Menyatakan terdakwa AHMAD MUZAKKIR bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana ;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUZAKKIR dengan Pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masapenahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair6 (enam) Bulan Kurungan;4.

penguasaanatas Narkotika oleh Terdakwa ataupun Narapidana atas nama Khabirullahtersebut yang diperuntukan untuk dikonsumsi atau dipergunakan secarapribadi;Selanjutnya dengan adanya predikat Terdakwa selaku Terpidana dalamtindak pidana serupa yakni tindak pidana Narkotika (selaku pengedarNarkotika) dan Terdakwa yang juga dalam permeriksaan urine dinyatakanpositif sebagai penguna Narkotika dimana pemeriksaan (tes urine) dilakukansegera/sesaat penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus a quo, sertaadanya upaya pemberantasaan

50Pcs atau sama dengan 1,0000 M dan kayu olahanHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.jenis ulin dengan ukuran 10cm x 10cm x 400cm sebanyak150Pcs atau sama dengan 6,0000 M volume keseluruhan7,0000 M8.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah yang mobil yangdigunakan para Terdakwa untuk mengangkut kayukayu hutan tersebutdan Kayu olahan jenis ulin adalah kayukayu yang diangkut oleh Terdakwa dan Terdakwa Il yang mana berdasarkan Undangundang No 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan

Put.No.45/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks4.No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUZAKKIR dengan Pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masapenahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair6 (enam) Bulan Kurungan;Menetapkan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)0)8)9)10)1 (satu) Bundel General Contractor & Suplplier oleh CV.SINAR BARUnomor :015/SP/CV.SB

Menyatakan terdakwa NUR HASLI dan terdakwa II ARSYAD HAFIDbersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaanSubsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HASLI dengan Pidanapenjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan denganmasa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000.

agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagaiberikut: 1 Membebaskan Terdakwa ANDI BAHTIAR dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor:3 1 Tahun 1999 Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomorb.20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair ;1 Menyatakan Terdakwa ANDI BAHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 joUU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaantindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana danmembebaskan terdakwa dan terdakwa Il dari dakwaan Primair Pasal2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasaan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan terdakwa NUR HASLI dan terdakwa Il ARSYAD HAFIDbersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaanSubsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

Masyarakat Desa Songgom Lor mengalami kerugiansebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jopasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa BASHIR EFFENDY, BA Bin

Membebaskan terdakwa MUHAMMAD RAMDAN HADJU daridakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair dan dakwaan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 joUU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindak pidanakorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanSubsidair ;2.

Namunterdakwa HARI SETIAWAN Als HANAFI Als ABU ZUFAR tidak pernahmelaporkan kepada Pihak yang berwenang / Kepolisian atas peristiwatersebut karena terdakwa sepenuhnya mendukung perjuangan Jihadtersebut; Terdakwa tidak melaporkan kejadian tindak pidana terorisme yangdialaminya adalah karena terdakwa masih dalam satu jaringan anggotaJAD Jawa Timur;n Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan

Menyatakan Terdakwa ANDI BAHTIAR terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi Sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan tindakpidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ; 2.

Natadirja Kecamatan Gading Cempaka KotaBengkulu Tim Pemberantasaan BNNP Bengkulu melihat Seseorang yangdicurigai turun dari Bus Raflesia yakni saksi AMAR TARIGAN dan seketikaitu juga Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung mengamankan saksiAMAR TARIGAN dan kemudian melakukan penangkapan' danpenggeledahan terhadap saksi AMAR TARIGAN dan pada saat dilakukanpenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hp SamsungDuos warna putih dengan No Sim Card 085362672924 dan No Sim Card085977309550

surveyterhadap bankbank BRI di wilayah Kebumen adalah bukiti keinginan bantinterdakwa yang menginginkan ataupun setidaktidaknya menyetujui dengankeguantan perampokanperampokan yang dilakukan oleh kelompok ABUROBAN als UNTUNG als BAMBANG, dan pada saat itu terdakwa mengetahuisecara sadar jika perbuatan perampokan adalah perbuatan melanggar hukum.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002Tentang Pemberantasaan

SULAIMAN NH alias DAENG LION dan KARYONO WIDODOalias SUJAK di pondok Pesantren Ansharulloh Ciamis , namun rencana tersebutbelum terlaksana karena Abdulah Jaiyus Muhammad dan Jepri sudah ditangkapoleh apparat Kepolisian.Akibat perbuatan TERDAKWA dan kelompoknya telah menimbulkan ketakutandidalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Pontianak;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2002 Tentang Pemberantasaan

Putusan No.436/PidSus/2019/PN Jkt.Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkanmenjadi Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan;Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, MajelisHakim setelah mendengar Pendapat Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan PutusanSela yang amarnya : Menolak seluruh

UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, unsurunsurnya adalah :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;5.

Pasal 6 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi yang berbuny1 : Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordanasi denganinstansi yang berwenang melakukan pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi.; Dalam penjelasan pasal 6 UndangUndang Nomor 30 tahun 2002disebutkan ; 22222 222 Bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BadanPemeriksa Keuangan , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara , Inspektorat

1. Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN Bin DAHE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi , sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

bukti Suratsurat yang diajukan di persidangan;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN Bin DAHE, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalamdakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasaan

Menyatakan Terdakwa JAFARUDDIN Bin DAHE, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi , Sesuaidalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UUNo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;2. Membebaskan Terdakwa JAFARUDDIN Bin DAHE oleh karena itu daridakwaan Primair tersebut ;3.

kooordinasi, yang mana hal tersebut dalampelaksanaannya telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara KejaksaanAgung Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia danKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP049/A/J.A/03/2012 dan Nomor : B/23/III/2012 serta Nomor : Spj39/01/03/2012,yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara instansi yangmenjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasantindak pidana korupsi dan tercapainya optimalisasi pemberantasaan

Menimbang, bahwa pada posita angka 17 halaman 12 sampai denganangka 22 halaman 13 permohonan praperadilan Pemohon, Pemohonmenyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangtidak pernah disampaikan oleh Termohon dalam jangka waktu paling lama 7( tujuh ) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan sebagaimanaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari2017, melainkan pemohon hanya menerima Tembusan Surat yang dikirimkanoleh Termohon Kepada Komisi Pemberantasaan

Dan rencana pengeboman tersebut bertujuan agarmenghancurkan gedunggedung DPR dan MPR sehinggaanggota DPRdan MPR dapat merubah hukumhukum di Indonesia menjadi hukumIslam.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan Tindak PidanaTerorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan T indak Pidana Terorisme.ATAUKEDUAAlias HITOKIRI

Barang bukti kode Q14 Positif Asam Sulfat (H2SO04) dan kode Q15Positip terdeteksi Toluena (C7H8) yang merupakan pelarut kimiayang dapat digunakan untuk pembuatan bahan peledak TNT.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan Tindak PidanaTerorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan T indak Pidana Terorisme.DANKEDUA