Ditemukan 270667 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : provinsi
Penelusuran terkait : Nurlaila Hm vs gubernur propinsi dki jakarta; Peraturan gubernur propinsi dki nomor 82 tahun 2006 Komisi pemilihan umum daerah (kpud) propinsi sulawesi tenggara Keputusan gubernur propinsi kalimantan selatan no: 903/436/keu Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi gorontalo Keputusan dprd propinsi banten no.162.4/kep-dprd/10/2001 jo. keputusan dprd propinsi no. 162.4/kep-dprd/13/2001 Pengugat : 1. dpd f sp lem spsi propinsi kepulauan riau 2. pd kep spsi kepulauan riau. tergugat : gubernur propinsi kepulauan riau Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan 19/pdt/2014/ptk Gubernur propinsi nusa tenggara timur Kilyon muskanan
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 21-05-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 8/PDT.G/2012/PN.KEFA.
Tanggal 17 Desember 2012 — PENGGUGAT - PAULINA ABI - MARIA ABI - MARGARETHA ABI TERGUGAT - THERESIA SUNI LAKE - LAMBERTUS NESI - YOHANES DON BOSCO WETTU - LELLYANA WETTU - NICOLAUS TANOF - BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU.
53 — 25
  • PENGGUGAT- PAULINA ABI- MARIA ABI- MARGARETHA ABITERGUGAT- THERESIA SUNI LAKE- LAMBERTUS NESI- YOHANES DON BOSCO WETTU- LELLYANA WETTU- NICOLAUS TANOF- BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU.
    Il, Kelurahan KefamenanuUtara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor TengahUtara;Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat V;BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DIKUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMORTENGAH UTARA DI KEFAMENANU;Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VI;Dalam persidangan, Tergugat sampai dengan Tergugat V melaluiSurat Kuasa Khusus No. 077/ SK/JMP/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012telah memberikan kuasa kepada JOAO MECO
    Bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah di Kelurahan KefamenanuUtara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan, maka daripihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utaraakan mengeluarkan pengumuman dan ditempel pada papanpengumuman di Kantor Kelurahan Kefamenanu Utara dan di KantorPertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 30 (tiga puluh)hari/1 (satu) bulan;.
    Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan diKelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur padatahun 1991, adalah bersifat terouka untuk umum dan atau sekurangkurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanahyang berdomisili di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan KotaKefamenanu maupun di luar Kelurahan Kefamenanu Utara danKecamatan Kota Kefamenanu serta di luar Kabupaten Timor TengahUtara;.
    Bahwa selama proses pengukuran dan pendaftaran tanah yangdilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan KotaKefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi NusaTenggara Timur dan atau tenggang waktu sesuai dengan peraturanjangka waktu 30 hari tidak ada pihakpihak yang mengatakan danatau mengajukan keberatankeberatan atas bidang tanah/seluruhbidang tanah yang diukur;.
    Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara TimurCq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 14-05-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 17/PDT/2013/PTK
Tanggal 14 Mei 2013 — - ABDUL RASYID IBRAHIM, Cs. vs - CHADIJAH ALHABSYI, Cs.
24 — 15
  • KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMURDI KUPANG, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN ENDE DI ENDE,yang beralamat di Jalan Melati, KelurahanPaupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semulaTERGUGAT ; 02 22020 20 22200222202226.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2020/PT. TTE
Tanggal 18 Maret 2020 — PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vs RUDI SUMAMPOW, DKK
65 — 28
  • PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
    PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum dan HAM SekretarisDaerah Kabupaten Halmahera Utara;SAFRUDIN LAUHIN, S.H., Kasubag.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 22-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 112/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 22 September 2015 — - ABRAHAM ABANG vs - AGUSTINUS GULO, Cs.
74 — 20
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 142/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — PRESIDEN RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SABU RAIJUA cq KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
87 — 35
  • PRESIDEN RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq BUPATI SABU RAIJUA cq KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
    MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq.BUPATI SABU RANUA cq.
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 31-03-2016 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN TAKENGON Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tkn
Tanggal 3 Agustus 2015 — ABDULLAH HUSEIN Bin OESIN HASAN HUSIN Bin OESIN SYARIFUDDIN Bin OESIN BANTA BARAMSYAH Bin ABD MUTHALIB Kepala Kampung Bale Atu di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh Camat Kecamatan Bukit di kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Bupati Bener Meriah di kantor Bupati Bener Meriah Simpang Tiga Redelung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah di Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
123 — 33
  • ABDULLAH HUSEIN Bin OESINHASAN HUSIN Bin OESINSYARIFUDDIN Bin OESINBANTA BARAMSYAH Bin ABD MUTHALIBKepala Kampung Bale Atu di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi AcehCamat Kecamatan Bukit di kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener MeriahBupati Bener Meriah di kantor Bupati Bener Meriah Simpang Tiga Redelung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi AcehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah di Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
    Lebe Keder No.92 KampungKemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 17 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Takengon tanggal 20 April 2015;Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai PENGGUGATPENGGUGAT;MELAWAN1 Kepala Kampung Bale Atu di Kampung Bale Atu Kecamatan BukitKabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I,2 Camat Kecamatan Bukit di kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten BenerMeriah;Selanjutnya
    disebut sebagai TERGUGAT II,3 Bupati Bener Meriah di kantor Bupati Bener Meriah Simpang Tiga RedelungKecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IILTergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernamaMahfudhah, SH.
Pengadilan PT KUPANG
Register : 07-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 46/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 17 Mei 2016 —
30 — 17
  • Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang di Kupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Waris
Putus : 09-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 7/PDT/2013/PT.MALUT
Tanggal 9 April 2013 — Gubernur Propinsi Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Galela Selatan, Cq. Kepala Desa Soakonora, alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
240 — 28
  • Gubernur Propinsi Maluku Utara, Cq. Bupati Halmahera Utara, Cq. Camat Galela Selatan, Cq. Kepala Desa Soakonora, alamat Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
    Kepala KantorWilayah Kementrian Agama Propinsi MalukuUtara, Cq. Kepala Kantor Kementrian AgamaKab.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 06-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 132/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2017 — - YAN POY vs BARNABAS ADU, Cs.
103 — 34
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1594 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — NON RUSLI ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTT cq. DINAS P.U PROPINSI NTT cq. BINA MARGA PROPINSI NTT,
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NON RUSLI ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTT cq. DINAS P.U PROPINSI NTT cq. BINA MARGA PROPINSI NTT,
    LIDYA ONDANG, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu Nomor18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang, NTT,Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada LilyOndang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;lawanPEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTT cq. DINAS P.UPROPINSI NTT cq.
    BINA MARGA PROPINSI NTT,berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang/JalanW.J. Lalamentik Nomor 20, Kupang, dalam hal ini memberiKuasa Hak Substitusi kepada Umbu Lage Woleka, S.H., dankawankawan, Pengacara Negara, berkantor di Jalan AdhyaksaHal. 1 dari 19 hal.
    sesuai Surat Ukur tanggal 29 Juli 1938,yang telah didaftarkan kembali pada tanggal 22 Mei 1959, pada KantorPendaftaran Tanah Singaraja yang terletak dahulunya di Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur, Daerah Tingkat Il Kupang, Kampung Merdekasekarang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, KecamatanKelapa Lima, Kelurahan Merdeka adalah tanah hak milik sesuai denganketentuan Aturan Peralinan Pasal 1 ayat (1) jo.
    ; Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Dinas PekerjaanUmum Propinsi Nusa Tenggara Timur cq.
    Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):Bahwa dalam gugatannya yang menjadi subjek gugatan adalah PemerintahDaerah Propinsi NTT cq. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT cq. BinaMarga Propinsi NTT, yang berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 52 Kpg/Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20, Kupang;Bahwa menurut kami subjek gugatan dalam perkara a quo masih kurangatau. tidak lengkap dimanaseharusnya Penggugat juga harusmencantumkan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-07-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — GUBERNUR SULAWESI TENGAH ; SEKRETARIS DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH ; dkk vs. PT. LATANINDO GRAHA PERSADA CABANG PALU
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI TENGAH ; SEKRETARIS DPRD PROPINSI SULAWESI TENGAH ; dkk vs. PT. LATANINDO GRAHA PERSADA CABANG PALU
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 03-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 55/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2016 — Gubernur/Kepala Daerah Tk I Propinsi Sulsel 2. Walikota Makassar LAWAN 1. Drs. Arief Andi Tau 2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau 3. Chaerul Andi Tau 4. Imran Andi Tau, SE 5. Lilis Iriani Soeteja (isteri almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau) 6. Andi Trisna Utami Handayani (anak alm Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau) 7. Andi Wiranata Surya Wisesa (anak alm Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); Drs. Arief Andi Tau 8.
55 — 23
  • Gubernur/Kepala Daerah Tk I Propinsi Sulsel2. Walikota MakassarLAWAN1. Drs. Arief Andi Tau2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau3. Chaerul Andi Tau4. Imran Andi Tau, SE5. Lilis Iriani Soeteja (isteri almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau)6. Andi Trisna Utami Handayani (anak alm Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau)7. Andi Wiranata Surya Wisesa (anak alm Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); Drs. Arief Andi Tau8.
    Gubernur/Kepala Daerah Tk Propinsi Sulsel, berkedudukan diJalan Urip Sumiharjo Nomor 269 Kota Makassar. yangdiwakili oleh Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si.,M.H. Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: 1. Lutfie Nasir, S.H. KepalaBiro Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. 2. M. AbdiTaufan Husni, S.H. Kepala Bagian Bantuan Hukum danPerlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM SetdaProv. Sulsel. 3. Marwan Mansyur, S.H., M.H.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 22-04-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 91/PDT/2012/PTK
Tanggal 22 April 2013 — - ALEX JAKOBUS L. ADAM, Cs. vs - JAKOB PAA, Cs.
57 — 13
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 25-09-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN LARANTUKA Nomor 9/Pdt.G/2015/PN. Lrt
Tanggal 27 April 2016 — KAKANWIL PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (Turut Tergugat)
85 — 31
  • KAKANWIL PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (Turut Tergugat)
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Tanah
Putus : 10-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6 / PDT /2013 / PT. MALUT
Tanggal 10 April 2013 — Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan di Kupa-Kupa E. SEM LUNTUNGAN, dkk
79 — 27
  • Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan di Kupa-Kupa E. SEM LUNTUNGAN, dkk
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
122 — 74
  • Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
    ;MelawanGubernur Propinsi LampungBeralamat di Jalan Wolter Monginsidi 69 TelukBetung, Kota Bandar Lampung. Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Satuan Kerja Sub DirektoratPengadaan TanahBeralamat di Jalan Wolter Monginsidi 177Teluk Betung, Kota Bandar Lampung.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IJ;Halaman 1 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN Mg!Salim WahyonoTriwahyuningsihWinarnoPranotoAgus SiswoyoSartonotempat tinggal di Jalan Cendana III No. 6 LK. IIRt 009 Kel.
    Bahwa Satuan Tugas tersebut, yaitu, TERGUGAT II dalammelakukanpekerjaannya, bekerja sama dengan ATR / Badan PertanahanNasional (BPN) Propinsi Lampung dan ATR / BadanPertanahan Nasional (BPN) Kab. Tulang Bawang dalampenyediakan lahan yang diperuntukan bagi pembangunanproyek jalan TOL antar Terbanggi Besar Pematang PanggangIl tidak memiliki validasi/ alas hak dan Turut TERGUGAT dan II merekomondasikan data yang tidak valid tersebutkepada TERGUGAT I..
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 10 Oktober 2017 — HARIS HARAHAP; GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT; POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
24 — 7
  • HARIS HARAHAP; GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT; POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT;
    HARIS HARAHAP, kewarganegaraan Indonesia, tempat tingg alan PakBenceng No. 2, Pontianak, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;MELAWAN1.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BA berkedudukan di JalanJenderal Achmad Yani, Pontiana wanna nnn n enna nnn nnn nnn nn nnn nnn n nn nnnnne=Berdasarkan Surat Kuasa K omor : 180/0288/HKC, tanggal 25Januari 2017, memberi1. NamaJabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalimantan Barat;SRI MARTINI, S.H.5Kabag.
    PAMONG PRAJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA VS ROSANA alias MULYA ROSANA
82 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA VS ROSANA alias MULYA ROSANA
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 16-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — -ER.SAPALAKKAI lawan -GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
63 — 28
  • -ER.SAPALAKKAIlawan-GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
    ., M.H.j22202202222200=Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjan Advokat/PenasehatHukum pada kantor A & A LAW FIRM alamat kantor di JalanBandung No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2013; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANGUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, Tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor. 51 Padang ;1 YULITAR, SH.Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera2 AZMETYEDA MAKMUR, SHJabatan Kabag Bantuan
    Hukum dan HAM pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Sumatera3 DESI ARIANTI, SH.Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum SekretarisDaerah Propinsi Sumatera Barat;4 HERWIN MUSTIKA, SH.Jabatan Kasubag Perlindungan Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Sumatera5 HENDRI OKTAVIA HATTA, SH.Staf Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat; Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, memilih kediamanHukum pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat jalanSudirman Nomor. 51 Padang; Selanjutnya
    TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangpada tanggal 12 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor : 16/G/2013/PTUNPDGyang telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : I TENTANG OBJEK GUGATAN :Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi
    Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnyasebagai Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat yang merupakan Pejabat atauLembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku; 3.3.
    adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 08-02-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 22-05-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 17/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 24 April 2012 — MURSIDI VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
42 — 9
  • MURSIDIVSGUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
    Syusvida Lastri, $.H.keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, berkantor di Jalan SyehAbdul Arief Pasir Pauh, Kota Pariaman, ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal O06 Juli 2011, selanjutnya disebut:PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di JalanSudirman No. 51 Padang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:1.
    ., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat; 2. Azmeiyeda Makmur, S.H., kewarganegaraanIndonesia ...Indonesia, Jabatan Kabag Bantudn Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Sumatera Barat;3. Desi Ariati, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kasubag Sengketa Hukum padaBagian Bantuan Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Sumatera Barat;4.
    ., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Staf Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat; Kesemuanya berkedudukan di Jl.