Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patentidak diatur upaya administratif terhadap keputusan pembekuan sementaraPaten, karena pembekuan sementara Paten sendiri bukan istilan hukumdalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan bukankewenangan Tergugat maupun atasan Tergugat untuk membuat keputusanpembekuan sementara Paten;.

SEMENTARA PATEN ID 0 018 808 ATAS NAMA PT.KATAMA SURYABUMI:24.25:26.Bahwa Keputusan Tergugat yang pokoknya berisikan pembekuan sementaraPaten ID 0 018 808 atas nama PT.

Katama Suryabumihanya karena sebab Penghapusan Paten dan Berakhirnya Jangka WaktuPemberian Paten, serta Pengalihnan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai ObjekJaminan Fidusia, sehingga pembekuan sementara yang menghilangkan hakPenggugat untuk jangka waktu sementara adalah tidak dikenal dan tidak dapatdibenarkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;Bahwa sanksi administratif pembekuan sementara hanya terdapat dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ketika sebuahpartal

Tanda tangan Tergugat dalam Surat Keputusan Nomor: HKI.KI.05.0905,Hal: Pembekuan Sementara Paten ID 0 018 808 atas nama PT.

Bahwa KTUN Obyek Sengketa juga tidak memenuhi syarat finalsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena sifatnyahanya pembekuan sementara sesuai dengan perihal yang dijelaskan dalamsubstansi KTUN Obyek Sengketa. Selain itu, pembekuan sementara Paten10 0018 808 dapat ditinjau kembali apabila telah terjadi perdamaian di antarakedua belah pihak;.

Futurindo Multi Sejahtera; -------------------------------3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan / atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 16 Juli 2013 dari pihak Bank Danamon kepada PT.

/ atau Bilyet Giro, tanggal 18 Desember 2013, nomor : 615/MLK.DPS/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------7. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 19 Desember 2013; ----------------------8. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 6110/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.;--------------------

---------9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 19 Desember 2013, No. 619/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------10. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 618/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan I, tanggal

foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 609/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------15. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 10 Desember 2013, No. 611/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------16. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau

Blyet Giro (SPP) tanggal 18 Desember 2013, No. 616/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------17. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 19 Desember 2013, No. 620, 621, 622/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; -----------------------------18. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 623/MLK

Futurindo Multi Sejahtera; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan / atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 16 Juli 2013 dari pihakBank Danamon kepada PT. Futurindo Multi Sejahtera (FMS); 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran periode tanggal 21 Nopember 2012s/d 31 Desember 2013 dengan Rekening giro nomor 1881188195 atas namaPT.

Hak PenggunaanCek dan / atau Bilyet Giro, tanggal 18 Desember 2013, nomor :615/MLK.DPS/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; 7. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 19 Desember 2013; 8. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 6110/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ;9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan

, tanggal 9 Desember 2013,nomor : 64/MLK Dps/XII/2013, dari PT Bank Central Asia Tbk.; 13.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 605 s/d 608/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ; 14.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 9 Desember 2013, No. 609/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk. ; Hal.9 dari 80 Putusan Pidana Nomor

507/Pid.B/2014/PN Dps15.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 10 Desember 2013, No. 611/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 16.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 18 Desember 2013, No. 616/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 17.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal

19 Desember 2013, No. 620, 621,622/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 18.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 623/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; 19.1(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan /atau Blyet Giro (SPP) tanggal 23 Desember 2013, No. 626/MLK/DPS/XII/2013 dari PT Bank Central Asia Tbk.; disita dari Dra.

Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan Danab. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan Danac.

Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan Danah. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan Danai.

Jenderal Sudirman Kav. 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat Jakarta 10220 tanggal 26 Oktober 2016Nomor ; 122/Ext/BHRJD/X/2016 perihal : PermohonanPembukaan Pembekuan Dana atas nama YayasanSupersemar di Bank BNI;Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepadaDirektur Utama PT.

HR Rasuna Said Blok X7Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 14 Nopember 2016 2016Nomor : HUK/6/0916//R perihal : PermohonanPembukaan Pembekuan Dana atas nama YayasanSupersemar.Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Kantor Cabang Jakarta Veteran jalan Veteran No. 8Jakarta Pusat kepada Kantor Advokat Kailimang & PontoMenara kuningan Lt. 14/A Jl.

ROHMAT BAROKAH sedang buang jangkar setelah itudilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan kapal memiliki 13 Palka, yang terdiridari 10 palka penyimpanan dan 3 palka pembekuan, saat melakukan pemeriksaandi palka pembekuan yaitu nomor 4 sebelah kiri dihitung dari haluan kapal, parasaksi menemukan ikan yang masih dalam kondisi tidak beku, hal tersebutmengindikasikan bahwa ikan tersebut baru saja di tangkap ;Bahwa Terdakwa adalah Mualim KM.

Rohmat Barokahmemiliki 13 palka,yang terdiri dari 10 Palka penyimpanan dan 3 palkah pembekuan, saatmelakukan pemeriksaan di palkah pembekuan yaitu no.4 sebelah kiridihitung dari haluan kapal, saksi menemukan ikan yang masih dalamkondisi tidak beku, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikan tersebut barusaja ditangkap ;Drum,Hal 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN DpsBahwa KM.

mesin listrik yang lainyaitu Nissan Diesel RF8 ;Bahwa betul memang ada ikan yang masih belum belum beku di palkah 4sebelah kiri, itu dikarenakan ikan baru 5 jam masuk kedalam palka masak(pembekuan) ;Bahwa menurut pengalaman saya bahwa ikan akan membeku sekitar 16jam dari saat ikan itu dimasukan kedalam palka pemasak (pembekuan),baru setelah itu dipindahkan ke palkah penyimpanan ;Bahwa sepengetahuan saya ada yaitu radio merek ICOM, yang biasanyadigunaklan untuk berkomunikasi antara nakhoda dengan

ROHMAT BAROKAH berjumlah 13 lubang,terdiri dari 3 palka pembekuan dan 10 palka penyimpanan ;Bahwa palkah yang digunakan untuk pembekuan adalah palkah nomor 4sebelah kiri dan nomor lima kiri dan kanan ;Bahwa setelah ikanikan tersebut beku sempurna kurang lebih berada didalam palka pembekuan selama 14 jam setelah itu baru dipindahkan kepalka penyimpanan ;Drum,Hal 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dps Bahwa saat mulai berangkat saya sudah bicara dengan temen temansaya termasuk mualim

Rohmat Barokahmemiliki 13 palka,yang terdiri dari 10 Palka penyimpanan dan 3 palkah pembekuan, saatmelakukan pemeriksaan di palkah pembekuan yaitu no.4 sebelah kiridihitung dari haluan kapal, saksi menemukan ikan yang masih dalamkondisi tidak beku, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikan tersebut barusaja ditangkap ;Bahwa KM. Rohmat Barokah saat dilakukan pemeriksaan muatanmembawa ikan kurang lebih 20.000 Kg ;Bahwa alat tangkap yang dipergunakan KM.

Bahwa terhadap sanksi pembekuan izin lingkungan yangtelah dikenakan kepada PENGGUGAT, pada faktanya PENGGUGATmasih dapat menjalankan kegiatan proses produksi. Maka, dapatdiperkirakan apabila sanksi pembekuan izin lingkungan PENGGUGATtersebut dimohonkan agar dilakukan penundaan pelaksanaannya,akan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup yang lebih besarbagi lingkungan hidup, termasuk merugikan TERGUGAT IlINTERVENSI sebagai pihak yang terkena dampak lingkungan hidup secara langsung;25.

Dengan demikian,diperlukan penerbitan sanksi lebih lanjut berupa pembekuan izinlingkungan PENGGUGAT, 31.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut, diketahuipenerbitan sanksi administratif No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017tertanggal 21 Agustus 2017 berupa pembekuan izin lingkungankepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima (objek sengketa), telahsesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 UndangUndang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH);pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutanizin lingkungan

, gubernur, atau bupati/walikota ; Pasal 4ayat: (1) Permen LH No:02 Tahun 2013, Sanksi Administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.a. teguranLCITUNS 22 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn ennab. paksaanpemerintah; ~ c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau I/zinPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau IzinPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan(4) Pembekuan Izin Lingkungan

Agustus 2017 tentangPengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungankepada Pimpinan PT.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) rangkap SK Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kabupaten Buton No. 03/KEP/III/2016 tgl. 7 Pebruari 2016 ; 1 (satu) lembar Surat No.02/UMB/II/37M/2016 tgl. 13 Pebruari 2016 tentang Pembekuan sementara keuangan Universitas Muhammadiyah Buton, dikembalikan kepada saksi Hamidin, SE; - 1 (satu) rangkap SK No.05/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimda Muhamadiyah Kab Buton, 1 (satu) rangkap SK No.02/KEP/II/D/2011 tentang Penetapan Ketua dan Personalia

,MM ke bankuntuk mengantar surat pembekuan rekening milik UMB = dan saksimembacanya setelah saksi berada di bank;Bahwa setahu saksi yang telah membuat surat blokir suratNo.02/UMB/IV37M/2016 tertanggal 13 Pebruari 2016 perihal Pembekuansementara Keuangan Universitas Muhammadiyah Buton ke lima bank adalahbuat Dr. La Ode Mahufi Madrah, SH.

,MM lalu terbitlah surat No.02/UMB/IV37M/2016 tertanggal 13Pebruari 2016 perihal Pembekuan sementara Keuangan UniversitasMuhammadiyah Buton;Bahwa surat palsu yang di buat Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.

,MM dengan Kop Surat danstempel mengatasnamakan Universitas Muhamadiyah Buton;Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 262/Pid.B/2016/PN kdiBahwa sepengetahuan saksi yang telah mengantar surat pembekuan tersebutadalah Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.,MM sendiri dan hal ini saksiketahui karena Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.

H Laode Ahmad Mahufi Mandra, SH.MM. dengan Kop Surat danstempel mengatasnamakan Universitas Muhamadiyah Buton;Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengantar surat pembekuan tersebutadalah Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.,MM sendiri dan hal ini saksiketahui karena Dr. La Ode Ahmad Mahufi Madra, SH.

,MM perihal pembekuan sementara rekening UMBdibeberapa Bank Rekanan UMB;Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah mengajukan Abhisebagai berikut :Ahli Prof. DR. SYAIFUL BAHRI, SH.

PRAISYPARDEDE selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaanditemukan : Kepala: pembekuan darah ukuran tujuh centimeter kali delapancentimeter pada kepala sebelah kanan, lima centimeter diatas telinga.

Wajah : luka lecet disertai pembekuan darah ukuran tiga kali limacentimeter pada dahi kanan dua centimeter dari garis tengah tubuh dansatu centimeter dari batas rambut, luka lecet ukuran satu koma delapancentimeter kali dua koma lima centimeter pada dahi tengah searahdengan garis tengah tubuh, luka lecet ukuran nol koma delapancentimeter kali satu koma tiga centimeter pada dahi kiri tiga centimeterdari garis tengah tubuh dan tiga centimeter dari batas rambut,pembekuan darah ukuran tiga koma lima

PRAISYPARDEDE selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaanditemukan : Kepala: pembekuan darah ukuran tujuh centimeter kali delapan centimeterpada kepala sebelah kanan, lima centimeter diatas telinga.

PRAISY PARDEDE selaku dokter yang memeriksadengan hasil pemeriksaan ditemukan : Kepala: pembekuan darah ukuran tujuh centimeter kali delapan centimeterpada kepala sebelah kanan, lima centimeter diatas telinga.

No. 2083 K/Pid/2010Repertum Nomor 20/VER/RSU/RM/IIV2009 yang dibuat danditandatangani oleh dokter SIMION BERHIMPON, dengan hasilpemeriksaan : Nyeri kepala hebat dan dilakukan pemeriksaan pindalkepala dan ditemukan perdarahan, diputuskan untuk melakukanoperasi pada kepala dan ditemukan pembekuan darah sebanyakdelapan puluh cece.

Kandou Manado dan sesuai Visum etRepertum Nomor 20/VER/RSU/RM/IIV2009 yang dibuat danditandatangani oleh dokter SIMION BERHIMPON, dengan hasilpemeriksaan : Nyeri kepala hebat dan dilakukan pemeriksaan pindalkepala dan ditemukan perdarahan, diputuskan untuk melakukanoperasi pada kepala dan ditemukan pembekuan darah sebanyakdelapan puluh cece.

Hasil visumet repertum kedua No.20/VER/RSU/RM/II/2009 dengan hasil pemeriksaan :nyeri kepala hebat dan dilakukan pemeriksaan perihal kepala dan ditemukanpendarahan, diputuskan untuk operasi karena ditemukan pembekuan darahsebanyak delapan puluh cece di kepala korban.

Pembekuan darah di kepalakorban adalah akibat lanjutan dari luka robek dan bengkak yang ada dikepala korban akibat perbuatan Terdakwa.Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwaputusan judex facti tidak memenuhi rasa keadilan, dapat dibenarkan karenaputusan judex facti keliru yaitu pembekuan darah di kepala korban yangmenyebabkan korban harus dioperasi akibat perbuatan Terdakwa, judex factitidak mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi dengan saksi surat,hasil visum ada perdarahan

/pembekuan darah di kepala korban sehingga harusdioperasi.

Bahwa dalam perjalanan Pekerjaan Peningkatan JalanDesel Kota Semarang Penggugat mengalami keterlambatanpenyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal, karenaperputaran keuangan Penggugat untuk penyelesaian pekerjaandi beberapa daerah terlambat pembayarannya dan sejaktanggal 17 Nopember 2013 Rekening Penggugat di Tergugatyaitu Rekening No.Ac.10015029938 dilakukan Pembekuan olehTergugat dengan alasan Penggugat dimasukkan dalam daftarHitam Nasional (DHN) ;8.

Sehinggaapabila Tergugat tidak melakukan Pembekuan = rekeningPenggugat, maka Penggugat masih mempunyai kemampuandan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan peningkatanjalan Desel Kota Semarang, karena dana Penggugat diRekening Tergugat masin ada sebesar Rp. 838.824.628 ,(delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluhempat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sehinggamencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;11.

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum berkaitan atas pembekuan Rekening PenggugatAc.1015029938 di Tergugat, dimana sejak tanggal 17 Nopember2013 telah dilakukan pembekuan tetapi Tergugat dapatmelakukan transaksi transaksi sebagai berikut :1. Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksipembayaran bunga pinjaman dengan sebesar Rp.2.115.552,2. Tanggal 27 Desember 2013 melakukan transaksipembayaran kewajiban CV. Jala Majapahit sebesarRp.170.000.000,3.

AZZahra) dalam status pembekuan,terhadap CV. Jala Majapahit tidak ada kaitannya dengan CV.AZZAHRA, karena badan hukumnya telah berbeda, sehinggatanggung jawab hukumnya juga berbeda dan tidak terdapatpersetujuan tertulis dari Penggugat atas pembayaran kewajibanCV. Jala Majapahit oleh Tergugat ;17. Bahwa akibat tindakan Tergugat telah menimbulkankerugian kepada Penggugat berupa:A. Kerugian Materiil :Hal. 6, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMG1.

Peningkatan Jalan Desel KotaSemarang bukanlah tanggung jawab Tergugat, olehkarenanya alasan pembekuan rekening sebagaiHal. 25, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMGpenyebab gagalnya penyelesaian Peningkatan JalanDesel Kota Semarang merupakan hal yang dicaricaridan tidak berdasar hukum, maka layak untuk ditolaknyaPengadilan;13.

Putusan Nomor 310 K/TUN/2019Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa yang berisi pencabutan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telahdidahului dengan penerbitan keputusan pembekuan IMB masjid tersebut.Sengketa atas pembekuan IMB a quo telah diajukan melalui PeradilanTata Usaha

Negara di bawah Register Nomor 150/G/2017/PTUN.BdgJuncto Nomor 159/B/2018/PT.TUN.Jkt, dan pada saat permohonankasasi ini diputus sengketa atas pembekuan IMB aquo masih dalamproses pemeriksaan peninjauan kembali Nomor 93 PK/TUN/2019; Bahwa alasan pencabutan IMB oleh Tergugat dalam sengketa ini, KarenaPemegang IMB (Penggugat) dianggap tidak dapat menyelesaikanpengaduan pihak ketiga dalam tenggang waktu yang ditentukan; Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa ada kewajibanTergugat untuk

ditentukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, padahalperan Tergugat dalam hal ini sangat penting untuk memfasilitasi dialogantara Penggugat dan pihak ketiga dengan melibatkan stake holderterkait lainnya guna mendudukan persoalan secara jernih, dan titik temuantara pandangan Penggugat dengan keberatan yang diadukan pihakketiga, serta mencari solusi yang tepat dan bijak atas pengaduantersebut; Bahwa keputusan objek sengketa tidak didukung pertimbangan faktualyang memadai, apalagi sengketa atas pembekuan

Bahwa PENGGUGAT telah mengeluarkan surat keputusan No. 01706/DPPO2/IN/A.1/I/2004 tertanggal 6 September 2004 tentang Pembekuan dan PenunjukanCaretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa yang isinya antara lain :a. Mencabut Surat Keputusan DPP PKB No. 029/DPP02/I/A.I/MI/2002 tentangsusunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBanyuwangi Periode tahun 20022007 tertanggal 1 Maret 2002 ; b.

Alwi Shihab telah mencabut tandatangan pada SK nomor 01706/DPPO2/TU/A.V/IX/2004 tentang Pembekuan dan Penunjukan Caretaker tersebut( Bukti TIli4 ) ; === == 22 22220 22 222 nn nnn nen nnn8.

Bukti TIi3: Copy sesuai asli, Surat Keputusan No. 029/DPP02/IN/A.1/IM/2002tanggal 1 Maret 2002 tentang Susunan Dewan Pengurus CabangPartai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi ; : Copy tanpa asli, Surat Keputusan No. 01706/DPP02/III/A.I/TX/2004tanggal 6 September 2004 tentang Pembekuan dan PenunjukanCaretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan BangsaKabupaten Banyuwangi ; : Copy sesuai copy Surat Pernyataan Bersama DPACPKB SeKabupaten Banyuwangi tanggal 12 September 2002; 284.

Bukti TIIi5 =: Copy sesuai copy, Peraturan Partai No. 0534/DPP02/IIVA.I/1/2002tentang Pembekuan Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa ; 6. Bukti TIIi6 : Copy sesuai salinan, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor104/Pdt.G/2004/PN.Bwi. ; 7. Bukti TIi7 =: Copy tanpa asli, Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI tanggal 6 April 2005, Perihal Pendaftaran Keputusan DPP PartaiKebangkitan Bangsa ditujukan kepada Prof. DR. H. ALWI SHIHAB;8.

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 01706/DPPO2/IW/A/I/II/2004 tertanggal 6 September 2004 tentang Pembekuan dan PenunjukanCaretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa yang isinya antara lain :a. Mencabut Surat Keputusan DPP PKB No. 029/DPP02/I/A.I/MI/2002 tentangSusunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBanyuwangi Periode tahun 20022007 tertanggal 1 Maret 2002 ; b.

Ikan (Cold Storage), yang dimana Perusahaanatau Pabrik usaha tersebut berlokasi di Kota Bitung ;Bahwa pada tanggal 06 April 2020, Turut Tergugat yang pada saat itumenggunakan jasa Pembekuan Ikan dari Penggugat, memasukan 1(satu) buah container ke dalam areal Perusahaan Penggugat, sebagaitempat Turut Tergugat menaruh ikan miliknya yang di proses / dibekukanmenggunakan jasa perusahaan Penggugat, yang mana pada saat ituPenggugat tidak mengetahui kalau Tergugat adalah Pemilik 1 (satu)buah container

Bahwa antara Penggugat dan turut tergugat saat ini terjadi perselisinandisebabkan ulah turut tergugat yang tidak melaksanakan pembayaranProses pembekuan ikan kepada penggugat, yang dimana antaraPenggugat dan turut tergugat saat ini sementara bersengketa diPengadilan Negeri Bitung dalam Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Bit ;Bahwa 1 (satu) buah container milik Tergugat tersebut, sebagai akibatadanya permasalahan/ sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat,terhitung setelah Tanggal 18 April 2020,

Indo Hong Hai International yaitumenerima uang, melakukan pembelian, mencatat pemasukan danmembuat laporan pengeluaran;Bahwa saksi tidak tahu terhadap orang yang masuk meletakkan container;Bahwa yang saksi tahu, jasa pembekuan ikan yang berada di dalamcontainer itu belum dibayar;Bahwa saksi tidak tahu kalau masih ada ikan di dalam situ karena ikanyang keluar itu belum dibayar;Bahwa Ikan yang belum dibayar punya ibu Fina (Josefin Kapada);Bahwa PT.

Indo Hong Hai International;Bahwa Contaiener tersebut masuk dalam wilayah perusahaan;Bahwa pernah ada orang yang ingin mengambil container tersebut;Bahwa saksi tidak mengijinkan karena belum selesai melakukanpembayaran terkait pembekuan/pengerasan ikan;Bahwa saksi pernah di berikan perintah untuk menahan container agarjangan keluar karena belum melakukan pembayaran;Bahwa saksi siapa pemilik container tersebut;Bahwa Container tersebut berada di areal PT.

tersebut;Bahwa yang mau datang ambil adalah pemilik ikan tersebut ibu JosefinaKapada tetapi tidak bisa diambil container tersebut karena belum adamelakuan pembayaran atas biaya proses pembekuan ikan;Bahwa Kejadiannya pada bulan April 2020;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penyelesaian pembayaran yangdilakukan oleh ibu Josefina kepada PT.

sebagainya, umumnya terdiri dari 13 sampai50 ekor tiap 3 atau 4 Ib;Penimbangan dan Penyusunan dalam Pan.Bbahwa setelah udang disortasi, selanjutnya udang ditimbang kembali, dibersihkansatu persatu, kemudian disusun dalam pan, penyusunan ini bertujuan agar udangbeku yang dihasilkan terlihat menarik;Pengisian Pan dengan Air.Bahwa udang yang telah disusun dalam pan, dicuci melalui mesin pencuci beberapakali dengan air es, dan kemudian baru diisi dengan sejumlah air es, dengan adanyaair es ini maka hasil pembekuan

nanti akan berupa balokbalok es;PembekuanBahwa pembekuan ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan air blast freezer yangmempunyai kapasitas sekitar 10 ton dengan waktu pembekuan 10 sampai 15 jam,dan contact plate freezer yang kapasitasnya 400 kg dengan waktu pembekuan 4 jam,suhu pada saat akhir pembekuan minus 34C sampai minus 36 C;Halaman 5 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 791/B/PK/PJK/20129).Bahwa setelah disortasi kemudian diatur dalam wadah yang kedap air dengan berattertentu, kemudian diberi air sampai semua udang terendam, lalu dibekukan dalamruang pembekuan pada suhu antara minus 45C dan minus 35 C;Glazing.Bahwa udang segera diglazing dengan tujuan menambah lapisan es untuk mencegahpengeringan pada permukaan produk (dehidrasi) dan oksidasi selama penyimpanandan distribusi, glazing dilakukan dengan mencelupkan balokbalok udang dalam airyang tercampur

lima, di atas lantai ruanganpenyimpanan dingin diberi rangka kayu (pallet) setinggi kirakira 10 cm sebagai alastumpukan dan suhu penyimpanan adalah 15C sampal 20C, cara penyimpanandalam cold storage harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinyasirkulasi udara pada setiap kemasan, jika memungkinkan produk yang paling lamadisimpan harus didistribusikan terlebih dahulu;Bahwa mengingat udang merupakan bahan yang mudah rusak maka perlu mendapatperlakuan pengolahan yang baik dan cermat, pembekuan

adalah penyimpanan bahanpangan dalam keadaan beku, agar reaksireaksi enzimatis, reaksireaksi kimia sertapertumbuhan mikroba penyebab kerusakan dan kebusukan dapat dihambat, padaproses pembekuan ini digunakan bahan pendingin (refrigerant) yang akan berubahdari fase cair ke fase gas dengan menyerap panas dari sekelilingnya;Bahwa untuk mencegah akibat negatif dari pembekuan seperti terjadinya kristalkristal es yang besar dalam bahan, maka udang dibekukan dengan sistem quickfreezing pada suhu 24C sampai

No. 0238/SKCT/DPPIKADIN/II/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pembekuan DPDIkadin Sumatera Utara Periode 20172021 dan Pengangkatan CaretakerDPD Ikadin Provinsi Sumatera Utara, hanya didasarkan pada alasan:Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 598/Pdt/2019/PT MDNMenimbang : Berdasarkan Surat DPCDPC IKADIN Kab/Kota yang beradadi Sumatera Utara, perihal: Permohonan MusyawarahDaerah Luar Biasa (MUSDALUB).8.

Dewan Pimpinan Pusat IkatanAdvokat Indonesia No. 0238/SKCT/DPPIKADIN/II/2019 tertanggal 27Pebruari 2019 yang isinya tentang Pembekuan DPD Ikadin SumateraUtara Periode 20172021 dan Pengangkatan Caretaker DPD IkadinProvinsi Sumatera Utara, karena sebelumnya Penggugat dan PenggugatIl selaku Ketua dan Sekretaris DPD Ikadin Sumatera Utara sama sekallitidak pernah dipanggil dan tidak pernah didengar keterangannya olehDewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN);9.

Bahwa berdasarkan halhal di atas, tindakan atau perbuatanDewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) yangmelakukan pembekuan DPD Ikadin Sumatera Utara Periode 20172021dan Pengangkatan Caretaker DPD Ikadin Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan Surat Keputusan (S.K.)

Dewan PimpinanPusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) No. 0238/SKCT/DPPIKADIN/II/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pembekuan DPDIkadin Sumatera Utara Periode 20172021 dan Pengangkatan CaretakerDPD lIkadin Provinsi Sumatera Utara, telah bertentangan denganAnggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN) masingmasing tertanggal 23 September 2016, maka patutmenurut hukum dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum;16.

Dewan PimpinanPusat Ikatan Advokat Indonesia No. 0238/SKCT/DPPIKADIN/II/2019tertanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pembekuan DPD Ikadin SumateraUtara Periode 20172021 dan Pengangkatan Caretaker DPD IkadinProvinsi Sumatera Utara, batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepadaPenggugat dan Penggugat II, baik kerugian materiil maupun immateriilsebesar Rp. 100.500.

Bahwa saksi JAMSIR menjadi tergerak hatinya untuk menual ikannyakepada terdakwa karena katakata terdakwa yang mengatakan akanmembeli ikan dati saksi dengan sistem pembayaran setiap kilo ikan yangsaksi masukan kepada perusahaan pembekuan ikan yang bernama CV.ANDIKA yang terdakwa kelola dan akan dibayar secara berlanjut.

AbeliKota kendari, terdakwa mulai membeli ikan kepada saksi JAMSIR dimanaterdakwa merupakan penanggungjawab perusahaan pembekuan ikan yangbernama CV. ANDIKA bertempat di Pelabuhan PPS (Pelabuhan PerikananSamudera) Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari.Bahwa terdakwa membeli ikan dari saksi JAMSIR dan penjual ikanlainnya dengan sistem pembayaran setiap kilo ikan yang dimasukankepada perusahaan pembekuan ikan CV.

Bahwa perusahaan pembekuan ikan CV. ANDIKA yang terdakwa kelolatersebut masih beroperasi sampai saat ini.

Puday Kec.Abeli Kota kendari, terdakwa mulai membeli ikan kepada saksi JAMSIR dimanaterdakwa merupakan penanggungjawab perusahaan pembekuan ikan yangbernama CV. ANDIKA bertempat di Pelabuhan PPS (Pelabuhan PerikananSamudera) Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari.Bahwa benar terdakwa membeli ikan dari saksi JAMSIR dan penjualikan lainnya dengan sistem pembayaran setiap kilo ikan yang dimasukankepada perusahaan pembekuan ikan CV.

Bahwa benar perusahaan pembekuan ikan CV. ANDIKA yang terdakwakelola tersebut masih beroperasi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa kronologis penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa dimulai dengan penerbitan izin membangun kepadaTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 29 September2016, kemudian izin tersebut dibekukan pada tanggal 20 September 2017.Atas pembekuan

tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung danpada tanggal 22 Maret 2018 memutuskan dengan membatalkan suratkeputusan tentang pembekuan izin tersebut yang kemudian padatanggal 30 Agustus 2018 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta.

berkekuatanhukum tetap pada tanggal 20 Maret 2018 Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidakmemberikan kesempatan kepada pemilik izin untuk mengklarifikasi danmelaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang keberatan atas pendirianmasjid tersebut, sehingga melanggar prosedur yang berlaku sebagaimanadiatur Pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 Peraturan Walikota Bogor Nomor 79Tahun 2014 tentang Pembekuan

Kota Batu Nomor: 270/265/KPU BATU/2004 tertanggal 24Mei 2004; Hal ini didasarkan pada nomor urut calon di Daerah PemilihanPenggugat, serta juga telah sesuai Pasal 107 ayat (2) huruf b Undang UndangNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian makapenetapan KPU Kota Batu adalah sah menurut hukum;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan resmi menjadi Caleg terpilin DPRDKota Batu, tibatiba dengan tanpa ada alasan yang jelas, maupun tegoran yangjelas dan sah, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pembekuan

terhadapKepengurusan DPC PSI Kota Batu periode 20032008 (dalam hal iniKepengurusan Penggugat) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 37/SK/ DPD/V1/2004 tertanggal 15 Juni 2004; Bahwa karena Surat Pembekuan ini tidakprosedural dan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Syarikat Indonesia, demikianpula istilah Pembekuan juga tidak diatur oleh AD/ART tersebut; Dan selanjutnyaHal. 3 dari 8 hal.

No. 2101 K/Pdt/2013atas dasar surat pembekuan Tergugat Nomor. 37/SK/DPD/VI/2004 tertanggal15 Juni 2004 tersebut.

musyawarah cabang yang diadakan 5 (lima)tahun sekali (Pasal 21 ayat (1) huruf c AD/ART) dan musyawarah cabang" itudianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Dewan PimpinanAnak Cabang di Daerahnya (Pasal 30 ayat (4) AD/ART).Demikian pula menurut Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun2003 tentang Partai Politik, "bahwa kepengurusan Partai Politik pada setiaptingkat dipilin secara demokratis dan harus sesuai dengan AD/ ART PartaiPolitik yang bersangkutan" dan bukan melalui Pembekuan

Titi NuryantiPune dokter umum Puskesmas Wamlana, yang telah melakukan pemeriksaanmedis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :o Pembekuan darah (kebirubiruan) diserta bengkak pada kelopak bawahmata kanan.o Luka Jecet pada kelopak bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.o Luka lecet pada punggung bawah kiri ukuran 4 cm x 0,1 cm.Dengan Kesimpulan :Telah diperiksa seorang lakilaki berumur dua puluh dua tahun.

Padapemeriksaan ditemukan pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan lukalecet pada punggung korban akibat kekerasan benda tumpul dan tidakmengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan seharihari. Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa akibat dari pernukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksimengalami pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecetpada punggung korban, akan tetapi saksi tidak dirawat inap di rumah sakit hanya berobat dan dilakukan Visum saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.2.

Bahwa akibat dari pernukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korbanmengalami pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecetpada punggung korban, akan tetapi korban tidak dirawat inap di rumah sakit hanya berobat dan dilakukan Visum saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. 3. Saksi : DONI NIKIYULUWAlias DONI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Halaman 4 dan 12 Putusan Nomor :136/Pid.

Pada pemeriksaanditemukan pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet padapunggung korban akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkanhalangan pada korban untuk melakukan pekerjaan seharihari:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksidan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut : Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor :136/Pid.B/2018/PNAmbA Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25Desember

Diyan Pusposari, Dokter pada Puskesmas Tanggul KabupatenJember, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korbanDIHARJO sebagai berikut :Kesimpulan Korban menderita pembekuan kulit didalam kulit, luka lecet dan pendarahan Luka tersebut bisa disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Korban dirujuk ke RS lanjutan tapi keluarga menolak.Lalu. berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Jenasah) nomor045/48/414.45/2017 tanggal 23 Febrauri 2017 ditandatangani oleh dr.

DiyanPusposari, Dokter pada Puskesmas Tanggul Kabupaten Jember, dengankesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban DIHARJO sebagai berikut :Pemeriksaan LuarKepala ditemukan pembekuan darah didalam kulit berdiameter lima centimeter yangberasal dari kepala samping kanan atas. Ditemukan luka lecet dan pembekuan darah didalam pada pipi kanandiameter dua millimeter. Ditemukan Luka lecet pada geraham kanan belakang diameter duacentimeter.

Ditemukan luka lecet pada leher kanan panjang tiga centimeter lebar duacentimeter.Anggota GerakAtas : Ditemukan lecet pada pergelangan tangan kiri diameter duacentimeter.Bawah : Ditemukan luka lecet di lutu kanan diameter dua centimeterKesimpulan Korban meninggal dunia pada tanggal 20022017 pada jam 16.30 wib Korban menderita pembekuan kulit di dalam kulit, luka lecet dan pedarahan.

devisa buat Negarayang tidak sedikit, sehingga sudah sepatutnya Penggugat mendapatperlindungan dengan diberi kesempatan seluasluasnya, jadi bukankesempatannya malah dimatikan sebagaimana yang akan dilakukanTergugat;Telah Memenuhi Persyaratan Perpanjangan Perjanjian11.Bahwa dalam surat Tergugat kepada Penggugat Surat PerusahaanUmum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor : B049/DIR.B/I/2016,tertanggal 26 Januari 2016, Perihal : Jawaban PermohonanPerpanjangan Penggunaan Ruang Pendingin (Cold Storage), Pembekuan

Aquo sebagaimanaPasal 16 ayat (2) Bilamana PIHAK KEDUA (Penggugat) akanmemperpanjang penggunaan ruang pendingin (Cold Storage),pembekuan (ABF) dan proseccing selambatlambatnya 6 (enam) bulansebelum berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mengajukansecara tertulis permohonan ruang pendingin (Cold Storage), pembekuan(ABF) dan proseccing dengan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku; danayat (3) :"Bilamana pada waktu tidak mengajukan yang ditentukan diatas,PIHAK KEDUA tidak mengajukan secara tertulis

penggunaan ruangpendingin (Cold Storage), pembekuan (ABF) dan proseccing tersebut,PIHAK PERTAMA menentukan penggunaannya kepada pihak lain olehkarenanya sangat tidak berdasar dalil yang diajukan Tergugat untukmengakhiri Perjanjian secara sepihak;13.Bahwa Penggugat melalui surat pertama tertanggal 28 Juli 2015 No.031/ADM/AII/VII/2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan PenggunaanRuangan Pendingin (Col Storage), Pembekuan (ABF) dan Processing;dan surat kedua tertanggal 11 Agustus 2015 No. : 034/ADM

Biaya Sewa Gedung Pembekuan (ABF) / tahun;Kapasitas isi 20 ton ikan X Harga Sewa/hari (Rp 500.000,/Ton) XHari kerja efektif 1 tahun/350 hari = Rp 2.528.750.000,3. Biaya Sewa ruang UPI / tahun;Luas 196,50 m? X tarif sewa per m2/bulan (Rp 50.000,) X hari kerjaefektif 1 tahun/350 hari = Rp. 117.900.000,4.

Kerugian Materiil :1) Biaya Sewa Ruang pendingin (cold storage) / tahun;Kapasitas isi 200 Ton ikan X Harga Sewa/Hari (Rp 15.000,/Ton) XHari kerja efektif 1 tahun/350 hari = Rp 758.625.000,/ tahun2) Biaya Sewa Gedung Pembekuan (ABF) / tahun;Kapasitas isi 20 ton ikan X Harga Sewa/hari (Rp 500.000,/Ton) XHari kerja efektif 1 tahun/350 hari = Rp 2.528.750.000,3) Biaya Sewa ruang UPI / tahun;Luas 196,50 m?