Ditemukan 12142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan penahanan
Penelusuran terkait : Tentang penataan ruang Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Yayasan fort de kock bukittinggi yang diwakili oleh h. nazaruddin Skm M.kes vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota bkittinggi; Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;;
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 13-11-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pdt.P-Kons/2023/PN SRG
Tanggal 20 Desember 2023 — Pemohon:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN
Termohon:
IRWAN M
35 — 16
  • Pemohon:
    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN
    Termohon:
    IRWAN M
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pdt/2022
Tanggal 24 Maret 2022 — ZACHLUL FUAD, dkk vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) ACEH, dkk
105 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZACHLUL FUAD, dkk vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) ACEH, dkk
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 12-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 02-03-2023
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/KI/2023/PTUN.JPR
Tanggal 2 Maret 2023 — Pemohon:
Rolly Wenas, S.sos
Termohon:
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA
214 — 42
  • Pemohon:
    Rolly Wenas, S.sos
    Termohon:
    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 12-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 127 / G / 2017 /PTUN-MDN
Tanggal 15 Maret 2018 — PENGGUGAT : EDY WISNO SIMANJUNTAK VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN ,CS
75 — 20
  • PENGGUGAT : EDY WISNO SIMANJUNTAK VS TERGUGAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN ,CS
    KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANGKOTA MEDAN : Berkedudukan di JlJend.BesarDr.Abd.Haris Nasution No.17 Medan dalam hal inimemberikan kuasa kepada INDRA GAMA,SH,2.HENRY KATIO u/An.kewarganegaraan Indoneisa, Pekerjaan PNS pada DinasPerumahan Kawawan Permukman dan PenataanRuang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustangal 08 Nopember 2017, selanjutnya disebutSQDAGAI ... ss seseceaeeeeeeteeeaeeeesaeeeeeeeessnsseeses I ERGUGAT;PT.SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR ;Kewarganegaraan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
193 — 143
  • Penggugat:
    Gabriel Silam
    Tergugat:
    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Bahwa Gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Mahakam Ulu yang dalam hal ini diwakili olen Sdr YOHANESANDY ABEH, S.Sos., M.Si (Selaku Kepala Dinas periode 2019 sampaidengan sekarang), yang mana kewenangan untuk mengangkat seorangKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu adalah Bupati KabupatenMahakam Ulu selaku Kepala Daerah/ Bupati (berdasarkan Surat KeputusanBupati
    Tergugatselaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu harus bertanggungHalaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2020/PN Sdwjawab, dan berdasarkan fakta bahwa Sdr YOHANES ANDY ABEH, S.Sos.
    Bahwa materi gugatanPenggugat tersebut, terlalu mengadaada dan tidak mendasar karenanyatanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, sudah tidakmenggunakan dan menempati obyek bangunan Ruko Assa milikPenggugat;10.
    PerihalPemberitahuan bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juni 2018 DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Mahakam Ulu, telah memindahkan Kantor padaobyek sewa ke Kantor/ Bangunan lain dengan kata lain bahwa DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Mahakam Ulu, tidak memperpanjang Sewaatas Gedung Ruko Assa yang terletak di Kampung Ujoh Bilang RT. 011,Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu milik Penggugat;8.
    Bahwa setelan menerima surat dari Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Mahakam Ulu Nomor : 600/164/DPUPRUMUM/VI/2018tanggal 07 Juni 2018, perihal Pemberitahuan bahwa terhitung sejaktanggal 01 Juni 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu telahmemindahkan Kantor pada obyek sewa ke Kantor/ Bangunan lain,Penggugat tidak dengan segera mengosongkan sendiri bangunanrumah tersebut sebagaimana telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/Pdt/2022
Tanggal 5 April 2022 — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, dk
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-04-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 K/Pdt/2023
Tanggal 3 April 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS Hj. WAHDAH DK
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS Hj. WAHDAH DK
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 06-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 Juli 2021 — SUTRISNO Melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara
110 — 0
  • SUTRISNO Melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara
Pengadilan PN SIGLI Perdata Wanprestasi
Register : 09-02-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Sgi
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
Saiful Bahri
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie
17 — 0
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan dana pembayaran sisa hutang kepada Penggugat pada APBK Kabupaten Pidie perubahan Anggaran tahun 2021 atau pada tahun Anggaran 2022 dan/ atau pada tahun berikutnya;
  • Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
    Penggugat:
    Saiful Bahri
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 25-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat:
KOPERASI UNIT DESA USAHA MINA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG.
38 — 8
  • Penggugat:
    KOPERASI UNIT DESA USAHA MINA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG.
    KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTASEMARANG Cq.
    Bahwa selanjutnya berdasarkan SURAT NOMOR 005/570/2018 PERIHALUNDANGAN KEPADA PENGURUS KUD USAHA MINA TERTANGGAL 15FEBRUARI 2018 DARI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANGsesuai dengan hasil rapat pada tanggal 19 Februari 2018 yang telah diselenggarakan oleh TERGUGAT untuk permasalahan ganti rugi pasar KUDUSAHA MINA, yang memberikan penilaian ganti rugi atass tanah kud usahamina SESUAI DENGAN PENILAIAN DARI APRAISEL TANAH DANBANGUNAN RUMAH BENTUK LIMASAN KERANGKA KAYU DINDINGTEMBOK ATAP GENTING YANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020
Tanggal 17 Juni 2020 — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, VS 1. BANGUN CIPTA - MULTI, KSO, DKK
783 — 470 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR tersebut tidak dapat diterima;
    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, VS 1. BANGUN CIPTA - MULTI, KSO, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2008 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999K/PDT/2007
Tanggal 23 Januari 2008 — DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. Ka. SUDIN PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN JAKARTA UTARA Cq. CAMAT PENJARINGAN Cq. Ka. PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KECAMATAN PENJARINGAN
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. Ka. SUDIN PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN JAKARTA UTARA Cq. CAMAT PENJARINGAN Cq. Ka. PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KECAMATAN PENJARINGAN
    DINAS PENATAAN DAN PENGAWASANBANGUNAN DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTAUTARA Cq. Ka. SUDIN PENATAAN DAN PENGAWASANBANGUNAN JAKARTA UTARA Cq. CAMAT PENJARINGANCq. Ka.
    Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tanggal 14 Februari 2005 secarategas menyebut Kasie Penataan dan Pengawasan Bangunan KecamatanPenjaringan sebagai Turut Tergugat ;2. Bahwa Kasie Penataan Dan Pengawasan Bangunan KecamatanPenjaringan, bukan Badan Hukum Public yang dapat dijadikan sebagai pihakdalam perkara a quo ;3.
    Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan PengawasanBangunan Propinsi DKI Jakarta , Kasie P2B Kecamatan In casu TurutTergugat bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikansuatu keputusan, tetapi hanya menjalankan tugas untuk dan atas namaKepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang bertanggungjawab secara teknis administrasi kepada Kepala Sudin P2B dan secarateknis operasional kepada Camat
    Dan Pengawasan BangunanKecamatan Penjaringan (P2B) yang merupakan salah satu perangkatpemerintah dalam melaksanakan tugasnya di bidang Penataan danPengawasan Bangunan.
    No.999 K/Pdt2007Bahwa penyebutan Kasie Penataan Dan Pengawasan BangunanKecamatan Penjaringan didahului dengan kata c.q (casu quo) yang berartidalam hal mana, atau bila hal itu terjadi, dengan demikian penyebutan tersebutjelas bukan merupakan error in persona.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-04-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pdt/2023
Tanggal 3 April 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS MUHAMMAD HADI RIZALDI
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS MUHAMMAD HADI RIZALDI
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 348 /Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 24 September 2018 — Bid Bina Marga DPU dan Penataan Tata Ruang Kota Tegal dkk
55 — 31
  • Bid Bina Marga DPU dan Penataan Tata Ruang Kota Tegal dkk
    Bid Bina Marga DPU dan Penataan Tata Ruang Kota Tegal,Beralamatdi JI Proklamasi No 11 Tegal;2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal,Beralamat di JI Proklamasi No 11 Tegal;3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Beralamat di JI Ki GedeSebayu No 12 Kota Tegal;4. Wali Kota Tegal, Berkedudukan di JI.
    Terkait hal tersebut, Perludiingat bahwa Kepala Bidang Bina Marga DPU Kota Tegal, Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, dan Kepala BadanKeuangan Daerah Kota Tegal merupakan suatu institusi Negara yangmenjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah KotaTegal bukan merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
    Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, dan cq. Kepala BadanKeuangan Daerah Kota Tegal.
    Mengingat Kepala DPU Kota Tegal selakuPengguna Anggaran pada DPU dan Penataan Ruang Kota Tegal TahunAnggaran 2016, maka kewenangan Pengguna anggaran termasukPPKom yang ditetapkannya juga hanya sebatas Tahun Anggaran yangmenjadi kewenangannya, yaitu Tahun Anggaran 2016.
    Panggung Timur Kota Tegal, bukan dengan Kepala Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal (Tergugat 1).Sehingga sangat salah apabila Penggugat mendalilkan bahwa antaraHalaman 23 , Putusan Nomor 348/Pdt/2018/PT SMGTergugat dan Tergugat Il pernah terjadi kesepakatan dalam bentukperjanjian..
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 22-06-2022
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Skh
Tanggal 7 Juni 2022 — Penggugat:
PT Chimarder
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo
292 — 53
  • Penggugat:
    PT Chimarder
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 30-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 920 B/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VS 1. BANGUN CIPTA-MULTI, KSO, DK
420 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR tersebut tidak dapat diterima;
    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR VS 1. BANGUN CIPTA-MULTI, KSO, DK
    PUTUSANNomor 920 B/Pdt.SusArbt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikutdalam perkara antara:DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor 743, Tembilahan, Kabupaten Indragini Hilir,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
    negeri yangmenolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upayahukum baik banding maupun peninjauan kembali, dengan demikian terhadapPutusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tidak tersedia upaya hukum banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dengan tidak mempertimbangkan alasanalasan permohonan banding dariPemohon dan kontra memori banding dari Para Termohon, Mahkamah Agungberpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon:DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
    banding;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIE: Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon: DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 15-03-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2010
Tanggal 15 Maret 2010 — YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA, ; KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) PROPINSI DKI JAKARTA, PT. KREDOSINDO PERKASA,
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA, ; KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) PROPINSI DKI JAKARTA, PT. KREDOSINDO PERKASA,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1940 K/Pdt/2019
Tanggal 18 September 2019 — DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI ACEH CQ. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH, vs. TUAN DICKY ARYA
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI ACEH CQ. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH, vs. TUAN DICKY ARYA
    DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSIACEH CQ. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASAPENGGUNA BARANG KEGIATAN PEMBANGUNAN JALANDAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG ACEH, berkedudukan di Jalan SudirmanNomor 1, Kota Banda AcehProvinsi Aceh, dalam hal inimemberi kuasa kepada Irdam, S.H., M.H selaku KepalaKejaksaan Tinggi Aceh, kemudian memberikan kuasa subtitusikepada A. Jazuli, S.H., M.H., dan kawankawan, Para JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Aceh, berkantor diJalan DR.
    Nomor 1940 K/Padt/2019PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH, tersebut;. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh104/PDT/2018/PT BNA., tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bna.,tanggal 27 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 15-G-2017-PTUN-PDG
Tanggal 12 Oktober 2017 — CIPTA CROWN SIMBOL LAWAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA)
134 — 74
  • Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran (PA) No. 1546/SKPUPR Tahun 2017 tertanggal 5 Juni 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Cipta Crown Simbol; --------------------------------------------------------------------------3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran (PA) No. 1546/SKPUPR Tahun 2017 tertanggal 5 Juni 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Cipta Crown Simbol;---------------------------------------------4.
    CIPTA CROWN SIMBOLLAWANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA)
    ::cccceeeeseeeeeees PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSISUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGARAN (PA),berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 1 PadangSumatera Barat; Selanjutnya menyatakan telah memberikan kuasa kepada :1. DEVI KURNIA, S.H, M.M, jabatan Asisten Pemerintahan SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat;2. ENIFITA DJINIS, S.H, jabatan Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Barat; 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-04-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/Pdt/2023
Tanggal 3 April 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS PT. ALAM BERKAH MULIA
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS PT. ALAM BERKAH MULIA