;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti olen pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

Saksi Sultan Bin Ceti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan Pungutan liar tersebutbersama Sdr. SAMSUDIN,YADI dan Sdr. RENO.

Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari saya bergabung di CV.THCtersebut saya mendapatkan uang dari hasil Pemerasan dan Pungutan liartersebut sebesar Rp 40.000, ( Empat puluh ribu rupiah).

Yani Singaraja Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan tersebut sejak dari tahun 2015,sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ; Bahwa benar pungutan yang Terdakwa lakukan tidak sama setiap tokonya bahwa benar Saksi yang bertemu langsung dengan terdakwa dan langsungmembayarkan uang keamanan kepada Terdakwa yang mengaku dari OrmasLaskar Ball; Bahwa benar saksi tetap membayar dari tahun 2015 setiap bulan sampalsekarang karena saksi resah dan khawatir terjadi sesuatu dan urusannya nantimenjadi panjang

kepada pemilik toko; Bahwa benar saksi tidak pernah melapor ke pihak yang berwajibsehubungan dengan adanya pungutan tersebut Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di penyidik; Bahwa benar pungutan keamanan tersebut menurut Terdakwa bersifat wajibdan setelah saksi membayar saksi diberikan kuitansi dengan stempel LaskarBali;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangansaksi;3.

Kaliuntu, Kecamatan BulelengKabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 13.30Wita; Bahwa benar pada saat itu saksi bersamasama dengan rekan dari OpsnalPolres Buleleng melakukan penangkapan karena Saksi menerima laporanbahwa Terdakwa sering meminta uang keamanan ke toko toko di seputaranjalan Ahmad Yani dengan alasan untuk pungutan keamananmengatasnamakan laskar Ball Bahwa benar tidak semua tokotoko di jalan Anmad Yani yang dimintai uangkeamanan dan besar uang pungutan setiap

; Bahwa benar terdakwa melakukan pungutan uang keamanan tersebut sejaktahun 2015; Bahwa benar pada awalnya memang ada perintah dari ormas laskar Bali untukmemungut uang keamanan dari tokotoko tersebut namun semenjak adanyaKapolda Baru ormasormas tersebut dinonaktifkan dan segala kegiatannyayang membawa nama ormas dilarang, dan meskipun begitu namun Terdakwatetap melaksanakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk keperluanTerdakwa sendiri; Bahwa benar masyarakat yang didatangi Terdakwa mengaku mau

kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uangsehingga membuat saksi korban merasa takut dan resah dan akhirnya maumemberikan uang kepada terdakwa ; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenanguntuk melakukan pungutan uang dari tokotoko tersebut tetapi melakukanperbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untukkepentingan sendiri; Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan kepada beberapa toko di Jin.A.Yani Singaraja dengan

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr. EDISON KARUBUI bersamasama dengan Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotasorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

melakukan pungutan langsung dengan uangtunai.

EDISONKARUBUI langsung mengambil uang pada pemilik barang, Saksijuga melakukan pungutan dengan menggunakan karcis masukkenderaan atau juga hanya mengambil uang tunai saja dari pemilikbarang tanpa memberikan karcis. Bahwa Saksi tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Saksi untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcismasuk kenderaan.sedangkan untuk Sdr.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.

Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesar Rp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Nama sebesarRp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiSusilawati yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 103 M2 dengan sewa sebesarRp. 412.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..7. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesarRp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

No. 89/C/PK/PJK/2008Denda Administrasi Pungutan Ekspor : Rp. 54.072.673, (limapuluh empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluhtiga ribu rupiah).Tentang : 1) Surat Penolakan Surat Keberatan;2) Surat Penetapan Sanksi Administrasi;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia No.

SE10/BC/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;Butir 6 : Terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telahdidaftarkan sejak tanggal 11 Oktober 2005 apabila :a. Berada di Kantor Wilayah agar dilakukan pemeriksaan oleh KantorWilayah dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pungutan eksporagar memberitahukan kepada Kantor Pelayanan tempat PEB didaftarkanuntuk dibuatkan Surat Tagihan ataub.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 045/IPBC/VIII/2006tanggal 10 Agustus 2006;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 89/C/PK/PJK/20089. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : SuratKeberatan Denda Administrasi Pungutan Ekspor a.n. PT. IndonesiaPratama No. S914/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 24 Agustus 2006;10.Surat PT.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 048/IPBC/VIII/2006tanggal 24 Agustus 2006;11.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenaiKeberatan Atas Denda Administrasi No. 946/WBC.10/KP.03/2006 tanggal5 September 2006;12.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : DendaAdministrasi Pungutan Ekspor No.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September2006 kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan eksporbatubara;15.Surat Dirjen Edaran Bea Cukai No. SE28/BC/2006 tanggal 13September 2006 yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaratidak dilakukan pungutan ekspor;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.

Bahwa pada saat pembentukan OJK pada tahun 2014,diberlakukanlah adanya Pungutan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Nomor 5504) jo.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanah Pasal 37 ayat (6)UndangUndang OJK tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnyadisebut PP Pungutan);5.

:(1)OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak;(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibmembayar Pungutan yang dikenakan OJK;Pasal 5 ayat (1) berbunyi:(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;danb. biaya tahunan dalam rangka pengaturan,pengawasan, pemeriksaa, dan penelitian;6.

Bahwa sebagai amanah PP Pungutan tersebut, Tergugattelah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan);9.

Bahwa dapat kami informasikan, berdasarkan hasilpenelaahan Tergugat, Penggugat masin mempunyai tunggakanHalaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT.pungutan, yaitu tunggakan pungutan Tahun 2014 sampai dengantahun 2018;6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) POJK Pungutan telah menyatakan:Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.7.

Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

1. Catatan dari saksi Gunawan dan saksi Sutarto tentang rincian pungutan pengamanan gaji / sumbangan gaji Tahun 2012 s/d 2016

   Setelah ada arahan dari terdakwa ASMUNGI.S.Pd M.Si, kemudian para guru SDN SeKecamatan Ngimbang yang memperoleh TPPatau sertifikasi Kurang lebin setiap 3 bulan, menyerahkan uang pungutan TPP atausertifikasi melalui masingmasing Kepala sekolah SD. Selanjutnya masingmasingKepala sekolah SD menyerahkan uang pungutan TPP / sertifikasi guru kepada saksiSunaryo sebesar Rp. 150.000, pertriwulan. Setelah menerima uang pungutan sebesarHalaman 7 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si, saksi Tri Mahani menerima uang pungutan dana BOSHalaman 8 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si untukmenyimpan uang Pungutan Dana BOS tersebut. Dimana uang pungutan Dana BOSsebesar Rp. 500, persiswa, uang sebesar Rp. 100, persiswa tersebut diserahkankepada sdr. Wahyu Prastiyawan dan Rp. 400, persiswa digunakan untuk berbagaikeperluan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;Dimana jumlah uang pungutan Dana BOS yang diterima oleh saksi Samsuri adalahsebagai berikut :Tahun 2015Halaman 10 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Sby.

   Ngimbang secara TUNAIUntuk gaji PNS ada pungutan besaran pungutan disesuaikan dengan golonganmasing masing guru : Golongan II Rp. 5.000,Golongan III Rp. 6.000,Golongan IV Rp. 7.000, Pungutan dilakukan dengan cara dipotong langsung ketika mengambil gaji diUPT.

   Ngimbang dibayarkan secara tunaike saksi Sunaryo Bahwa benar untuk pungutan dana pengaman gaji PNS ada pungutan untukbesaran pungutan saksi lupa Karena yang mengambil gaji langsung bendaharaSDN Munungrejo II yaitu bu luluk dengan cara gaji diambil bendahara tunai diUPT Diknas Kec. Ngimbang sesuai dengan jumlah guru di SDN Munungrejo IIKec. Ngimbang (6 guru) dan sudah ada pungutan langsung dari bendahara UPTkemudian bendahara SDN Munungrejo Il Kec.

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

Saksi HERNAWA ASALAM, Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai pada Balai karantina Semarang danmenjabat sebagai Kasi Tumbuhan; Bahwa saksi mengetahui ada pungutan di luar PNBP untuk pengambilan KT2untuk kegiatan import; Bahwa sebelum ada depo, uang pungutan tersebut dipergunakan untuktransportasi pegawai yang melakukan pemeriksaan; Bahwa setelah ada Instalasi Karantina Tumbuhan PT.

Bahwa terdakwa memerintahkan saksi FITRIYANI dan saksi MELYANA UMIJATI (stafpada seksi tumbuhan) mengumpulkan hasil pungutan tersebut, baik PNBP maupuntambahan pungutan yang bukan PNBP.

Keempat saksi inimenerangkan bahwa dalam sebuah rapat dengan para pegawai pada seksi tumbuhan,Terdakwa meminta agar tetap melakukan tambahan pungutan lain diluar pungutan jasakarantina sesuai PNBP yang berlaku.

Mukriberupa pembayaran atas beroperasinya sebagai IKT media pembawa impor denganbesaran pungutan yang dikehendaki terdakwa sebesar Rp. 35.000, per petikemas.

Perbuatanperbuatan tersebut di dasari oleh niat yang sama;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata kalau perbuatan yangdilakukan adalah melakukan pemungutan sejumlah uang, yaitu pungutan yang disebut sebagaipungutan Non PNBP sebelum penerbitan KT2 dan pungutan berupa uang yang disebut sebagaiuang kontribusi dari PT, SLI dan OBL;Menimbang, bahwa keseluruhan pungutan tersebut adalah pungutan yang sejenismengingat sifatnya yang samasama pungutan uang secara tidak sah;Menimbang, bahwa

dari 3(tiga) orang Sopir mobil travel lombok yang lewat padang bai sebesarmasing masing @ Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa pungutan uang yang terdakwa lakukan kepada sopir travel darilombok di Padang Bai. uang yang dipungut dari ketiga sopir dari lomboksebanyak Rp. 750.000,,; Bahwa maksud terdakwa melakukan pungutan yaitu karena sopir travelLombok tersebut membawa penumpang langsung dari Lombok tujuan kePelabuhan Benoa Denpasar, sedangkan seharusnya sopir dari Lombokmenurunkan

Bahwa pungutan yang dilakukan kepada sopir Lombok tidak rutin,hanya bila ada sopir yang lewat, kKeuntungan yang diperoleh selama inidari tahun 2016 sekitar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yangsudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.

KOMANG PUTRAYANAalias PAK KOMING melakukan pungutan uang kepada sopir travel asalLombok di Pelabuhan Padang Bai sebagai uang kompensasi untuk sopiryang ada di Padang Bai agar bisa melewati Pelabuhan Padang Bai danmengangkut penumpang langsung ke Pelabuhan Benoa Denpasar, yangmendapatkan keuntungan dari uang pungutan dari 3 (tiga) mobil travelLombok sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaituterdakwa I. KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMING dan terdakwasendiri.

Bahwa petugas yang berwenang di Pelabuhan Padang Bai tidakmengetahui adanya pungutan uang kepada sopir travel asal Lombok yanglewat di Pelabuhan Padang Bai dan kegiatan pungutan uang dilakukansecara sembunyisembunyi di pinggir jalan di luar Pelabuhan Padang Bai ; Bahwa cara terdakwa . KOMANG PUTRAYANA alias PAK KOMINGmeminta uang pungutan kepada sopir travel Lombok di Pelabuhan PadangBai yaitu saat terdakwa I.

WAYAN PICA YASAmenunggu di depan mobil miliknya dan menyaksikan dari jarak sekira 10(sepuluh) meter dan pungutan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22Juli 2021 sekirapukul 05.00 WITA di Jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec.Manggis, Kab. Karangasem, Prov.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

atau diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti oleh pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

;Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan dan pungutan liar tersebutadalah sopirsopir mobil Truck;Bahwa benar setiap pertama kali mobil Truck yang mampir kamimintakan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pungutan liarterhadap supir truk tersebut dengan cara mengejar supir truk tersebutyang melintas dari muara saling menuju rantau serik denganmenggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam lalu lalumemberhentikan mobil truck yang melaju

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

OJK adalah Lembaganirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, danakuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolaholah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37ayat (5) UU OJK).Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelakuusaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari danatau untuk kepentingan pelaku

Menurutnya, jika Manajer Investasi sudahdikenakan Pungutan OJK, maka bisnis underwriter jugadikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. PadahalPerusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham daripihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yangberganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yangpendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuanganlainnya.

Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?".(Bukti P22).Bahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Fransiscus Welirang,juga mengatakan, saat UndangUndang terkait pungutan OJK terbit,seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidakada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurutsaya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan.Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan.

dimaksud di atas.Pasal 2 PP OJK:(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.(2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayarPungutan yang dikenakan OJK.Pasal 3 PP OJK:(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukunglainnya.(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakanuntuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud padaayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.(3) Dalam hal Pungutan

Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan Pihak Yang WayjibMembayar Pungutan OJK telah merugikan Profesi Penunjang PasarModal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan KegiatanUsaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akanmembebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaanalternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengandemikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usahaMikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modalakan

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Hal 151 dari 275 Putusan Nomor 63/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SmgSaksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta

tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.13.

/2015/PN.Smg14.154Ada sekitar 5 (lima) pedagang yang mengajukan pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta

tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.ksi CRISTINA ELIS YULIANTI, SE:Saksi adalah PNS Selaku Kasubag Akuntansi dan Barang MilikNegara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri

Selanjutnya pak BADAR danSUPRIYADI yang mengurusi pungutan retribusi tersebut sedangkanTerdakwa di Pasar Kuliner.