Penerbitan Keputusan Nomor : KEP2229/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syaratformal;2. bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 2007sehingga Undangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yangsesuai dengan tahun pajak;3. bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKPsesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Menetapkan barang bukti berupa :-Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo, yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2007;-Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Sako Pusako Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2007;-Fotocopy Ranji Silsilah Bakir Darwis Dt.

Panjang Gadang ketika Wazir masih hidup;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada. saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, ada kurang lebih seratus orang yang hadir padasaat pengukuhan gelar tersebut;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa, saksi tidak mengetahui jika ada hibah dariorang tua terdakwa yang bernama Wazir Dt.

PanjangGadang Maharajo Lelo (Alm);Bahwa, Wazir adalah orang punah, maka gelarditeruskan kepada saksi berdasarkan kesepakatanninik mamak IV Jinih;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, yang hadir pada saat pengukuhan gelar tersebutadalah setiap suku di nagari Salayo;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa,

PanjangMaharajo Lelo kepada terdakwa dan adik adiknya;Atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan sebagian benar dan sebagian salah;Menimbang, bahwa yang untuk selengkapnya perihalketerangan saksi saksi tersebut, adalah sebagaimanayang tercantum dalam Berkas Tipiring yang diajukanoleh Penyidik, yang keberadaannya dianggap sebagaisatu. kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusanini.Bahwa selain daripada itu, oleh Penyidik diajukanjuga beberapa alat bukti berupa:Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan

Panjang Gadang Maharajo Lelo yang sekarangtelah meninggal namun saksi tidak ingat tahunberapa;Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang disengketakantermasuk harta pusaka apa;Bahwa, terdakwa tidak pernah menggarap di sawahtersebut;Bahwa, saksi mendengar ada pengukuhan~ gelar kepadaBakir Darwis tapi tahunnya saksi tidak ingat karenasaksi tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaanPerkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusansebagai

BASA Pgl IN telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan~ merupakansuatu. tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segalatuntutan hukum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaFotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang AdatSuku Kampai Nagari Salayo Dt.

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.30.Bahwa kemudian diketahui tibatiba Tergugat justru melakukanPengesahan dan Pengukuhan terhadap hasil MUNAS PTMSI padatanggal 35 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan olehCarteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut,dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia PengurusBesar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014,tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI)Masa Bakti 2014 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 2018;4.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat KeputusanKONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan olehKONI Pusat (Tergugat);2.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar PersatuanTenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 20142018, denganKetua Umum Marzuki Ali;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)masa bakti 20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;4.

ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2672/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672 An.RIKI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 4. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-16/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat

/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.BAHRUMSYAH yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 8. 1 (Satu) buah foto Copy SK (Surat keputusan) warna Putih ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.ISKANDAR yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 12. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-17/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi tanggal

umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2671, An.AWET INSANI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 15. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-14/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan

/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672, An.BOBI AFRRI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 19. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

No.87/Pid.B/2017/PN Bkt16/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.ELFA NELI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF11/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.RAHMADONI yang

.024/SF20/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/201 4,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUSWINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF17/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi

No: KEP.024/SF08/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus' perwakilan pusat urusan keungan 268,An.Hj.YENNI ASMITA, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF01/D2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2671, An.AYYATUL USNA, yangditetapkan

YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF06/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yang ditetapkandi

/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yangditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.'

;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 September 2016;Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/384/KPTS/013/2016, tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen MahasiswaMahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018 tanggal 24 Juni 2016yang ditujukan kepada Drs.

., adalah Gubernur JawaTimur yang berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 10, Surabaya,sehingga masih dalam wilayah kewenangan mengadili dari Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor 188/384/KPTS/013/2016, tentang Pengukuhan Jabatan KomandanResimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018,tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Drs. Heru Siswanto, M.Si.

Heru Siswanto, M.Si. yang mendasarkan pertimbanganpada hasil Pertemuan Forum Silaturahim Bidang Kemahasiswaan PTN/PTSseJawa Timur yang merekomendasikan Keputusan Kepala Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan, ditingkatkanderajatnya menjadi Keputusan Gubernur Jawa Timur;Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/384/KPTS/013/2016tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa MahasuryaJawa Timur Periode Tahun

Heru Siswanto, M.Si;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan ResimenMahasiswa Mahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018 tanggal 24Juni 2016, yang ditujukan kepada Sdr. Drs.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 188/384/KPTS/013/2016,tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa MahasuryaJawa Timur, periode tahun 20152018, tanggal 24 Juni 2016, yangditujukan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si.;3.

mengajukan Banding atasSurat Keputusan Keberatan Nomor: KEP498NVPuJ.13/2011 tanggal 14September 2011 tersebut sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp175.142.023,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp175.142.023,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagal berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagal Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftarsebagal Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, makaseluruh pelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telahPemohon Banding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yangletaknya lebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

ulang karena perpindahanstatus Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubahmenjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukanTerbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasikelebihan PPN bulan lalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampaidengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanyamerupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwaPemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftarsebagai Wajid Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruhPajak Masukan berdasarkan bukti berupa Faktur Pajak yang Pemohon Bandingperoleh dari supplier Pemohon

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

OCEAN PETRO ENERGY berkedudukan di Ruko Gateway D36Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM00318/PKP/WPJ.24/KP.1103/2011 Tanggal : 12102011 untuk PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)02.869.782.9643.001 atas nama : PT.

SBY.Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yangdikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannyaberdasarkan ketentuan UndangUndang yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPer20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok WajibPajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per02/Pj/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per20/Pj/ 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor PokokWajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan DanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor20/PMK.03/2008) menyatakan: Pasal 3 ayat 1: Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke KantorPelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi

SBY.Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran DanPelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NomorPokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 TentangTata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/AtauPengukuhanPengusaha Kena Pajak

K/Pdt/...perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGbahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, makajumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp231.065.037,00Menurut Pemohon Banding Rp S7.00Jumlah yang diajukan Banding Rp231.065.037,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

ulang karena perpindahan status Pemohon Banding darisemula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbanding saatpemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulan laluyang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembali olehKPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding pada SKPKB PPNseharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telah PemohonBanding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding sehingga

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/201412Hukum, karena diterbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak kepada Pemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkanKantor Pelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001tanggal 21 Pebruari 2001, karenanya Putusan a quo sudah selayaknya dibatalkan;Bahwa, dengan adanya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2008 yangCacat Hukum a quo, justru telah membuat

SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagai PKP sejak1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor: KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengankata lain Tidak Sah atau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan Pemohon PKSecara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 oleh Termohon PK, maka secaramutatismutandis menyebabkan Tidak Sah atau Cacat Hukum pula PenerbitanSKPKB PPN

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

mengajukan Banding atas SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP476A/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011 tersebut sebagai beriku:Jumlah Yang Diajukan Banding;Bahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp261.631.933,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp261.631.933,00Alasan Banding;Bahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagaiberikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP Nomor 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruhpelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT Masa

sampai sekarang (SPT diterima Kantor PenyuluhanPajak Ketapang);Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, terhadap Wajib Pajak yangpindah alamat/pindah KPP maka oleh KPP baru akan dibuatkan SuratKeterangan Terdaftar yang barn karena NPWP yang berubah dan akandikukuhkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan NPWP barutersebut;Bahwa dengan demikian menurut keyakinan Pemohon Banding bahwapengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Ketapang padatanggal 02 Juli 2009, hanya merupakan pengukuhan

ulang karena perpindahanstatus Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubahmenjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukanTerbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasikelebihan PPN bulan lalu yang telan Pemohon Banding laporkan sampaidengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas selurun pelaporan

Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2014sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sehinggaPemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sejakterdaftar sebagai Wajib Pajak, oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapatbahwa pengukuhan yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanya merupakanpengukuhan ulang karena status perusahaan yang semula terdaftar di KPPPontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanya pemecahanKPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT

Sesuai dengan Surat Keterangan Pengukuhan Perkawinan Nomor Register 02/SKPP/R.22.09/DXXII/2019 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN PROTESTAN (HKBP) DISTRIK XXII RIAU RESORT PEKANBARU II;

mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP492/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagaiberikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp193.445.486,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp193.445.486,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

ulang karena perpindahan status PemohonBanding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPPPratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbandingsaat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulanlalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembalioleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

Putusan Nomor 574/B/PK/PJK/2014.oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwa PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan atas nama Pemohon PK, maka telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan,Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2006 terdapat Cacat Hukum, karenaditerbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepadaPemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kantor PelayananPajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KeputusanDirjen Pajak/Termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001,karenanya Putusan a quo sudah

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. 3. PT. USAHA TANI LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh NANANG SUPANGAT. vs PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. JuandaNomor : 100 Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.I/KUH/TU/PLA.2/7/2018, tanggal 9 Juli 2018, memberikan KuasaCS) 0) = 0 =a1. ENDI UGANDI, S.H., M.H. ;Hal 1 Putusan No. 20/B/2019/PT.TUN.SBY2. SUPARDI, S.H. ; non nnn nne nnn nnn nen cnn nen cne ne3. TRIASTUTI NUGRAHENI, S.Hut, M.Si. ;4. GUSTIRAKA WISNU, S.P., M.P. ;5. Drs.

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hal 4 Putusan No. 20/B/2019/PT.TUN.SBYRepublik Indonesia Nomor : S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/201 8,perihal Tanggapan Atas Permohonan Konfirmasi BatasKawasan Hutan Dengan HGU PT. Sanggaragro Karyapersadatanggal 21 Maret 2018 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :a.

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorS.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, perihal Tanggapan AtasPermohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan Dengan HGUPT. Sanggaragro Karyapersada tanggal 21 Maret 2018 ;4.

keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima;(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhansebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjJangka waktu tersebut berakhir;5.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan pada tanggal 11Februari 2004 (LAMPIRAN1) yang diposkan/dikirim ke kantorTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) melalui postercatat (LAMPIRAN2);6.

PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN2).

DirekturJenderal Pajak Nomor KEP161/PJ./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, sertaPengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakberbunyi sebagai berikut:(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1

atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

./2000 pasal2 ayat 4 menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajaksebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP bagi yang memenuhi ketentuansebagai PKP.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/PJ.5/1989 poin 3menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabangtersebut harus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKPberlaku pula bagi cabang cabang dan harus

diterbitkan pengukuhan oleh KPPsetempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMk/2008, Pengusaha Kena Pajakdapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKPtersebut wajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tersebutdikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yangbersangkutan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian

Sedangkan untuk tahun Pajak 2008 Wajib Pajak belumpernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP,sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenaipengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karenaPemohon Banding belum pernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP,sehingga ada kemungkinan pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan olehTerbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

bahwa apabila pengukuhan sebagai PKP dilakukan pada saat pemeriksaan, makajika menggunakan KMK 571, omzet Pemohon Banding, dikenakan PPh pada bulanberikutnya setelah omzet Pemohon Banding melewati nilai Rp600.000.000,00,dengan tarif 10% dari omzet;bahwa jika sejak tahun 2000 Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai PKP,maka seharusnya sejak tahun 2001 Pemohon Banding sudah punya kewajibanmelaporkan surat pemberitahuan masa PPN, namun Pemohon Banding tidakmelaporkan, tetapi Pemohon Banding tidak pernah

Pertambahan Nilai di Pusat, maka cabang perusahaan dikukuhan sebagaiPKP terlebih dahulu;bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukansecara jabatan oleh Terbanding, dan Terbanding tidak menggunakan KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Terbanding Nomor: S5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lain menyatakan

Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor 147/PMK.03/2017).Dengan demikian, Pemohon telah sangat keliru menggunakanketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Jo.

Sedangkan jangka waktu, prosedur, dan syaratsyarat permohonanpencabutan pengukuhan PKP diatur dalam Pasal 55 s.d. 58 PMK Nomor147/PMK.03/2017: Pasal 56: (1) PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada KPP atau KP2KPtempat PKP dikukuhkan. 772222(2) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiridengan dokumen yang menunjukkan bahwa PKP tidak lagimemenuhi ketentuan sebagaimana

Jika pun, surat keberatan yang menjadi objek permohonan a quo dapatdiperlakukan sebagai permohonan penghapusan NPWP dan/ataupencabutan pengukuhan PKP, maka jangka waktu penyelesaiannyaadalah paling lama 12 (dua belas) setelah berkas permohonanpenghapusan NPWP diterima secara lengkap dan/atau 6 (enam)bulan setelah berkas permohonan pencabutan pengukuhan PKP diterima secara lengkap.3. Dicabutnya Surat Kuasa Usaha Tidak Dapat Dijadikan AlasanPenghapusan NPWP dan/atau Pengukuhan Pencabutan PKP a.

.: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak DanPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan DanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 9.

OCEAN PETRO ENERGY Cabang Sidoarjo ) dan selanjutnyamelakukan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP an.

(2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.