Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/16/02/2007, tanggal 27 Juni 2007, putus karena percerian ;4. Menetapkan bahwa hak pengasuhan anak dibawah umur yang bernama : ERNEST FEIVEL, diserahkan kepada Penggugat ;5.

fondamental; Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Penggugat saat ini Penggugat masihtercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan, dan saat ini masih sebagaiPegawai Aktif pada Pemerintah daerah Kabupaten Sampang, sedangkan Tergugatberalamat di wilayah Kabupaten Pamekasan, sedanghkan di Situbondo Penggugatmasih memilih tinggal karena akan dimutasikan ke wilayah Kabupaten Situbondo ; Menimbang bahwa berdasarkan ayat (1) pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Gugatan percerian

diajukan suami atau isteriatau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggalTergugat , sedangkan sesuai dengan maksud pasal 132 Kompilasi Hukum Islamayat (1) menyebutkan bahwa gugatan percerian diajukan oleh isteri atau kuasanyapada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilyahi tempat itnggalPenggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa oleh karena senyatanya

Tergugat dengan memberikan waktu kepada Tergugatuntuk merubah sikapnya, namun Tergugat tidak kunjung berubah;Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidaksanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dantujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena percerian

;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,Penggugat untuk mengajukanGugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjaditerus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatanperkawinan telah memenuhui unsur pasal 19 huruf (f) PeraturanHm. 3 dari 7 hlm.

jawab terhadap anak isterinya, bahkan pada akhirakhir iniTergugat telah bermain serong dengan perempuan lain ; 6.Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka hampir setiap hari antara Penggugat danTergugat selalu berselisih paham sehingga sering terjadi pertengkaran yang padaakhirnya kurang lebih sudah tiga tahunan lebih antara Penggugat dan Tergugat telahpisah ranjang, Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkanTergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya hingga diajukan gugatan percerian

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil kabupaten Kediri tentang perceraian mereka paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan percerian ini berkekuatan hukum tetap ;4.

No. 174/Pdt.G/2022/PA.SelBahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat telah hiduprukun dengan mengambil tempat tinggal terakhir mengontrak rumah diJerowaru.Bahwa selanjutnya selama pernikahan diantara pengugat dan tergugatmengalami perbedaan pendapat yang menyebabkan adanya perkelahian atauadu mulut hingga pada akhirnya ditahun 2017 pihak tergugat telah menceraikanpenggugat secara lisan.Bahwa selanjutnya tergugat meminta rujuk kembali setelah satu minggudari percerian sesuai dengan yang disampaikan

pada point nomer 3 diatas.Bahwa selanjutnya ditahun 2018 tergugat kembali menceraikanpenggugat secara lisan, hal mana tindakan tersebut dilandaskan karna tergugattidak bisa menerima bilamana penggugat selaku istri selalu. menasehatitergugat yang memiliki kebiasaan buruk seperti, mabuk, pulang larut malamatau bahkan pulang pagi hari.Bahwa selanjutnya tergugat meminta rujuk kembali setelah satu minggudari percerian sesuai dengan yang disampaikan pada point nomer 5 diatas.Bahwa setelah rujuk untuk

2013yangmengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat danTergugat kembali kerumah orang tua PenggugatBahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidakmampu lagi hidup berdampingan dengan tergugat sebagai suami istri gunamembentuk keluarga yang harmonis sebagaimana harapan dan citacita perkawinandalam komitmen yang menjadi inti dari suatu perkawinan sudah tidak ada lagidalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga demi kebaikkanbersama, percerian

pergi meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat danTergugat kembalikerumah........... 7kerumah orang tua Penggugatsendiri ;Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidakmampu lagi hidup berdampingan dengan tergugat sebagai suami istri gunamembentuk keluarga yang harmonis sebagaimana harapan dan citacita perkawinandalam komitmen yang menjadi inti dari suatu perkawinan sudah tidak ada lagidalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga demi kebaikkanbersama, percerian

lagimeninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tuaPenggugat............ 8Penggugat sendiri; dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudahtidak mampu lagi hidup berdampingan dengan tergugat sebagai suami istri gunamembentuk keluarga yang harmonis sebagaimana harapan dan citacita perkawinan dalam10komitmen yang menjadi inti dari suatu perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat sehingga demi kebaikkan bersama, percerian

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kabupaten Leerom dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9111-KW-16042015-0003, tanggal 15 April 2015, putus karena percerian dengan segala akibat hukumnya;3.

PENETAPANNomor 183/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.ZAIN CAND * =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Percerian yang berbunyi sebagaiberikut dalam perkara antara:PENGGUGAT ASLI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan lou Rumah Tangga,tempat tinggal di Kabupaten Madiun, yang dalam hal iniberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat danTergugat untuk rukun kembali akan tetapi sudah tidak bisa kembalimeneruskan berumah tangga dan jalan yang terbaik dengan percerian ;Hal. 2 dari 6 hal Pen. 0183/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .7.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Tarmidi,Kota Samarinda selama 13 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohonberpisah tempat tinggal karena Pemohon mengajukan percerian dansetelah itu perkara tersebut dicabut dan Pemohon dan Termohon kembalisatu rumah lagi di rumah kontrakan Jalan Tarmidi, Kota Samarinda selama5 hari;3.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakanTermohon telah menikah lagi dengan seorang lakilaki lain, hal tersebutPemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri dan Termohon malahmendesak Pemohon untuk mengurus percerian, karena ketika itu Pemohontidak satu rumah dengan Termohon, Pemohon ketika itu lama bekerja diluar daerah dan pengakuan Termohon tersebut, Termohon menghubungiPemohon melalui telepon dan Pemohon ketika itu masih ditempatpekerjaan, Termohon mengaku bahwa Termohon

Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara percerian diPengadilan Agama Samarinda, namun perkara tersebut dicabut denganalasan Pemohon dan Termohon sepekat kembali menjalin rumah tanggalagi sebagai suami isteri, dengan nomor perkara1053/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 22 Juni 2015;9.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 3 Maret 2009 yang telah dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 429/2009, putus karena percerian dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kesatu berada dalam pengasuhan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;5.

Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/06/01/2005, Tertanggal 30 Maret 2005, Putus karena Percerian ;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;5.

Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat diKantor Catatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/06/01/2005, Tertanggal30 Maret 2005, Putus karena Percerian ;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mengirimkan salinan resmiputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatudaftar perceraian ;5.

Penggugatsudah tidak sanggup lagi untuk membinah rumah tangga denganTergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;10.Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat11sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuksatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai manadi maksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putuskarena percerian;.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,Penggugat untukmengajukan Gugatan Percerian terhadap

Putusan No. 1509/Pdt.G/2016/PA.Mtsecara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itudisebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat namun tidak berhasil,Bahwa, oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka untukmelakukan percerian, Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan, maka ataspertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyerahkan asli Surat Izin Percerayanyang dikeluarkan oleh Bupati lampung Timur, nomor B.

tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa gugatanPenggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patutdikabulkan;Menimbang, bahwa, sesuai pasal 3 PP No. 45/1990, oleh karenaPemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan percerian

,Pemohon harus mendapatkan izin dari atasan, maka atas perintah KetuaMajelis, Penggugat menyerahkan asli Surat Izin Percerian yang dikeluarkanoleh Bupati lampung Timur, nomor B. 800/08/20/SK/2016, tanggal 29 April2016;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak24 Oktober 2016 Termohon pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuanPemohon dan sampai dengan sekarang' sudah tidak ada nafkah lahirmaupun bathin namun masih ada komunikasih masalah percerian saja;. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon untuk mengajukan percerian diPengadilan Agama Denpasar;.

Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTermohon tidak terima dengan nasehat Pemohon terhadap anak bawaanTermohon; Termohon merasakan berkurang dengan nafkah yang diberikanoleh Pemohon dan selalu merasa berkurang;Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnyasejak 24 Oktober 2016 Termohon pergi keKalimantan tanpa sepengetahuanPemohon dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada nafkah lahir maupunbathin namun masih ada komunikasih masalah percerian

sekitar dua mingguPemohon pamit pulang ke Batam namun Termohon tidak ikut denganalasan Pemohon masih menganggur;Bahwa puncak keributan terjadi di bulan Juli 2015 Pemohon mendapatkabar dari pihak keluarga Termohon dan tetangga Termohon dan RTsetempat bahwa Termohon sering jalan dengan lakilaki lain tanpasepengetahuan dan seizin Pemohon;Bahwa pada bulan Agustus 2015 terjadilah keributan besar yang membuatPemohon tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon,dan Termohon juga menginginkan Percerian

;Bahwa pada bulan September 2015 terjadilan percerian secara Agama didampingi oleh keluarga Termohon yaitu. orang tua dan pamanTermohon,kepala dusun dan RT setempat;Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohonsebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuksatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana dimaksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putuskarena percerian;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diats, Permohonan Pemohon untukmengajukan

dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, demikian pulaupaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melaluiPERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan ;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang belummempunyai surat izin untuk melakukan perceraian, oleh karena itu Penggugatmenyampaikan surat pernyataan yang dibuat tanggal 11 September 2018yang menyatakan bahwa Penggugat sanggup menanggung segala risiko atausanksi yang timbul akibat dari percerian

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upayaperdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 7 ayat(1) tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa Penggugat seorang PNS yang belum mempunyaiizin untuk melakukan percerian

dari pejabat yang berwenang sesuai denganmaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ,akan tetapi Penggugat menyampaikan surat pernyataan yang dibuat tanggal11 September 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat sanggupmenanggung segala risiko atau sanksi yang timbul akibat dari percerian ini;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

Bahwa Pemohon lahir di Blitar, tanggal 10 Agustus 1980, anak ketigaperempuan dari ayah muljadi dan ibu sumidjem sebagaimana kutipan aktakelahiran nomor 3505LT171120140112 tanggal 17 November 2014 yangHalaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN BItditerbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBlitar.Bahwa Pemohon telah melangsungkan percerian melalui PengadilanAgama Blitar, berdasarkan Putusan Pengadilan agama Blitar Nomor:876/Pdt.G/2006/PA.BL tertanggal 01 Agustus

SAKSI SUNARMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 260/Padt.P/2021/PN BitBahwa Pemohon lahir di Blitar, tanggal 10 Agustus 1980, anak ketigaperempuan dari ayah muljadi dan ibu sumidjem ;Bahwa Pemohon telah melangsungkan percerian melalui PengadilanAgama Blitar, berdasarkan Putusan Pengadilan agama Blitar Nomor:876/Pdt.G/2006/PA.BL tertanggal 01 Agustus 2006, dengan Akta CeraiNomor: 1480/AC/2006/PA.BL tertanggal 28 Agustus 2006, namaPemohon tertulis

adalah Gianti BektiAriana adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukkeseragaman identitas Pemohon, serta untuk keperluan mengurusdokumen pembuatan paspor;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;SAKSI SUTARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pemohon lahir di Blitar, tanggal 10 Agustus 1980, anak ketigaperempuan dari ayah muljadi dan ibu sumidjem ;Bahwa Pemohon telah melangsungkan percerian

Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumahtangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dantujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena percerian;.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,Penggugat untuk mengajukanGugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjaditerus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatanperkawinan telah memenuhui unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahno.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Komplikasi Hukum Islamsehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan.Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No.1528/Pdt.G/2021/PA.BtmBahwa berdasarkan alasanalasan

Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat percerian sebagai berikut :

3.1. Muthah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah)

3.2. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan oleh Pemohon sebelum ikrar diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

1. .

Penggugatsudah tidak sanggup lagi untuk membinah rumah tangga denganTergugat dan jalan yang terbaik adalah bercerai denganT ergugat:Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk saturumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dan tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putuskarena percerian;Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm8.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat untukmengajukan Gugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasarpertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukundalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h)Komplikasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untukmenyatakan Gugatan cerai ini di kabulkan;9.