Negara yang digugat itu bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HakMilik No. 789 Tahun 2011 atas nama Amar Manggulung Alam, Csperkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agungsaat ini sesuai dengan pengiriman berkas oleh Pengadilan NegeriPadang No.W3.UI/443.HK.02/01/2011 dan seharusnya berdasarkanfakta ini Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara menundadan menunggu Putusan Mahkamah Agung itu ; Bahwa dari pernerbitan

Pernyataan Ahli waris tanggal 25Oktober 2010 yang tidak pernah ditandatangani olen Para Penggugat dantanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Martimbang tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 21/Martimbangtanggal 20 Desember 2011 atas nama Robinhood Siahaan adalah tidakberkekuatan dan cacat hukum:;14.Bahwa tindakan dan perbuatan suami/bapak Para Tergugat (alm.Robinhood Siahaan) yang mengajukan permohan pernerbitan

dipakai untuk mengajukan surat permohonan/usulan penerbitan hak sebagaimana dimaksud yang dilampiri datadatapendukungnya, namun dalamproses penerbitan sertipikat kedapatandatadata yang diduga dihilangkan/tidak disertakan, sehinggapersyaratanpersyaratan PP No. 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah dalam penerbitan obyek sengketa banyak yang disimpangi.Bahwa, artinya terdapat ketidak lengkapan data / tidak valid terkaitdengan penerbitan sertifikat objek sengketa dalam perkara ini, mengingatdalam pernerbitan

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;Bahwa pernerbitan suatu sertifikat dinyatakan tidak sah harus dapatdibuktikan dasar yang mengakibatkan tidak sahnya penerbitan sertifikattersebut;Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidakmemenuhi alasanalasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 11/Pdt/G/2011/PN.Bdg tanggal 15 Juni 2011dengan amar sebagai berikut

Bahwa perbuatan Tergugat Ill memproses pernerbitan Sertipikat HakMilik No. 2267/Kel. Gunung Sarik atas nama Mak Dkisub ( MKW )Cs,telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.2267/Kel. Gunung Sarik Surat UkurNo.1684/2010 tanggal 22 Maret 2010 Luas 10,490 M2,( dahulu HakHalaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pat.G/2016/PN Pag.Milik No. 757 GS No. 2335/1992 ) tercatat atas nama 1. Mak Djisab(MKW), 2. Nilam, 3. Kasunah, 4. Amir glr Rajo Basa dan 5.Syahruddin".4.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN1961 TENTANG PENDAFIARAN TANAH $> 27+ 27+ 27+ Dasar permohonan pernerbitan SHM tersebut tidak dilengkapi bukti hak (datayuridis) atas obyek tanah ;Bahwa pemegang hak atas SHM tersebut (ic.

pihak yang disebut penggugatpernah mengirim Surat Sanggahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Kerinci agar tidak mengeluarkan Sartifikat tersebut namun Sartifikattersebut tetap dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci.7101112Bahwa : Setelah Penggugat Konfirmasi Soal masalah Sartifikat yang dikeluarkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci kepada pihak BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kerinci dengan telah disampaikan SuratSanggahan menyangkut pernerbitan

rendahnyapemahaman hukum para HakimHakim Tinggi dinegeri ini.Bahwa dikatakan kacaubalau pandangan sesat hukum Hakim Tinggi,sebagaimana jelas terurai dalam pertimbangannya, karena mencampurkanadukkan wilayah keperdataan yang berada diluar wilayah kewenangannya,dengan pokok sengketa, yakni Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ic.Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, yangmenerbitkan Hak Pakai Nomor : 25/530.225/Tahun 2000 tanggal 16 Juni olehTergugat Il, sekarang TurutTermohon Kasasi dan Pernerbitan

Bahwa tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat yang melakukan proses pernerbitan sertifikattanah SHM No. : 654/Sekotong Barat tersebut yangdilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin alm. AmaqMiranten als H. Nursalim maupun Penggugat sebagai pihakyang memiliki dan / atau menguasai tanah obyek sengketatersebut, yang sebagian atau / seluruhnnya masuk dalamsertifikat tersebut, adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum..

Turut Tergugat dalam eksepsi angka 2 mendalilkanbahwa gugatan Penggugat keliru pihak karena murni perkara perdatasehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum tentang perbuataningkar janji (wanprestasi) berkaitan dengna jual beli di bawah tangan dan paratergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelitiberkas perkara ini dikaitkan dengan pembuktian dari Penggugat, bahwa TurutTergugat adalah instansi yang menyelenggarakan pernerbitan

Nomor 2453 K/Pdt/2016(vide P7 s.d.P8) Termohon Kasasi tercatat atas nama IshakAtmadja dan Ishak Adipura, dimana dari dua nama tersebut tercatatberalamat di Gang Durman 45, Desa Pasawahan, KecamatanDayeuh Kolot Kabupaten DT.II Bandung dan ketika mengajukanpermohonan pernerbitan SHM Nomor 612/ Pasawahan dan SHM.Nomor639/ Pasawahan kepada Turut Termohon Kasasi III tercatatatas nama Ishak Adipura (vide P10 s.d P21 juncto P23) danpengumunan SHM.

Ykman Nomor9 Bandung RT.01 RW.08, Kelurahan Pasteur,Kecamatan Sukajadi, Kotamdya DT.I Bandung (P6), sementara uktitetepan IPEDA tahun 83 s.d. 85 (vide P7 s.d.P8) Termohon Kasasi tercatat atas nama Ishak Atmadja dan Ishak Adipura, dimana dari duanama tersebut tercatat beralamat di Gang Durman 45, Desa Pasawahan,Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten DT.Il Bandung dan ketikamengajukan permohonan pernerbitan SHM Nomor 612/ Pasawahan danSHM.

Maka Pernerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 01584 harus berdasar pada peraturan tersebut dalam Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terbitnyasertifikat Hak Milik Nomor : 01584 surat ukur Nomor : 1731/1998 telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku yang menyatakan untuk keperluan PandaftaranTanah Hak baru atas tanah harus dibuktikan dengan adanya Penetapan PemberianHak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurutketentuan yang

AnalisDemotekay ke nama Penggugat;Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat telah menyurati BPN KotaJayapura, tertanggal 8 Maret 2018 guna meminta penjelasan tentangpenerbitan sertifikat, namun tidak ada jawaban dari BPN Kota Jayapura;Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2018, Kuasa Hukum dari Penggugatkembali menyurati BPN Kota Jayapura dan meminta penjelasanperkembangan dari Proses Pernerbitan Sertifikat, namun Tim Kuasa Hukumtidak mendapat jawaban/balasan dari surat tersebut ;Bahwa saat kuasa hukum Penggugat

No. 118/Pid/2006/PT.Sby, akan tetapi putusan tersebut belumberkekuatan hukum tetap karena para Terdakwa masih melakukan upayahukum kasasi, dan SHM tersebut tidak ada kaitannya dengan akta ikatanjual beli No. 63, sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim PengadilanTinggi yang menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas pernerbitan SHM ataupun surasurat lainya yangbersangkutan dengan para Tergugat adalah mengandung cacat hukum danmenyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku

oleh Juru Ukur bernama: Subagio dan Suwisno), maka terbitlah Gambar10Ukur dengan Nomor 64/2009, Nib.14.09.05.01. 02896 tertanggal 07 Januari 2009yang dilampirkan dengan sket lokasi seluas 15.000 m;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2009 Tergugat menyerahkan Surat Ukurkepada Penggugat sesuai posita 5;Bahwa kemudian sejak penyerahan Surat Ukur oleh Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan posita 5 dan posita 6, Penggugat tidak pernah diberitahukan dandiinformasikan oleh Tergugat, tentang tindak lanjut pernerbitan

Jimmy Jonathan melangsungkan perkawinansecara Adat Tionghoa pada tanggal 14 Juni 1997 di Jakarta;Bahwa Tergugat mengajukan pernerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunanyang baru dengan No. 8690/Duri Kepa yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi Nomor 359/2013, Luas 2.028 M2 (dua ribu dua puluhdelapan meter persegi), Nomor Induk Bangunan (NIB) 14856 atas namaTergugat berdasarkan surat keterangan hak mewaris No. 24/VII/2013tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris David, SH yangmengakibat kerugian

Paath;Menyatakan sah dan berharga Surat Pembahagian yang dilakukanoleh almarhumah Kornela Runtu janda dari Jusop (Joesoph)Pinontoan kepada Arie Maurits Pinontoan;Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhumArie Maurits Pinontoan adalah yang berhak atas tanah sengketaberdasarkan surat pembagian tersebut karena warisan;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang melakukan pengurusanproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1513/Tikala Baruadalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan pernerbitan

Objek Sengketa Bertentangan Dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AUPB);Bahwa dalam proses pernerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGA telahbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)antara lain :1. Asas ketidakberpihakan, dalam pengertian Penerbitan Obyek sengketaoleh Tergugat tidak di dasarkan pada :a. Laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) KelbungKecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengenai calon terpilin kepadaBadan Permusyawaran Desa (BPD);b.

untuk menentapkan kepala desa terpilih,akan tetapi oleh karena syarat wajib suatu kKeputusan tidak dapat memuatcacat prosedur dan cacat substansi, sedangkan dalam proses pernerbitanObjek Sengketa oleh TERGUGAT ada beberapa tahapan yang melanggarPeraturan Bupati Bangkalan No 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk TeknisPemilihnan Kepala Desa, karena terdapat cacat prosedur dan substansidalam proses penerbitan Objek Sengketa tersebut;Bahwa oleh karena telah terjadi cacat Prosedur dan Substansi dalamproses pernerbitan

Objek Sengketa oleh TERGUGAT, maka berdasarkanPasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Objek Sengketa tersebut harus dibatalkan,selain itu juga proses pernerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT telahbertentangan dengan asasasas umum pemerntahan yang baik (AUPB).Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya cq.Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara ini sebagai berikut;DALAM

;Sedangkan pada angka 8 dan 9 disebutkan bahwa objek sengketa adalah SertifikatHak Milik atas nama I Nengah Budiartha (Sunset Gecko) dan Hanjar tanpamenyebutkan nomor haknya; Perlu dijelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat tentang Pemberian Hak atas Tanah mempunyaibatas waktu paling lambat 6 bulan untuk didaftarkan pada Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat guna pernerbitan Sertifikat Hak atas Tanah, apabilatidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Lurah sudah ada,tetapi suratnya tidak ditarik makaterbitlah sertipikat tersebut; Bahwa setahu saksi antara Pak RT.027 dan SUDARIONOada hubungan keluarga; Bahwa nama Ketua RT. 027 adalah S.RIYOTO; Bahwa letak lokasi tanah SUDARIONO diRT.028 ; Bahwa setahusaksi pada Tahun 2006 dan Tahun 2007 SUDARIONO,mengajukanpermohonan sertipikat melalui saksi tapi sayatolak; Bahwa pada Tahun 2008 Pak Sudiono, kembalimengajukan permohonan sertipikatmelalui Ketua Bahwa saksi tidak tahu Pak ALIM SOHARmengajukan pernerbitan