kepulauanSangihe;Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan pemohon bersatusperjaka dalam usia 30 tahun, dan pemohon II bersatus perawan dalam usia22 tahunBahwa saat menikah Pemohon dan Pemohon II dilangsungkan denganwali nikah ayah pemohon Il yang bernama ee, yangdikuasakan pada EEE selaku wali dan di hadir 2 orang saksinikah masingmasing beranana bapak QD dan bapak IMM cenagn mas kawin uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunai;Bahwa antara pemohon dan pemohon Il tidak ada pertalian nasab,peralian

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ;
2. Menyatakan kan anak bernama (Brian Aditya Farand Ismadi bin Ismadi) berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon (Ivana binti Samsudin) berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak bernama (Brian Aditya Farand Ismadi bin Ismadi) guna peralian hak milik / penjualan atas tanah peninggalan

oeArtinya : Permaelian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunyamenggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yangberada di banah peralian, demikian juga terhadap anakanak danorang yang sakit ingatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanhukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) UUNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo.

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2,dan 3 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal110 ayat 1, 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syariyang terdapat dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76, yang dikutip danmenjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :penal) gE AS UG ONS Aabeeall eat g BM ye Aule ot gall jad AGG ALY gllode CulsLal ydi ginally Gginall gle 95 pstuall sArtinya : peralian dapat ditetapkan

Terbanding II mendalilkan bahwa peralian hak atas2 bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunantidak lepas dari adanya bukti P.1,2,3,4,7, dan P,8dimana dengan bukti tersebut terjadi peralihan hakdengan cara jual beli yang dilakukan Terbanding I,sebagai Penjual dengan Terbanding II sebagaiPembeli2.

Kepemilikan Terbanding I, atas dua bidang tanahberikut bangunanya yang didasarkan pada surat bukti P.3 dan P.4 adalah tidak benar karena bukti P.3dan P.4. bukan sebagai dasar peralian hak dariPembanding kepada Terbanding I;3. Berdasarkan fakta tersebut pertimbangan hukumhakim tingkat pertama tentang kepemilikan19Terbanding II sebagai Pembeli dari Terbanding Isebagai penjual dinyatakan batal demi hukum;Il. Larangan menggunakan kuasa mutlak1.

Akta tersebut bentuknya ditetapkanoleh Menteri Agraria ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa peralian hak atastanah dan hak atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikandengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan

adalah benar sebagai pihak yang berkepentingan;Menimbang, bahwa menurut pasal 107 Kompilasi Hukum Islammenyatakan (1) bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum memcapaiumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan, (2)perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini Pemohonmemohon ketiga anak tersebut berada di bawah perwaliannya karena belummencapai umur 21 tahun juga belum menikah oleh karena itu Majelisberpendapat ketiga anak tersebut dapat ditetapkan dibawah peralian

pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang bertikir.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkanpetunjuk dari Kitab Fiqhussunnah, Jilid Ill, Hal.314, dan diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim sendiri untuk perkara ini sebagai berikut;Artinya Jika salah satu suami istri keluar dari Islam / riddah, maka perkawinanitu menjadi rusah / menjadi batal sebab murtad.Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 116 huruf (h) KompilasiHukum Islam yang berbunyi Peralian

ANGArtinya: Hak peralian yang lebih dekat lebih diprioritaskan daripadapemelian yang jauh.Menimbang, bahwa alasanalasan Pemohon yang diajukan di mukapersidangan antara lain maksud Pemohon melakukan perbuatan hukum untukkepentingan penghidupan, kesejahteraan dan pendidikan anak itu sendiri, makaalasan sebagaimana tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal45, 48 dan 52 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan maka Pemohondibebani

Pembanding/ Pemohon Kasasi yaitu saksi dan bukti T.1(kwitansi jual beli tanah), yang menerangkan bahwa benar ayah Tergugatyang telah membeli dari saksi atas tanah sengketa pada gugatan point 2.8dan dibuatkan kwiitansi pembayaran, bahwa adapun SPPT maupunseporadik tanah dinaikkan atas nama Tergugat (anaknya) tidak berartiTergugat sebagai pemiliknya, karena SPPT hanya sebagai buktipembayaran pajak karena Tergugat yang menikmati hasil, dan sporadikhanya sebagai bukti penguasaan fisik saja dan bukan bukti peralian

No. 3070 K/Pdt/201310.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atasketerlambatannya menjalankan putusan terhitung 7 hari putusan dijatuhkansampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap harinya;11.Menghukum Tergugat , Il, Ill dan IV untuk membayar biaya perkara yangtimbul karena persoalan ini:12.Menyatakan semua peralian atau perubahan yang menyangkut objek tanahsengketa yang dilewatkan perbuatannya melalui semua bentuk akta otentikapapun

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonantersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahliHukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :de FU CS doled ny jail ge ale Soll peed 220 AY gil ode CHU,iSybly Oyishl dey Sptrally pivalArtinya : Peralian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunyamenggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yangberada di banah

Bahwa, apabila terjadi peralian hak atas tanah terhadapObjek sengketa dan Objek sengketa II beserta suratsurat yangberkaitan dengan peralian hak tersebut kepada para Tergugatatau kepada siapa saja hak itu diberikan adalah tidak sah danbatal demi hukum serta harus dibatalkan.7.

Penetapan No.186/Pdt.P/2017/PN JbgMenimbang, bahwa didalam posita permohonannya point ke3Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud hendak mengambilTabungan Haji tersebut diatas atas nama KASAN BASORI diperlukan adanyaPenetapan Peralian dari Pengadilan Negeri, bagi anak yang belumdevasadan didalam posita permohonannya point ke4Pemohon mendalilkanbahva oleh karena ARIEF AFANDI dan FATIMATUL KHASANAH belumdevasa, menurut hukum belum mampu/belum cakap untuk bertindak sebagaisubyek hukum yang masih

Brigjend Katamso No.1 Kelurahan KampungdalemKota Kediri.Bahwa ceriteranya pada waktu itu saksi sedang peralian mengajar melihat adaorang masuk kedalam ruang computer dengan membawa tas warna hitam,kemudian orang tersebut mengeluarkan parang dari dalam tasnya terusmenghampiri saudari Agatha, kemudian saksi masuk ruang computer dansaudari Agatha lari berlindung dibekang saksi dan orang tersebut langsungmenebaskan parang tersebut kearah saudari Agatha.Bahwa saksi masih ingat orang yang menebaskan parang

Bibmelakukan peralian atas diri dan kekayaan anak atau anakanaknya sesudahia meninggal duniaMenimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidangan, telahternyata kedua anak yang bernama UBAYDILLAH binti IMAM WAHYUDI, lahir11 September 2011 selama ini lebih sering dirawat oleh kakek neneknya danpada saat yang bersamaan keluarga si anak dari pihak ibu anak menyatakankeberatan dengan dasar adanya wasiat atau pesan dari ISNANIANTI (bu sianak) agar anak tersebut dipelihara oleh kakek neneknya yang

serta keterangan saksisaksi didapat fakta bahwa atas laporanPenggugat, Tergugat I dijemput paksa oleh Patroli Polres Ternate karena almarhumahRahma (Isteri Tergugat I) tidak pernah melunasi /menyelesaikan hutang hutangnya kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pelunasan/penyelesaian hutang tersebut,maka diselesaikan di kantor Kepolisian Resort Ternate dengan hasil kesepakatan sebagaiberikut :e Bahwa pelunasan hutang almarhumah Rahma (Isteri Tergugat I) kepadaPenggugat dalam bentuk peralian

Dapat dikorelasikan bahwa justru dengan alasanalasan mendasar sesuai skrinsus surat elekronik (SMS) Saksi/korbansehingga terdakwa melakukan gugatan Perceraian untuk menceraikansaksi/korban di Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga saksi/korbanmelaporkan perkara ini ke polres Maluku Tenggara Barat tertanggal 8Januari 2019 dengan Nomor : LPB/07/I/2019/RES MTB dengan hasilpemeriksaan peralian Status tersangksa dengan Surat Penetapannomor : STP/Asts/15/III/2019/Reskrim tertanggal 12 Maret 2019 olehKapolres

KetuaPengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo, Penggugat mohon agar berkenanmenetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugatpengasuhannya berada ditangan Penggugat, sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung RI (Putusan MA RI No.102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April1975) yang berbunyi "Mengenai peralian anak pada dasarnya untukkepentingan anak maka pemeliharaan anak ibu kandunglah yangdiutamakan, khususnya anakanak yang masih dibawah