Menyatakan Terdakwa I (Asdafit bin Aliman) dan Terdakwa II (Setiana Mutia binti Salimun) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo.

Unsur melakukan jarimah zinaMenimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah persetubuhan antara seoranglakilaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatanperkawinan dengan kerelaan kedua pihak;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang olehSyariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubat hudud dan/atautazir, dimana unsur esensi

Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan Setiap Orangyang diperiksa dalam perkarakhalwat atau Ikhtilath,kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggapsebagai permohonan untuk dijatuhi Uqubat Zina.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarannyatelah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;Menimbang, bahwa berdasarkan

yang dijatunkan terhadap Para Terdakwa dan masa penahanan tersebutsebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal200 Ayat 1 huruf (lI) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untukkepentingan pelaksanaan uqubat, maka Para Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa:1.

AcehNomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah khalwat dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. , masing-masing dengan Uqubat Tazir cambuk di depan umum sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;3.

Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor.6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ; Kedua melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat; Ketiga melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menimbang, dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secarateoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagiMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satudakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II danmengesampingkan

Untuk mengetahui apakah jarimah zinasebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Qanun a quo telah terbukti dilakukanoleh Terdakwa dan Terdakwa Il apa tidak, harus terlebih dahulu menilaiketentuan tentang jarimah zina sebagaimana diatur dalam Bab 1 Pasal 1 angka26 dalam Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 26 Qanun tersebut diaturtentang unsurunsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai jarimah zina.

Apabila unsurunsur tersebutterbukti, maka terhadap Terdakwa dan Terdakwa Il dapat dikenakanketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 dan 38 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan :Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 :Ayat1 Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilat,kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuandianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi uqubat zina.Ayat2 Pengakuan

Pasal 37 ayat 1 Qanun aceh Nomor 6 Tahun2014, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umummendakwa Terdakwa dan Terdakwa II dengan Pasal 25 ayat (1) Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut diaturHal. 24 dari 37 Put.

Untukmengetahui apakah jarimah Khalwat sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)Qanun a quo telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Il apatidak, harus terlebih dahulu menilai ketentuan tentang jarimah Khalwatsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 23 Qanun tersebut diaturtentang unsurunsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikansebagai jarimah khalwat.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun No.13 tahun 2003 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair melanggar pasal 23 ayat (1)Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir ;3.

pasal 2 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi Ruanglingkup larangan maisir dalam Qanun ini adalah segala bentuk kegiatandan/atau perbuatan yang mengarah pada taruhan dan dapat berakibatkepada kemudharatan bagi pihakpihak yang bertaruh dan orangorang/lembaga yang ikut dalam taruhan tersebut ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Qanun nomor 13 Tahun 2003 tersebut,kami beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwasebagaimana yang telah terbukti di depan persidangan, merupakan kegiatandan

/atau perbuatan yang telah mengarah kepada taruhan sehingga dengandemikian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk ke dalam ruang lingkuplarangan maisir dalam Qanun tersebut.

Oleh karena itu kami mendakwakandan menuntut terdakwa telah melakukan percobaan perbuatan maisirmelanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003, dan oleh karena didalam Qanun tersebut tidak terdapat ketentuan pasal yang khusus mengaturHal. 5 dari 8 hal. Put.

No. 01 K/AG/JN/2009tentang percobaan maka dengan demikian dakwaan terhadap terdakwatersebut kami juncto dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dengandasar ketentuan peralihan pasal 32 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi sebelum adanya hukum acara yang mengatur dalam Qanuntersendiri, maka Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidan (UU No. 8 Tahun1981) dan peraturan perundangundangan lainnya tetap berlaku sepanjangtidak diatur dalam Qanun ini;4.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Hendri Saputra bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaranMembuang sampah pada tempatnya pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 19.500 (sembilan belas ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 3 (tiga) Kain masker dirampas untuk dimusnahkan

4. membebankan biaya perkara

BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN QANUN KOTA BACEH NO.1 THN 2017. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHPENYIDIK PEGAWAI NEGER! SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN Seis SEORANG QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA HEN pe SAPUTRANIK H( (010202 86 000% DIKENAKAN:ALAMAT PE uxurt RANA ACEH PIDANA KURUNGAN TEMPAT & TGL.

MESJIO RAvA eremDALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN :Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL fo ArtatGANUN KOTA'B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM .QANUN KOTA B.ACEH 'NO.1 THN 2047 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH : QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI :

:c.000.00:snussstannsinnnesnma pene enactA e 4 wi QANUN KOTA B.AGEH NO.6 THN:2018 TENTANG TRANTIBUM. ee 5 ak( QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH = erat= QANUN:KOTA B.ACEH NO:5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK AIHAS JOT 8 TAGMATBE A RON ERIN FERERN eat anir = essay aan TE ee PIDANA KURUNGAN SEBANYAK soscos es fiterEnenemnrrerrrmen Corrs occas Saas Se ape 'MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP........ ae acct bare (eit nimteete eae amex frspomad 2.

Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 mengenai MajelisPermusyawaratan Ulama menetapkan fatwa yang diduga aliran sesatdimana perumusan Qanun tersebut bersifat tidak pasti denganperkataan diduga sesatbisa berlatarbelakang politik atau mendua.Disamping itu perumusan Qanun tersebut error, makna yangterkandung didalamnya cacat. Seharusnya diatur dalam AD/ART.Majelis Permusyawaratan Ulama bukan mengatur pada peraturanperundangundangan yang bersifat publik dan berlaku umum;Halaman 10 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 73/P/HUM/201910.Pemohon mendalilkan adanyakerugian spiritual denganditiadakannya banyak kajian oleh karena dampak Fatwa MPUkepada salafi, Seharusnya kerugian yang didalilkan oleh Pemohonadalah kerugian yang timbul akibat adanya Qanun Aceh Nomor 8Tahun 2015 yangdijadikan objek pengujian bukan kerugianPemohon akibat adanya fatwa MPU.Hal ini membuktikanPemohon tidak bias mendalilkan adanya hak yang dirugikanakibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015;Bahwa lahirnya Qanun Aceh Nomor

Putusan Nomor 73/P/HUM/2019Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan;Pembentukan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Sudah SesuaiDengan Prosedur Hukum;1.

Keputusan DPR Aceh tentangPersetujuanRancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh.Selanjutnya atas dasar persetujuanbersama tersebut, Termohonmenetapkan Qanun Aceh dimaksud dan diundangkan dalamLembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh oleh Sekretaris DaerahAceh,yang kemudian Termohon menyampaikan Qanun tersebutkepada Menteri DalamNegeri RI untuk dilakukan klarifikasi materiQanun tersebut, yang sampai saat initidak ada hasil klarifikasi dariKementerian Dalam Negeri, sehingga menurut peraturan perundangundangan

Aceh(BuktiT 1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh(BuktiT2):Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanUlama(BuktiT3):Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun(BuktiT4);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokokSyari atIslam (BuktiT5):Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqigah (BuktiT6);Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 8 Tahun2014 tentang Hasil Lokakarya UlamaUmara

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Jihan Fahira bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran berjualan ditempat yang dilarang melanggar pasal 10 ayat 1 qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 9.500 ( sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) Unit Fiber dikembalikan Kepada terdakwa

Qura / QeL TERDAKWAPEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUANG TERDAKWASATUAN POLIS PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAHJalan Tok Abu Lam UNO.7 TELP 050 sour MELANGGAR PASAL1253 AH ANPAPAY FIA Hu Tn MANRAGAG. 7 QANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUM"BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUNPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARRIE BINS SEORANG 7 QANUN KOTAB.ACEH NO.1 THN 2047TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ., QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK NAMA ASTANWYATNIK ae 600 24 2000 s DIKENAKAN:danas Ure PAQ ATL ASDA 7 PIDANA KURUNGAN TEMPAT & TGL. LAHIR Yurie Pappric QO 02 140% PEAK iePENDIDIKAN PEKERJAAN UMUR (THN) "BARANG BUKTI (8B) (Joenna,SD prs 50 JENIS PELANGGARAN 3 3; PADAHARI IN PATA.

VELNO AAT U)SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL XZTQANUN KOTABIACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA BACEH'NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI': STARVE SELANJUTNYA DEM! HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK :fT MENGHADIRI SIDANG DI TEMPATPADA: .

HAR: EATALS TeuenTHN: 1 NOY 7 Q MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PADA :HARI: : ~TGUBLNITHN : / / Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamaSalam WaRts'3 (ga) hell sabolum terygelsidang ""terhitung mulai tanggal diterimanya bukti pelanggaran ini.HARI: Yair aah: BLN. Nor THN.

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN IN TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN, ..S6iag Ge A OMAEOODNURPRGAL ae eee pee5 owen nova Agen Na sonaotnTENTANG TRANTLN has Linea QANUN KOTAB.ACEH NO. THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ve meEJ QANUN KOTAB.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK FATAY Ui AIHAL JOT S TAIMIT FDAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANA DENGAN eine aEEREROENNS FP PIDANA KURUNGAN SEBANYAK ....

Dan bahwa Terdakwa didakwamelakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Mayelis Hakim telah salahdalam menerapkan hukum;2.1.

Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal Ugubat dalam Qanun inisebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, dendaatau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula denganketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Uqubat tazir utamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalambentuk cambuk.Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

tentangHukum Jinayat, sedangkan apabila pilinan uqubat dalam qanun ini tidak diaturHal. 27 dari 34 hal.

No. 04/JN/2021/MS.Acehdengan mengutamakan cambuk, hal ini dapat dilinat dalam Pasal 73 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Dalam halUqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatalternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalahUqubat cambuk.

AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa putusanpenjatuhan uqubat menyebutkan pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhanuqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dariHal. 30 dari 34 hal.

Qanun Aceh BRA adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015tentang Badan Reintegrasi Aceh.B. Alasan Permohonan;1. Bahwa Pemohon merupakan para mantan Anggota GerakanAceh Merdeka (GAM) yang terdiri dari Panglima Daerah WilayahAceh Barat Daya dan para korban konflik Aceh yang merasadirugikan dengan adanya frasa atas usul tertulis dari KetuaKPA pada Pasal 44 ayat (1), dan frasa atas usul tertulis KetuaKPA wilayah pada pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;2.

Namun demikian menurut Pemohonmuatan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Qanun aceh BRA seharusnyadidasarkan pada dolmatigheid yang jelas dan sangat diperlukandan harus juga didasarkan pada Asas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga frasa atas usul tertulis ketua KPA danatas usul tertulis Ketua KPA wilayah pada Pasal 44 ayat (1)dan (4) Qanun Aceh BRA menjadikan muatan pada pasalpasaltersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kejelasantujuan;19.

Bahwa Pemohon mengajukan hak uji materil terhadap materi normahukum Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;B.

Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPembentukan Qanun (Bukti T6);7. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan ReintegrasiAceh (Bukti T7);8.

yang berlaku di Provinsi Aceh, dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota;Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dinyatakanbahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundangundangan sejenisperaturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahandan kehidupan masyarakat Aceh;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka Qanun merupakanperaturan perundangundangan yang kedudukannya di

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanamelanggar Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Syariat Islam PropinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir(Perjudian) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Sepengetahuan kami telah ada Qanun Jinayat yang baru yang telahberlaku dan menggantikan Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) sehinggadengan demikian Jaksa telah keliru dalam penerapan hukum ;2.

berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat, karena dalam Pasal 285 ayat (1) huruf (b) tentangketentuan peralihan disebutkan bahwa perkara yang sudah masuk kePengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuandalam Qanun ini, dalam penentuan ,ugubat lebih menguntungkan ParaTerdakwa;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 141 huruf (g) Qanun Nomor7 Tahun 2013 disebutkan bahwa dakwaan tidak dapat diterima jika Qanun atauPasal yang menjadi dasar

Jaksa Penuntut Umum melimpahkan jarimahmaisir ini pada bulan Desember 2015 setelah lebih kurang dua bulanberlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 secara efektif.

dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah,harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amardibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana halhal tersebut diatas, makadakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biayaperkara dalam kedua tingkat mahkamah dibebankan kepada Negara;Mengingat ketentuan Hukum Syara, Pasal 49 Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'atIslam, Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 tentang HukumJinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayatserta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan denganperkara int ;MENGADILI1.

Menyatakan mereka Terdakwa Sau Bin Mus (Terdakwa I) dan Terdakwa SurBinti MA (Terdakwa II) bersalah melakukan Jarimah Khalwat sebagaimanaHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 18/JN/2016/Ms.Bna.diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menjatunkan Terdakwa SAU Bin Mustafa, Terdakwa Il Sur Binti MAUqubat Tazir Cambuk masingmasing sebanyak 8 ( delapan ) kali dipotongmasa tahanan yang sudah dijalani:3.

Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun iniberlaku untuk : Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah diAceh.

Maka jika ada orang yang melakukan jarimah dalam qanun ini diluarAceh, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan hukum jinayatsebagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksiSaksi,keterangan/pengakuan Para Terdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukan jarimah Ikhtilath di tempat tinggalTerdakwa II yang beralamat di Gampong ......... , Kecamatan Kuta Raja, KotaBanda Aceh, (wilayah Hukum Mahkamah Syariyah

Unsur Kerelaan PihakpihakMenimbang, bahwa berdsasarkan Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan, seperti bercumbu,bersentuhsentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuanyang bukan suamiisteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik padatempat tertutup atau terbuka.

ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan SyariatIslam dan Pasal 25 ayat (1) Jo pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa Amiruddin Syam bin (Alm) Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;2.

No. 15/JN/2018/MS.AcehAnak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXKXdengan Uqubat Tazir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kalidikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.3.

/Terdakwa mengajukan memori banding melebihi waktu 7 (tujuh) hari,maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa pengajuan bandingyang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidakdapat diterima.

No.15/JN/2018/MS.Acehtanggal 4 Oktober 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajibmengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) harisetelah menyatakan banding, oleh karena Pemohon Banding/Jaksa PenuntutUmum mengajukannya dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuanPasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakandapat

No.15/JN/2018/MS.Acehterhadap Anak, sebagaimana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKdengan Uqubat Tazir cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kalidikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan sampai dengan eksekusi dilakukan.3.

7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harusdibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan padatingkat banding;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tidak menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;e Menerima

Menyatakan Terdakwa I Kiono Ambowo Als Kiono bin Tuon, Terdakwa II Jusin Als Usin dan Terdakwa III Tomi Iroy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir (perjudian) melanggar pasal 18 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo.pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2.

Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentang unsur:1. Setiap orang;2. yang dengan sengajamelakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ataukeuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murniAd. 1.

langsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka 22 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas ternyata para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatanyang dengan perbuatan tersebut telah memenuhi unsurunsur pasal tersebutdi atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dir!

Bahwa Terdakwa II walaupun beragama non muslim (Kristen Protestan)namun menyatakan menundukkan diri untuk diadili di MahkamahSyariyah Kutacane sesuai dengan Qanun Aceh dan mengakui bahwa diAceh telah lama diberlakukan Syariat Islam di Aceh termasuk KabupatenAceh Tenggara, termasuk di antaranya bahwa berjudi dilarang;.

Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat;Memperhatikan pula segala ketentuan hukum syara dan peraturanperundangundangan serta Qanun yang berlaku dan berhubungan denganperkara inl;MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa (Kiono Ambowo Alias Kiono bin Tuon), TerdakwaIl (Jusin Alias Usin), dan Terdakwa III (Tomi Iroy bin Kamjani) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisirHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3//N.S/2017/MS.KC(perjudian), melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, Jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat;2.

Menyatakan Terdakwa I Jabintang Als Bintang, Terdakwa II Salmon Als Salmon, dan Terdakwa III Sulim Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam pasal 18 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

2 Menjatuhkan Uqubat tazir kepada paraTerdakwa denganUqubat cambuk di depan umum masing masing sebanyak 8 (delapan) kali cambuk, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para

Sulim Simanjuntak terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan JarimahPerjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan pidana Uqubat Tazir kepada . Jabintang alias Bintang bersamasama terdakwa II. Salmon alias Salmon dan terdakwa Ill.

Selanjutnya membawa ParaTerdakwa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses selanjutnya;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 6 ayat(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidakmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran catatannya

Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; danhuruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 214ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat danberpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggalHal. 14 dari 16 hal.

AlMaidah: 9091,ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 23 ayat (1) Qanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, serta segala peraturanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I. Jabintang alias Bintang, terdakwa II. Salmon aliasSalmon dan terdakwa Ill.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Rosnawati bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 19.500 (sembilan belas ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) Viber dikemablikan Kepada Terdakwa

4. membebankan biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima

Abu Lam U NO. 7 TELP. (0651) 634071 MELANGGAR PASALAN PeRAAceH 1. 7 OANUN KOTAB.ACEH NO.6 THN 2018Pro Justitia TENTANG TRANTIBUM"BUKTI PELANGGARAN TIPIRING PERDA/ QANUN QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHPENYIDIK PEGAWA!

NEGERI SIPIL YANG BERTANDA TANGAN Di BAWAH INI MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADAHARI INI Gowns TANGGAL suan QesTAHUN Za sam FGswis DI LOKASITAMAN MNES I10 ava @tem DALAM WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN : SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMPASAL 6.

Ayat (I)LY QANUN KOTA B.ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2047 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Wiser MeraMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI : SELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK : NAMA QOosSNaAwat NIK 4099006 43 cool DIKENAKAN:ALAMAT ALUG YEAH TENbok BAaNPA ACEH PIDANA KURUNGAN TEMPAT & TGL.

LAHIR SEBANYAK BULAN PENDIDIKAN PEKERJAAN UMUR (THN) BARANG BUKTI (BB) "oeNnpaSD PNS 50JENIS PELANGGARANPERNYATAAN TERDAKWADengan ini sayamenyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam wakts 3 (tiga) Hari sebelum tanggal sidangterhitung mulai tanggal diterimanyabukti pelanggaran ini. > qHARI: Kamitror sa pin... WS.

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA DIBALIK BUKTI PELANGGARAN INI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM PASAL QANUN KOTAB. ACEHNO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUMC QANUN KOTAB. ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAHkt QANUN KOTAB. ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK DAN OLEH KARENANYA TERDAKWA DIPIDANADENGAN KURUNGAN /DENDARP. 9:20( ) SUBSIDAIRMEMBAYAR BIAYAPERKARA SEBESARRP, won AOOfe (oonbting. . CAS. upla4.) )2.

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMNOMOR 11 TAHUN 2002TENTANGPELAKSANAAN SYARIAT ISLAMBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIPAR ISLAMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Menimbang :Mengingat :a.bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalanSyariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaansehingga terbina dan terpelihara) dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi NanggroeAceh Darussalam;bahwa kehidupan

tidak berubah, makapejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebutkepada pejabat penyidik.Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbahdiatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengarpertimbangan MPU.Pasal 15Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:a.

Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapanbijak Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang,Reusam bak Laksamana.

Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah dikembangkanpara ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke Islaman.Dengan demikian upaya legislasi Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimanadiatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara danmelindungi agidah orang Islam Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai warna,paham dan atau aliran sesat.

Terhadap pelanggaran bidang aqidah di dalam Qanun inihanya diancam bagi setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat.Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang dengan sengaja keluar dari aqidahIslam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannyadiatur dalam Qanun tersendiri tentang HUDUD.Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/ Jumatmaupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islammelaksanakan dan meningkatkan kualitas

Putusan No. 06/JN/2019/MS.AcehMenimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik, tuntutanJaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum Mahkamah SyariyahLhoksukon a quo, Mahkamah Syariyah Aceh berpendapat bahwa menerapkanketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatdalam perkara a quo adalah keliru/salah, karena unsurunsur yang terdapatdalam Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut tidak terpenuhidalam kasus a quo;Menimbang, bahwa untuk menerapkan ketentuan

Pasal 47 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh a quo tidak dapat dipisahkan dariketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tentang pengertian pelecehanseksual, pasal tersebut berbunyi: "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusilaatau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atauterhadap orang lain sebagai korban baik lakilaki maupun perempuan tanpakerelaan korban;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakahbenar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan

seksualsebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh tersebut;Menimbang, bahwa apabila dicermati unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 1 angka 27 Qanun tersebut, maka ada dua unsur yang harusmendapat perhatian mendalam dalam kasus pelecehan seksual, yaitu :a.

Perbuatan cabul/asusila itu dilakukan tanpa kerelaan korban.Menimbang, bahwa baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umumdalam analisis yuridisnya telah luput dan tidak memperhatikan unsurunsuryang terdapat dalam pengertian Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 27 Qanun tersebut, yang hanya mengambil unsur dari ketentuanPasal 47 Qanun Aceh a quo, itu artinya memahami suatu ketentuan secaraparsial sehingga berakibat pada mengambil keputusan menjadi keliru dan tidaktepat;Hal. 8 dari 12

Putusan No. 06/JN/2019/MS.Acehmelakukan jarimah pelecehan seksual, dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum MahkamahSyariyah Lhoksukon yang menerapkan ketentuan Pasal 47 Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan tidak mengaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun a quo, adalah juga keliru, sehinggaberalasan hukum bagi Mahkamah Syariyah Aceh untuk membatalkan putusanMakamah Syariyah Lhoksukon Nomor 4/

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut sangat tidak berdasarkarena bertentangan unsurunsur uqubat tazir yang ada dalam Pasal 20 Qanun AcehNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan uqubat taarcambuk dan/atau denda (emas murni) dan/atau penjara;.

Bahwa Pasal 18 jo Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat memuat ketentuan hukuman berupa uqubat taar bukan uqubat hudud(wajib dicambuk) yang mana terhadap uqubat tazir sendiri dimungkinkan untukmenjatuhkan hukuman berupa uqubat cambuk denda atau penyara;.

Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Acehberpendapat dengan mempertimbangkan keberatan Pembanding/JaksaPenuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis HakimMahkamah Syariyah Aceh mengambil putusan sesuai ketentuan Pasal 19Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan ketentuan Pasal178 ayat (4) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayah, maka uqubat yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa adalahsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh

No 11 /JN/2017/MSAcehJaksa Penuntut Umum yang segera dilaksanakan setelah putusan MahkamahSyariyah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai mana ketentuan Pasal247 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayah dan dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai ketentuan Pasal 247ayat (83) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, JaksaPenuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Selanjutnya mengadili sendiri denganmenjatuhkan putusan yang amar sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalahdan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun AcehNomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada para Terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dantingkat banding ;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang bernama Lisnawati bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran pasal 10 ayat (1) qanun kota Banda Aceh nomor 6 tahun 2018 tentang Trantibum
2. menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 29.500 ( dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

• 1(satu) Viber orange
• 1(satu) Viber Putih dikembalikan Kepada Terdakwa
• 2(dua) Viber dan

  SIPIL YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH IN MENGINGATSUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG (3) QANUN KOTATB.ACEH NO.6 THN 2018 QANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016TERDAKWAi) PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUANG TERDAKWASATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAHMELANGGAR PASALTENTANG TRANTIBUM.

  Avak (1)Wf GANUN KOTABACEH NO 6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM GANUN KOTA B.ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTA B.ACEH NO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOKMAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI: 2.

  WE dan PlentySELANJUTNYA DEMI HUKUM PENYIDIK MEWAJIBKAN TERDAKWA UNTUK V7 MENGHADIRISIDANG DI TEMPAT PADA:HARI: = AWS TGUBLN/THN: O / yes MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH PADA 1 2e5 Dengan ini sayamenyatakan bahwa saya akan hadir diSidang Pengadilan dan saya bersedia menyetorkanUANG DENDA sebesar YANG DIANCAMKANDALAM QANUN / PERDA TERSEBUT DI ATASmelalui ;Kas Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh paling lamadalam Waktu 3 (tiga) hari sebeluny tanggal sidangterhitung mulai tanggal diterimanyabukti

  QANUN KOTAB. ACEH NO.6 THN 2018 TENTANG TRANTIBUM QANUNKOTAB. ACEH NO.1 THN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH QANUN KOTAB. ACEHNO.5 THN 2016 TENTANG KAWASAN TANPAROKOK DAN OLEH KARENANYATERDAKWADIPIDANADENGANKURUNGAN/DENDARP.......2202 ZOO( ) SUBSIDAIRMEMBAYAR BIAYAPERKARASEBESARRP. scm i (ome... BS... UPlar 2, )2. MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI DAN JIKA TERDAKWA TELAH MENYETORKAN UANG TITIPAN DENDA MELALU!

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar psal 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat);
2. Menghukum Terdakwa I(Mulyono bin Ayub) dan Terdakwa II (Ariesditya Eva Jhuliana binti (alm) Eddy Thiawarman) dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 (tiga

Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 tahunHalaman 3 dari 20 hal. Putusan No.24/JN/2017/Ms.Bna.2014 tentang Hukum Jinayat; atau pada dakwaan ke 3 (tiga) lebih subsidair:Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal23 ayat (1) jo.

Pasal 5 Qanun Nomor 6 TahunHalaman 11 dari 20 hal.

Tempat melakukan JarimahMenimbang, bahwa sesuai Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Hukum Jinayat yang menghendaki bahwa Qanun ini berlaku untuk :Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh.

Jika ada orangyang melakukan jarimah dalam qanun ini diluar Aceh, maka orang tersebut tidakdapat dikenakan tuntutan hukum jinayat sebagaimana Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan paraTerdakwa, maka terbukti pula bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukanjarimah Ikhtilath di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jin .... No. 36Gampong ........

Menyatakan Terdakwa (Myn bin Ay) dan Terdakwa II (Sar bin Is binti Ed Thi)secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimanadalam surat dakwaan primair (melanggar pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentang Jinayat);2.

M.ADAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisir sebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 darikedua pasal tersebut jika dipahami secara komulasi bahwa yang dimaksudunsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau setiap orang beragamaIslam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadaporang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimahyang dilakukan;Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan.

Ad (Terdakwa) Dengan demikian unsure tersebut telahdidukung paling kurang dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 180, Pasal181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, makatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa adalah orangdewasa (mukallaf) yang dapat dibebani pertanggung jawaban hukum,beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiaporang" disini adalah Terdakwa (M. Ans bin Alm. M.

Terdakwa, dikaitkan dengan pengakuan/keterangan Terdakwa dipersidangan, dikaitkan pula dengan barangbarang bukti yang juga telahdiakui kebenarannya oleh Terdakwa, dengan demikian dakwaan JaksaPenuntut Umum telah didukung paling kurang dua alat bukti yang sahsesuai Pasal 180, Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang HukumAcara Jinayat, karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa (M.Ans bin Alm. M.

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat, yaitu unsur sengaja melakukan jarimah maisir juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut olehJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatanTerdakwa.

M.AD) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah maisirsebagaimana diatur Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;2. Menghukum Terdakwa (M. ANS BIN ALM. M. AD) dengan uqubatcambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu)kali cambuk;4.