Banyuwangj;Bahwa terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yangsedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuan terhadapketergantungan narkoba;Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untukmelakukan mengedarkan Narkotika Golongan Jenis sabu dan ekstasimaupun jenis yang lainya;Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai NarkotikaGolongan Jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak memiliki tujuan tertentubaik untuk pengobatan maupun untuk penelitihan ilmu pengetahuan;Halaman

mencatat hapusnyahak atas tanah atas permohonan Tim Pembebasan Tanah (TPT);3 Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan Hapusnya Hak atas tanah, Bupatiatas permohonan instansi yang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;4 Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah dan Berharga termohon berubahpikiran mau menerima Uang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama seperti proses untuk yangmenerima (butir 2) tetapi proses pemberkasan dan penelitihan

belumbersertifikat),mencatat hapusnya hak atas tanah atas permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati atas permohonan instansiyang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah danBerharga termohon berubah pikiran mau menerimaUang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama sepertiproses untuk yang menerima (butir 2) tetapi prosespemberkasan dan penelitihan

dankelengkapan administrasi lainnyakepada Kepala Desa;Panitia) Pengadaan Tanah (P2T)khususnya Satuan Petugas di tingkatDesa dan Kecamatan, serta KantorPertanahan Kabupaten Pasuruan,melaksanakan pemberkasan danpenelitian keabsahan kepemilikan tanahmasing masing termohon (BeritaAcara Pemberkasan);Panitia Pengadaan Tanah (P2T)berwenang menyatakan bahwa berkastelah absah / tidak memenuhi syaratuntuk dilakukan pembayaran UangGanti Rugi (UGR) dan Pelepasan Hak;Berdasarkan Berita Acara Pemberkasandan Penelitihan

secara obyektif/materiil telahmemenuhi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan bukantanaman yakni Narkotika jenis tembakau gorila dan terdakwa tidak mempunyaiizin dari pihak yang berwenang ketika menjadi perantara jual beli narkotikagolongan jenis tembakau gorila tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara jual bellinarkotika golongan jenis tembakau gorila tersebut bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan danpelatinan serta penelitihan

ZAENURI alias KETEL dan tidak lama kemudian datangpetugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapTerdakwa;Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam peredaran NarkotikaGolongan jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai tujuantertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitihan ilmu pengetahuan;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN BywBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3625/NNF/2020 tanggal 15 April

mencatat hapusnyahak atas tanah atas permohonan Tim Pembebasan Tanah (TPT);3 Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan Hapusnya Hak atas tanah, Bupatiatas permohonan instansi yang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;4 Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah dan Berharga termohon berubahpikiran mau menerima Uang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama seperti proses untuk yangmenerima (butir 2) tetapi proses pemberkasan dan penelitihan

belumbersertifikat),mencatat hapusnya hak atas tanah atas permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati atas permohonan instansiyang membutuhkan tanah, menerbitkan keputusanuntuk melaksanakan pembangunan fisik;Apabila setelah Penetapan Konsinyasi Sah danBerharga termohon berubah pikiran mau menerimaUang Ganti Rugi (UGR) maka mekanisme / syaratpembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sama sepertiproses untuk yang menerima (butir 2) tetapi prosespemberkasan dan penelitihan

dankelengkapan administrasi lainnyakepada Kepala Desa;Panitia Pengadaan Tanah (P2T)khususnya Satuan Petugas di tingkatDesa dan Kecamatan, serta KantorPertanahan Kabupaten Pasuruan,melaksanakan pemberkasan danpenelitian keabsahan kepemilikan tanahmasing masing termohon (BeritaAcara Pemberkasan);Panitia) Pengadaan Tanah (P2T)berwenang menyatakan bahwa berkastelah absah / tidak memenuhi syaratuntuk dilakukan pembayaran UangGanti Rugi (UGR) dan Pelepasan Hak;Berdasarkan Berita Acara Pemberkasandan Penelitihan

BASORI ;Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Kepanjen yang dibuatoleh Basori Bin Zainal Arifin ;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitihan Llaporan,tertanggal3 Maret 2015 ;Foto copy Undangan dari Polres Malang untuk Sdr.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatanmaupun untuk penelitihan ilmu pengetahuan.

Karena gugatan yang diajukan Penggugat sudah melalui penelitihan pembetulangugatan sebelumnya,oleh karena itu Gugatan Penggugat harusdi tolak.Bahwa yang di kemukan Penggugat melalui Repliknya angka 4(empat), Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat poin5, bahwa Penggugat mengutarakan pendapatnya ,bahwaTergugat telah menunjukkan waktu ,mengakui sebuahperpisahan dan beda rumah sejak tahun 2009.

Muryani tanggal 30 Maret 2015.3 Surat Pemberitahuan Ketiga tanggal 10 April 2015,surat diterima langsung olehistri Penggugat Dwi Muryani tanggal 28 April 2015.Namun demikian terhadap ketiga Surat Pemberitahuan tersebut, sama sekali tidakmendapat tanggapan dan atau itikad baik dari Penggugat guna menyelesaikankewajibannya, sehingga TERGUGAT 1 mengajukan permohonan lelang di kantorKPKNL Surakarta pada tanggal 11 Mei 2015 dengan nomor surat: 001/SP/V/2015dan oleh kantor KPKNL Surakarta setelah dilakukan penelitihan

Bahwa benar terdakwa memilikiimenyimpan dan mengedarkan narkotikajenis sabusabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untukpengobatan maupun untuk penelitihan ilmu pengetahuan.Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor537/Pid.Sus/2017/PN BywAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;2.

Diharapkan klien dikemudian haribisa memperbaiki tingkah lakunya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan PetugasPembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya klien dapat diberikan keringanhukuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Jo Pasal 26 ayat (1)Undangundang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak;Menimbang, bahwa selain mendengarkan Laporan Kesimpulan dan Rekomendasidari Penelitihan Kemasyarakatan, dipersidangan

rupiah) dan kedua Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menguasai sabusabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah salu dokter yang sedangmenjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungannarkoba;Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki,menguasai dan mengedarkan Narkotika golongan jenis sabu maupun jenis yanglainnya;Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupununtuk penelitihan

Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Adminitrasi Jakarta Selatan ;Dari bukti P.11 tersebut membuktikan bahwa Badan Pertanahan NasionalPusat telah melakukan penelitihan ulang mengenai Tanah Bekas HGBNomor 22/Pasar Minggu atas nama PT.

Bukti T.47 berupa Surat Kepala Kiantor Agraria Kotamadya JakartaSelatan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 88/IV/U/I/S/K/84tanggal 29 Februari 1984 tentang Permohonan Pencabutan HGBNomor 22/Pasar Minggu;10.48.Bukti 1.48 berupa Resume Hasil Penelitihan Tim TerpaduPemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 1994;10.49.

Sus / 2012 /PNPt, tentang Penetapan hari Sidang ; Telah membaca berkas perkara serta suratsurat lainnya ;Telah membaca Berita Acara Persidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;Telah membaca Hasil Penelitihan Kemasyarakatan ( LITMAS ) tertanggal 13Pebruari 2012 atas nama Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II yangdibuat dan ditanda tangani oleh ARIF HERMANTO Pembimbing Kemasyarakatan padaBalai

No. 64/ Pid.Sus/ 2011 /PNPt, tentang Penetapanhari Sidang ;Telah membaca berkas perkara serta surat surat lainnyaTelah membaca Berita Acara Persidangan ;Telah mendengar' keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah membaca Hasil Penelitihan Kemasyarakatan ( LITMAS )tertanggal 18 Agustus 2011 atas nama Terdakwa TERDAKWA yangdibuat dan ditanda tangani oleh SULISTANTO, AKS PembimbingKemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas

selama ini Terdakwa sudah menjual obat Trihexyphenidylkurang lebih sebanyak 12.000 (dua belas ribu) butir; Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yangsedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadapketergantungan obat;Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalammengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenisTrihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki tujuan tertentu baik untukpengobatan maupun untuk penelitihan

Pemuda No.294Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Mei 2013 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca laporan hasil penelitihan kemasyaratkan (LITMAS) ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Setelah memperhatikan alat bukti lainnya ;Setelah mendengar keterangan orang tua terdakwa ;Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013, yangpokoknya

TIDAK EFEKTIF MENGURANGI KEJAHATANAda banyak Penelitihan yang membandingkan antara Negara yang menerapkanHukuman mati dengan Negara yang menghapus hukuman mati, dan dari hasilperbandingan tersebut di ketahui bahwa penerapan hukuman mati tidak lebihefektif di bandingkan hukuman penjara,bahkan negara dengan hukuman matiangka kriminalitasnya secara signifikan lebih tinggi di banding negara yangmenghapus hukuman mati3.

terhadapketergantungan narkobaBahwa saksi bukan merupakan petugas yang berwenang untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang tidakmemenuhi standar khasiat, dan mutu yang tidak memiliki Keahlian dankewenangan.Bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yangtidak memenuhi standar khasiat, dan mutu yang tidak memiliki keahlianHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2019/PN Bywdan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untukpengobatan maupun untuk penelitihan

saksi Jhoni Krisbiantorobahwa Terdakwa hanya (satu) kali menjual narkotika jenis sabusabu kepada sdr JhoniKrisbiantoro;Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yangsedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba, danbukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkanNarkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya, serta Terdakwa tidak memilikitujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitihan