Adendum Perianiian Keria Bersama (PKB) PerusahaanUmum Damri Tahun 20122014 huruf Lampiran.e Bukti T2. Perhitungan Jaminan Hari Tua ( Pesangon) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perianiian Keria Bersama(PKB) Tahun 2012 2014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Ujang Sopandi.e Bukti T3. Perhitungan Jaminan Hari Tua f Pesangon ) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perjanjian Keria Bersama(PKB) tahun 20122014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Tiutiu Setiawan.e Bukti T4.

Adalah perbuatanrnelawan hukum bertentangan dengan Pengakuan Hutang No"76, tanggal29 Mei 2007 Pasal 6 huruf a yaitu: Bank berhak seketika tanpa diperlukansomasi/ teguran dengan surat juru sita atau surat lain semacam itu, untukmengakhiri perianiian ini dan menagih seluruh pinjaman yang masihtErNUtaNnG; o= nnn nnn noe non on nnn nn nnn ne nnn nnn nen ene ren nnn nen nn ene neBahwa Tergugat melalui Tergugat Il melaksanakan pelaksanaan lelangpada tanggal 2 Maret 2012 dengan harga limit Rp.800.000.00

tertentuCausal sebab yang halalBahwa Perjanjian yang dibuat tanggal 15 Desember 2011 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT berakibat merugikan TERGUGAT H, karenabertuivan untuk membagi bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan dariTERGUGAT II dan bukan untuk membiayal pembelian rumah sesuai denganakad yang ditandatanni oleh TERGUGAr II dan TERGUGAT I.Bahwa dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT danTERGUGAT dimaksud tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanyacausa sebab yang halal, karena perianiian

tersebut dibuat untuk meruqgikan29TERGUGAT Il sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepadaTERGUGAT I.Bahwa mengingat perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur syarat sahperjanjian yaitu adanya causa / sebab yang halal, maka perianiian tersebuttidak memenuhi syarat obiektif dari perianiian yang berakibat bahwa Perianiianyang dibuat tanggal 15 Desember 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT batal demi hukum.Bahwa mengingat Perjanjian yang dibuat tanggal 15 Desember 2011 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT

Mesin 1TR6027424;Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutangpiutang yang merupakan perjanjian pokok dengan nama PerjanjianPembiayaan Konsumen No. 030513200137 tertanggal 20 Maret 2013dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia vanq merupakanpenian,nan assesoir (ikutan) dari adanya perianiian pokok, melalui AktaJaminan Fiducka Notariil No. 811 tanggal 30 April 2013 yang dibuatoleh Dely Cahyono, SH., M.Kn serta terdaftar di Kantor PendaftaranFiducia dengan Sertipikat Fiduda No.

Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutangpiutang yang merupakan perjanjian pokok dengan nama PerjanjianPembiayaan Konsumen No. 030513200137 tertanggal 20 Maret 2013clan kemudian dilakukan pembebanan fiducia yang merupakanperianiian assesoir (ikutan) dari adanva perianiian pokok, melalui AktaJaminan Fiducia Notariil No. 811 tanggal 30 April 2013 yang dibuatoleh Dely Cahyono, SH., M.Kn serta terdaftar di Kantor PendaftaranFiducia dengan Sertipikat Fiducia No.

Penggugat tidakmenjelaskan faktafakta terkait Perianiian Kreditnva maupun statuskolektibilitas kreditnya dalam surat Gugatan a quo sehingga PositaGugatan a quo menjadi sangat tidak jelas.

Namun, dalam angka 11 fundamentumpetendi terdapat rumusan bahwa telah berlangsung "perianiian sewamenvewa terhadap objek sewamenyewa" dan Tergugat , Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melanggar perjanjiantersebut atau telah terjadi cidera ianii (wanprestasi). Juga, dalam angka 13tertulis: "Tergugat dan Tergugat Ill sampai dengan Tergugat VI sebelummemutuskan secara sepihak Perianiian Obvek SewaMenvewa tersebut."

Dalam berbagai butir fundamentumpetendi gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut terdapat rumusanbahwa telah terjadi perianiian sewamenvewa antara Penggugat danTergugat dan telah terjadi cidera ianii (wanprestasi). Setidaknya, daliltentang perjanjian sewamenvewa tersebut terdapat dalam posita angka 6,angka 8, angka 11 dan angka 12.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada perianiian sewamenvewa antara para Tergugat dan Penggugat sehingga tidak adasewamenyewa antara para Tergugat dan Penggugat. Fakta yangHalaman 31 dari 132 hal. Putusan No. 158/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL23.2.benar adalah bahwa para Tergugat mempercayakan pengelolaankafe tersebut kepada Penggugat. Juga, tidak benar bangunantersebut tidak layak untuk dapat langsung digunakan.

Judulgugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum.Sementara itu, dalam angka 11 surat gugatan, Penggugatmendalilkan bahwa terdapat perianiian sewamenvewa antara paraTergugat dan Penggugat. Menurut M. Yahya Harahap: "Tidakdibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalamgugatan" (dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,Jakarta: Sinar Grafika, cetakan 9, halaman 455456).

Dalam angka 13 (juga dalam angka 11) surat gugatan, Penggugatkembali mendalilkan bahwa ada perianiian sewamenvewa antarapara Tergugat dan Penggugat. Untuk itu, para Tergugat memintaPenggugat menunjukkan bukti tentang surat perjanjian sewamenyewa antara para Tergugat dan Penggugat tersebut.

., selaku PPAT drKabupaten Lombok Barat, Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutangberdasarkan Perianiian Kredit Nomor CRO.MTR/028/KI.2012 tanggai 12April 2012 sebesar Rp. 49.063.660, (empat pufuh Sembilan juta enampuluh tiga ribu enam ratus enam puluh Rupiah) kepada PenggugatRekonpensi. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonpensi berupa :a.

SutorejoBarat Blok JJ5 No. 29 Surabaya belum ada bangunan, kemudian pada tahun2011 Tergugat dan Tergugat II melaksanakan pembangunan Rumah yang terqugat dan tergugat Il, Tergugat Il telah membuat kesepakatan denganTergugat Ill selaku kontraktor melalui surat perianiian kontrak kerja pelaksanaan,Nomor : 01 SPKKPP / DCD / VI / 2011, secara khusus pada pasal IX perihal lainlain disebutkan sebagai berikut:: 202 nn nn nnenn mens nonePasal IXLainLainApabila terjadi kecelakaan kerja / kerusakan bangunan

Asas kejujuran dan kebenaran (asshidiq)Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam, sebagaimanasurat Al Ahzab ayat 70 yang berbunyi Hai orangorang yang beriman,bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak vanemelakukan perianiian untuk tidak berdusta. menipu dan melakukanpemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusaklegalitas akad yang dibuat.

terhutang oleh DEBITUR berdasarkanPerjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dankarenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lainyang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamanaDEBITUR dan / atau PENJAMIN: I) oleh Pengadilan Negeri dinyatakanPailit; l) meminta penundaan pembayaran hutang hutangnya(surseance van betaling); ll) meninggal dunia; IV) tidak membavarbunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhikewajibannya menurut Perianiian

Kredit atau Perianiian lainnya denganBANK; V) dinyatakan lalaijwanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannyamenurut.. perjanjian lainnya dengan kreditur / pihak ketiga /lainnya; VI)Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No.412/PDT/2017/PT.SMG.UNTUK DINASterlibat dalam suatu perkara pengadilan."

diiakukan oleh Terlawan adalah merupakan jalan yang ditempuh olehTerlawan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terlawan kepada ParaNasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannyakepada Terlawan untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yangdisalurkan kepada Para debitur termasuk kepada Pelawan.Perlu Terlawan sampaikan kembali, terhadap kreditnva tersebut Pelawantelahntidakmemenuhikewaiiban kewalibannvadalammengangsurpiniaman secara tepatwaktumaupun tepat iumlah kepada Terlawansesuai perianiian

Hal tersebut sesuai Pasal 1338 avat 1Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdatavanq menegaskan"semga perianiian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.Berdasarkan hal Hal tersebut diatas, permohonan Pelawan tersebutSudahSeharusnvauntlik DITOLAK ATAU SETIDAK TIPAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.Maka: Berdasarkan halhal tersebut di atas, Terlawan memohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untukmenolak Gugatan Perlawananvanq

Khusus mengenai Surat Perjanjian tertanggal 3 Nopember 1994tersebut, in person Para TERGUGAT, hanya bertindak sebagai saksi, yangmenyatakan tidak berkeberatan terhadap perbuatan SABENAH bintSABENIH yang mengikatkan diri dengan PENGGUGAT terkait dengan ditandatangani Surat Perjanjian a qua;Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perianiian tanggal 9 maret 1994 dansebelum terbitnya Surat Perianjian tanggal 3 Nopember 1994 tersebulSABENAH binti SABENIH pernah menerbitkan Surat Kuasa tanggal 17 April1994

Perobuatan PENGGUGAT terangbenderang merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang/keadaan.Memanfaatkan keadaan berkuasa, lebih kuat dan lebih 'tinggi" yangdimilikinya sehingga bisa melakukan sesuatu apapun sesuka hatinya ditengahtengah keadaan tidak berdaya, tidak berkuasa, dan posisi lemah dariSABENAH binti SABENIH karena terikat dengan PENGGUGAT terkaitberlakunya Surat Perianiian tanggal 9 Maret 1994, Surat Perjanjian tanggal 3Nopember 1994, Surat Kuasa tanggal 17 April 1994 dan Surat KuasaHal

sembilanRupiah) dengan rincian sebagai berikut:Halaman 20 dari 57 putusan Nomor 229/PDT/2020/PT BDGPerjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037487Tunggakan yang ditangguhkan Rp.280.721.136,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.290.000.000,Denda keterlambatan Rp. 38.700.000,Sub Total Rp.609.421.136,Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037910Tunggakan yang ditangguhkan Rp.217.881.761,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.235.000.000,Denda keterlambatan Rp. 34.355.000,Sub Total Rp.487.236.671,Perianiian

Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037487Halaman 30 dari 57 putusan Nomor 229/PDT/2020/PT BDGTunggakan yang ditangguhkan Rp.280.721.136,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.290.000.000,Denda keterlambatan Rp. 38.700.000,Sub Total Rp.609.421.136,Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037910Tunggakan yang ditangguhkan Rp.217.881.761,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.235.000.000,Denda keterlambatan Rp. 34.355.000,Sub Total Rp.487.236.671,Perianiian

delapanpuluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) denganrincian sebagai berikut:Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037487Tunggakan yang ditangguhkan Rp.280.721.136,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.290.000.000,Denda keterlambatan Rp. 38.700.000,Sub Total Rp.609.421.136,Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor F037910Tunggakan yang ditangguhkan Rp.217.881.761,Angsuran sewa guna usaha yang telah jatuh tempo Rp.235.000.000,Denda keterlambatan Rp. 34.355.000,Sub Total Rp.487.236.671,Perianiian

Hal mana sebagaimana ditegaskandalam Kesepakatan Bersama butir C pembukaan yang berbunyi "Bahwaselaniutnya guna meniamin terlaksananya Perianiian Jual Beli Batubaratersebut diatas, Pihak Keempat bermaksud mengambil alih segalakewajiban dan keoentinaan Pihak Kedua vana timbul selaku Peniualvana waiib melaksanakan Perianiian Jual Beli Batubara tersgbgL danoleh.karenanya Pihak Kpgmpat akan terikat menurut hukum untukmemenuhi oerikatan tersebut kepada Pihak Pertama"DENGAN DEMIKIANPertimbangan judex factie

;Bahwa lebih lanjut, uraian posita nomor 4 Perlawanan ParaPelawan yang menyebutkan bahwa :"Dalam perianiian kredit tersebut. Pelawan telah mendapat pinjamankredit dari Terlawan sebesar Rp.227.326.509 dan atas pinjaman kreditdari Terlawan tersebut sebagai agunan milik Para Pelawan berupa :Mobil Toyota Yaris 1.5G A/T, AB 1527 CJ, Type NCP150RCHPGKD01. No.Rangka MHFKT9F36F6063829. No. Mesin 1NZZ317506. warnaputih. atas nama Muhtar Anshori. SH.

Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam Bukunyaberjudul "Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi ParaPihak Dalam Perjanjian terbitan Institut Bankir Indonesia terbitan tahun 1993pada halaman 185 disebutkan bahwa apabila Bargaining Power tidak seimbangdalam suatu perianiian atau persetuiuan maka perfanfian/persetuiuan tersebutharus batal demi hukum vangselengkapnva berbunyi sebagai berikut:Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memilikibargaining power yang seimbang

Sutan RemySjahdeini, SH. dalam Bukunya berjudul "Kebebasan Berkontrak DanPerlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian terbitanInstitut Bankir Indonesia terbitan tahun 1993 pada halaman 185 disebutkanbahwa apabila Bargaining Power tidak seimbang dalam suatu perianiian ataupersetuiuan maka perfanfian/persetuiuan tersebut harus batal demi hukumvangselengkapnva berbunyi sebagai berikut: Kebebasan berkontrak hanyadapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yangseimbang

Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam Bukunya berjudul "KebebasanBerkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak DalamPerjanjian" terbitan Institut Bankir Indonesia terbitan tahun 1993 padahalaman 185 disebutkan bahwa apabila Bargaining Power tidak seimbangdalam suatu perjanjian atau persetujuan maka perianiian/persetuiuantersebut harus batal demi hukum yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika parapihak memiliki bargaining power yang seimbang

Kemudiansaksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dandibuatkan akad kredit, setelah perianiian kredit, kKemudian saksi AGUSberusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNAsesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintaltandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterimasaksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4(empat) kali dinubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawabanyang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit

No. 121 K/PDT.SUS/2012dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasandan berdasar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan pasal1338 jo 13820 KUH Perdata, sekaligus menjamin kepastianhukum bagi pihakpihak pembuainya ;Dengan demikian, bila setelah teriadinya suatu pelanqgarankesepakatan atas suatu perianiian oleh suatu pihak, dan pihaktersebut baru merumuskan berbagai macam dalil untukkesepakatan atau perianiian tersebut, dan pengikaran atasketentuan tersebut diakomodir pula oleh BPSK Kota

Para Penggugattidak mendaoatkan tindasan ataupunsaiinannya juga lebih tdakpahamterhadap tagihan dan pembayaran serfa saido kredit ..." karena pada kenyataannyaTERGUGAT telah memberikan kepada PARA PENGGUGAT copy atauHal. 15 Putusan No.251 /PDT/2018/PT.SMGSalinan dari Perianiian Kredit awal maupun Perianiian Perubahannvabeserta Svarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit vanqditandatanqani oleh PARA PENGGUGAT ("SKUPK"), sehingga PARAPENGGUGAT sebenarnya sangat paham mengenai tagihan danpembayaran

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ataumenafsirkan bagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadiperselisihan dalam melaksanakan Perianiian ini, makaHal. 28 dari 70 hal Putusan Nomor 116/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.PstNASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikansecara musyawarah dan mufakat.19.2.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ataumenafsirkan bagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadiperselisihan datam melaksanakan Perianiian ini, makaNASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikansecara musyawarah dan mufakat.15.2.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkanbagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadi perselisihan dalammelaksanakan Perianiian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusahauntuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.b.

Apabila terjadi perbedaan pendapat datam memahami atau menafsirkanbagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadi perselisihan datammelaksanakan Perianiian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusahauntuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.b.