iwfbeam; Bahwa Saksi tahu dari peleburan baja/besi menghasilkan slag /tai besi berupakoral (batu keras) berwarna hitam pudar dengan suhu panas;Halaman 39 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa slag/tai besi berupa

Aan) Manager HRD (Saksi AMBAR KUNTJORO), ManagerProcurement, Manager Production Support (kosong), Manager Project (SaksiHENRY TAHIR); Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan baja, menggunakanbahan baku besi tua; Bahwa sepengetahuan Saksi limbah dari peleburan baja berupa s/ag diurusoleh Saksi MARZUKII; Bahwa PT Gunung GARUDA memiliki 2 (dua) tungku peleburan/SMS yakniSMS 1 (beroperasi 24 jam), dan SMS 2 menggunakan bahan bakar listrik dangas, pengoperasian dibagi 3 (tiga) shift dan sumber

Ketentuan tersebutdiatur di PP 85/1999 dan yang terbaru pada PP No. 101/2014 tentangpengelolaan limbah B3; Bahwa steel slag peleburan baja merupakan limbah B3 karena mengandungcemaran logamlogam berat.

Kedua Penuntut Umum;

kepada Komisi, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harisejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan sertatata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diaturdalam Peraturan Pemerintah.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atauPengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai asetdan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah

Bahwa batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan untuk melakukanpemberitahuan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalinan Sahamtelah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentangPenggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilalihanSaham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010,jumlah/batasan nilai tertentu sebagaimanadimaksud terdiri atas:

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsungmengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha HasilPenggabungan, Badan Usaha Hasil Peleburan, atau BadanUsaha yang mengambilalih saham perusahaan lain danBadan Usaha yang diambilalih.1.4.

maupun tidaklangsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yangmelakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.1.5.

Bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan PemberitahuanPenggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan PengambilalihanSaham Perusahaan telah di atur berdasarkan Peraturan Komisi No.4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda KeterlambatanPemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha DanPengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 4 Tahun 2012)2.5.

Putusan No. 635/B/PK/PJK/2012harta dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha:a.

Putusan No. 635/B/PK/PJK/2012e Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :43/PMK.03/2008 (dilakukan dengan Nilai Buku yang telahmendapatkan persetujuan DUP);e Bangun Guna SerahPenghasilan

Penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangkapenggabungan, peleburan atau pemekaranusaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst..3.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2009 tersebut, pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajibanpembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan ataspengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalinan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009 sesuai dengan

Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalahperusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak diJalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolokerto Kecamatan KaliwunguKabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa SoekionoBin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggalberdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 NotarisProf. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.

Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalahperusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak diJalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolokerto, Kecamatan KaliwunguKabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa SoekionoBin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggalberdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 NotarisProf. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.

Abadi Jaya Manunggal yang berdiri sejak Tahun 2005 adalahperusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besi yang terletak diJalan Raya Kaliwungu Kendal KM 19 Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu,Kabupaten Kendal Jawa Tengah, di perusahaan tersebut terdakwa SoekionoBin Ongsien Kie menjabat selaku Direktur Utama PT. Abadi Jaya Manunggalberdasarkan Akta pendirian Nomor : 27 tanggal 06 September 2012 NotarisProf. DR. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.

Abadi Jaya Manunggal berdiri sejak tahun 2005 yangmerupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha peleburan besiyang terletak di Jalan Raya Kaliwungu Kendal KM.19 Nolokerto,Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.Bahwa terdakwa Soekiono bin Ongsien Kie menjabat selaku DirekturUtama PT. Abadi Jaya Manunggal berdasarkan Akte Pendirian Nomor 27tanggal 06 September 2012 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputra,S.H.,M.H.

Abadi Jaya Manunggal.Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PT SMGBahwa proses produksi pembuatan besi beton tersebut adalah besitua/besi rosok dimasukkan ke tungku untuk dileburkan, selanjutnyadinaikan voltasenya sampai dengan maksimal yaitu 1.500 watt, setelahcairan hasil peleburan sudah mencapai setengah dari tungku, kemudiandiambil sampelnya untuk diuji kadar peleburan besi beton tersebut diLaboratorium, apabila kadar tersebut sesuai maka cairan hasil peleburantersebut siap

Bahwa Penggugat adalah merupakan Sekretaris Pengurus UnitKerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK ~~ F.SPPP SPSI)PT.Kirana Sekernan, sehingga sebagai pengurus serikat selalumempertanyakan kepada Tergugat tentang akuisisi dan/atauPerubahan Status, Penggabungan, Peleburan, atau. PerubahanKepemilikan Perusahan tempat Penggugatbekerja. E.

Bahwa dalam setiap perundingan, Tergugat selalu mengatakanbahwa perusahaan tidak mengalami perubahan status,penggabungan,peleburan, atau perubahan kepemilikanperusahaan tetapi perubahan hanya terjadi pada holdingnyasaja. Namun, pada tanggal 26 Juli 2010 Tergugat/DirekturUtama PT Brahma Binabakti Budiarto Abadi memberikanpengumuman kepada seluruh karyawan/ti yang berisikan bahwaPT.Kirana Sekernan digabungankan dengan PT.BrahmaBinabakti. F.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 penggugat bersama denganpengurus serikat pekerja PUK F.SPPPSPSI PT.Kirana Sekernanlainnya mengadakan perundingan Bipartit dengan PihakTergugat/manajemen peusahaan untuk mempertanyakan tentangpermasalahan perubahan status, penggabungan,peleburan, atauperubahan kepemilikan perusahaan PT.Kirana Sekernantersebut.

Ketenagakerjaan pasal 163 ayat (2) yang berbunyi Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh dalam hal terjadinya perubahan status ,penggabungan, peleburan , atau perubahan kepemilikanperusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerimapekerja/buruh diperusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) ,uang penghargaan masa kerja Il(satu) kali ketentuan dalampasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuandalam

K.Bahwa karena hakhak Penggugat belum diproses juga olehTergugat , maka pada tanggal 11 Oktober 2010 Penggugatmembuat surat penegasan kepada Tergugat bahwa tidakbersedia/menolak perubahan status , penggabungan, peleburan,atau. perubahan kepemilikan perusahaan PT.Kirana Sekernan padaPT.Brahma Binabakti serta meminta kepada Tergugat agarmembayarkan hak haknya sesuai aturan yangberlaku.

PDM65/PKPIN/Epp.2/09/2014 sebagai berikut :DAKWAAN :Dakwaan :KesatuBahwa ia Terdakwa Ahmad als Amad bin Maja pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014atau setidaktidaknya pada bulan Juli 2014 atau setidaktidaknya di dalam tahun 2014bertempat di area tanur / area peleburan CV. United Smelting yang beralamat di Jl.Laksamana Malayati (kawasan industry Ketapang) Kec.

Bukit Intan Pangkalpinang atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajadan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) bongkahan barang yang didugalogam timah sisa peleburan dengan berat total kurang lebih 17 kg (tujuh belas kilogram) yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu pihak manajemen CV.

dengan beratkurang lebih 12 kg (dua belas kilogram) Terdakwa Ahmad als Amad bin Majaletakkan di depan sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Ahmad als Amad binMaja, kemudian Terdakwa Ahmad als Amad bin Maja kembali masuk ke dalam areatanur / area peleburan CV.

(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 374 KUHP.AtauKeduaTerdakwa Ahmad als Amad bin Maja pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 atausetidaktidaknya pada bulan Juli 2014 atau setidaktidaknya di dalam tahun 2014 bertempat diarea tanur / area peleburan CV. United Smelting yang beralamat di Jl. Laksamana Malayati(kawasan industry Ketapang) Kec.

/B /PK/PJK/2012menyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisabuku (pooling of interest) atas nilai perolehan atau pengalihan hartadalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;c Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usahatidak terutang PPh, sepanjang memenuhi ketentuan KMK 637/Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 631./B /PK/PJK/2012KMK.04/1994 s.t.d.t.d.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha.d. ...Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995.dst.9 Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Surat Keterangan Bebas (SKB) PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan

, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha; Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganHalaman 7 dari 48 halaman.

Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihanusaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atauditerima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan;b.

Penggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi' ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 474/KMK.04/1995";yang masih berlaku, karena tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009Halaman

Bahwa dalam kedua ketentuan tersebut, yaitu PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 243/PMK.03/2008 dan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor : PER30/PJ/2009, ataspengalihan hak atas tanah dan/atau. bangunan karenapenggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha tidakdikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutanPajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan;10.

Bahwa Para penggugat dalam Petitumnya pada point 5 menyatakanMenghukumTergugat dan Tergugat II untuk merancang kembali Agendauntuk membatalkan Putusan Konperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah Tahun 2019 tentang Penyatuan atau Peleburan GMI Anugrah Distrik 2Wilayah Jalan Madong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI AnugrahDistrik 2 Wilayah Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan padaKonperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah tahun 2020.2.

Bahwa Akta Kesepakatan tersebut tidak dapat berlaku lagi, dikarenakansetelah adanya keputusan Konperensi Tahunan GMI Wilayah Tahun2019 Tentangpenggabungan/peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah Jalan Madong Lubis No.3 dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah Jalan Madong Lubis No.9;. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan Izin kepada Para Penggugatuntuk membentuk Yayasan baru dalam menaungi PKMI 7 dan PKMI 12;.

Bahwa dasar hukum penggabungan atau peleburan Bahwa Kesatuandan persatuan adalah kebaikan bagi Gereja Methodist Indonesiadikarenakan jemaat GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah JI. Madong LubisNo.3 Medan dengan GMI Anugerah Disitrik 2 Wilayah JI. Madong LubisNo.9 telah pecah sejak tahun 2005, sehingga dengan demikianpenggabungan atau peleburan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah Jl.Madong Lubis No.3 Medan dengan GMI Anugerah Distrik 2 Wilayah Jl.Madong Lubis No.9 adalah sah menurut hukum;.

Menyatakan sah menurut hukum keputusan Konperensi Tahunan(Konta) Tahun 2019 terhadap penggabungan atau peleburan GMIAnugerah Distrik 2 Wilayah Jl. Madong Lubis No.3 Medan denganGMI Anugerah Distrik 2 Wilayah JI. Madong Lubis No.9;4.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II (Terbanding dan TerbandingIl) untuk merancang kembali Agenda untuk membatalkan PutusanKonperensi Tahunan (Konta) GMI Wilayah Tahun 2019 tentangPenyatuan atau Peleburan GMI Anugrah Distrik 2 Wilayah JalanMadong Lubis Nomor: 3 Medan dengan GMI Anugrah Distrik 2Wilayah Jalan Madong Lubis Nomor: 9 Medan pada KonperensiTahunan (Konta) GMI Wilayah tahun 2020.6.

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomer Register Perkara: PDM39/L.9.13.3/Eoh.2/06/2021 tertanggal 5 Juli 2021 sebagai berikut:Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B /2021/PN MtkBahwa Terdakwa Ikhsan Alfazri alias Isan bin Sukirman pada hari Rabu tanggal 21April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan April tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Arif Wijaya alias Arif bin RizalHendri yang beralamat di Jalan Peleburan

Saksi Arif Wijaya bin Rizal Hendri, di persidangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) unit handphone merek REALME Tipe C15 berwarna biru tua dengan imei 1 : 868394040569152imei 2 : 868394040569145; Bahwa Saksi menyadari hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tangga 21 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB saat terbangun untuk makan sahurdi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Peleburan Timah Perumahan Mentok Permai II,

persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa suami Saksi yang bernama Arif Wijaya bin Riza Hendri telahkehilangan 1 (satu) unit handphone bermerek REALME Tipe C15 berwarnabiru tua dengan imei : 868394040569152 imei2 : 868394040569145 dengan nomor handhpone 085380011892; Bahwa Saksi baru menyadari hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Saksi terbangununtuk makan sahur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Peleburan

15 Putusan Nomor 83/Pid.B /2021/PN Mtk Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam01.00 WIB di Kampung Sidorejo RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai DaengKecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil 1(satu) unit handphone merek REALME tipe C15 warna biru tua milik SaksiArif Wijaya bin Rizal Hendri;Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mengambil 1 (satu) unithandphone pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIBdi rumah yang beralamat Jalan Peleburan

Sebagalunsur juga ditetapbkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri Suatutempat kediaman orang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit handphone tersebutpada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi ArifHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B /2021/PN MtkWijaya bin Rizal Hendri yang beralamat di Jalan Peleburan Timah PerumahanMuntok Permai Il Nomor 20 Gang Kane Kelurahan Sungai

Putusan No. 632/B/PK/PJK/2012harta dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal 13Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha :a.

Putusan No. 632/B/PK/PJK/2012e Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.03/2008 (dilakukan dengan Nilai Buku yang telahmendapatkan persetujuan DJP);e Bangun Guna SerahPenghasilan dari

Penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan dalam rangkapenggabungan, peleburan atau pemekaranusaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994sebagaimana telah diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor:474/KMK.04/1995.d. ... dst..3.

Putusan No. 632/B/PK/PJK/2012a. persyaratan penggabungan, peleburan dan pemekaranusaha;b. hak untuk mengajukan penilaian kembali; danc. prosedur lainnya yang bertentangan dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.e.

Putusan No. 632/B/PK/PJK/2012PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanahdan/atau bangunan, yaitu :.. dst.. dstPenggabungan, peleburan dan pemekaran usahaPenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan ataupemekaran usaha tidak terutang Pajak Penghasilan,sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 637/KMK.04/1994 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor: 474/KMK.04/1995".yang masih berlaku, karenatidak