maling,Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasatakut dan terancam jiwanya;Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; %, Salus CODAING: Bin TAI 922 sacs nee cee cea cneerenercacreeerrrcerrnrerereeneeBahwa benar pada saat kejadian, Saksi sedang dagang nasiuduk didepan rumah Terdakwa, ketika saksi kemudianmendengar ada suara ribut dari arah rumah Terdakwa, dansaat itu saksi melihat saksi Sahrizal keluar dari rumahTerdakwa dibelakangnya Terdakwa mengikuti sambilmengacungacungkan

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalammemeriksa dan memutus sebuah perkara haruslanh dapat memprhatikanrasa keadilan yang hidup dan berkembang di Masyarakat (vide UU Nomor14 tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).Dengan demikian azas hukum yang berlaku umum yaitu Salus PopulisSupreme ex Lex dapat benarbenar tewujud.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Asnan bin Taurat) terhadap Penggugat (Salus binti Rajali) dengan iwadh berupa uang sebesar

Saksi Anggelus Salus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan karyawan di KJPP Damianus Ambur & Rekanyang bekerja sejak tahun 2012 yang mempunyai bidang pekerjaan untukpenilaian properti; Bahwa Saksi pernah mendapatkan tugas dari pimpinan Saksi untukmelakukan analisa nilai penggantian wajar pada lokasi tanah yang akandilakukan pembebasan untuk pembangunan Tol Bocimi di DesaCibunarjaya, Kecamatan Cibunarjaya Kabupaten Sukabumi; Bahwa selaku tim penilai terdiri dari empat orang

dan dalam menilai perbedaan besaran gantikerugian berdasarkan ketentuan perundangundangan sebagaimana telahdiuraikan di atas harus mendasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan olehtim penilai yang ahli dalam bidang tersebut bukan mendasarkan pada asumsiasumsi yang tidak didukung dengan buktibukti di persidangan, sehinggadengan mempertimbangkan bahwa dari bukti surat P.3, bukti Surat P.4A, buktisurat P.4B dan bukti surat P.4C dihubungkan dengan bukti surat T.I.2 sertaketerangan Saksi Anggelus Salus

Perbuatan telah merugikan Saksi Raswan Bin Lasmin;Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021PN Bla Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa sudah pernah dipidana;Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal danberjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang,bahwa mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakanhukum tertinggi (Salus

PencegahanPenyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara PidanaSecara Teleconference dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Ham NomorM.HH.PK.01.01.01/03 tahun 2020, tentang Pencegahan Penanganan, Pengendaliandan Pemulihan Covid19 di Lapas atau Rutan, dalam hal pada saat ini terjadi keadaanluar biasa wabah Pandemi Corona Virus 19 (COVID 19) maka sesuai asaskeselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (Salus

Keadaan tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada asas keselamatan rakyatmerupakan hukum tertinggi (salus Populi Suprema Lex Esto) sertadihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya KabupatenBanyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukummaka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuanteknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetapmelindungi hakhak Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makapemeriksaan dan putusan

pidana yang dijatuhkan dalam putusan inisudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwadimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi PembatasanSosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaranVirus Corona (COVID19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaantersebut, namun mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukumtertinggi (Salus

sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;4.9 Pertimbangan Majelis HakimMenimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahanpernikahan yang diajukan Pemohon dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ munakahatIslam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis NabiMuhammad SAW sebagai berikut :Salus

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi PembatasanSosial Berskala Besar dalam mengatasi pendemi pencegahan penyebaranVirus Corona (COVID19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya jugamenerapkan protokol kesehatan diantaranya physical distancing dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengaturkondisi/keadaan darurat tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada asas keselamatan rakyatmerupakan hukum tertinggi (Salus

mendekati terdakwa kemudian mengambil parang tersebutnamun setelah itu adalagi yang mengambil parang tersebut dari saksi dan adayang menyampaikan kepada saksi kalau saksi koroban mengalami luka;Bahwa setelah mendapat informasi kalau saksi korban mengalami luka, saksi laluketempat saksi korban berada dan melihat saksi korban leo mengalami lukadikaki tepatnya pada kaki tulang kering;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbenar semua dan tidak ada keberatan;4.Saksi WENSISLAUS SALUS

Saksi LA KIAMA Bin LA FAAKI;Saksi MAIDI Als MIDI Bin SALEH;Saksi HENDRI Bin EFENDI;Saksi MUS MULYADI Als SALUS Bin GIMANG;Saksi ALI Bin LA AFA;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut diatas termuat dalam Beritaa fF ODAcara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini, dan atas keterangansaksisaksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;Putusan No. 58/Pid.B/2013/PN.

Menimbang, bahwa saat persidangan memasuki agenda pemeriksaanTerdakwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial BerskalaBesar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona(COVID19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Blora juga menerapkanprotokol kesehatan diantaranya physical distancing dan UndangUndang Nomor8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaandarurat tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada asas keselamatan rakyatmerupakan hukum tertinggi (Salus

pemeriksaan persidangan, negara dalamkondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social(social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona(COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatandiantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengaturkondisi / keadaan darurat tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada azas keselamatan rakyat adalahhukum tertinggi (Salus

pemeriksaan persidangan, negara dalamkondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (Socialdistancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) makaPengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatan diantaranyapembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurattersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada azas keselamatan rakyat adalah hukumtertinggi (Salus

yang dijatuhkan dalam putusan inisudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap ParaTerdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisiPembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahanpenyebaran Virus Corona (COVID19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi ataukeadaan tersebut, namun mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakanhukum tertinggi (Salus

pidana yang dijatunkan dalam putusanini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwadimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi PembatasanSosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaranVirus Corona (COVID19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaantersebut, namun mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukumtertinggi (Salus

virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social(social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona(COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatandiantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengaturkondisi / keadaan darurat tersebut;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN BlaMenimbang, bahwa mengacu pada azas keselamatan rakyat adalahhukum tertinggi (Salus

pemeriksaan persidangan, negaradalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkanpembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahanpenyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora jugamenerapkan protocol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik(physical distancing) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada azas keselamatan rakyat adalahhukum tertinggi (Salus

pemeriksaan persidangan, negara dalamkondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social(social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona(COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatandiantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengaturkondisi / keadaan darurat tersebut;Menimbang, bahwa mengacu pada azas keselamatan rakyat adalahhukum tertinggi (Salus