Dengan demikian maka Akta PerjanjianKawin tersebut seharusnya diakui mengikat terhadap pihakpihak yangmembuat perjanjian dimaksud, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali ;Bahwa lebih lanjut, sebagaimana yang ditegaskan dalam Akta PerjanjianKawin tersebut, maksud dan tujuan dibuatkannya perjanjian kawin olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali antara lainadalah bahwa diantara suami isteri tidak akan terjadi percampuran harta,baik dari barangbarang, hakhak

maupun dari hutanghutang, demikian pulasegala percampuran dari keuntungan dan kerugian.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Judex FactiPengadilan Negeri yang menyatakan bahwa dalam perkawinan antaraPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugatsekarang Pemohon Peninjauan kembali terjadi percampuran hartasehingga dengan demikian rumah yang terletak di Jalan Kencana Indah 3Blok J2/32, Perum Puri Kencana, Jakarta Barat atas nama PemohonPeninjauan Kembali merupakan harta bersama/harta gono gini antaraPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugatsekarang

Penetapan No. 150/Pdt.G/2014/PA.Lbt.e 2 buah lemari kayu 2 pintue 1 buah buffet kayue 1 buah parabola merk Metrixe 5 lusin piring10 Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara pemohon dantermohon dengan harta bersama nanti akan diperoleh pemohon dan calon istrikedua pemohon serta memberikan kepastian hukum atas hakhak pemohondan termohon terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 9, maka hartabersama pemohon dan termohon perlu ditetapkan oleh pengadilan.11 Bahwa pemohon sanggup

Perkawinan, Bab VIIKompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur juga tentang PerjanjianPerkawinan yaitu dari pasal 45 sampai dengan pasal 52:Bahwa dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Indonesia berbunyi, yaitu:1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calonmempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disyahkanHalaman 3 dari 16Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Bdg.Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalamperkawinan. wy2% Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Hukum Perdata tentangberakhirnya suatu Perikatan yang tercipta perjanjian itu dapat berakhirkarena: (linat Pasal 1381 KUHPerdata);1. pembayaran;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 552/Pdt/2018/PT SMG2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan ataupenitipan;pembaruan utang;perjumpaan utang atau kompensasi;percampuran utang;pembebasan utang;musnahnya barang yang terutang;kebatalan atau pembatalan;oP Ne ee feberlakunya suatu syarat pembatalan, yang

berakhir, karena meninggalnyasuami Penggugat (almarhum suyono) dan dinyatakan lunas,Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas merupakanpetitum tidak memiliki dasar hukum karena Bahwa sebagaimana ketentuanUndang Undang Hukum Perdata (Pasal 1381 KUHPerdata) tentangberakhirnya suatu Perikatan yang tercipta karena perjanjian itu dapatberakhir karena:a. pembayaran;b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan ataupenitipan;c. pembaruan utang;perjumpaan utang atau kompensasi;percampuran

Pembayaran;Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan;Pembaharuan utang (inovatie);Perjumpaan utang (kompensasi);ao fF Percampuran utang;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 552/Pdt/2018/PT SMG6. Pembebasan utang;7. Musnahnya barang yang terutang;8. Kebatalan dan pembatalan perikatanperikatan;5.

Bahwa pada tanggal 06 Desember 1996 di Kota Pontianak, telahdilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan seorang lakilaki bernamaLIU SUI FA atau sekarang bernama HERYANTO sebagaimana ternyata dalamKutipan Akta Perkawinan No. 462/1996 tertanggal 06 Desember 1996 yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IIPontianak;Bahwa perkawinan yang dilangsungkan dalam percampuran harta bendatersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masingmasing diberi namasebagai

MkKn., Notaris diKota Pontianak.Bahwa oleh karena itu, maka yang berhak atas percampuran harta bendaantara Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum LIU SUI FA atausekarang bernama HERYANTO dan harta warisan Almarhum LIU SUI FA atausekarang bernama HERYANTO yang termasuk di dalamnya ialah LIM TJHIUJONG (Pemohon), DAVID RICHARTA dan NATALIE RICHARTA.Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama NATALIE RICHARTA masihberumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masih di bawah umur, oleh karenaitu belum cakap

Bahwa pada tanggal 25 April 1996 Penggugat dan Tergugat membuatPerjanjian Kawin di hadapan Notaris Surabaya, S AS ANTI DJATMIKO, S.H.sebagaimana Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 yang intinya Penggugat danTergugat tidak ada persekutuan harta benda bukan hanya persekutuan hartamenurut hukum, akan tetapi percampuran berupa apapun juga dengan tegasditiadakan.

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang yang hanyamempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Para Tergugattanpa mempertimbangkan faktafakta maupun dalil mana yang telah dianggaptidak terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa suatu dasarpertimbangan mengenai sempurna tidaknya kedudukan hukum (legal standing)Penggugat yang seharusnya melibatkan komparisi Penggugat yang lain ataudengan kuasa khusus bertindak mewakili untuk dan atas nama kepentinganbersama dalam percampuran

Nomor 969 K/Pdt/2016Mahkamah Agung RI, Judex Facti wajib memberikan pertimbangan hukum demikebenaran dan keadilan dan menjunjung tinggi reformasi hukum untukmasyarakat pencari keadilan;Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dalam penerapanhukum, telah tidak mempertimbangkan secara saksama kualitas gugatan tersebut,seharusnya cacat formal dan harus ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima,gugatan tidak jelas/kabur tidak adanya rincian percampuran piutang campur kayajuga tidak ada perincian

bahwa tanah dari bangunan yang berdiri diatasnya, merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebelum menikahdengan Penggugat, sedangkan bangunan diatasnya dibangun selama dalammasa perkawinan yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untukmembangunnya, Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung Tergugattelah merelakan sebagian tanah dari harta bawaannya tersebut dibangun untukrumah tinggal, dan tentu telah mempertimbangkannya atas akibat hukum yangakan ditimbulkan berupa adanya percampuran

harta bersama jika suatu saatPenggugat dan Tergugat berpisah baik secara cerai mati ataupun cerai hiduptentang bagian harta masingmasing, dan dengan adanya percampuran antaraharta bawaan berupa tanah dan harta sepencarian yaitu berupa bangunandiatasnya, maka objek perkara tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya,maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan sesuai dengan ketentuanPasal 229 Kompilasi Hukum Islam, maka harta a quo harus ditetapkan sebagaiPutusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar

Yang dimaksudoleh Penggugat selama Perkawinan berlangsung tersebut tidak adaPerjanjian Kawin sehingga terjadi percampuran harta, pada hal pada kurunwaktu 2013 Penggugat dengan Tergugat membeli tanah pekarangan,sebagaimana yang disebut dalam dalil Penggugat No. 4, sehingga dengandemikian antara jawaban Tergugat dengan gugatan Penggugat tidaksinkron, mohon Majelis memeriksa perkara aquo mengesampingkanjawaban Tergugat No. 4.4.Bahwa mengenai jawaban Tergugat No. 5 bahwasanya dalampercampuran harta perkawinan

Hal ini dapatdipahami Tergugat hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.6.Bahwa atas jawaban Tergugat No. 7, Pengggugat menanggapi sebagaiberikut : sesuai dengan Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 TentangKewarganegaraan dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun1960 Tentang UUPA, pada tahun terjadinya jual beli yaitu tahun 2013 masihterdapat larangan bagi perkawinan campuran untuk memiliki Hak Milik atastanah karena adanya percampuran harta, oleh karena itu seharusnyaPenggugat dan Tergugat jika

kehilangankewarganegaraan RI jika menurut hukum Negara asal sSuaminya,kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibatperkawinan campuran, sehingga faktorfaktor itulan secara hukum belumdilakukan penyelesaian secara tuntas yang membuat Penggugat tidakdapat berbuat banyak pada saat terjadinya jual beli objek sengketadimaksud.Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pat.G/2018/PN Skh8.Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 TentangUUPA, Hak Milik karena percampuran

Hal tersebut merupakan kesalahan Tergugat, Jika sajaPenggugat mengetahul HukumHukum tersebut dan tidak dapat dilakukanjual beli dalam perkawinan percampuran, Penggugat tidak akan menyetujuiperbuatan hukum jual beli dari objek sengketa, namun kenyataannya jugaoleh karena Akta Perkawinan tidak disertakan sebagai syarat jual beli objeksengketa maka akibatnya Penggugat tidak pernah dipanggil menghadapNotaris/PPAT, dengan demikian maka terdapat perbuatan melawan hukumdalam jual beli.Menimbang bahwa setelan

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan olehsuami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataanlain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan denganjalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satuHim.6 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog12.13.14.15.dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedabedakan lagi.

Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalamperkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasingsuami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnyatidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan;Bahwa di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut UndangUndang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119138, yang terdiriHim.7 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog16.17.dari tiga bagian.

Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya hartabersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya hartamilik masingmasing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkanbahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istrikarena perkawinan.d.

Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalaukita nyatakan, bahwa suami istri masing masing mempunyai hak atas harta,namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (beschekking) atasbagian mereka masingmasing.1. Dasar Hukum Harta Bersamaa. AlQuranDalam AlQuran dan Sunnah serta berbagai kitabkitab hukum figh hartabersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci.

Yang menjadi masalah sekarang adalah harta jeniskeempat yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas menurut Hukum Islamterdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang hartabersama , yaitu :Pendapat Pertama Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga HukumIslam kecuali dengan SYIRKAHBerbeda dengan sistem hukum Perdata Barat (BW) dalam Hukum Islamtidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karenaperkawinan.

Putusan No.2205/Pdt.G/2021/PA.DpkPendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suamiistri menurut Hukum IslamHukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami denganharta milik istri, masingmasing pihak bebas mengatur harta milik masingmasing dan tidak diperkenakan adanya 25 campur tangan salah satu pihakdalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifatnasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi Suamiatau istri tersebut.

Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karnakenyataannya percampuran hak milik Suami istri menjadi harta bersamabanyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturankhusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenaladanya percampuran harta pribadi masingmasing kedalam harta bersamasuami istri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan istrimengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yangmenjurus keperceraian.

harta bersama : a= won nan nnn nn nnn nnnMenimbang, norma dasar dalam hukum perkawinan adalah Harta ygdiperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (vide Pasal 35 ayat 1Undangundang Nomor 1 Thn 1974), dan Harta bawaan dari masingmasingsuami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiahatau warisan, adalah di bawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihaktidak menentukan lain (vide Pasal 35 ayat 2), namun suami istri dapatmenentukan diantara mereka untuk melakukan percampuran

harta ataupemisahan harta (vide Pasal 29 ayat 1) ; Menimbang, dengan kaidah dasar Pasal 35 ayat 2 sebagaimana tersebut diatas, maka timbul pertanyaan, apakah sebelumnya ada perjanjian mengenaipembagian harta berupa lahan/tanah yang terdapat rumah didalamnya besertakebun kopi dan kebun kelapa antara Penggugat dengan tergugat Siti Aisyah aliasHalisah untuk melakukan percampuran harta in casu harta bawaan masingmasing ; Menimbang, dalam perkara a quo Penggugat mengajukan bukti P1, P2,dan bukti P3 tersebut

Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara Pemohondan Termohon dengan harta bersama yang nanti akan diperoleh Pemohondan calon isteri kedua Pemohon serta memberikan kepastian hukum atasHal. 2 dari 6 Hal. Put.

sesuai bukti P.3 (Perjanjian Kawain), terobukti paraPemohon telah sepakat mengadakan perjanjian kawin atau pemisahan hartabenda dalam perkawinan ke depan dan hal terkait sebagaimana disebutkandalam perjanjian tersebut;Menimbang, banwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentangpemisahan harta antara Pemohon dan Pemohon Il, maka tidak ada lagi hartabersama antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini dibenarkan sesuaiketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran

Pada dasarnya tidak ada percampuran antar harta suami dan hartaistri karena perkawinan.6.3. Pasal 87:7. Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta yangdiperoleh masih masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawahpenguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan laindalam peranjian perkawinan 2. Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukanperbuatan hukum atas masig masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atauyang lainnya.7.

terdakwa adalah 1(satu) buah plastik klep transparan yang berisikan serbuk putih diduganarkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap atau komplit terbuat daribotol air mineral merk aqua 330 ml dan pada bagian atas tertancap dua buahpipet plastik yang telah dibengkokkan, (satu) buah kaca berbentuk silinder,2 (dua) buah mancis dan (satu) buah jarum di lantai;Bahwa terdakwa awalnya tidak mau menggunakan narkotika jenis sabutersebut dikarenakan saya sudah minum bir sebelumnya karena terdakwatakut ada percampuran

(satu) buah plastik klep transparan yang berisikan serbuk putihdiduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap atau komplit terbuatdari botol air mineral merk aqua 330 ml dan pada bagian atas tertancap duabuah pipet plastik yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca berbentuksilinder, 2 (dua) buah mancis dan (satu) buah jarum di lantai;Bahwa benar terdakwa awalnya tidak mau menggunakan narkotika jenis sabutersebut dikarenakan terdakwa sudah minum bir sebelumnya karena terdakwatakut ada percampuran

sabu, (satu) buah bong lengkap atau komplit terbuat dari botol airmineral merk aqua 330 ml dan pada bagian atas tertancap dua buah pipet plastik yangtelah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca berbentuk silinder, 2 (dua) buah mancis dan 1(satu) buah jarum di lantai;Menimbang, bahwa dari keterangan SaksiSaksi dan dibenarkan Terdakwa,diperoleh fakta bahwa Terdakwa terdakwa awalnya tidak mau menggunakan narkotikajenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa sudah minum bir sebelumnya karena terdakwatakut ada percampuran

No 44/Pdt.G/2015/PTA.Yk.merupakan percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan TergugatKonvensi dengan prosentase masingmasing: 88,57% (delapan puluh delapankoma lima puluh tujuh persen) berupa harta bersama dan 11,43% (sebelaskoma empat puluh tiga persen) berupa harta bawaan Tergugat Konvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka besarannilai tanah dan rumah yang harus dibagi antara Penggugat Konvensi danTergugat Konvensi adalah 88,57% (delapan puluh lima koma lima puluh

Sebelah Timur : Rumah Dwi Wardanimerupakan percampuran antara harta bersama Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi sebesar 88,57% (delapan puluh delapan komalima puluh tujuh persen), dengan harta bawaan Tergugat Konvensisebesar 11,43% (sebelas koma empat puluh tiga persen);.

Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok.dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Syaiful

Sebelah Timur : Rumah Ibu Nanung (Mantan RW)

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Rus

Sebelah Barat : Bapak Syaiful/Nampul (Mantan RT)

adalah percampuran

Dengan demikianmaka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, bahwaobyek sengketa dalam perkara aquo adalah percampuran antara harta bawaandengan harta bersama, dan oleh karena tanah dan rumah tidak dapat dipisahkanserta tidak dapat dibagi secara natura, maka tanah dan rumah dijual, yangkemudian hasil penjualan dibagi dengan pembagian 1/3 sebagai harta bawaanTergugat, sedangkan 2/3 sebagai harta Bersama, dan harta bersama ini dibagiHalaman 8 dari 13 halaman, Putusan Banding No.113

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000.00 (empatjuta lima ratus ribu rupiah);Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 80 m2 yang diatasnyadibangun sebuah rumah yang terletak di Kota Depok.dengan batasbatas Sebelah Utara : Rumah Bapak Syaiful Sebelah Timur : Rumah Ibu Nanung (Mantan RW) Sebelah Selatan : Rumah Ibu Ruse Sebelah Barat : Bapak Syaiful/Nampul (Mantan RT)adalah percampuran antara Harta Bawaan dan Harta Bersama;Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjual hartatersebut

PengadilanTinggi Agama Bandarlampung sepenuhnya menyetujui dan mengambil alihsebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandarlampung;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang (BAS)dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampungtidak menemukan bukti yang cukup bahwa pada waktu atau sebelumdilaksanakan pernikahan antara Penggugat/Pembanding denganTergugat/Terbanding adanya perjanjian tertulis yang disahkan oleh PejabatPencatat Nikah mengenai percampuran

Jumlah Spesimen : + 30 ML Warna Spesimen : Kuning Tua pH Spesimen : 6.1Dengan Parameter Pengujian dengan menggunakan Metode RapidDiagnostic Test : Synthetic Marijuana (K2) : Positif (+)Bahwa menurut keterangan Ahli HASURA MULYANI, Amd selaku Pengujiyang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paketkertas buku tulis berisikan daun kering dengan berat netto 0,8748 gram miliksdr LUTFI alias UPI mengandung Narkotika MDMB4enPINACA merupakanNarkotika jenis Sintesis yang berasal dari percampuran

Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Amb Warna Spesimen : Kuning Tua pH Spesimen : 6.1Dengan Parameter Pengujian dengan menggunakan Metode RapidDiagnostic Test : Synthetic Marijuana (K2) : Positif (+) Bahwa menurut keterangan Ahli HASURA MULYANI, Amd selaku Pengujiyang melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paketkertas buku tulis berisikan daun kering dengan berat netto 0,8748 gram miliksdr LUTFI alias UPI mengandung Narkotika MDMB4enPINACA merupakanNarkotika jenis Sintesis yang berasal dari percampuran