Ditemukan 58799 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendaratan pencatatan penempatan pandapotan pengakatan
Penelusuran terkait : Perpajakan Kerugian pendapatan negara Konpensasi pajak Kepala badan pendapatan daerah provinsi dki jakarta vs eni eliah Dkk; 377/pdt/2009/pt.mks M.anwar kurniawan Bupati sinjai cq kepala dinas pendapatan daerah kabupaten sinjai Kgs. dedy n S.e. bin kgs h. nungtjik vs kepala badan pendapatan daerah kota palembang;;
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 10-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 43/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2013 — YUDAS SUGARNO, SH melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
54 — 21
  • YUDAS SUGARNO, SH melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
    DEDYPURWOKO, SH; Kesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Konsultan HukumPengacara pada Kantor Hukum PRIHADISAPUTRO & Partners , berkantor di JalanMleto Nomor 54 Surabaya, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA.....KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO ; berkedudukan di jalanAlunAlun Utara Nomor 9 Ponorogo, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; Telah M@Mbaca : a2 oon nnn
    Surabaya tertanggal 1 Maret 2013 setelah melaluiproses Pemeriksaan Persiapan yang telah diperbaiki dan diserahkanpada tanggal 27 Maret 2013 ; Adapun dasar atau alasan gugatan selengkapnya adalah sebagaiBers eseesreseeseestononeoeaeseeaenannen emer enenee eerObyek Sengketa : Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata UsahaNegara ini adalah Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaransebagai berikut Nomor : 900/006/405.1 7/2013 tertanggal 02 Januari2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
    Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapantertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo; Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara, KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo merupakanbadan / pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakanurusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang
    berlaku; Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwapenerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatanhukum Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Ponorogo yang bersumber padaketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak dankewajiban pada orang lain (Penggugat); Konkret, bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapiberwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni penetapanpensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat ; Individual, bahwa
    Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogodalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyaitugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawaidan ganti rugi serta memproses Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP);20 no nnn cnn cn cence en neces.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2019/PN Gpr
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
RIBUT RAWIT
Tergugat:
UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
41 — 10
  • Penggugat:
    RIBUT RAWIT
    Tergugat:
    UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2018
Tanggal 27 Februari 2018 — KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA VS PT. GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG;
65 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA VS PT. GRAHA REJEKI SURYA GEMILANG;
    PUTUSANNomor 29 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANKEUANGAN KOTA SURABAYA, tempat kedudukan diJalan Jimerto Nomor 25 27 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, SH., MH.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal 08 Juni2016, Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaanKeuangan Nomor 973/2451/436.6.13/2016, tanggal O8 Juni 2016,Perihal: Klarifikasi Berkas Permohonan;4.
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEPALA DINAS PENDAPATAN DANPENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA:;:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 47/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Maret 2017:MENGADILI KEMBALI:DALAM EKSEPSI:1. Menolak Eksepsi Tergugat:DALAM POKOK PERKARA:2. Menolak gugatan Penggugat;3.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pajak
Register : 09-06-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 17/G/2017/PTUN.Dps.
Tanggal 26 September 2017 — PENGGUGAT: -I KETUT RABUN; TERGUGAT: -KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG.

189 — 88
  • PENGGUGAT:-I KETUT RABUN;TERGUGAT:-KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG.
    Putusan No.17/G/2017/PTUN.Dpsketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;Bahwa berdasarkan definisi keputusan diatas, maka obyek sengketamerupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis(beschikking), yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Badan PendapatanDaerah/Pasedahan Agung Pemerintah Kabupaten Badung;Bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung PemerintahKabupaten Badung menjalankan tugas administrasi
    A Ngurah Eka Wijaya, Beralamat di Jalan DalemTarukan, Benoa, Denpasar, Luas 29.650 M2, tertanggal Badung 30 Mei2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Badung;2. Bahwa obyek sengketa tersebut bersifat individual karena tidak ditujukansecara umum, serta dalam obyek sengketa termuat nama wajib pajakyang tidak ada menguasai atau memanfaatkan obyek dari KeputusanTBIQUGE ~~~ ~~~ nn nn nnn nnn nnn nnn nnmmmn nnn nme3.
    A Ngurah Eka Wijaya, Beralamat di Jalan Dalem Tarukan, Benoa,Denpasar, Luas 29.650 M2, tertanggal Badung 30 Mei 2017 yang diterbitkanoleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Badung,sedangkan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017;Bahwa Penggugat adalah keturunan dari almarhum KETUT GERINDEMdengan istrinya yang bernama almarhum NI KETUT RASIH, dimanaPenggugat bersaudara 8 (delapan) orang yaitu masingmasing 4 orangsaudara
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 23-08-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 17/PDT.G/2012/PN.SMP
Tanggal 7 Nopember 2012 — Penggugat:
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMENEP
Tergugat:
MOHAMMAD SIDIQ
32 — 12
  • Penggugat:
    KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMENEP
    Tergugat:
    MOHAMMAD SIDIQ
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-06-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 522/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat:
LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Tergugat:
PT. Bank Permata Tbk
26 — 16
  • Penggugat:
    LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
    Tergugat:
    PT. Bank Permata Tbk
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
RADEN IRAWAN WICAKSONO
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
173 — 162
  • Penggugat:
    RADEN IRAWAN WICAKSONO
    Tergugat:
    KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 19-04-2022 — Putus : 16-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 16 Januari 2023 — Penggugat:
Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Tergugat:
PT. Bumi Serpong Damai Tbk
77 — 15
  • Penggugat:
    Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
    Tergugat:
    PT. Bumi Serpong Damai Tbk
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Tanah
Register : 29-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 10/PDT/2014/PT.JPR
Tanggal 6 Februari 2014 — Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire
36 — 14
  • Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 10-01-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 40/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2013 — SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
27 — 17
  • SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
    . ; Kesemuanyanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Konsultan Hukum Pengacara padaKantor Hukum PRIHADI SAPUTRO & Partnersberkantor di Jalan Mleto Nomor 54 Surabaya ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWAN:KEPALA.....KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan di jalan AlunAlunUtara Nomor 9 Ponorogo, untuk selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; Telah membaca : 22 en enone nnn
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 40/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 24 Maret 2015 — M U N A W A R. vs KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
23 — 10
  • M U N A W A R. vs KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG
    HELLY, SH 5Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor POERWANTO danREKAN beralamat di Jalan Komplek AmbenganPlasa B 15 Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Oktober 2014, dan LUSIANTORO,SH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Perumahan JoyograndBlok Q/184 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Mei 2014, Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWANKEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG, TempatKedudukan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 13-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 309/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Probo Prasetio
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
111 — 20
  • Pembanding/Penggugat : Probo Prasetio
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2228 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PANTAS SORMIN VS KARTINI PAKPAHAN dan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DIPENLOKA) KABUPATEN TAPANULI UTARA
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANTAS SORMIN VS KARTINI PAKPAHAN dan DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DIPENLOKA) KABUPATEN TAPANULI UTARA
    ., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan PutriLopian Nomor 10, Laguboti, Tobasa 22381, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 November 2013;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanDINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH (DIPENLOKA) KABUPATEN TAPANULIUTARA, berkedudukan di Kantor Bupati Tapanuli Utara, KotaTarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang
    untuk membayar ganti rugi immateril disetarakansebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak bersedia secarasukarela melaksanakan amar putusan atas perkara ini yaitu mengembalikan tanah pinjam pakai dalam keadaan baik dan kosong yang dapatditagin sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);Memerintahkan Juru Bayar Gaji Tergugat yaitu Dinas Pendapatan
    Dalam gugatan ini keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat; Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat, bahwa yang melakukanhubungan hukum berkaitan dengan tanah sengketa adalah Penggugatdengan Tergugat, dengan demikian tidak ada kaitan dalam bentukhubungan hukum apapun dengan Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan aset Daerah (Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara.
    Olehkarena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah(Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara seharusnya tidak ikut digugatdalam perkara ini;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan untukHalaman 10 dari 18 hal Put Nomor 2228 K/Pdt./2015menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telahmemberikan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2013 — ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
79 — 26
  • ARIFIN DJOKO SUROSO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
    Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagaione PE AT:Melawan ..........KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN PONOROGO, berkedudukan diJalan Alunalun Utara Nomor : 09 Ponorogo, selanjutnyadisebut Sebagal ......... ce eeceeeeseceeeseeeeeeeeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 35.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY Tanggal 5 Maret 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
    Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 1 Maret 2013 dengan register perkaraNomor : 35/G/2013/PTUN.SBY........Nomor : 35/G/2013/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh MajelisHakim pada tanggal 27 Maret 2013, dengan mengemukakan alasanalasan gugatansebagai berikut:I Obyek Sengketa :Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha ini adalahSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 900 / 003 / 405.17 / 2013tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
    Tahun2009; 2 Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009yangmempunyadi.......mempunyai unsurunsur :a Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapantertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Ponorogo atas nama BupatiPonorog0b Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara,Kepala Dinas Pendapatan
    , Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogomerupakan badan / pejabat tata usaha negara yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku; c Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwapenerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatanhukum Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Ponorogo yang bersumber padaketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hakdan kewajiban
    KHOLIQ, S.H., M.Hum selaku KuasaHukum Penggugat.3 Dicatat disini, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 salinan putusanini telah diberikan kepada BAMBANG TRI WAHONO, S.H., MM(KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO) selaku Tergugat.Surabaya, 29 Juli 2013PANITERA,NURSYAM B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
    PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATENLAMONGAN, berkedudukan di JI Basuki Rahmad No. 2, Lamongan ;2. BUPATI LAMONGAN, berkedudukan di JI. KH. Ahmad Dahlan No. 1Lamongan, dalam hal ini masingmasing memberikan kuasa kepada :1. Nama : A. Farikh, SH.,MM ;NIP : 19670516 199602 1 003 ;Pangkat/(Gol : Pembina (Va) ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan ;2.
    TUN ;Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk perseroan komanditeryang telah ikut serta, dalam usaha penyedia barang / jasa selaku pesertapelelangan umum dengan pascakualifikasi pekerjaan pengadaan kain seragamPDH di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan AsetPemerintah Kabupaten Lamongan ;Bahwa hak dan kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya obyeksengketa yang nyatanyata membenarkan Tergugat dalam menggugurkanPenggugat dan memenangkan CV.
    2012terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi TataUsaha Surabaya, sampai ada putusan yang mempunyai hukum tetap atasperkara ini ;Dalam Pokok Perkara :1.NhMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Bupati Lamonganperihal Jawaban sanggah Banding tanggal 2 Juli 2012 Nomor 027/03/08.10/413.115/2012 ;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan Panitiapengadaan Barang / jasa Dinas Pendapatan
    Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan keputusan tersebut (Vide: Pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebutUU PERATUN) dan bahkan Tergugat tidak memiliki kapasitas dankewenangan untuk mengeluarkan Jawaban Sanggah Banding (Vide : Pasal 82ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Presiders RI No. 54 Tahun 2010), oleh karenaitu penarikan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pendapatan
    Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan PanitiaPengadaan Barang/Jasa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DanAsset Kabupaten Lamongan, tanggal 15 Juni 2012 Nomor : 027/03/05.03/413.115/2012 perihal Berita Hasil Pelelangan ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita AcaraHasil Pelelangan Nomor 027/03/05.03/413.115/2012 tanggal 15 Juni 2012 ;Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 141 K/TUN/20137.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-07-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 5 Maret 2024 — Penggugat:
LILIANA
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA
2.WALIKOTA SURABAYA
14 — 8
  • Penggugat:
    LILIANA
    Tergugat:
    1.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA
    2.WALIKOTA SURABAYA
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 04-07-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2022 — Penggugat:
LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara
Tergugat:
PT. Mayora Indah Tbk
203 — 18
  • Penggugat:
    LSM Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara
    Tergugat:
    PT. Mayora Indah Tbk
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-11-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2023 — Pemohon:
I Nyoman Sapta Hendrawan
Termohon:
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pasedehan Agung Kabupaten Badung
76 — 4
  • Pemohon:
    I Nyoman Sapta Hendrawan
    Termohon:
    Kepala Badan Pendapatan Daerah Pasedehan Agung Kabupaten Badung
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 37/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juli 2013 — HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
38 — 39
  • HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
    Mleto No. 54 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 25 Februari 2013 ; Selanjutnya disebut .............. cece ecee eee e eee e eee eeeee eee PE AT;KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN PONOROGO Tempat kedudukan Jl AlunAlun Utara No 09 Ponorogo ; Selanjutnya disebut ............ 0 cee cee cece ence eee eeeeeeeee ees TEGRUGAT ;Pengadilan.....Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
    HariSuprijanto, SP, ditunda pelaksanaannya ; Il Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pemberhentian PembayaranNo. 900 / 002 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan olehKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten14Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun PengawaiNegeri Sipil atas nama H.
    Hari Suprijanto, SP;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan PemberhentianPembayaran No. 900 / 002 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Ponorogo atas nama Bupati Ponorogo, dengan penerimapensiun Pengawai Negeri Sipil atas nama H.
    , Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakanbahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaanbelanja pegawai dan ganti rugi serta memproses Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) ; 5.
    obyek sengketa a quo ; Menimbang.....Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan BupatiPonorogo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan bahwaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyaitugas menyelesaiknn masalah perbendaharaaan belanja pegawai dan ganti rugi sertaproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN MALANG Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Badan Pendapatan Daerah Kota Malang
Tergugat:
PT. HOTEL KAYUTANGAN MALANG CITIHUB KAJOETANGAN
42 — 14
  • Penggugat:
    Badan Pendapatan Daerah Kota Malang
    Tergugat:
    PT. HOTEL KAYUTANGAN MALANG CITIHUB KAJOETANGAN