DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

• 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna hitam kapasitas 8 Gb yang berisikan :
  1. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200926_220704_001.jpg, tanggal 26 September 2020 jam 21.07 wita, dengan koordinat 3.2701311111450195, 117.61613464355469, ukuran file 1,50 Mb, resolusi 3024 x 4032;
  2. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200926_220704_002.jpg, tanggal 26 September 2020 jam 21.07 wita, dengan koordinat

     3.2701311111450195, 117.61613464355469, ukuran file 1,50 Mb, resolusi 3024 x 4032;

  3. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200818_110352.jpg, tanggal 18 Agustus 2020 jam 10.03 wita, dengan koordinat 3.343266010284424, 117.27601623535156, ukuran file 4,45 Mb, resolusi 3456 x 4608;
  4. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200818_110045.jpg, tanggal 18 Agustus 2020 jam 10.00 wita, dengan koordinat 3.343266010284424, 117.27601623535156, ukuran file 4,19 Mb, resolusi 3456 x 4608

     ;

  5. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200818_110042.jpg, tanggal 18 Agustus 2020 jam 10.00 wita, dengan koordinat 3.343266010284424, 117.27601623535156, ukuran file 1,86 Mb, resolusi 3024 x 4032;
  6. 1 (satu) file foto dengan identifikasi 20200818_103843.jpg, tanggal 18 Agustus 2020 jam 09.38 wita, dengan koordinat 3.346787929534912, 117.28099060058594, ukuran file 3,67 Mb, resolusi 3024 x 4032;
  7. 1 (satu) file video dengan identifikasi 20200926_220710.mp4, tanggal

     26 September 2020, jam 21.07 wita, dengan koordinat 3.2701, 117.6161, ukuran file 21,20 Mb, resolusi 1080 x 1920, durasi waktu 0 menit 10 detik;

  8. 1 (satu) file video dengan identifikasi 20201010_145423.mp4, tanggal 10 Oktober 2020, jam 13.55 wita, dengan koordinat 3.2746, 117.6158, ukuran file 178,10 Mb, resolusi 1080 x 1920, durasi waktu 1 menit 27 detik;
  9. 1 (satu) file video dengan identifikasi 20201003_101650.mp4, tanggal 03 Oktober 2020, jam 09.20 wita, dengan koordinat -

     , ukuran file 495,71 Mb, resolusi 1080 x 1920, durasi waktu 4 menit 01 detik.

• Begitu pula Deklarasi tentang Hakhak Anak (1959), diproklamirkanoleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsabangsa 1368(XIV) tanggal 29 November 1959. Ketentuan 4 menyatakan:Anakanak harus menikmati manfaat jaminan sosial, laharus mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secarasehat: untuk hal ini perawatan dan perlindungan khususharus diberikan kepadanya dan ibunya, termasuk perawatanyang layak sebelum dan sesudah kelahiran.

  Bahwa Deklarasi tentang Kemajuan Sosial dan Pembangunan(1969), diproklamirkan oleh resolusi Majelis Umum 2542 (XXIV)pada tanggal 11 Desember 1969.

  Bahwa Deklarasi tentang Hak untuk Pembangunan (1986),ditetapkan resolusi Majelis Umum 41/128 pada tanggal 4 desember1986. Pasal 8.1 Deklarasi ini menyatakan:Negara harus melakukan setiap upaya yang dibutuhkanpada tingkat nasional untuk melaksanakan hak untukpembangunan, dan harus menjamin, antara lain,persamaan kesempatan bagi semua orang terhadapakses atas kebutuhan dasar, pendidikan, pelayanankesehatan, makanan, perumahan, pekerjaan danpembagian penghasilan yang adil.

  Bahwa Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1987/62,berjudul Pelaksanaan hak atas perumahan yang layak.

  Bahwa Resolusi Komisi Hakhak Asasi Manusia 1986/36, berjudulPelaksanaan Hak atas perumahan yang layak, ditetapkan padatanggal 29 Mei 1987, antara lain mengatakan:Komisi Hakhak Asasi Manusia menyatakan kembali hakbagi setiap orang untuk mendapat standar hidup yanglayak bagi dirinya dan keluarganya termasuk perumahanyang layak.10.Bahwa Resolusi Komisi Hakhak Asasi Manusia 1987/22, berjudulPelaksanaan hak atas perumahan yang layak, ditetapkan padatanggal 10 Maret 1987 antara lain menyatakan:Komisi Hakhak

• Menyetujui resolusi tentang laporan tahunan pada tahun 2009 (duaribu sembilan) dan pemegang saham menyetujui bahwa seluruhkeuntungan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2009 (dua ribusembilan) digunakan sebagai investasi kembali yang dimanfaatkanuntuk penyelesaian seluruh proyek perusahaan.3.

  Menyetujui resolusi tentang laporan tahunan pada tahun 2010 (duaribu sepuluh) dan pemegang saham menyetujui bahwa seluruhkeuntungan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2010 (dua ribusepuluh) digunakan sebagai investasi kembali yang dimanfaatkanuntuk penyelesaian seluruh proyek perusahaan.4.

  Menyetujui resolusi tentang laporan tahunan pada tahun 2009 (duaribu sembilan) dan pemegang saham menyetujui bahwe seluruhkeuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2009 (dua ribusembilan) digunakan sebagai investasi kembali yang dimanfaaatkanuntuk penyelesaian seluruh proyek perusahaan..

  Menyetujui resolusi tentang laporan tahunan pada tahun 2010 (duaribu sepuluh) dan pemegang saham menyetujui bahwe seluruhkeuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010 (dua ribusepuluh) digunakan sebagai investasi kembali yang dimanfaaatkanuntuk penyelesaian seluruh proyek perusahaan..

  Menyetujui resolusi tentang laporan tahunan pada tahun 2011 (duaribu sebelas) dan pemegang saham menyetujui bahwea seluruhkeuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2011 (dua ribusebelas) digunakan sebagai investasi kembali yang dimanfaaatkanuntuk penyelesaian seluruh proyek perusahaan..

• (Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989:1011).Resolusi PBB yangtertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules forthe Administration of Juvenile Justice (beijing rules) menetapkan batasananak adalah seseorang yang berusia 7 18 tahun, sedangkan Resolusi PBB45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalahseseorang yang berusia dibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiriberdasarkan UndangUndang Nomor: 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak pasal 1 angka 1 menyebutkan

  (Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989:1011).Resolusi PBB yangtertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang UN Standard Minimum Rules forthe Administration of Juvenile Justice (beijing rules) menetapkan batasananak adalah seseorang yang berusia 7 18 tahun, sedangkan Resolusi PBB45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalahseseorang yang berusia dibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiriberdasarkan UndangUndang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan29Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan

• utang subordinasi sampaisejumlah USD 300.000.000 yang akan diterbitkan melalui Kantor CabangCayman Islands dari Bank.bahwa dalam Keputusan Sirkuler Direksi Halaman 3 Angka Romawi VIdinyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Direksi tersebut adalah keputusan yangdiambil menurut Pasal 13 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding sehinggamempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dan mempunyai efekyang sama dengan keputusan apapun yang diambil dengan sah dalam suatuRapat Direksi;bahwa Keputusan Sirkuler Resolusi

  Dewan Komisaris sebagai PenggantiKeputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank DanamonIndonesia Tbk. tanggal 17 Maret 2004 (Bukti: Lampiran 7) menyatakan bahwa:Setiap anggota Dewan Komisaris dengan ini telah mengetahui dan sepenuhnyamemahami rencana Bank untuk menerbitkan subordinated notes sampaisejumlah USD 300.000.000 melalui Cabang Cayman Islands.bahwa dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Halaman 2 AngkaRomawi VI dinyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaristersebut

  ) dated March 24, 2004, agreed on a several, but not joint, basis tosubscribe or procure subscribers for the Notes.bahwa berdasarkan klausul tersebut, Citigroup, Deutsche Bank dan DBS Bankditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan ataumenyalurkan pinjaman subordinasi kepada investor;4. bahwa lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi sebagai PenggantiKeputusan yang Diambil dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk.tanggal 16 Maret 2004, Keputusan Sirkuler Resolusi

  XII/13/2013;P16 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43665/PP/M. 11/13/2013;P17 Keputusan Sirkuler Direksi tanggal 16 Maret 2004;P18 Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris tanggal 17 Maret 2004;P19 Global Certificate Serial Nomor 001 ISIN :XS0189292872 Coomon Code 018929287tanggal 30 Maret 2004;P20 Trust Deed tanggal 30 Maret 2004;P21 Surat Edaran Penawaran tanggal 24 Maret 2004 (terjemahan);P22 Rekening Koran Bank Danamon Indonesia Cabang Cyman Islands Periode 131 Maret2004;P23 Lisence Number

• subordinasi sampai sejumlah USD300.000.000 yang akan diterbitkan melalui Kantor Cabang Cayman Islands dari Bank.bahwa dalam Keputusan Sirkuler Direksi Halaman 3 Angka Romawi VI dinyatakanbahwa Keputusan Sirkuler Direksi tersebut adalah keputusan yang diambil menurut Pasal13 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding sehingga mempunyai kekuatan hukumyang sama dan mengikat dan mempunyai efek yang sama dengan keputusan apapun yangdiambil dengan sah dalam suatu Rapat Direksi;3. bahwa Keputusan Sirkuler Resolusi

  Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yangDiambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 17Maret 2004 (Bukti: Lampiran 7) menyatakan bahwa:Setiap anggota Dewan Komisaris dengan ini telah mengetahui dan sepenuhnyamemahami rencana Bank untuk menerbitkan subordinated notes sampai sejumlah USD300.000.000 melalui Cabang Cayman Islands.bahwa dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Halaman 2 Angka RomawiVI dinyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris

  Agreement)dated March 24, 2004, agreed on a several, but not joint, basis to subscribe or procuresubscribers for the Notes.bahwa berdasarkan klausul tersebut, Citigroup, Deutsche Bank dan DBS Bank ditunjuksebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan atau menyalurkan pinjamansubordinasi kepada investor;4. bahwa lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Keputusanyang Diambil dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. tanggal 16 Maret2004, Keputusan Sirkuler Resolusi

  menyampaikan buktibukti pendukungsebagai berikut:p9P10P11p12P13P14P15P16P17P18P19P20p21P22P23Buku Besar Bank Danamon Indonesia Cabang Cyman Islands Periode 01 Januari31 Desember2008;Bukti Transfer dari Citibank tanggal 27 Maret 2008 dan 26 September 2008;Neraca Bank Danamon Indonesia Cabang Cyman Islands Per 31 Januari 2008;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44164/PP/M.XII/13/2013;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43665/PP/M.I/13/2013;Keputusan Sirkuler Direksi tanggal 16 Maret 2004;Keputusan Sirkuler Resolusi

• Setelah tiga minggu TERDAKWAmemutuskan pulang kerumah dan dirumah tersebut TERDAKWA dilakukanpenangkapan oleh pihak kepolisian.Bahwa organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria) beserta kegiatandan aksiaksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaan teritorial terhadapmasyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan terhadapanakanak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagaiOrganisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267tahun 1999 dan diperbaharui

  dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012.Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut dapatmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluasbahkan bisa menimbulkan korban jiwaPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 15 jo Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor

  dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwaJAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiiasi denganISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah ditetapkan sebagai korporasi atauorganisasi

  Nomor 1267tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 27 Juli 2018 menyatakan bahwaJAMAAN ANSHOR DAULAH (JAD) atau organisasi lain yang berafiiasi denganISIS atau DAESH atau ISIL atau IS telah

• DewanKeamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014tentang organisasi Teroris.

  ISIS/Daulah Islamiah dan hidup dibawah Syariat Islam, merekasudah tidak berkeinginan untuk tinggal di Indonesia karena Indonesia bukannegara Islam yang berdasarkan Syariat Islam; Bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014tentang organisasi Teroris.

  I AL BAGDADI, yang telah mendeklarasikan dirinya sebagaiKHILAFAH ISLAMIYAH yang meliputi wilayah Iraq dan Suriah/ Syam padatanggal 1 romadhon 1435 H atau bertepatan sekitar bulan Juli tahun 2014,apa yang diklaim oleh kelompok ISIS sebagai Daulah islamiyah adalah suatunegara berdaulat yang dipimpin oleh seorang Presiden yaitu BASAR ASSADsehingga disana terjadi pertempuran antara pihak pemerintahan Basar Assaddengan kelompok teroris Islamic State for Iraq and Suriah (ISIS) yangberdasarkan Resolusi

  Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor:2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris.Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PSTtanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi TerorisNomor: DTTOT/2723/X1I/2014 tanggal 20 November 2014, ISIS ditetapkansebagai organisasi teroris di negara Indonesia;Perbuatan

  Brt.Menimbang, bahwa ISIS telah ditetapkan sebagai organisasi terorisberdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tahun 1999 yangdiperbaharui Nomor 1989 tahun 2011;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Resolusi DewanKeamanan PBB Nomor 2179 tanggal 15 Agustus 2014 ISIS telah dinyatakansebagai organisasi Teroris dengan alasan ISIS telah melanggar Hak AzasiManusia (HAM) dan Hukum Kemanusiaan Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta PusatNomor 11204/Pen.Pid/2014

• Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)

• Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakanpada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsamelakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudankeinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usahausaha internasional menghapusPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan

• :;Bahwa kemudian sebagaimana dituangkan didalam Akta PernyataanKeputusan (RESOLUSI) para Pemegang Saham PT.TAEJIN IndonesiaNo.47 tertanggal 26 November 2015, dibuat dihadapan Notaris ArsinEffendi SH, dijakarta yang isinya mengangkat Penggugat II menjadisalah satu DIREKSI dan Pemegang SAHAM di PT.TAEJIN PERKASA .

  ;Maka sangat jelas bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum telahdiajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ditujukan kepada Tergugat dengan legal standing atau kedudukan hukum selaku Direktur UtamaPT Taejin Perkasa sehingga tempat kedudukan atau domisili Tergugat adalah tempat kedudukan atau domisili PT Taejin Perkasa;Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (RESOLUSI) ParaPemegang Saham PT Taejin Perkasa Nomor : 11 Tertanggal 11Desember 2015

  Tentang Dasar Hukum Dalil Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas;Para Penggugat dalam Gugatannya pada Posita atau fundamental petendi,tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidakmemenuhi syarat formil;Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya mengakui Akta PernyataanKeputusan (Resolusi) Para Pemegang Saham PT Taejin Perkasa No. 47Tanggal 26 November 2015, Akta Saham dari PT Taejin Perkasa No. 48 tanggal26

  November 2015, Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Para PemegangSaham PT Taejin Perkasa No 11 tanggal 11 Desember 2015, dan AktaPerjanjian Jual Beli dan Pengalinan Hak Atas Saham dari PT Taejin Perkasa No12 tanggal 11 Desember 2015, dimana keempat akta tersebut dicatat oleh danpada Notaris Arsin Effendy SH, Notaris di Depok;Bahwa baik Penggugat II, Tergugat dan Almarhum Dolvie Supit adalah samasama tercatat sebagai Pemegang Saham dan atau Komisaris dan atau Direksipada PT Taejin Perkasa, sehingga

  Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 angka 14, telahmembuktikan adanya pengakuan Para Tergugat terhadap Akta PernyataanKeputusan (Resolusi) Para Pemegang Saham PT Taejin Perkasa No. 47Tanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan serta dicatat olen danpada Notaris Arsin Effendy SH, Notaris di Depok (Selanjutnya disebut "AktaResolusi No. 47");Bahwa dengan adanya pengakuan Para Penggugat terhadap Akta Sahamdari PT Taejin Perkasa No. 48 tanggal 26 November 2015, Akta PernyataanKeputusan (Resolusi

• FAKTAFAKTA HUKUM1.Bahwa dalam pergaulan internasional dikenal Deklarasi Universaltentang Hakhak Asasi Manusia (1948), ditetapkan dan diproklamirkanoleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsabangsa 217 A (Ill)tanggal 10 Desember 1948.

  Bahwa Deklarasi tentang Kemajuan Sosial dan Pembangunan (1969),diproklamirkan oleh resolusi Majelis Umum 2542 (XXIV) pada tanggal 11Desember 1969.

  Bahwa Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1987/62, berjudulPelaksanaan hak atas perumahan yang layak.

  Ditetapkan pada tanggal29 Mei 1987, antara lain menyatakan:Mengakui bahwa Deklarasi Universal tentang Hakhak Asasi Manusiadan Konvenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial danBudaya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untukmendapatkan standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya,termasuk perumahan yang layak, dan bahwa Negara harus melakukanlangkahlangkah yang tepat untuk melaksanakan hak tersebut.Hal 9 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI9.Bahwa Resolusi Komisi Hakhak

  kembali perlunya dilakukan,baik pada tingkat nasional maupun internasional, upayaupaya untukpemajuan hak setiap orang untuk mendapat standar hidup yang layakbagi dirinya dan keluarganya, termasuk perumahan yang layak..Bahwa Resolusi Komisi Hakhak Asasi Manusia 1988/24, berjudulPelaksanaan hak atas perumahan yang layak, ditetapkan pada tanggal7 Maret 1993, antara lain menyatakan:Komisi Hakhak Asasi Manusia.... menegaskan bahwapraktekpraktek pengusiran secara paksa merupakan pelanggaranberat terhadap

• Trinitas Properti Persada;

• Surat Pernyataan Keputusan atau Resolusi para pemegang saham PT. Trinitas Properti Persada;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• em>pencurian;

• Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwadengan pidana penjaraselama: 1(Satu) tahun dan 5(lima) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dihatuhkan;
• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:- Satu file video rekaman CCTV durasi 4 menit 33 detik ukuran 26,32 MB resolusi

• Bahwakelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahHalaman 11 dari 52 him. Putusan Nomor 1329/Pid. Sus. Teroris/2018/PN Jkt.

  Utr Bahwakelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris.

  Dewan Keamanan Nomor2161/2014 mewajibkan semua anggotanya untuk melakukan pembekuanasset dan pencegahan perjalanan semua individu yang terkait dengan ISISdan Jabhatul Nushra; bahwa Resolusi DK PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No.1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15Agustus 2014, Nomor 2199/2015 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018tentang organisasi Teroris mewajibkan semua Negara anggota PBBmelakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait denganISIS

  Utr Bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan KeamananPBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun2018 tentang organisasi Teroris, mewajibkan semua Negara anggota PBBmelakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait denganISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warganegaranya untuk bergabung dengan ISIS; Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/

  Utrmenyeberang ke Suriah dengan tujuan untuk untuk bergabung dengankelompok Daullah Islamiyah ISIS;Menimbang bahwa dengan demikian maka rangkaian perbuatanterdakwa bersama dengan Ibrahim, Pak Joko, Feri Rolis, Nurul Hakim telahmelakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan maksuduntuk melakukan tindak pidana terorisme dengan jalan berangkat ke Suriahdengan cara illegal dengan tujuan untuk bergabung dan mendukung kelompokDaulah Islamiyah ISIS yang telah ditetapkan oleh Resolusi Dewan

• Tentang : PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

• Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal,naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966.Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXII),MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hakhak Sipil dan Politik bersamasama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hakhak Sipil danPolitik dan Kovenan tentang Hakhak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.Kovenan Internasionaf tentang Hakhak Sipil dan Politik beserta ProtokolOpsional pada Kovenan Internasional tentang

  Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB padatahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977),semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapatdibagibagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan,perlindungan...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA8perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi iniharus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan,pemajuan, dan perlindungan hakhak sipil dan politik tidakmungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hakhakekonomi, sosial, dan budaya.

• Taher Alias Taher dengan lebih baik lagi;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikanhasilPenelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum,serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak, maka Hakimdalam menentukan jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri Anak,akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa besarnya perhatian masyarakat internasional terhadapperlindungan hakhak anak, antara lain terlihnat dari adanya Resolusi

  PBB 44/25Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun1990), Resolusi PBB40/33UN Standard Minimum Rules for the Administrations ofJuvenile Justice (the Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113UN Standard for theProtection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112UN Guidelinesfor the Prevention of Junivele Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan ResolusiPBB 45/110UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The TokyoRules).

• Nomor 1267tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi

  Organisasi ISIS (Islamic State in lrag and Syria) beserta kegiatan danaksiaksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaan territorialterhadap masyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas,Hal 35 Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timpembunuhan terhadap anakanak, penculikan terhadap wanita dansebagainya adalah :(1) Ditetapkan sebagai organisasi teroris olen Dewan Keamanan PBBmelalui resolusi nomor 1267 Tahun 1999 dan diperbaharui denganresolusi nomor 1989 tahun 2011.(2) Memenuhi rumusan tindak

  Sesuai dengan Resolusi PBB Nomor: 1267 Tahun 1999 dandiperbaharui dengan Resolusi Nomor 1989 Tahun 2011 telah ditetapkandengan:(a). Daftar nomor registrasi QDE 137 yang menetapkan organisasi AlNusrah Front for The People of the Levant.(b).

  Sementara itu organisasi ISIS inioleh dewan keamanan PBB melalui resolusi nomor 1267 tahun 1999 telahditetapbkan sebagai organisasi teroris.

  Dan berdasarkan KonvesiPBB tentang Terorist Bombing sebagaimana Al Qaida Sanction List yangdikeluarkan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999yang diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011 bahwa menetapkandaftar nomor registarsi QDe. 115 menetapkan bahwa organisasi ISIS/ISILmerupakan organisasi Terorist dengan adanya hukum Indonesia yang menganutHukum Nasional Aktif maka terhadap siapa Saja wargan negara indoneisa yangmendukung organisasi tersebut dapat melanggar suatu

• Akta Pernyataan Surat Resolusi Edaran Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SUAR BATAMINTERNASIOANL DEVELOPMENT COMPANY, Nomor 06, tanggal 30November 2012, yang dibuat di Notaris Yulianti, S.H.,M.Kn, berkedudukandi Kota Batam. Akta Pernyataan Nomor: 04, tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat diNotaris Yulianti, S.H.,M.Kn, berkedudukan di Kota Batam.5.

  ,M.Kn, berkedudukan di Kota Batam.e Akta Pernyataan Surat Resolusi Edaran Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SUAR BATAMINTERNASIOANL DEVELOPMENT COMPANY, Nomor 06, tanggal 30Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PBRNovember 2012, yang dibuat di Notaris Yulianti, S.H.,M.Kn, berkedudukandi Kota Batam.e Akta Pernyataan Nomor: 04, tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat diNotaris Yulianti, S.H.

  ,M.Kn., berkedudukan di Kota Batam.b) Akta Pernyataan Surat Resolusi Edaran Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SUAR BATAMINTERNASIOANL DEVELOPMENT COMPANY, Nomor 06, tanggal 30November 2012, yang dibuat di Notaris Yulianti, S.H.,M.Kn., berkedudukandi Kota Batam.c) Akta Pernyataan Nomor: 04, tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat diNotaris Yulianti, S.H.

  ,M.Kn., berkedudukan di Kota Batam; Akta Pernyataan Surat Resolusi Edaran Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Suar BatamInternational Development Company, Nomor 06, tanggal 30 NovemberHalaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.PBR2012, yang dibuat oleh Notaris Yulianti, S.H., M.Kn., berkedudukan diKota Batam; Akta Pernyataan Nomor: 04, tanggal 15 Januari 2013, yang dibuat olehNotaris Yulianti, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Batam;Maka PT.

  ,M.Kn., berkedudukan di Kota Batam; Akta Pernyataan Surat Resolusi Edaran Pemegang Saham SebagaiPengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.

• Bahwakelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahHalaman 11 dari 52 him. Putusan Nomor 1329/Pid. Sus. Teroris/2018/PN Jkt.

  Utr Bahwakelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris.

  Dewan Keamanan Nomor2161/2014 mewajibkan semua anggotanya untuk melakukan pembekuanasset dan pencegahan perjalanan semua individu yang terkait dengan ISISdan Jabhatul Nushra; bahwa Resolusi DK PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No.1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15Agustus 2014, Nomor 2199/2015 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018tentang organisasi Teroris mewajibkan semua Negara anggota PBBmelakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait denganISIS

  Utr Bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan KeamananPBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun2018 tentang organisasi Teroris, mewajibkan semua Negara anggota PBBmelakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait denganISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warganegaranya untuk bergabung dengan ISIS; Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No.11204/Pen.Pid/2014/

  Utrmenyeberang ke Suriah dengan tujuan untuk untuk bergabung dengankelompok Daullah Islamiyah ISIS;Menimbang bahwa dengan demikian maka rangkaian perbuatanterdakwa bersama dengan Ibrahim, Pak Joko, Feri Rolis, Nurul Hakim telahmelakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan maksuduntuk melakukan tindak pidana terorisme dengan jalan berangkat ke Suriahdengan cara illegal dengan tujuan untuk bergabung dan mendukung kelompokDaulah Islamiyah ISIS yang telah ditetapkan oleh Resolusi Dewan

• Oleh Kasat intel Polres Cianjursaat itu mengambil mix dan menyuruh kepada warga supaya tenang selanjutnyaterdakwa tidak mengetahuinya lagi karena sudah pingsan, setelah siumanterdakwa sudah berada dirumah;Bahwa, terdakwa membenarkan ada ikut menandatangani surat resolusi tanggal 3Nopember 2012, adapun maksud terdakwa menandatangani surat tersebut adalahmenolak Ustad Idris supaya keluar dari lingkungan Mesjid Al Mukhlisin, namunterdakw atidak pernah memukul Ustad Idris;Bahwa, warga tidak merasa nyaman

  melakukan pemukulan terhadap ustad Idris akantetapihanya mengolokololnya saja sambil mengatakan dasar tidak tahu dirt;e Bahwa, terdakwa tidak mungkin melakukan kekerasan didalam mesjid karenahal tersebut tidak beretika dan tidak menghargai/menghormati tempat ibadah(mesjid); Bahwa, terdakwa tidak pernah memukul Ustad Idris karena saat itu terdakwamelihat terdakwa I seperti orang kesurupan dan pingsan, atas kejadian tersebutterdakwapun telah membantunya;e Bahwa, terdakwa ada ikut menandatangani surat resolusi

  Luka tersebut tidak mengakibatkanpenyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah juga mengajukan fotocopy surat berupa:1. foto copy Jadwal imam harian Mesjid Al Mukhlisin tanggal 24 Juni 2011;2. foto copy Surat Resolusi Nomor: 02/RW/XIII/11/2012 tanggal 3 Nopember2012;3. foto copy Surat Resolusi Nomor: 03/RW/XII/XII/2012 tanggal 3 Nopember2012;menimbang, bahwa para terdakwa/penasehat hukum telah pula mengajukan buktisurat berupa:1. foto copy Penjelasan

  manuvermanuver disekitar kasus Mesjid al Mukhlisin.2. foto copy Salinan akta ikrar wakaf.3. foto copy Surat pengesahan nadzir.4. foto copy Surat pemberitahuan dan rekomendasi dari Majelis Ulama indonesia(MUI) Kabupaten Cianjur.5. foto copy Naskah pelantikan pengurus dewan keluarga masjid.6. foto copy Surat Resolusi Nomor: 02/RW/XIII/11/2012 tanggal 3 Nopember2012.357. foto copy Undangundang RI Nomor: 41 tahun 2004 tentang wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti surat berupaVisum

  Pada saat itu saksitidak melihat para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korbanUstad Idris;Bahwa, terhadap bukti surat berupa:foto copy Jadwal imam harian Mesjid Al Mukhlisin tanggal 24 Juni 2011;foto copy Surat Resolusi Nomor: 02/RW/XII/11/2012 tanggal 3 Nopember2012;foto copy Surat Resolusi Nomor: 03/RW/XII/XIII/2012 tanggal 3 Nopember2012;Majelis Hakim menyatakan bahwa buktibukti tersebut tidak dengan serta merta telahmembuktikan bahwa para terdakwa yang telah melakukan pemukulan