Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

buku yangbersangkutan.(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusHalaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat(2) berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2672/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672 An.RIKI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 4. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-16/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat

/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.BAHRUMSYAH yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 8. 1 (Satu) buah foto Copy SK (Surat keputusan) warna Putih ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.ISKANDAR yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 12. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-17/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi tanggal

umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2671, An.AWET INSANI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 15. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-14/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan

/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672, An.BOBI AFRRI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 19. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

No.87/Pid.B/2017/PN Bkt16/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.ELFA NELI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF11/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.RAHMADONI yang

.024/SF20/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/201 4,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUSWINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF17/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi

No: KEP.024/SF08/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus' perwakilan pusat urusan keungan 268,An.Hj.YENNI ASMITA, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF01/D2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2671, An.AYYATUL USNA, yangditetapkan

YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF06/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yang ditetapkandi

/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yangditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.'

Penerbitan Keputusan Nomor : KEP2229/WPJ.16/2013 Tanggal 31 Oktober2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Penggugat tidak memenuhi syaratformal;2. bahwa menurut Penggugat Tahun Pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 2007sehingga Undangundang yang digunakan seharusnya adalah tahun yangsesuai dengan tahun pajak;3. bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKPsesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Menetapkan barang bukti berupa :-Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo, yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2007;-Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Sako Pusako Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2007;-Fotocopy Ranji Silsilah Bakir Darwis Dt.

Panjang Gadang ketika Wazir masih hidup;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada. saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, ada kurang lebih seratus orang yang hadir padasaat pengukuhan gelar tersebut;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa, saksi tidak mengetahui jika ada hibah dariorang tua terdakwa yang bernama Wazir Dt.

PanjangGadang Maharajo Lelo (Alm);Bahwa, Wazir adalah orang punah, maka gelarditeruskan kepada saksi berdasarkan kesepakatanninik mamak IV Jinih;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, yang hadir pada saat pengukuhan gelar tersebutadalah setiap suku di nagari Salayo;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa,

PanjangMaharajo Lelo kepada terdakwa dan adik adiknya;Atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan sebagian benar dan sebagian salah;Menimbang, bahwa yang untuk selengkapnya perihalketerangan saksi saksi tersebut, adalah sebagaimanayang tercantum dalam Berkas Tipiring yang diajukanoleh Penyidik, yang keberadaannya dianggap sebagaisatu. kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusanini.Bahwa selain daripada itu, oleh Penyidik diajukanjuga beberapa alat bukti berupa:Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan

Panjang Gadang Maharajo Lelo yang sekarangtelah meninggal namun saksi tidak ingat tahunberapa;Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang disengketakantermasuk harta pusaka apa;Bahwa, terdakwa tidak pernah menggarap di sawahtersebut;Bahwa, saksi mendengar ada pengukuhan~ gelar kepadaBakir Darwis tapi tahunnya saksi tidak ingat karenasaksi tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaanPerkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusansebagai

BASA Pgl IN telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan~ merupakansuatu. tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segalatuntutan hukum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaFotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang AdatSuku Kampai Nagari Salayo Dt.

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 September 2016;Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggangwaktu sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/384/KPTS/013/2016, tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen MahasiswaMahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018 tanggal 24 Juni 2016yang ditujukan kepada Drs.

., adalah Gubernur JawaTimur yang berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 10, Surabaya,sehingga masih dalam wilayah kewenangan mengadili dari Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor 188/384/KPTS/013/2016, tentang Pengukuhan Jabatan KomandanResimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018,tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Drs. Heru Siswanto, M.Si.

Heru Siswanto, M.Si. yang mendasarkan pertimbanganpada hasil Pertemuan Forum Silaturahim Bidang Kemahasiswaan PTN/PTSseJawa Timur yang merekomendasikan Keputusan Kepala Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan, ditingkatkanderajatnya menjadi Keputusan Gubernur Jawa Timur;Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/384/KPTS/013/2016tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa MahasuryaJawa Timur Periode Tahun

Heru Siswanto, M.Si;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan ResimenMahasiswa Mahasurya Jawa Timur Periode Tahun 20152018 tanggal 24Juni 2016, yang ditujukan kepada Sdr. Drs.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 188/384/KPTS/013/2016,tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa MahasuryaJawa Timur, periode tahun 20152018, tanggal 24 Juni 2016, yangditujukan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si.;3.

mengajukan Banding atasSurat Keputusan Keberatan Nomor: KEP498NVPuJ.13/2011 tanggal 14September 2011 tersebut sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp175.142.023,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp175.142.023,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagal berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagal Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftarsebagal Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, makaseluruh pelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telahPemohon Banding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yangletaknya lebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

ulang karena perpindahanstatus Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubahmenjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukanTerbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasikelebihan PPN bulan lalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampaidengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanyamerupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwaPemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftarsebagai Wajid Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruhPajak Masukan berdasarkan bukti berupa Faktur Pajak yang Pemohon Bandingperoleh dari supplier Pemohon

mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP492/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagaiberikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp193.445.486,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp193.445.486,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

ulang karena perpindahan status PemohonBanding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPPPratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbandingsaat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulanlalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembalioleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

Putusan Nomor 574/B/PK/PJK/2014.oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwa PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan atas nama Pemohon PK, maka telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan,Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2006 terdapat Cacat Hukum, karenaditerbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepadaPemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kantor PelayananPajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KeputusanDirjen Pajak/Termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001,karenanya Putusan a quo sudah

Pelangi Jaya : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set); Surat Pemberian Kode faktur Pajak (1 set); Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set); Formulir Permohonan (1 set); Akta Pendirian (1 set);b. Fotokopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati : Kartu Nomor Induk Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set);Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set);Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set);Halaman 2 dari 34 hal. Put.

PermataWitmas Hijau, NPWP: 02.591.345.0124.000, berupa:Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan Hasil Visit;Print Out Pelaporan SPT Pph Pasal 21, Poh Pasal 25 Dan PPN;Permohonan Pendaftaran Dan Perubahan Data Wajib Pajak;Kartu NPWP;Surat Keterangan Terdaftar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Tugas Pembuktian Alamat;Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;Laporan Hasil Verifikasi;Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN Dan/AtauWP Non Efektif;Surat Pencabutan Surat Pengukuhan

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah, tanda daftarPerusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari2008;P.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin Out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;SPT Masa PPN tahun 2007;S. Disita dari Muhammad Joni Hidayat :e Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak atas Nama PT.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;Salinan akta pendirian badan;Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Tempat usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP danDenah lokasi;Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;Salinan Surat Pengukuhan PKP;X. Disita dari Mangitar Samosira. Copy data :1.2.10.lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar;Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009beserta print out;Surat Nomor: 1.

PengusahaKena Pajak Nomor Pem133/WPUJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei2011 dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitungmulai tanggal 1 Maret 2005 adalah tidak memenuhi ketentuantersebut di atas dan oleh sebab itu, pengukuhan secara jabatan olehTerbanding KPP Pratama Maumere adalah tidak sesuai denganketentuan dan batal demi hukum;.

Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 PeraturanDirektur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutupdinyatakan bahwa : "telah dikukuhkan pada tata usaha kamisebagai Pengusaha Kena Pajak."

Dengan demikian Majelisberpendapat bahwa secara substansi PengukuhanPengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkanyaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diatur dalamformat, sebagaimana tersebut di atas sehingga menjadi :"telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagai PengusahaKena Pajak terhitung mulai tanggal 01 Maret 2005;Dengan demikian

Dan oleh Kepala KPP Pratama Maumereditetapbkan sebagai PKP melalui Surat Pengukuhan PKPNomor: Pem133/WPuJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei2011. Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, ataspenyerahan BKP yang dilakukan oleh Termohon PK padaMasa Pajak Maret 2005, dimana jumlah penyerahan padaMasa Pajak Maret 2005 telah wmelebihi jumlahRp600.000.000,00, dihitung sebagai Penyerahan KenaPajak.

Jadipengukuhan PKP secara jabatan, merupakan tidak lanjutkarena tidak ada dipenuhinya Kewajiban Perpajakan olehTermohon PK;Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yangtercantum dalam halaman 32 Putusan a quo yangmenyatakan bahwa pengukuhan sebagai PengusahaKena Pajak bukan merupakan hak dan kewajibanperpajakan bagi Wajib Pajak...... dst, tidak tepat dantidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

mengajukan Banding atas SuratKeputusan Keberatan Nomor: KEP484/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011 tersebut sebagai berikut:Jumlah Yang Diajukan Bandingbahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp250.612.255,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp250.612.255,00Alasan Bandingbahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

;bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruh pelaporankewajiban perpajakan termasuk SPT

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PkBahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakanTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon Peninjauan Kembali a quo juga dinyatakantelahsesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember 2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan

Pengusaha Kena PajakSecara Jabatan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka telahterbukti secara Sah dan Meyakinkan, Penerbitan SKPKB PPN Masa PajakNopember 2008 terdapat Cacat Hukum, karena diterbitkan tanpa adanyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan KantorPelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21

SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PeninjauanKembali sebagai PKP sejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal1 ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sahatau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan PemohonPeninjauan Kembali Secara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 olehTermohon PK, maka secara mutatismutandis menyebabkan Tidak

Sesuai dengan Surat Keterangan Pengukuhan Perkawinan Nomor Register 02/SKPP/R.22.09/DXXII/2019 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN PROTESTAN (HKBP) DISTRIK XXII RIAU RESORT PEKANBARU II;

(2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP161/PJ.2001 tanggal 21Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak, yang antara lain

mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syaratlagi sebagai Pengusaha Kena Pajak:;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampai waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;21) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;22) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;23) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;24) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;39) Dokumen Pembelian dengan PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;Dokumen Pembelian dengan PT.

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

.: bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar Rp3.184.200,00 karenaFaktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPNakibat adanya penulisan NPWP maupun alamat PKP Pembeli yang tidaksesuai dengan saat Pengukuhan PKP sehingga tidak dapat diperhitungkansebagai kredit pajak yang sah;bahwa sengketa pajak masukan sebesar Rp3.184.200,00 terdiri dari duaFaktur Pajak yaitu :1. Faktur Pajak Nomor 010.005.1000005547 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp2.203.200,00,2.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005CSeNnaMtanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPP Surabaya Gubeng,Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo,Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan olehKPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM428/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh

XYZ kepada PEMOHON denganalamat Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning II/21, KedindingKenjeran,Surabaya.bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005 tanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPPGubeng, NPWP dan alamat Pemohon Banding (Pemohon) adalah denganalamat Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/21 Tanah Kali Kedinding,Surabaya.bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama

Surabaya Mulyorejo, karena sejak tanggal pengukuhan tersebutPemohon Banding berada dibawah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Pemohon Banding mengajukan permohonanPerubahan Data dan atas permohonan tersebut Terbanding (KPP PratamaSurabaya Mulyorejo) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar NomorPEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang menyatakan bahwa Pemohon Bandingtelah melakukan perubahan data dengan alamat Jalan Kedinding Tengah Jaya1/19, Tanah Kali KedindingSurabaya.bahwa berdasarkan

Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005 tanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPPSurabaya Gubeng, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, Surat KeteranganTerdaftar Nomor PEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Mulyorejo dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM428/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh KPP PratamaSurabaya

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp264.611.310,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp264.611.310,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruhpelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telah PemohonBanding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yang letaknyalebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2014dengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan dan penyetoran PPN kurang bayar selaluditerima dan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa PemohonBanding belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak;Pengajuan BandingBahwa perusahaan bergerak dibidang usaha distribusi barangbarangdari PT.

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan OlehTermohon PK ;Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo,menyatakan Termohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon PK sebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1Mei 2006 ;Halaman 13 dari 17 halaman.