023 PK/Pdt.Sus/2008.Bahwa untuk kenaikan gaji berkala tahun 2004 sudah diberikan padabulan September 2004, namun kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP 2004belum dilaksanakan sampai saat ini ;Bahwa perundingan atas kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP2004 antara Pengusaha dan Pekerja atau Serikat Pekerja sudah dilakukanbeberapa kali sejak bulan Nopember 2003 namun belum dapat tercapaikesepakatan bersama sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan ;Bahwa perundingan bulan Maret 2004 tim perunding

PLNNomor : DPP087/KEPADM/2008 tanggal 22 Oktober 2008dengan Surat Kuasa Nomor : 052.Sks/DPP/SPPLN/2008 tanggal 07 April2008 dan Surat Keputusan DPP PLN Nomor : DPP007/KEPADM/2009tanggal 05 Maret 2009 dengan Surat Kuasa 16 Maret 2009 dicabut terhadapTim Perunding sebelumnya;Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2009 dikeluarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.

PLN (Persero) periode2008 2010 yang intinya memutuskan dan menetapkan Tim Perunding baruyang diketuai oleh Sumadi, SH. yang memiliki tugas, sebagai berikut:aMempelajari dan mengkaji isi draf PKB 2008 2010 denganseksama secara mendalam;Merumuskan = redaksional ketentuanketentuan yang akandiusulkan untuk dimasukkan ke dalam PKB 2008 2010;Melakukan negosiasi dengan direksi/pejabat yang ditunjuk olehmanagemen;Membuat Laporan Hasil Kerja Tim Perunding kepada DPP SP.PLN (Persero);Melakukan tugas lain yang

diperlukan untuk kesempurnaan isiPKB 2008 2010;Masa kerja Tim Perunding baru ini sejak tanggal ditetapkannyaKeputusan ini (17 November 2009) sampai dengan ditandatanganinya PKB 2008 2010.

PLN (Persero) dengan Nomor : 115/SEKJEN/ SPPLN/2010 perihal Perundingan PKB 2008 2010, yang intinya untuksegera melakukan perundingan kembali antara Tim Perunding PKBPerseroan dengan Tim PKB Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yangresmi/atau yang sah dan tercatat di Pemerintah;17 Bahwa Direktur Utama PT. PLN (Persero) tetap tidak memberikantanggapan positif terkait komitmen untuk melakukan PerundinganPKB, maka pada tanggal 30 Agustus 2010, kembali DPP SP PT.

Bahwa Penggugat baru mulai mempermasalahkan apa yang terjadi dandialami oleh Para Tergugat selama tanggal 22 sampai dengan 24 Februari2016 saat dead/ock proses perundingan kenaikan gaji 2016 untuk seluruhpekerja PT Bridgestone Tire Indonesia baik yang berada di Bekasi Plant,Karawang Plant, dan Kantor Pusat, dimana Para Tergugat menjadi bagiandari Tim Perunding Kenaikan Gaji Tahun 2016 tertanggal 15 April 2016;24.

Pada faktanya jabatan yang dimaksud dalam dudukperkara adalah jabatan Para Tergugat sebagai pengurus inti PUK SPKEPSPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang Plant yang sedangmelaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Pusat SPKEP SPSI yaituRakernas SPKEP SPSI tertanggal 23 sampai dengan 25 Februar 2016, dantugas yang diberikan oleh PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire IndonesiaKarawang Plant yaitu silanhturanmi kepada Bapak Hazrial Nazar di Jambidalam rangka pembekalan tim perunding kenaikan

bahwa Pasal 72 ayat (3) PKB tidak dapatdijadikan dasar PHK terhadap Para Tergugat, karena Para Tergugat padatanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2016 yang karena tugas danjabatannya sebagai pengurus inti PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone TireIndonesia Karawang Plant sedang melaksanakan kegiatan serikat pekerjayaitu Rakemas SPKEP SPSI tertanggal 23 sampai dengan 25 Februari 201610.11.18sebagai peserta Rakemas SPKEP SPSIl, dan silahturahmi kepada BapakHazrial Nazar di Jambi dalam rangka pembekalan tim perunding

Tergugat tidak menghadiri RakemasSPKEP SPSI di Palembang, yang pada faktanya justru sangat jauh danberbeda dari fakta yang sebenarnya terjadi, sebagaimana yang telahdiuraikan Para Tergugat tersebut di atas;Bahwa pada faktanya Para Tergugat tetap menghadin tugas yang diberikanoleh Pimpinan Pusat SPKEP SPSI yaitu Rakernas SPKEP SPSI, dan tugasyang diberikan oleh PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire IndonesiaKarawang Plant yaitu silanturanmi kepada Bapak Hazrial Nazar di Jambidalam rangka pembekalan tim perunding

Bahwa Para Tergugat ada yang menjadi team perunding PKB danmenandatangani PKB yaitu Tergugat, Il, Ill dan IV. Bahwa PKB ini disepakati oleh serikat pekerja dan manajemen, tidak pernahada catatan dari Dinas tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat, tidak pernah adarevisi dan belum pernah ada pembatalan pasal yang ada dalam PKB. Bahwa bahkan terhadap PKB sebelumnya belum pernah diperselisihnkan danpasal 72 mengenai kesalahan berat dalam PKB sebelumnya juga ada.

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan hal tersebut sebagaimana padapenjelasan TERGUGAT dalam surat skorsing butir 7 (tujuh) point a, tentangTERGUGAT telah menyembuyikan hak pekerja untuk hadiah kelahiran, akantetap) PENGGUGAT menayakan/ meminta penjelasan kenapa tidakdiberlakukan hal yang sama di tempat TERGUGAT dan hal itu ditanyakanpada saat Perundingan Perjanjian Kerja Bersama dan dalam hal iniPENGGUGAT sebagai salah seorang tim perunding ; (P6) dan dasarpertanyaan tersebut dikarenakan PENGGUGAT

Penghentian bantuan dari Tergugat tentang Pemotongan Upah untuk Iuran Anggotaadalah suatu hal yang tidak melanggar ketentuan apapun, karena tentunya dengan adanyaBendahara pada organisasi harus pro aktif untuk melakukan pemungutan iuran anggotauntuk kepentingannya sendiri.Keterangan Penggugat tentang mengulurulur pembahasan Perundingan Perjanjian KerjaBersama tidak tepat, karena adalah wajar jika terjadi penundaan perundingan sewaktuwaktu jika kondisi perusahaan dalam keadaan sibuk atau ada Tim Perunding

Fotocopy Peraturan dari Perusahaan / Kantor Pusat tentang Penghargaan Masa Kerja, yangdiberi tanda dengan P 4;2610.11.2.12.14.15.26Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sementara / Skorsing atas mama PenggugatNomor : 28.1/PTBH/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, yang diberi tanda dengan PFotocopy Surat Perubahan Team Perunding PUK SP PAR KSPSI Nomor : 03/PUK/SPSIBH/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011, yang diberi tanda dengan PFotocopy Peraturan dari Perusahaan / Kantor Pusat dalamBahasa Inggris

Soom mempunyai masa kerja 14tahun dengan menerirna upah sebesar Rp.461.500,/ bulan ; bahwa kedua Pekerja menyatakan telah diputus hubungan kerjanya oleh Pengusahadengan alasan penutupan perusahaan, sedangkan kenyataannya yang terjadiadalah efisiensi karena yang diputus hubungan kerjanya sebanyak 28 (dua puluhdelapan ) orang. bahwa kedua Pekerja menyatakan menolak apabila dirinya diselesaikan seperti 26(dua puluh enam) orang teman lainnya yang diselesaikan secara bipartit diperusahaan, dimana dalam perunding

Suzuki Indomobil Sales.Bahwa pada tanggal 10, 12, 18, 19, 24, 26, dan 31102017, Penggugatdengan Para Tergugat melalui wakilwakilnya yang telah disepakatimenjadi Tim Perunding sebagaimana Pasal 5 Tata Tertib PerundinganPembaharuan Perjanjian Kerja Bersama PT. Suzuki Indomobil Motor danPT.

Bahwa pada tanggal 10102017, Tim Perunding yang mewakiliPara Tergugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat,Halaman 4 dari 83 hal.

II dan keluarganya;Menimbang, bahwa berdasarkan daftar anggota PUK SPAMK FSPMI dariTergugat Il (bukti T112) maka diketahui bahwa susunan namanama timperunding dari serikat pekerja / serikat buruh in casu PUK SPAMK FSPMI,adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang yang kesemuanya merupakan pekerja /buruh dari Tergugat (bukti P7 = T18);Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) PERMENAKER RI No. 28 tahun2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan PP serta pembuatan danPendaftaran PKB menyebutkan Anggota tim perunding

diluar perusahaan, boleh bernegosiasidalam perundingan pembuatan PKB selama diminta dan disetujui oleh buruhyang diperusahaan itu, jadi serikat pekerja / buruh yang diluar perusahaantersebut harus mendapat otoritas dari buruh diperusahaan tersebut;Menimbang, bahwafakta di persidangan tidak ditemukan bukti, bahwaadanya permintaan dari pihak anggota PUK SPAMK FSPMI yang bekerja diTergugat Il, untuk mewakilinya dalam bernegosiasi merundingkan pembuatanPKB dan tidak pula ditemukan bukti, bahwa tim perunding

, sebelum melakukanperundingan PKB telah mendapatkan otoritas dari pihak anggota PUK SPAMKFSPMI yang bekerja di Tergugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan diatas maka Majelisberkesimpulan bahwa pihak tim perunding pembuatan PKB dalam perkara a quoadalah hanya diwakili oleh serikat pekerja/serikat buruh yang masih terikat dalamhubungan kerja di perusahaan Tergugat I, tanpa pernah mengajak pihak PUKSPAMK FSPMI dari Tergugat II sebagai wakil aggotanya dalam merundingkanPKB;Menimbang

flexo percetakan dan pekerjaannya secara terusmenerus apabila ada order;Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Agustus 2009 Penggugat Sudrajat Hermantosudah ada;Bahwa statusnya sebagai karyawan tetap;Bahwa sebelumnya masa percobaan 3 bulan secara lisan;Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012, Pengurus PB GSPB PT Mega Multi Kemasindomengadakan pertemuan dengan pihak manajemen PT Mega Multi Kemasindo;Bahwa rekan saksi menanyakan mengenai hasil nota pengawasan dari disnakerKabupaten Bekasi pertemuan ke tim perunding

di depan halaman perushaan;Bahwa kejadian pada tanggal 9 Nopember 2012, saksi tahu persis karena saksi lagibekerja;Bahwa setelah itu pihak manajemen kalau mau masuk kerja disilahkan masukkembali dan kalau tidak mau di PHK;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada rencana mogok kerja sebelum tanggal 9Nopember 2012 jam 18.00 wib;Bahwa sekitar jam 18.00 wib duduk dan berorasi di halaman kerja;Bahwa mengenai Nota Dinas saksi tidak tahu;Bahwa demo dibubarkan oleh pihak polisi ada mogok kerja;Bahwa ada tim perunding

dinyatakan mengenai pengawasan kerja dari Disnakerpelanggaran PKWT, upah minimum, hak menjadi anggota jamsostek;Bahwa tim perunding tidak ada hasil;Bahwa kata tim perunding selambatlambatnya tanggal 9 Nopember 2012pengumuman hasilnya namun tidak ada hasilnya;Bahwa karyawan diperintahkan untuk masuk kerja tidak mau dan dikumpulkan dihalaman;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 keluar SK PHK berikut saksi, PenggugatAhmad Jejen dan Penggugat Yobi 5 Desember 2012 karena mogok kerja tanggal 9Nopember

Penggugat adalahsalah satu dari empat orang tim perunding yang mewakili SerikatPekerja. Namun sejak tidak tercapainya kesepakatan antara keduabelah pihak pada akhir bulan, kKedua belah pihak telah sepakatuntuk menyampaikan masalah tersebut untuk diselesaikan dengancara mediasi kepada Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;f. Pada saat tidak tercapai kesepakatan, para pekerja meminta timperunding yang mewakili Serikat Pekerja untuk memberikanpenjelasan mengenai hasil perundingan.

Bahwa untuk kepentingan tersebut tim perunding telah melakukanperundingan dengan Pihak Pengusaha PI. Bridgestone TireIndonesia sebanyak 9 kali. Perundingan pada akhirnya tidak pernahmencapai kesepakatan, sehingga pada akhirnya penyelesaiandilimpahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihnan PerbouruhanDaerah (P4D) di Bandung;.

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2013/MSBirperkara Nomor 0153/Pdt.G/2013/MSBir pada tanggal 02 Mei 2013, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa Penggugat adalah isteri kawin sah dari Tergugat, pernikahannyaterjadi pada tanggal 31 Agustus 2001 di hadapan Perunding Pendaftar NikahNegeri PerakMalaysia, dengan Surat Nikahnya Nomor ................04 , yangdikeluarkan oleh Pendaftar Nikah Negeri Perak Malaysia tertanggal 31Agustus 2001;e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap

Bahwa dalam rapat internal GAPKI Cabang Riau dan dalamperundingan kembali antara GAPKI Cabang Riau dan Serikat BuruhTim perunding UMSP 2018 berpendirian tetap pada kesepakatantanggal 11 Januari 2018 (Bukti PI8 dan PII14);10.

Bahwa selain itu pada tanggal 15 Maret 2018 Penggugat danPenggugat II melakukan penyampaian pendapat secara terbuka (unjukrasa) kepada Tergugat dan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasidijanjikan akan difasilitasi untuk menghadirkan GAPKI Cabang Riau,BKSPPS dan Tim perunding UMSP dari serikat pekerja tahun 2018serta wakil pengurus IKABRI untuk duduk bersama membahasketerwakilan dalam proses perundingan ulang tentang penetapanUMSP Riau Tahun 2018.

(Vide Bukti PIl11,PIl16 dan KeteranganSaksi Delveri,RUSmanto,Michael Simamora);11.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 dilaksanakan pertemuanantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, PengurusGAPKI Cabang Riau, Pengurus BKSPPS Cabang Riau dan PengurusSerikat Buruh Tim Perunding UMSP dengan Pengurus KABRI(Penggugat dan Penggugat II tergabung didalamnya) dengan hasilpertemuan bahwa asosiasi Pengusaha GAPKI Cabang Riau tidakbersedia membatalkan kesepakatan tertanggal 11 Januari 2018sedangkan

asas, dan asas mana yang dilanggar, selain itutidak didukung oleh bukti dari Para Penggugat terkait hal tersebut olehkarenanya dalil Para Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya;Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim mencermatifakta hukum angka 8 sampai dengan 12 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Riau telah menampung keberatan denganmemfasilitasi pertemuan antara serikat Buruh yang berunjukrasa denganSerikat Buruh Tim perunding

UMSP beserta GAPKI yang kemudian tidakada kata sepakat karena GAPKI bersikukuh menggugakan kesepakatandengan TIM Perunding UMSP 2018, selanjutnya setelah itu Gubernurmenerbitkan Objek Sengketa.

Yang benar dipersidangan terungkap : Terhadap karyawan usia lanjut/purna bhakti diberikanhakhaknya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;Bahwa saksi pernah menjadi ketua tim perunding dalam pembuatan PerjanjianKerja Sama dari Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia yang ada diPerusahaan Tergugat; adalah tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan,yang benar di persidangan terungkap : bahwa saksi pernah menjadi ketua timperunding dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2007 2009 dariSerikat

Membebankam biaya perkara menurut hukuim / perunding umdganganyang berlaku;SUBSIDERAtau jika Majelis Hakinm berpendspat lain mohomputusan yang seadiladilnyaMeninbang, bahwa peda herihari persidangam yang team ditetapkanPenggugat dan T ergugat datang nenginadap di persidangam;Meninnbang,, bahwa Majelis Hakirm telam beruseha nmendarneikem keduabela plhak yang berperkera, dan juga~ telam mennberi kesermpatam Penggyugeatdam Terguaat untuk mediasi dengam mediator Drs. M.

Yaag dimaksud gagalnya perundingandalam pasal ini adalah tidak tercapainyakesepakatan Penvelesaian Peselisihan HubunganIndustrial yang dapat disebabkan karena pengusahatidak mau melakukan perunding atau perundinganmengalami jalan buntu...";Bahwa selanjutnya selain dijelaskan di Pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga secara teknis telah diatur didalam Pasal 4 Kepmenaker No.

No. 32 PK/PDT.SUSPHI/2013Bahwa yang dimaksud dengan mogok kerja tidak sah menurut ketentuanPasal 3 Kepmenaker No.Kep.232/Men/2003 apabila dilakukan: (a). bukanakibat gagalnya perunding, (b). tanpoa pemberitahuan kepada pengusahadan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ; dan/atau.

dipanggilmenghadap Personalia (Bapak Darma Setiawan), oleh PersonaliaPenggugat dinyatakan mulai hari itu diberhentikan tanpa pesangon dariperusahaan dan Kartu Tanda Pengenal untuk keluar masuk perusahaandiambil.Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsingsebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) sehingga upah Penggugattidak lagi dibayar oleh Tergugat.Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguransementara Penggugat harus menanggung beban biaya kehidupan seharihari.Bahwa perunding

Belawan Indah.Agar pekerja dan pengusaha memberikan jawaban terhadap anjuran mediatordalam batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah surat anjuran diterima.Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan tersebut, Penggugat menolaknya karena Penggugat masih tetapberkeinginan untuk bekerja apalagi Penggugat juga sebagai tim Perunding PKByang bertanggung jawab terhadap anggota sampai selesainya proses perundinganPKB di CV.

Rumusan upah sebagaimana dijelaskan diatas berlaku mulaipengupahan bulan januari 2016.periodeKesepakatan tersebut ditandatangani oleh team perunding Serikat Pekerja dari PUKSPSI PT. Pencil Lead Indonesia pada tanggal 18 Januari 2016. Dan berdasarkankesepakatan tersebut TERGUGAT telah memberikan kenaikan upah kepada seluruhkaryawan PT.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah disepakati penetapan kenaikanupah bagi pekerja masa kerja diatas 1 (satu) tahun antara Tergugatdengan Team Perunding (PUK SP.KEPSPSIl) dan berlaku sejak 1 Januari2016 kepada selurun karyawan Non Staff, Non Jabatan denganmenggunakan formula/rumus : Upah 2015 + selisih UMK (UMSK II 2016 UMSK 2015) + TMK + Delta Prestasi ;6.

Bahwa meskipun telah disepakati dengan team perunding PUK.SP.KEPSPSI, namun Para Penggugat tetap menginginkan formula menggunakanprosentase 11,5% yang menjadi dasar perhitungan kenaikan upah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugatdengan Tergugat dalam perkara ini adalah pada perundingan penetapan kenaikanupah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun keatas, terjadinya perbedaanpenggunaan formula atau rumusan, dimana formula rumusan a quo tidak diaturdalam Perjanjian

., M.Hum;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TATRA MUIS bahwa adanyadugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat adalah karenaadanya laporan dari nama Budiono (pelapor) suami dari Sri Mulyani BintiSuwarto dan telah memanggil Penggugat serta mendapatkan pengakuan ataskebenaran perbuatan yang dilaporkan;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DIDIEK GUNTORO, dimanasaksi adalah Ketua Tim Perunding Bipartit dalam rangka penyelesaianmasalah Penggugat dan pada pokoknya setelah mendengar pengakuanlangsung

Budiono(pelapor) tertanggal 10 Juni 2014 kepada pihak Tergugat (bukti T2), karenaalasan adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugatterhadap istri pelapor yang bernama Sri Mulyani Bin Suwarto;Menimbang, bahwa berdasarkan perundingan Bipartit Penggugat didalam perkara a quo mengakui telah melakukan perbuatan yang disangkakan,oleh karena itu Tim perunding Bipartit telah merekomendasikan berupa opsikesatu agar Penggugat di PHK karena alasan kesalahan berat dan opsi keduaagar kepada

Bahwa pembuatan PKB masingmasing Pihak diwakili oleh Tim Perunding:e Tim Perunding Manajemen Surat Kuasa No. 0079.SKU/020/DIR/2004 tgl15904:1. Surjoseno,Mulyo Adji AG,Indriartono,PC Eddy Sasono,Lintong Sirait,Fachrudin Nasution,Bobby Hadi Purnomo,aa poe & PPTri Rahayu,e TIM PERUNDING SP PLN:1. Purwo Hartono,2. M. Yunan Lubis,Hal. 4 dari 67 hal. Put.

perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antarapekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan ;Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan kepada Ketua PUK SP LEMSPSI PT SANIPAK INDONESIA Bpk Sugeng menjawab "Saya Pelajari dulu",setelah beberapa hari Penggugat menanyakan lagi perihal tersebut kepadaBpk Sugeng dan pada saat itu Bapak Sugeng menyatakan bahwa "Aku kurangpaham Wal apa yang kamu tuntut ini, kamu aja sendiri ke Manajemen" ;10.Bahwa Penggugat menyampaikan Permohonan perunding

Kecuali Siti Ummu Riyadhotun dan Junardi masihbekerja.Ketua PUK serikat pekerja Saiful adalah Tergugat No. 25 penguruslainnya , Martini (bendahara) Tergugat 27, Aidil Kurnia Tergugat 19,Kurnia Tergugat 22, Susfa Erienta Tergugat 26, Joko Haris SetyonoTergugat 29, Maryudi Tergugat 35, semua aktifis organisasi yangmenjadi Tim Perunding Pengupahan dan Efesiensi Tahun 2012, gagaldalam perundingan diupayakan PHK sebagai tindak balasan dalamperkara a quo.

Penghargaan Masa Kerja: 15% x (Rp85.986.648,00 + Rp 23.885.180,00) = Rp 16.480.774,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 19 adalah Rp 126,352,602,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 x Rp 126.352.602,00 = Rp 379.057.806,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan adalah tim perunding

Penghargaan Masa Kerja : 15% x (Rp85.986.648,00 + Rp 23.885.180,00) =Rp 16.480.774,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 22 adalah Rp 126,352,602,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 X Rp 126.352.602,00 = Rp 379.057.806,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan adalah tim perunding

Penghargaan Masa Kerja : 15% x (Rp86.307.408,00 + Rp 23.974.280,00) = Rp 16.542.253,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 26 adalah Rp. 126,823,941 (sebelum pajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 X Rp 126.823.941,00 = Rp 380.471.823,00 (sebelum pajak).dikarenakan yangbersangkutan adalah Tim Perunding

Kerja : 15% x (Rp103.740.174,00 + Rp 39.691.813,00) = Rp 21.263.471,00 (sebelum pajak);Kompensasi PHK terhadap Tergugat 35 adalah Rp163,019,946,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 x Rp 163.019.946,00 = Rp 497.088.333,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan mewakili SPSI sebagai Tim Perunding