Dalam penjelasanPasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkan bahwa yang dimaksud dengankebiatan usaha adalah kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, danmanajemen;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan olehTerbanding tersebut sebesar Rp. 44.149.000,00 atas Pajak Masukanpenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berupakompos bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka Reboisasi/Reklamasilahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak masukandari

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa menurut Terbanding dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (8)huruf b Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009, atasPajak Masukan berupa pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajakberupa kompos dan jasa pengerjaan dalam rangka Reboisasi

/Reklamasi lahanpasca penambangan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;bahwa Pemohon Banding tidak setuju Terbanding melakukan koreksi PajakMasukan sebesar Rp. 44.149.000,00 atas pembelian karena Barang KenaPajak dan Jasa Kena Pajak berupa kompos dan jasa pengerjaan dalam rangkaReboisasi/Reklamasi lahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan,karena menurut Pemohon Banding pelaksanaan reboisasi/reklamasimerupakan bagian dari manajemen operasi pertambangan yang wajibdilakukan

Dengan demikian kegiatan reklamasi/reboisasi ataslahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penambangan merupakankegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Bandingsehingga atas Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkanbuktibukti dan dokumen yang meliputi:P.1. Asli Akta Notaris Ny. Poerbaningsih adi Warsito, SH, Nomor: 58tanggal 25 April 2012 beserta Copy yang sudah dimeterai kemudian,P.2. Asli Akta Notaris Ny.

Nilai kayu bulat, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi ataspemungutan hasil hutan kayu di luar areal blok tebangan/RKT oleh PT.

239.777.601,06 dan formulir transfer Bank Mandiri KarenaSetoran IHH Rp. 183.522.840,001 lbr formulir transfer Bank Mandiri Karena Setoran DR US$43,308,301 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.10.02;Fotocopy arsip SPB tahun 2003:1.1 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.01.03;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJanuari 2003;Hal

Reboisasi (SPB) No.A.02.012.05 03;3 lbr aplikasi transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDHRp. 200.000.000,003 lbr aplikasi transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DRUSD 40,000.001 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Mei 2003;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Mei 2003;1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.05 03;Hal. 118 dari 355 hal.

PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.07.02;1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJuli 2002;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Juli 2002;1 lbr formulir transfer Bank Mandiri Karena Penerimaan IHHRp. 149.736.680,00 dan formulir transfer Bank Mandiri KarenaSetoran DR US$ 36.234,461 lbr Surat Perhitungan PembayaranlPemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.08.02

Reboisasi (SPB) No.A.02.012.05 03;3 lbr aplikasi transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDHRp. 200.000.000,003 lbr aplikasi transfer Bank Mandiri untuk Pembayaran DRUSD 40,000.001 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Mei 2003;1 lbr Laporan Realisasi Penyetoran luran Kehutanan (LPIK)Bulan Mei 2003;1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB) No.A.02.012.05 03;Hal. 261 dari 355 hal.

Dana Reboisasi atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu di luar areal bloktebangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh PT.

No. 68 K/PID.SUS/2008(36)1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No.A.02.012.10.02..

Pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.Ayat (3) : Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalamayat (2) masingmasing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluhlima persen) dari total kKewajiban Dana Reboisasi.Ayat (4) : Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) harikerja setelah diterbitkan SPP DR sebelum LHP disahkan petugaskehutanan yang berwenang.Ayat (5) : Dana Reboisasi yang harus dibayar

No. 68 K/PID.SUS/2008(36)1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No:A.02.012.10.02,.7.

dan penyiapan saranasertaprasarana 500 ha di Desa Apar Batu, Ampari Bura, Kecamatan Awangsenilai Rp. 674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratusribu rupiah) ;2 Penanaman tanaman pokok dan sela di Desa Apar Batu, Ampari Bura,Kecamatan Awang seluas 500 ha senilai Rp. 270.000.000,00 (dua ratustujuh puluh juta rupiah) ;3 Persiapan sarana dan prasarana 440 ha lahan reboisasi dan penghijauanyaitu di Bentot seluas 140 ha, di Tetelanan seluas 100 ha, di Gaguturseluas 60 ha, di Baruang seluas

80 ha, dan di Talio seluas 60 ha totalsenilai Rp. 510.307.000,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga riburupiah) ;4 Persiapan lapangan/ lahan sarana dan prasarana reboisasi danpenyediaan sarana dan prasarana di Desa Rodok, Kecamatan DusunTengah seluas 100 ha senilai Rp. 197.820.0000,00 (seratus sembilanpuluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);5 Pembuatan bangunan konservasi alam di Taniran (5 km) dan arboretum290 ha (5 km) senilai Rp. 218.440.000,00 (dua ratus delapan belas jutaempat

LESTARI PUTRI Pusat Buntok untuk melaksanakanpekerjaan penanaman reboisasi (pokok dan sela) seluas 500 ha di KecamatanPatangkep Tutui ;Hal. 9 dari 106 Hal. Putusan No. 03/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR103 Rekomendasi Nomor : 050/835/Bapram tanggal 20 Desember 2001 yangmenunjuk CV.

SAHAKUNG, Pengawas Teknis lokasi Reboisasi di Desa Tetelananseluas 10 ha pilot proyek, 100 ha penghijauan dan di Bambulung 290 haArboretum ;2. ADRIA HERMES, Sp. Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Rodok lahanseluas 100 ha3. HERODES DJAYA P.A, Amd. Pengawas Teknis Reboisasi di DesaBaruang seluas 60 ha dan Gagutur 60 ha ;4. YONARIO, Amd. Pengawas Teknis Penghijauan di Pasar Panas seluas 5Km ;5. ELIA PATRIA, Amd. Pengawas Teknis Penghijauan di Desa Talio seluas60 ha ;6. AMAN SETIAWAN, Amd.

Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Bentotseluas 140 ha;7. SOFIK ALI, Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Apar Batu dan AmpariBura seluas 500 ha ;Dimana dalam pelaksanaan tugasnya masingmasing Pengawas Teknistersebut memperoleh hasil sebagai berikut :1 a. Kemajuan fisik pekerjaan di lokasi Desa Baruang dan Desa Gaguturyang dikerjakan oleh pihak CV. MITRA UTAMA Pusat Buntok padabulan Desember 2002 oleh Saksi HERODES DJAYA P.

62 big= 49,56 MS x USD 4,00 = USD 492,32.Dengan Total kerugian Negara untuk kerugian PSDH (Provisi SumberDaya Hutan) sebesar Rp 9.306.410, (sembilan juta tiga ratus enam ribuempat ratus sepuluh rupiah) dan DR (dana reboisasi) sebesar USD 3.206,46(tiga ribu dua ratus enam koma empat puluh enam dolar amerika).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat(1) HURUF B Jo.

(DR).Ahli Menerangkan yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) adalah Pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasilhutan yang dipungut dari hasil hutan negara dan/atau terhadap hasilhutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnyamenjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkanuntuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang

x Rp 31.000, = Rp 1.442.430,dan kerugian negara pada DR (dana reboisasi) sebesar USD186,12 (seratus delapan puluh enam koma dua belas dolaramerika) dengan perhitungan Kayu Rimba campuran sebanyak101 btg = 46,53 M?

x Rp 31.000, = Rp.4.048.500, dan kerugian negarapada DR (dana reboisasi) sebesar USD 485,82 (empat ratusdelapan puluh lima koma delapan puluh dua dolaramerika) dengan perhitungan Kelompok Kayu Indahsebanyak 35 big = 26,99 M?

,(empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)dengan perhitungan kelompok Kayu Indah sebanyak 35 btg =26,99 M x Rp 31.000, = Rp.4.048.500, dan kerugian negarapada DR (dana reboisasi) sebesar USD 485,82 (empat ratusdelapan puluh lima koma delapan puluh dua dolaramerika) dengan perhitungan Kelompok Kayu Indahsebanyak 35 btg = 26,99 M?

No. 2101 K/PID.SUS/201110129.150.000, (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluhribu rupiah);Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembuatan Tanaman Reboisasi 350 Halokasi Gunung Wiau Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu KotaBitung, Terdakwa I telah menugaskan Terdakwa II dan Terdakwa III untukmengelola seluruh kegiatan GNRHL/GERHAN tahun 2007 Kota Bitung danuntuk kegiatan pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi 350 Ha tersebut,Terdakwa II bersama RENEY KALIGIS telah membentuk 4 (empat

WiratamaWanalestari ternyata dilaporkan sebagai keberhasilan pemeliharaan tumbuhtanaman seolaholah ada dilakukan kegiatan pemeliharaan dilokasi pembuatantanaman reboisasi tahun 2007 Kota Bitung, padahal tidak pernah ada kegiatanpemeliharaan dilokasi pembuatan tanaman reboisasi tahun 2007 Kota Bitungbertentangan dengan Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RTTRHL) Kota Bitung tahun 2007 tertanggal Desember 2006.Berdasarkan pengukuran dan penilaian ahli Bidang Kehutanan Dr.Ir.Sandra EPakasi

WiratamaWanalestari ternyata dilaporkan sebagai keberhasilan pemeliharaan tumbuhtanaman seolaholah ada dilakukan kegiatan pemeliharaan dilokasi pembuatantanaman reboisasi tahun 2007 Kota Bitung, padahal tidak pernah ada kegiatanpemeliharaan dilokasi pembuatan tanaman reboisasi tahun 2007 Kota Bitungbertentangan dengan Rencana Teknik Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(RTTRHL) Kota Bitung tahun 2007 tertanggal Desember 2006.Berdasarkan pengukuran dan penilaian ahli bidang kehutanan Dr.Ir.Sandra EPakasi

Manado periode31 Juli 2008 sId 27 April 2010.Satu (1) buah buku kontrak penilaian reboisasi kegiatan GNRHL TA. 2007 KotaBitung No : 16/GNRHUBtgIXI/2007, tanggal 30 Nopember 2007.Hal. 45 dari 55 hal. Put.

Visi Indokarya Konsultan.2 (dua) lembar berita acara penyerahan rancangan teknis reboisasi GNRHL TA.2007 dari PT.

Agam dan Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Barat melakukan penelusuran dan menemukan (satu) unit mobil trukToyota Dyna No Pol BA 9954 LY yang mengangkut kayu tanpa dilengkapidengan surat keterangan yang syahnya hasil hutan;Bahwa, kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari daerah hutan Produksikarena dari jenis kayu pinus merupakan tanaman Proyek Reboisasi, dan darihasil pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa pemilik kayu yangdiangkutnya tersebut adalah ZULKHAILI Als SANDI;Bahwa, jumlah

kayu yang dibawa terdakwa sebanyak 130 keping bermacamukuran;Bahwa, kayu tersebut diambil oleh Zulkhaili di hutan tanaman reboisasi di/Jorong...Jorong Baruah Kanagarian Padang Tarok;Bahwa, kayu tersebut adalah milik pemerintah dalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan;2.

kayu yang dibawa terdakwa sebanyak 130 keping bermacamukuran;Bahwa, kayu tersebut diambil oleh Zulkhaili di hutan tanaman reboisasi diJorong Baruah Kanagarian Padang Tarok;Bahwa, kayu tersebut adalah milik pemerintah dalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dantidak berkeberatan ;3.Saksi RINALDI Pgl.

kayu yang dibawa terdakwa adalah sebanyak 130 kepingbermacam ukuran;Bahwa, kayu tersebut diambil oleh Zulkhaili di hutan tanaman reboisasi diJorong Baruah Kanagarian Padang Tarok;Bahwa, kayu tersebut adalah milik pemerintah dalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkandan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli ANDIJUNAIDI, Sip Pgl.

ANDI yang memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, jenis kayu tersebut adalah kayu pinus;Bahwa, kayu tersebut diambil oleh Zulkhaili di hutan reboisasi milik pemerintahberdasarkan keterangan rekan yang dilapangan;Bahwa, kayu tersebut ditanam pada tahun 1970 oleh pemerintah;Bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, memilikihasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dan lokasipenebangan kayu tersebut merupakan hutan produksi/ hutan Negara. pelaku yangbernama

nama SRI YANTO sebesar Rp. 10.000.000,- ; - bukti setoran tunai bank BNI tanggal 22 Agustus 2014 ke norek 0250478026 atas nama SRIYANTO sebesar Rp. 17.450.000,- ; - 1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 ; - 1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 ; - 1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 03/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 ; - Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi

dan provisi sumber daya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP no. 01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014 ; - Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP no. 02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 ; - Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP no. 03/LH P/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 ; - 1 (satu) bendel surat/dokumen sebagai

ke no rek 0250478026 atasnama SRIYANTO sebesar Rp. 10.000.000, ;Bukti setoran tunai bank BNI tanggal 22 Agustus 2014 ke no rek 0250478026 atasnama SRIYANTO sebesar Rp. 17.450.000, ;1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 01/LHP/KB/ED/VI/2014tanggal 14 Juni 2014 ;1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 02/LHP/KB/ED/V 11/2014tanggai 14 Juli 2014 ;1 (satu) bendel laporan hasil penebangan (LHP) no. 03/LHP/KB/ED/VII/2014tanggal 25 Juli 2014 ;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi

dan provisi sumber daya hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 01/LHP/KB/ED/V1I/2014 tanggal 14 Juni2014 ;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 02/LHP/KB/ED/VU/2014 tanggal 14 Juli2014 ;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan danbukti transfer dari bank mandiri LHP no. 03/LHP/KB/ED/V 11/2014 tanggal 25 Juli2014 ;1 (satu) bendel surat/dokumen sebagai berikut:Keputusan

Konawe untuk kemudian dibayarkan provisisumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) nya, setelah semua tersebutdilakukan oleh terdakwa 1 EDISON ANWAR selanjutnya kayukayu tersebutdibawa ke tempat penampungan kayu (TPK) namun pada saat dibawa ke TPKnomor kayu yang ada pada batang pohon telah hilang sehingga saat tiba di tempatpenanmpungan kayu (TPK) dilakukan penomoran ulang sehingga nomor batangyang ada pada kayu tidak sesuai dengan nomor batang yang ada pada laporan hasilpemotongan (LHP) yang telah

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 M3 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebutterutama untuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antaranomor batang kayu dengan LHP yang dibuat oleh terdakwa 1 EDISON ANWARpadahal LHP tersebut merupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber danaHalaman 7 dari 62 Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Sby.hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 M3 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebutterutama untuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antaranomor batang kayu dengan LHP yang dibuat oleh terdakwa 1 EDISON ANWARpadahal LHP tersebut merupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber danahutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untukditerbitkannya surat keterangan

Menyatakan barang bukti berupa:1) Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi danPengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole KabupatenBuru Selatan tahun 2012 (Peta 2 Namrole);2) Fotokopi 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggaran 2010 Nomor 2.02.01.16.11.5.2, ProgramNomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan;3) Fotokopi 1 (Satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten BuruSelatan Tahun Anggaran

2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, ProgramNomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010);4) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor522.04/02/SPK/DISHUTBS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentangPengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesarRp2.622.376.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tigaratus tujuh puluh enam ribu rupiah);5) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK

) Nomor522.04/02/SPMK/DISHUTBS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentangPengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesarRp2.622.376.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tigaratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2480 K/Pid.Sus/201710)11)12)13)14)15)Fotokopi 1 (satu) bundel dokumentasi pembibitan, pemeriksaan bibitdan penanaman oleh Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole diDusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten BuruSelatan;Fotokopi

MuhammadTuasamu;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayarsetelah dipotong pajak sebesar Rp52.902.800,00 (lima puluh dua jutasembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah);Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2480 K/Pid.Sus/201722)23)24)25)26)27)28)29)30)31)Fotokopi 1 (Satu) bundel Koran Tempo Edisi Senin, 15 November 2010tentang Pengumuman Lelang Paket Kegiatan Reboisasi danPengkayaan tahun 2010;Fotokopi Sertifikat

(lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M;Fotokopi Surat Permohonan Pencairan Retensi 5% Nomor04/CV.A/PA.IV/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentangPembayaran Retensi 5% biaya Pemeliharaan pekerjaan sebesarRp52.902.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapanratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV AgoengThabat Thalib M;Fotokopi Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi

Pengadaan 90.000 bibit karet seeding senilai Ro81.000.000,00 (delapanpuluh satu juta rupiah) ;B. 5 (lima) Paket Pekerjaan Persiapan dan Penanaman yaitu :1.Persiapan lapangan/lahan reboisasi dan penyiapan sarana sertaprasarana 500 ha di Desa Apar Batu, Ampari Bura, Kecamatan Awangsenilai Ro674.100.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta seratus riburupiah) ;.

Persiapan sarana dan prasarana 440 ha lahan reboisasi dan penghijauanyaitu di Bentot seluas 140 ha, di Tetelanan seluas 100 ha, di Gaguturseluas 60 ha, di Baruang seluas 80 ha, dan di Talio seluas 60 ha totalsenilai Ro510.307.000,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga riburupiah) ;Hal. 5 dari 104 hal. Put.

No. 372 K/Pid.Sus/20144.Persiapan lapangan/lahan sarana dan prasarana reboisasi danpenyediaan sarana dan prasarana di Desa Rodok, Kecamatan DusunTengah seluas 100 ha senilai Ro197.820.0000,00 (seratus sembilanpuluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;. Pembuatan bangunan konservasi alam di Taniran (5 km) dan arboretum290 ha (5 km) senilai Ro218.440.000,00 (dua ratus delapan belas jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah) ;C.

Sahakung, Pengawas Teknis lokasi Reboisasi di Desa Tetelananseluas 10 ha pilot proyek, 100 ha penghijauan dan di Bambulung 290 haArboretum ;2. Adria Hermes, Sp. Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Rodok lahanseluas 100 ha ;3. Herodes Djaya P.A, Amd. Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Baruangseluas 60 ha dan Gagutur 60 ha ;4. Yonario, Amd. Pengawas Teknis Penghijauan di Pasar Panas seluas 5Km ;5. Elia Patria, Amd. Pengawas Teknis Penghijauan di Desa Talio seluas 60ha ;6. Aman Setiawan, Amd.

Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Bentotseluas 140 ha ;7. Sofik Ali, Pengawas Teknis Reboisasi di Desa Apar Batu dan AmpariBura seluas 500 ha ;Dimana dalam pelaksanaan tugasnya masingmasing Pengawas Teknis tersebutmemperoleh hasil sebagai berikut :1. a.

(DR) ;Bahwa perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 =Rp.311.000, ;Bahwa perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah2,00 M3 = $ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok RimbaCampuran adalah 6,22 M3 = $ 102,63 ;Bahwa total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

(DR) dimana perhitungan biayaProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 =Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokRimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, serta perhitunganbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $ 33 danbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi SumberHalaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTmlDaya Hutan (PSDH)

(DR)dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, sertaperhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah

)dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar $ 135,63 ;Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus/2020/PNTmlMenimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan KayuHasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad.3.

(DR) ;Bahwa perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 =Rp.311.000, ;Bahwa perhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah2,00 M3 = $ 33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok RimbaCampuran adalah 6,22 M3 = $ 102,63 ;Bahwa total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

(DR) dimana perhitungan biayaProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 =Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokRimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, serta perhitunganbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $ 33 danbiaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tigaribu rupiah)

(DR)dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, sertaperhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) sebesar Rp.473.000, (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah

)dan biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar $ 135,63 ;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah bukan merupakan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan KayuHasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad.3.

(DR)dimana perhitungan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompokMeranti adalah 2,00 M3 = Rp.162.000, dan biaya Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3 = Rp.311.000, sertaperhitungan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Meranti adalah 2,00 M3 = $Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2020/PNTml33 dan biaya Dana Reboisasi (DR) kelompok Rimba Campuran adalah 6,22 M3= $ 102,63, sehingga total kerugian Negara adalah biaya Provisi Sumber DayaHutan (PSDH)

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di Provinsi KalimantanTimur, selama proses pemeriksaan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada IJPHHKHA PT NarkataRimba di Provinsi Kalimantan Timur;3.

2021Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Gugatan:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danDana Reboisasi

(DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di ProvinsiKalimantan Timur;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (Sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR

., selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara diangkat menjadi PemimpinProyek (Pimpro) Pengembangan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dansekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah HuluHal. 1 dari 29 hal. Put.

Lahan Kritis Hulu Sungai Tomohon TA.2002yang berlokasi di Bukit Wawo, Kelurahan Walian, Kecamatan TomohonSelatan, Kabupaten Minahasa dengan luas areal yang akan ditanami 35 Ha(tiga puluh lima hektar) dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000, (Seratusdua puluh juta rupiah); Bahwa selaku Pemimpin Proyek (Pimpro) Kehutanan Provinsi SulawesiUtara dan selaku Penanggung Jawab pada Kegiatan Reboisasi Lahan KritisDaerah Hulu Sungai Tomohon TA.2002, ia Terdakwa mempunyai tugas danwewenang sebagai berikut :

No. 2393 K/Pid.Sus/2009 Penanaman; Penyiangan dan pendangiran; Penyulaman;Bahwa dari dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Proyek Daerah(DIPDA) Proyek Pengembangan Kehutanan Propinsi Sulawesi UtaraNomor : 915/24DIPDA/2002 tanggal 24 Januari 2002 Tahun Anggaran 2002dengan Jumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah),sebagiannya yaitu sebesar Rp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah)dianggarkan bagi Kegiatan Reboisasi Lahan Kritis Daerah Hulu SungaiTomohon yang berlokasi di

No. 2393 K/Pid.Sus/2009Dengan demikian Terdakwa secara melawan hukum telahmemperkaya dengan dana Proyek Reboisasi/ Rehabilitasi Daerah HuluSungai Tomohon TA.2002 kepada :e Terdakwa sendiri sebesar Rp. 53.999.568.

Berdasarkanhalhal tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi ataumenyimpang dari SK, DIPDA dan Petunjuk Operasional maupunPetunjuk Pelaksanaan proyek kegiatan Reboisasi Lahan kritis DaerahHulu Sungai Tomohon berlokasi di Bukit Wawo tahun anggaran 2002sehingga menurut hemat kami unsur melawan hukum telah terpenuhi;2.

(DR) ;Bahwa Kerugian Negara yang diakibatkan Terdakwa tidak memenuhikewajibannya adalah :1010a.Membayar kelompok kayu olahan jenis ulin sebanyak 237 potong = 2,3228M3 x 2 = 4,6456 MS.Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kelompok kayu olahan jenisulin sebanyak 4,6456 M3 x Rp.120.000, = Rp.557,472, (lima ratus limapuluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah).Membayar Dana Reboisasi (DR) kelompok kayu olahan jenis ulin sebanyak4,6456 M3 x US $18 = US $ 83,62 (delapan puluh tiga koma enam

puluhdua Dolar Amerika.Jadi kerugian yang dialami oleh Negara karena Terdakwa tidak membayatPSDH Rp.557,472, (lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluhdua Rupiah) dan tidak membayar DR (Dana Reboisasi) US $ 83,62 (delapanpuluh tiga koma enam puluh dua Dolar Amerika.Bahwa Yang menjadi dasar pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah Peraturan Menteri Kehutanana RI Nomor : P.68/Menhut!

l/2014tanggal 15 September 2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutanuntuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (DR)adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajakyang berlaku pada Kementerian Kehutanan ;Bahwa Yang dimaksud dengan SKSHH adalah Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan yang menyatakan bahwa kayu olahan tersebut adalah legaldan surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan

Membayar Dana Reboisasi (DR) kelompok kayu olahan jenis ulinsebanyak 4,6456 M3 x US $18 = US $ 83,62 (delapan puluh tigakoma enam puluh dua Dolar Amerika.e Jadi kerugian yang dialami oleh Negara karena Terdakwa tidak membayatPSDH Rp.557,472, (lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuhpuluh dua Rupiah) dan tidak membayar DR (Dana Reboisasi) US $ 83,62(delapan puluh tiga koma enam puluh dua Dolar Amerika.Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPersidangan perkara ini

dua Rupiah) dan tidak membayar DR (Dana Reboisasi) US $ 83,62(delapan puluh tiga koma enam puluh dua Dolar Amerika.;1617Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut dan menguasai hasil hutan berupakayu olahan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat KeteranganSahnya Hasil hutan (SGKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan perundanganundanganyang berlaku dan merupakan pelanggaran yang dapat dikenal sanksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat

/Reklamasilahan pasca penambangan yang tidak dapat dikreditkan atas pajak masukandari Koperasi Mega Lestari, Koperasi Tani Perintis Baruga dan KoperasiPemuda BPPD kepada Pemohon Banding dan juga koreksi atas perolehanBKP/JKP atas PPN Impor;Bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP dan JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang.

Terkaitdengan hal tersebut, Pemohon Banding berkomitmen untuk menjalankankegiatan Operasi Pertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidup danMasyarakat sekitar;Bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Putusan Nomor 1692/B/PK/PJK/2016pernah mengajukan Surat Permohonan Pembahasan Oleh Tim PembahasTingkat KPP Wajib Pajak Besar Satu masa pajak Januari 2009 untuk hal yangsama dengan No. 057/KPP.WPBSPPN/Audit/I/VG/MS tanggal 27 Januari 2010dan dalam surat jawaban SPP Nomor PRIN022/WPJ.19/KP.01/2009 PendapatTim Pembahas; bahwa kegiatan reboisasi dan reklamasi merupakan bagian dariproses produksi dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahasehingga dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 25 alinea ke7 sampai dengan halaman 23 alinea ke2Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitianatas data yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yangdiajukan serta penjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, Majelisberpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan atas kegiatan reboisasi danreklamasi yang

Terkait dengan hal tersebut, Pemohon Bandingberkomitmen untuk menjalankan kegiatan Operasi Pertambangandengan memperhatikan Lingkungan Hidup dan Masyarakat sekitar;Bahwa reboisasi/reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajiob dilakukan oleh perusahaan tambang.Kegagalan atau tidak terpenuhinya persyaratan reboisasi/reklamasiyang dilakukan oleh perusahaan tambang bisa mengakibatkandihentikannya operasi pertambangan secara keseluruhan sehinggaHalaman 11 dari 25 halaman.

(dua puluh ribu meter persegi / 2 hektar), SPPT PBBNomor Obyek Pajak (NOP): 52.03.080.013.0110033.0, yang terletak diRET 7, Nomor 7, dulu sebelum pemekaran Desa dan Dusun masukwilayah Dusun Menanga Baris, Desa Labuan Lombok, KecamatanPringgabaya, sekarang masuk wilayah Dusun Permatan, Desa GunungMalang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah barat : tanah ladang RAJAB tanah Reboisasi;Sebelah utara : tanah ladang JAHRA ABU MARIAM;Sebelah timur : tanah

(2 hektar) terletak di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat : tanah ladang RAJAB tanah Reboisasi;Sebelah utara : tanah ladang JAHRA ABU MARIAM;Sebelah timur : tanah ladang NAPSI;Sebelah selatan : jalan tanah/gang;2. Bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu memang pernah dikuasai dandikerjakan oleh alm.

; Bahwa tanah sengketa terletak di bawah tanah reboisasi dan diatasnya ditanami jagung oleh para Tergugat;Halaman 43 dari60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.

M., yang pada pokoknya menerangkan:Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara iniadalah kepemilikan tanah ladang yang terletak di Dusun Permatan,Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, seluas + 2 (dua) hektar;Bahwa batasbatas tanah sengketa adalah: Sebelah utara berbatasan dengan tanah AMAQ MAHJUN; Sebelah selatan berbatasan dengan jalan; Sebelah barat berbatasan tanah reboisasi;Bahwa dulu tanah sengketa dikerjakan oleh ABU MARYAM danMAMIQ MUJI dan sekarang

HAMZAH dan saat itu terjadipembagian tanah di mana ABU MARYAM dan MAMIQ MUJI mulaimengerjakan tanah sengketa;Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh ABU MARYAM danMAMIQ MUuJI adalah sisa tanah yang diambil untuk reboisasi danbukan termasuk tanah yang dibagibagi oleh Bupati Lombok Timur;Baha ABU MARYAM dan MAMIQ MUJI menguasai tanah sengketatahun 19821983;Bahwa pada waktu itu yang melakukan reboisasi dan penanamanpohon sonokeling adalah dari pihak ABRI, namun ditolak olehmasyarakat setempat sehingga

yang akandikirim melalui pengangkutan laut ke pulau Jawa sesuai dengan pesananyang dilakukan oleh SRIYANTO (belum tertangkap) dengan cara setelahkayukayu jenis kayu Nona tersebut dipotong oleh saksi EDISON ANWARkemudian di nomori dan dibuatkan laporan hasil pemotongan (LHP) untukkemudian laporan hasil pemotongan (LHP) tersebut disahkan oleh saksiMUHAMMAD ALANG selaku petugas pengesah laporan hasil pemotonganDinas kehutanan Kabupaten Konawe untuk kemudian dibayarkan provisisumber dana hutan / dana reboisasi

DG 2018151tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayu di dalam kontainertersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 M3 dan setelahdilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutama untukdokumen penyertaannya didapatkan ada ketidaksesuaian antara Nomorbatang kayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahalLHP tersebut merupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber danahutan/dana reboisasi (PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untukditerbitkannya surat keterangan sahnya

dan provisi sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No.01/LHP/KB/ED/V1/2014 tanggal 14 Juni 2014; Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No.02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014; Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi Sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No. 03/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam

dan provisi sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No.01/LHP/KB/ED/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014;Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No.02/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;Hal. 30 dari 40 hal.

No. 2695 K/PID.SUS/2015 Surat perintah pembayaran (SPP) Dana reboisasi dan provisi sumberdaya hutan dan bukti transfer dari bank mandiri LHP No. 03/LHP/KB/ED/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 ;Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain yaitu atas nama EDISON ANWAR, DKK;8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No.37/Akta/KS/IV/2015/PN.Sby jo.

IndraPratama Wasuponda kepada Pemohon Banding;Bahwa koreksi Pemeriksa ini terkait dengan penyerahan BKP & JKPsehubungan dengan pelaksanaan Reboisasi/Reklamasi yang wajib dilakukanoleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tambang. Alasan koreksiPemeriksa adalah bahwa perolehan BKP dan JKP dari vendorvendor ini tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi) Pasal 9ayat 8 huruf b UndangUndang Nomor 11/1994. Pemohon Banding tidak setujudengan alasan koreksi Pemeriksa tersebut.

Dalam industri pertambangan,pelaksanaan reboisasi/reklamasi merupakan bagian dari manajemen operasipertambangan yang wajib di lakukan oleh perusahaan tambang;Bahwa sebagai Perusahaan yang terikat dengan Kontrak Karya yang telahditandatangani oleh Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesiayang diwakili oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal27 Juli 1968, yang kemudian diperpanjang pada tanggal 15 Januari 1996Halaman 3 dari 21 halaman.

Terkaitdengan hal tersebut Pemohon Banding, berkomitmen untuk menjalankankegiatan Operasi Pertambangan dengan memperhatikan Lingkungan Hidupdan masyarakat sekitar;Bahwa Reboisasi/Reklamasi merupakan aktivitas penataan lahan pascapenambangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan tambang.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dalam persidangan menyatakan bahwa kegiatanreklamasi/reboisasi merupakan bagian dari kegiatan manajemenOperasi perusahaan tambang yang wajib dilakukan, karenakegagalan atau tidak terpenuhinya persyaratanreklamasi/reboisasi bisa mengakibatkan dihentikannya operasipertambangan secara keseluruhan sehingga mengakibatkanproduksi terhenti, bahkan bisa menyebabkan dicabutnya ijin ataukontrak kerjasama pertambangan (Pasal 46 dan 47 PeraturanMenteri

Dengan demikian kegiatan reklamasi/reboisasi ataslahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatanpenambangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengankegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sehingga atas Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan;10.6.

tidak ada izin dari kepala desa setempat, yaitu Desa Sungai Besar.Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjual hasil hutan berupa kayutersebut yang didapatkan dari membeli limbah atau bekas tebangan kayu pembukaan lahan untukpembangunan pemukiman transmigrasi, Negara cq Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dirugikanuntuk jenis kayu meranti dalam bidang PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) kurang lebih sebesarRp. 25.800, (dua puluh lima delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian di bidang DR (Dana Reboisasi

) adalah Rp. 68.800, (enam puluhdelapan ribu delapan ratus ribu rupiah) dan jenis kayu rimba campuran sebanyak 75 (tujuhpuluh lima) keping atau sama dengan 4,1468 m, maka kerugian negara yang ditimbulkanantara lain adalah untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 252.000, (duaratus lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk DR (Dana Reboisasi) adalah Rp.910.000, (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 1.256.600,(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu enam

,maka kerugian negara yang ditimbulkan antara lain adalah untuk PSDH (Propesi SumberDaya Hutan) sebesar Rp. 25.800, (dua puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah),sedangkan untuk DR (Dana Reboisasi) adalah Rp. 68.800, (enam puluh delapan ribudelapan ratus ribu rupiah) dan jenis kayu rimba campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima)keping atau sama dengan 4,1468 m?

, maka kerugian negara yang ditimbulkan antara lainadalah untuk PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp. 252.000, (dua ratus limapuluh dua ribu rupiah), sedangkan untuk DR (Dana Reboisasi) adalah Rp. 910.000,(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 1.256.600, (satu jutadua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).Bahwa benar kayu olahan yang dimiliki terdakwa didapatkan dari limbah pembukaan lahanpertanian dan perumahan transmigrasi yang sedang dibangun di Desa

) adalah Rp.910.000, (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 1.256.600, (satujuta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).14Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)dan DR (Dana Reboisasi) kepada Dinas Kehutanan dalam memanfaatkan kayu limbah pembukaanlahan pertanian dan perumahan transmigrasi tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yang terungkap Terdakwamenguasai dan memiliki kayu tersebut tidak