SAMUEL WUNGO, lawanDIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI,

PNPM.MDR/Il/ 2008,Tanggal 31 Desember 2008,dari Tergugat,Penggugat telahmenerima tugas dalam rangka pelaksanaan Program NationalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran2009 dengan lokasi tugas Provinsi Sulawesi Tengah sebagai KonsultanManagemen Nasional (KMNational) ;Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perintah Tugas tersebut diatas,Penggugat telah dan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabdengan baik sebagai Konsultan Managemen National (KMNational) padaProgram National Pemberdayaan

Dengan demikian menjadi tidak jelas dan absurd dalil gugatanPenggugat, yang menyatakan Penggugat mendapat kepercayaan ataspekerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dari Tergugatsementara Surat Perintah Tugas diberikan untuk masa kerja tahun 2008 2009 yakni selama 1 (satu) tahun.

Putusan No. 493/Pdt.G/201 4/PN.JKT.SEL.Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri.Dimana isi lampiran surat World Bank tersebut diantaranya menyatakan, "4.Lalai dalam melakukan supervisi dan pembinaan sehingga banyakditemukan kesalahan prosedur disetiap lokasi yang dikunjungi.,, 5. Ijinmeninggalkan lokasi tugas tidak procedural.". Dan dalam kolomRekomendasi surat World Bank tersebut menyatakan bahwa Penggugatdirekomendasikan untuk di "PHK".

Hal ini karena dengan melihat hasil evaluasi Penggugat terhadappelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimanaPenggugat tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal, dan pada saatyang bersamaan kontrak kerja Penggugat berakhir yakni pertanggal 30 April2009 sehingga Penggugat juga tidak layak untuk diberikan sejumlah uangpengganti kerugian atas berkahirnya masa kontrak kerja Penggugattersebut.10.

ArwanSurbakti, M.Si Direktur Kelembagaan dan Pelatinan Masyarakat DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri,angka 3 menyatakan, "Hasil Evaluasi Kinerja selama 2008 (selama triwulan)mendapatkan penilaian D (Buruk)". Dengan penilaian evaluasi tersebutbagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan akalakalan denganmenerbitkan pemberhentian kontrak kerja terhadap Penggugat ?

Penggugat:
Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Tergugat:
PT. Telkom Indonesia Tbk. C.q. Plasa Telkom Samarinda

PUTUSANNomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN SmrDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila, alamat:RukoAlaya Junction, Blok LE No 16, Sungai Pinang,Kota Samarinda, Kel.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, sekira pukul 15.30WITA, kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda yang barudibuka kedatangan tamu dari sales atau marketing Indihome, PT. TelkomIndonesia Tbk C.g.

Telkom Indonesia Tbk.Mendatangi kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda, hari sabtutanggal 5 September 2020, sekira jam 15.30 WITA, sales tersebut hanyamenawarkan indohome yang berkecepatan 20 Mbps sedangkan kantor yangbaru dibuka masih dihuni oleh sedikit staf maka yang dibutuhkan adalah yangHalaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor:13/Pat.G.S./2020/PN.Smrberkecepatan 10 MBps dan tidak menggunakan fasilitas TV, artinyaPenggugat

Pada tanggal 5 September 2020, Kantor Lembaga Pemberdayaan &Bantuan Hukum Ksatria Pancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16Kota Samarinda, kedatangan tamu Sales Indihome Tergugat.b.

Foto copy Surat dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan HukumKsatria Pancasila kepada Direktur PT. Telkom IndonesiaTbk. dan PimpinanPlaza Telkom Samarinda Nomor : 021/KPPzT/Somasi/IX/2020 tanggal 6September 2020 perihal : SOMASI, diberi tanda bukti P1;2.

PERKUMPULAN KELOMPOK TANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DAN NELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA vs PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI

No. 582 PK/Pdt/2011Bahwa pada tahun 2003 telah dibentuk perkumpulan Kelompok Tani danNelayan yang bernama Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan PesisirPantai, Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari 28 Kelompok Tani yang masingmasing dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Tani dan M. A. AGUNG T, B.Sc.

,sebagai Ketua Umum Perkumpulan Kelompok Tani tersebut berdasarkan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Pemberdayaan MasyarakatTani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara.Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut atas dasar lokasi dibuka sendirimaupun secara berkelompok yang berasal dari tanah Negara seluas lebih kurang 2.722Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) pada tahun 1982 yang terletak di DesaBaras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000, (enampuluh empat ribu rupiah).Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2751 K / Pdt / 2009tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :e Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PERKUMPULANKELOMPOK TANI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DANNELAYAN PESISIR PANTAI KABUPATEN MAMUJU UTARA danPemohon

Selain itu juga saya dipilih Pengurus dan Anggota Kelompok Tanisebagai Ketua Umum, dari Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan NelayanPesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara, dan juga Legalitasnya sudah diakui,dikukuhkan oleh Bupati Mamuju Utara (Ir. H.

T, B.Sc tidak salah dan sahsah saja sebagai Kuasa HukumKelompok Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai KabupatenMamuju Utara, karena Majelis Hakim Kasasi beralasan dengan mengacu pada Pasal 32UndangUndang No. 18 Tahun 2004, karena Pasal 32 UndangUndang No. 18 Tahun2004. Bukan UndangUndang Advokat.Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 2751 K / PDT / 2009.Halaman 28 tentang wewenang M. A. Agung.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Tergugat II)

Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan KampungNomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pemilihan KepalaKampung, yang dikeluarkan oleh Tergugat I :1. Bahwa Penggugat adalah Penjabat Kepala Kampung Mapia, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Supiori Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 23Desember 2011; nnnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn crn nnn nnn nn nnn ne nnn ncnnane2.

SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013tentang Pemilihan Kepala KampungAYU FS ) eae3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mencabuta. SURAT BUPATI SUPIORI Nomor: 140/338 Tanggal 12 Agustus 2013tentang Pemilihan Kepala Kampung Mapia ;b. SURAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAHAN KAMPUNG Nomor: 42/2013 tanggal 15 Agustus 2013tentang Pemilihan Kepala KampungAVL ) a4.

P5 : Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanKampung Nomor : 810 / 43, Tanggal 17 September 2013, Perihal: Teguran Pertama, (Fotokopi sesuai dengan Aslinya ) ; 6.

T.112 : Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKampung Nomor : 42 / 2013, tanggal 15 Agustus 2013, Perihal :Pemelihan Kepala Kampung. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); 3. T.Il3 : Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanKampung Nomor : 810 / 48, tanggal 17 September 2013, Perihal :Teguran (Pertama) (Fotokopi sesuai dengan Aslinya ) ; 4.

T.Il4 : Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanKampung Nomor : 800 / 95 / 2013, tanggal 02 Agustus 2013Perihal : Tanggapan Surat Dewan Adat BAR Sorido KBS.(Fotokopi sesuai dengan Aslinya ) ; ===5. T.Il5 : Surat Dewan Adat Bar Sorido KBS Nomor : 01/ DA/ KBS / 2013,tanggal 31 Juli 2013, Perihal : Permohonan.

ANUGRAH MOTOR- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAH DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANGILIR (PALI), yang selanjutnya di sebut : TERGUGAT II;3.

BupatiPALI, barulah Penggugat yakin akan adanya Proyek tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan dari Kabid Perencanaan dan Program PUBina Marga Kabupaten PALI atas perintah dari Sekretaris Daerah PemkabPALI, agar proyekproyek tersebut dialinkan pelasanaannya ke BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Tergugat Il) denganalasan proyekpoyek tersebut dilasanakan di desa (untuk pemangunandesa) Kemudian Penggugat bersama Kabid perencanaan dan proggram PUBina Marga dan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan

Pinak Pertama (Tergugat ) memerintahkan kepada suau Tim yngterdiri dari Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan desa Kabupaten Penukal Abab Lematang lIlir denganPembantupembantunya, unsur perencana dengan Pembantupembanunya dan unsur pemborong (Penggugat) untuk membuatperhitungan dan penilaian/Opname hal pekerjaan, dari perhitunganlebih atau kurang akan diselesaikan pembayaran kepadaPihakkedua (penggugat) termasuk pembbasan hak milik penyitaan)alatalat milik Pihak Kedua (Pengugat)Bahwa

Fotocopy DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) Badan pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran2015, (Bukti T.I s/d T.III.8, Fotokopi dari Fotocopy);6.

Kemudian Penggugatbersama Kabid Perencanaan dan Program PU Bina Marga dan Tergugat Il(Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) penggugatdiajak menghadap Tergugat III (Bupati PALI), dan Tergugat III memerintahkanTergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Proyek tersebut serta untukmenandatangani Surat Perjanjian Kerja (GPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

Penggugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TONGOA KECAMATAN PALOLO KABUPATEN SIGI
Tergugat:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masyarakat dan Desa mempunyai tugasmembantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakatdan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;Ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mee Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakanHal 17 dari 57 hal Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.PLa.

Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat danb. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat danC. ralaleanear evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa;d.

Turra, dkk, ke Kecamatan Palolo tanggal 29 s/d 30Oktober 2019, tanggal 31 Oktober 2019 (Sesuai dengan hasilscan);Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atasSomasi Pertama dan Terakhir tertanggal 20 November 2019, yangditujukan kepada Kantor Hukum RidwanPither & Rekan Up.Moh.

,tanggal 20 November 2019 (Sesuai dengan asili);Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Sigi Nomor: 408/580/DPMD, Perihal: Tanggapan atasSomasi Pertama dan Terakhir Tertanggal 20 November 2019,yang ditujukan kepada Kantor Hukum RidwanPither & RekanUp. Moh.

;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Sigi Bidang Pemerintahan Desa;Bahwa ada surat keberatan dari Panitia Pilkades Desa Tongoa terhadapSurat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi (objeksengketa), saksi mengetahui hal tersebut dari Pimpinan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, namun saksi lupakapan surat tersebut diajukan;Bahwa tanggapan surat tersebut diserahkan ke Bagian HukumPemerintahan Daerah Kabupaten Sigi;Bahwa sebagai Panitia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman

ANUGRAH PRABU MANDIRI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Pemkab PALI
2.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3.Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Penggugat:
Samsi Eka Putra, SH
Tergugat:
Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Utara
Turut Tergugat:
Bupati Lampung Utara

Penggugat:
GANEFO BANGUN sebagai ahli waris Alm Anna Brita Sembiring
Tergugat:
Perkumpulan Pemberdayaan Perempuan Pijer Podi YAPIDI

Nusantara Mekanika Industri- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR (PALI), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Halaman 1 dari 45 Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN Mre3. BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI),selanjutnya disebut Terqugat Ill;Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill yang selanjutnya disebutsebagai Para Tergugat, masingmasing memberikan Kuasa kepada :DHABI K GUMAYRA, S.H., M.H., dan FIRDAUS HASBULLAH, S.H.

Kemudian Penggugat bersama Kabid Perencanaan dan Program PUBina Marga dan Tergugat II (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) penggugat diajak menghadap Tergugat Ill (BupatiPALI), dan Tergugat Ill memerintahkan Tergugat Il (Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) untuk menunjukPenggugat sebagai pelaksana Proyek tersebut untuk sertamenandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMk);.

Pihak Pertama (Tergugat I) memerintahkan kepada suatu Tim yangterdir' dari Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir denganPembantuPembantunya, unsur perencana dengan pembantupembantunya dan unsur pemborong (Penggugat) untuk membuatperhitungan dan penilaian/apname hal pekerjaan, dari perhitunganlebih atau kurang akan diselesaikan pembayaran kepada PihakKedua (Penggugat) termasuk pembebasan hak milik (penyitaan)alatalat milik Pihak Kedua (Penggugat

Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Desa(DPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang lIlir, Tahun Anggaran 2015, diberitanda :Bukti T.I s/d T.III3;5. Fotokopi Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang llir KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (KUA) tahun anggaran2015 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda BuktiT.I s/d T.IIl4;6.

KemudianPenggugat bersama Kabid Perencanaan dan Program PU Bina Marga danTergugat Il (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa) penggugat diajak menghadap Tergugat III (Bupati PALI), dan Tergugat IIImemerintahkan Tergugat Il (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa) untuk menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Proyektersebut serta untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMk);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

Pembanding/Terbanding/Tergugat : Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Utara
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Bupati Lampung Utara
Terbanding/Penggugat : Samsi Eka Putra, SH

,MM
3.Sumiati
Tergugat:
Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2.Gubenur Sumatera Selatan Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

KANA SURYA GEMILANG Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN ALAT- ALAT ANGKUTAN DARAT SEPEDA MOTOR KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUKOHARJO

BOUNDED KRISNHA DEWA,M.Mar, SH,CLA
Terbanding/Tergugat : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BanjarmasinSelatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 296/SKK/VIII/EQUPdt.G/14/ 2020, tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebutsebagai Pembanding semula Penggugat.MELAWANDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKOTA BANJARMASIN, yang beralamat dijalan Sultan Adam No.18, RT.28, Kota Banjarmasin, Prop.Kalimantan Selatan, dalamhal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. LUKMAN FADLUN,S.H., M.H., JEFRIE FRANSYAH, S.H.

istriPenggugat yang sedang memperjuangkan hak anakanaknyakedinas P3A Kota Banjarmasin perihal masalah gugatan hak nafkahanak kepada mantan suami yang merupakan ayah kandung darianakanaknya tersebut yang sejak adanya putusan cerai dari PABanjarmasin tahun 2016 yang diabaikan oleh mantan suami hinggasekarang, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwapenyebaran informasi pribadi Penggugat yang dilakukan Tergugatjelas dilakukan sejak adanya Laporan yang dilayangkan oleh istriPenggugat kepada Dinas Pemberdayaan

Kahar Muzakir; Pimpinan Bagian Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi (P4KT) Tahun Anggaran 2001 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Sumatera Selatan

., MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penggugat:
Ulil Amri
Tergugat:
1.Bupati Pasaman
2.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab Pasaman
3.Panitia Pilwana Kabupaten Pasaman

Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D;------------------------b. Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017;------------------------3. Mewajibkan :--------------------------------------------------------------------------------a.

Tergugat 1 untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D;----------------------------------------------------------------------------------b. Tergugat 2 untuk mencabut Surat Keputusan berupa Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri gemilang Kec.

M SYAFRI D MELAWAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK, PANITIA KAMPUNG PEMILIHAN PENGHULU DESA SRI GEMILANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

SuratKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KabupatenSiak Nomor: 141/DPMKPKK/201 7/294 tanggal 04 Agustus 2017 PerihalHasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Sri GemilangKec.Koto Gasib, Kabupaten Siak sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D.2. Surat Penetapan calon penghulu Kampung Sri GemilangKec.

Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KampungKabupaten Siak Nomor: 141/DPMKPKK/201 7/294, tanggal 04 AgustusPutusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.PBR Halaman 31dari 572017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilangNomor.4 sepanjang atas nama M Syafri D;2. Surat Penetapan Calon Penghulu Kampung Sri gemilang Kec.

Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KampungKabupaten Siak nomor: 141/DPMKPKK/2017/296 tanggal 4 AgustusPutusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.PBR Halaman 33dari 572017 perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri Gemilang,sepanjang Nomor 4 atas nama M SYAFRI D selanjutnya disebut ObjekSengketa 1 j nnn nn one nn nnn nn nn nnn nnn nn cece n en en ee2.

Bahwa Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danKampung Kabupaten Siak mengirim surat Nomor : 141/DPMKPKK/2017/296tertanggal 4 Agustus 2017 perihal Hasil PenyaringanBakal Calon Penghulu Sri Gemilang Kepada Camat Koto Gasib danditembuskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Kampung = SriGemilang; (Vide Keterangan Tergugat dan Tergugat II) ;9.

Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KampungKabupaten Siak Nomor: 141/DPMKPKK/2017/296, tanggal 04Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Srigemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D;Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu KampungSri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 201 7;3. MewajilbKan !=

FERDINAND KAMBUAYAlawanAGUSTINA ANTOH, DKKdanPEMERINTAH R.I. cq PROVINSI PAPUA BARAT cq PEMERINTAH KABUPATEN SORONG cq DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SORONG

dan kontra memori kasasi tanggal 31 Desember2018 dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Jayapura, ternyata putusan Judex Facti salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tidak diikutsertakannya tuntutan tentang keabsahanSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Omri Kalaibinyang dijadikan alas hak menyatakan kepemilikan terhadap objek sengketatidak merupakan syarat formal suatu gugatan, begitu pula penempatanPemerintah RI cq Dinas Pemberdayaan