Mengabulkan permohionan Pemohon.2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talaksatu Raji terhadap Termoho (TERBANDING) didepan sidang PengadilanAgama Sorong.3. Membebankan kepada Pemohon PEMBANDING untuk memberikankepada Termohon TERBANDING berupa :Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Jpra.

Membebankan biaya permohionan ini kepada pemohon sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu) ;

Terangun, sedangkanTermohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizinPemohon, Termohon pergi ke Kutacane bersama abang Termohon dan ternyatapula dalam relaas panggilan Termohon menerima relaas tanpa bantahan danTermohon juga tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan pasal66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadikewenangan relatif Mahkamah Syariyah Blangkejeren;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan,dianggap menyetujui dalildalil permohionan

Pengadilan Agama tersebul.Telah mempelajan suratsurat yang berkaitan dengan perkara Ini,Telah mendengar keterangan Penagugal/kuasanya serta saksrsaksi cipersidangan,DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengyugat dalam surat gugatannya tertanggal05 Nopember 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan PengadilanAgama Bima dengan Nomor 1428/Pdt Gi7015/PA Bm tanggal = 95Nopember 2015, telah mengajukan permohionan Cerai Gugat denganalasan sebagai berikut DALAM POSITA1.

BwiMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa SUrat Pernyataantentang Harta Kekayaan yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama masaperkawinan keduanya, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksidipersidangan serta hasil Pemeriksaan Setmpat tanggal 14 April 2016sebagaimana kehendak pasal 153 HIR dan memenuhi SEMAS nomor 7 tahun2001, terbukti harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon danTermohon hingga diajukan permohonan Pologami ini adalah sebagaimanatertuang dalam permohionan Pemohonan

Mengabulkan permohionan Pemohon dan Pemohon II2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ( xxxx dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanak pada tanggal 23 Juli 1978 di Pagaralam mSelatan KotaPagaralam;3. Memerintahkan Pemohon dan/atau Pemohon II untuk mencatatkanpengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan agamaKecamatan Pagaralam selatan Kota Pagaralam;4. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp.231.000.

terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon denganTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon padaposita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta NikahPemohon dan Termohon, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihakpihakdalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkaracerai Pemohon terhadap Termohon;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohionan

Agama, io, Pasal 7Ayat (2, Kompilasi Hukum islam, maka Pengaditan Agama setard absolutdapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohionan Pemohon dan Pemohon iImenyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan : Pemohon lidilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 71 Tahun 1974 tentangPerkawirian, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22Penjelagan Umum UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, shanya mengesahkan perkawinan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Setelah mendengar permohionan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutansemula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa

bahwa berdasarkan alat bukti P1 berupa Fotokopi KTPPemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinyaterbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Garui, oleh karenanyaberdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Garutberwenang memeriksa dan menyelesaikan permohionan

HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaPelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara sertasyaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, maka permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bading tersebut KuasaPembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan alasan kepana Kuasa Pembndingsemula Pelawan mengajukan permohionan

dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti; Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Hal. 9 dari 17 Hal,.Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.BatgMenimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan pada tahap jawab menjawab dapat dianggap membenarkandengan tegas dalildalil permohionan

Menolak permohionan Pemohon;2.

puncak perselisihan dan pertengkaranmereka terjadi sejak bulan April 2019, dimana Pemohon telahberseligkuh denagn seorang perempuan bernama Rosa; Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempattinggal selama 3 bulan terakhir sampai sekarang; Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah berkomuniksidengan baik terhadap Pemohon lagi; Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluargamengusahakan damai namun tidak berhasil, karena Pemohon tidakmau lagi rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohionan

bisa kumpul dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukundengan Termohon;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi Pemohon tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian mana telah memenuhi kaedahpembuktian, sehngga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapatdijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalldalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohionan

seharusnya HAJI BASO SAU ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar untukn mengirimkan salinan resmi penetapan ini-

kepada Kepala Kantor Imigrasi Makassar untuk segera mencatat segala sesuatu mengenai kesalahan nama -

dari Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan Pasposr perbaikannya setelah adanya penetapan uini;

4. Membebankan biaya permohionan

saksi puncak perselisihan dan pertengkaran merekaterjadi sejak bulan Januari 2015, dimana Pemohon telah berseligkuhdenagn seorang perempuan bernama Elis; Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggalselama 3 tahun sampai sekarang; Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah berkomuniksi denganbaik terhadap Pemohon lagi; Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga mengusahakandamai namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohionan

berkasmperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelahditerimanya pemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah dinyatakan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telahmemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 7 ayat 1 dan ayat 2undangundang Nomor 20 tahun 1947, oleh karena itu permohionan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semulaPenggugat

KelurahanKatobengke KecamatanBetoambari Kota Baubau,pada saat Penggugat mengajukan Permohonan untuk diterbitkan SertifikatHak Milikatas nama Penggugat, setelah diadakan Pengukuran dilapangansesuai BatasBatas Tanah dalam Akta Jual Beli ternyata LUAS tanahnyaadalah BERBEDA dengan yang tertulis dalam Akta Jual Beli, dimana dalamAkta Jual Beli tertulis seluas kurang lebih 1. 048 m2 setelahdilakukanPengukuran dari Pihak Pertanahan in casu Tergugat Il adalah seluaskurang lebih 1. 748 m2 dan TERNYATA PERMOHIONAN

dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatsejumlah Rp 91.143.800, ditambah Rp 10.937.256, = Rp 102.081.056, (Seratusdua juta delapan puluh satu ribu limapuluh enam rupiah);Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Tergugat agar hutangnyadibayar dengan cara mengangsur tiap bulannya pada awal bulan sebesar minimalRp 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 2 (dua) tahunHal 17 dari 19 hal Putusan Nomor :1133/Pdt.G/2019/PNDps.tanpa dikenai bunga, oleh karena tidak diperjanjikan dan permohionan