Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundang undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank ("SCB")sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK25a, yang telah

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabangIndonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCBHongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yangterutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa LuarNegeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebutdilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yangmerupakan suatu) kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN"b. Putusan Mahkarnah Agung dalarn perkara Deutsche Bank tersebuttelah rnenguatkan putusan Pengadilan Pajak No.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutdi atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak No.

Put. 09674/PP/M.X/16/2007 tanggal 14Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; "Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adapemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuandari badan usaha

tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,Halaman 3 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosialkeuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember2013 senilai Rp. 600.470.0000,Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim denganLPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013dan Nomor : 02/SCB

/SP/XI/BTX/2013.Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah PAPBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Susuna pengurus LPK SempoaCorporation Bontang.Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK SempoaCorporations Bontang Tanggal 18 November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyaan Tanggung jawabpenggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang,tanggal 18 November 2013.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas

KEU tanggal 14Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan(PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantubendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume II

LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir IIl LPK SempoaCorporations Bontang.Halaman 6 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr46.47.48.49,50.51.52.53.34.55.56.1 (Satu) buah Flasdisk Merk Apacer.3 (tiga) buan kaset dokumentasi pelatihan LPK SempoaCorporations Bontang.2 (dua) buah kaset dokementasi olimpiade berhitung cepat tingkatnasional ke 14 Surabaya Jatim

Perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada pada bulan Agustus 2012 saksi DEWANTA ARISANDY Bin(Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secara terpisah/splitzing) selakuKetua LPK Sempoa Corporations Bontang membuat dan mengajukanproposal pengajuan dana hibah tahun 2012 ke Provinsi Kalimantan TimurProposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus2012 sebesar 631.470.000, (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

gr; Jv*+sMEM)scb +NO?PAI 5E b#p 2?iTU*i3400UIAx 26O(aGPEStNOY25V 2hHE PE2&? +Us?27A GA0V2IAVAO GEAQ >OPAQ~? ~4E,F3 @OnB= VDohXB/?0y A$6A?0cE beddl4Y! U GRQzz@Aif?206 (OW? iE%UICNU 6772 $7F ABP b 2CHAZ"6?ec& 72% 4BTOEANSEPCuD0:* ux ;?PD?1)BObnu@?EA? bH4 HH5 Sigi,?ZyUa wU6 iUu@ TUx~Uq4j? 12278 Yexe10342 Kt?>C??ivu b 7? (OWE Pav?0IQ;? +DYz NAS Ee FsE@AEE ?FO;?nDl 7YX?7DOA3Nx8Al ,fi!:@Aw? =t2SRU? oiei c?mW4m2xd70I>86 AtBa*" i d,mpa?AiG@342x#'AEA($ 29v7s0 2 24+;732D"P, ' 24t N? 2!0 2?

kekayaan, perjanjian penyerahan,pemindahan hak karena warisan, dsb;38 Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (Hukum Pajak) dalam halHukum Pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB

)sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK22a dan (b) PutusanMahkamah Agung Nomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal 6 September 2010halaman 17 dengan BUT Deutsche Bank AG sebagai TermohonPeninjauan Kembali (Bukti PK22b, yang keduanya telah puladiumumkan dalam website Mahkamah Agung);a Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkanputusan Pengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCBcabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau53SCB Hongkong berkenaan dengan pembebanan

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan KantorPusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e.

Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapioleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCBHongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badanusaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN;b Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebutmenguatkan putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan tidak adapemberian jasa antar cabang dari suatu badan yang sama sehingga tidakada PPN yang terutang.

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/201254Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lain sehinggaalokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan Badan Usahayang mana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidak terutang PajakPertambahan Nilai;39 Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB danperkara Deutsche Bank tersebut di atas terlihat secara jelas bahwaMahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yangdiberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang

tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,Halaman 3 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosialkeuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember2013 senilai Rp. 600.470.0000,Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim denganLPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013dan Nomor : 02/SCB

/SP/XI/BTX/2013.Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah PAPBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Susuna pengurus LPK SempoaCorporation Bontang.Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK SempoaCorporations Bontang Tanggal 18 November 2013.Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyaan Tanggung jawabpenggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang,tanggal 18 November 2013.4 (Empat) Lembar Surat keputusan kepala dinas

KEU tanggal 14Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan(PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantubendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Volume II

LPK Sempoa CorporationsBontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014.1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporanpertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir IIl LPK SempoaCorporations Bontang.Halaman 6 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smr46.47.48.49,50.51.52.53.34.55.56.1 (Satu) buah Flasdisk Merk Apacer.3 (tiga) buan kaset dokumentasi pelatihan LPK SempoaCorporations Bontang.2 (dua) buah kaset dokementasi olimpiade berhitung cepat tingkatnasional ke 14 Surabaya Jatim

Perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada pada bulan Agustus 2012 saksi DEWANTA ARISANDY Bin(Alm) H SYAMSURI MANAB (Penuntutan secara terpisah/splitzing) selakuKetua LPK Sempoa Corporations Bontang membuat dan mengajukanproposal pengajuan dana hibah tahun 2012 ke Provinsi Kalimantan TimurProposal Nomor : 01 / SCB / APBD /VIII/BTX /2012 tanggal 30 Agustus2012 sebesar 631.470.000, (Enam ratus tiga puluh satu juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturan perundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal hukum pajak tidakmengatur persoalanpersoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinanpemungutannya juga telah diakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 3031 dengan BUT Standard CharteredBank (SCB) sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK25a, yang telah

VI/16/2004 yang secara kelirumenganggap bahwa SCB cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dariSCB London atau SCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luarnegeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan Kantor PusatSCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi olehkarena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkongkepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN.b Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebut telahmenguatkan putusan Pengadilan Pajak No.

dari Kantor Cabang lain dalam satuentitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lain sehinggaalokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan Badan Usaha yangmana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidak terutang Pajak PertambahanNilai;Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB

Put. 09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadilikembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB, perkaraDeutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihat secara jelas bahwaMahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatukantor cabang kepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakansuatu kesatuan dari badan usaha

BF247232 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);xv. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang tanggal 1 Januari 2017sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);xvi. 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Nomor Rekening : 0385420073 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode1/01/2017 s.d 31/01/2017;xvii. 1 (satu) lembar surat BCA KCU SCBD Nomor585/KONF/SCB/IX/2017 tanggal 07 September 2017 perihalsurat keterangan konfirmasi dana masuk pada tanggal 1114Januari 2017 ke Rekening Bank BCA KCU SCBD

BF247232 nominal Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);15) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang tanggal 1 Januari 2017sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);16) 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI Nomor Rekening : 0385420073 atas nama MUHAMAD YAMIN KAHAR periode 1/01/2017 s.d31/01/2017;17) 1 (satu) lembar surat BCA KCU SCBD Nomor585/KONF/SCB/IX/2017 tanggal 07 September 2017 perihal suratketerangan konfirmasi dana masuk pada tanggal 1114 Januari2017 ke Rekening Bank BCA KCU SCBD dengan

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013diterapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank ("SCB") sebagaipemohon peninjauan kembali (Bukti PK16a, yang telah pula diumumkandalam website Mahkamah Agung), dan (b) Putusan Mahkamah AgungNomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal 6 September 2010 halaman 17 denganBUT Deutsche Bank AG sebagai Termohon Peninjauan Kembali (BuktiPK16b, yang keduanya telah

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkanputusan Pengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCBcabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atauSCB Hongkong kepada SCB Indonesia, sehingga terdapat pemanfaatanjasa luar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong,.e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukanoleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatukesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidakterutang PPN. "b.

Cabang lain dalam satuentitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesual dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan yang berlaku;Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lainsehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuanBadan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai;"74.Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB

Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutan untukmencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagaipemohon peninjauan kembali (Bukti PK19a, yang telah pula

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkanputusan Pengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCBcabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atauSCB Hongkong kepada SCB Indonesia, sehingga terdapat pemanfaatanjasa luar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan KantorPusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapioleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCBHongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuanbadan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.

dari Kantor Cabang lain dalam satuentitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lainsehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuanBadan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai;Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB

Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberianjasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabanglainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badanusaha (entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak adaPajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Bahwa penerapan pprinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutan untukmencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a) PutusanMahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagai pemohonpeninjauan kembali (Bukti PK10), yang telah pula

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesiamerupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong,sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang PajakPertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganHalaman 58 dari 86 Halaman. Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/2017Kantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukanoleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatukesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidakterutang PPN;b.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut diatas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09674/PP/M.1X/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 menyatakan (halaman 36):Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalisebagai berikut:Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan

Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberianjasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnyayang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badan usaha(entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak ada PajakPertambahan Nilai yang terutang.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda CeraiMati dengan nomor surat 193/SCB/2019 dan Pemohon II berstatusPerawan ;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbaidah NIK6208025202780001 Tanggal 10 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSukamara yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelismemberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;Ss Fotokopi Surat Kematian atas nama Supini binti Jaswadi Nomor193/SCB/2019 Tanggal 13 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan olehKepala Desa Sungai

danmenerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkanputusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali denganpertimbangan hukum bahwa karena in casu berupa biaya LoanMonitoring Fee yaitu merupakan biaya terkait pinjaman PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada SCBSingapore yang berinduk di Inggris dan sebenarnya Loan Monitoring Feeadalah dimanfaatkan untuk kepentingan pihak bank dalam hal ini SCB.Sedangkan Loan Monitoring Fee yang merupakan penghasilan yangditerima SCB

Direksi/ pimpinan Standard Chartered Bank (SCB), yang berkantor diMenara Standrad Chartered, Jalan Prof. DR. Satrio No. 164 JakartaSelatan;Selanjutnya diSe@bDUt SCDAQAI...............:::cecseceeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeaaneaaees Tergugat ;2. Direksi/ Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT.TGI) Bekasi, yangberkantor di Jalan Kebon Sirih Raya No.1 Jakarta Pusat;Selanjutnya diSe@bDUt SCDAGAIL ...............::::seeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaaaes Tergugat II;3.

Direksi/Pimpinan Standard Chartered Bank SCB, selaku ......Tergugat 1;3. Direksi/Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia PT. TGI, selakuLiseseseeee TEFQUgat 2;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,SCIAKU... 0... ee cee cee eee ce cee cee cee eee eee cee see see see seseesseessesseeeees HUrUt Tergugat 1;1. Otoritas Jasa Keuangan OJK, selaku ................... TurutTergugat 2;Il. POSISI HUKUM PARA PIHAK1.

Pasal 8 angka 8.2 Perjanjian Kredit yaitu:Pasal 6 UUHT.Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Pasal 8 angka 8.2 Perjanjian Kredit.Dengan memperhatikan Pasal 13 Perjanjian KPR ini, maka dalammelakukan eksekusi agunan, Debitor sepakat dan memberikankuasa kepada SCB untuk mencari pembeli dan/atau melakukanpenjualan Agunan

Somasi Nomor 003/RR/Somasi/SCB/I/19 tanggal 17 Januari 2019,Somasi Il Nomor 007/RR/Somasi/SCB/I/19 tanggal 28 Januari 2013,Somasi Ill (Terakhir) Nomor 002003/RR/Somasi/SCB/II/19 tanggal 6Februari 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I6;7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor115/KPRSCB/Deb/11/2019 tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda T.I7;8.

Dengan batasbatas tanah sebagai berikut:Y Sebelah Utara berbatasan dengan : TanahNegara Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Lahake Ambon Sebelah Selatan berbatasan dengan : 149 scb Sebelah Barat berbatasan dengan :M 148 Berdasarkan Surat Pernyataan Perolehan Nomor:05/S.PER/BPJN.XVI/2016 Tanggal 23 September 2016, yangdibuat oleh Zadrach Ayal, S.Sos, M.Si (KepalaSub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Jalan Nasional Malukudan Maluku Utara) yang menyatakan bahwa KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan

pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:1 Saksi KEZIA :Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat penyerahan logam mulia pada tanggal27 Juli 2012 ;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, saksi diajak oleh Penggugat ke Kantor BRI Jl.Gatot Subroto untuk melaksanakan akad kredit, setelah dikantor BRI kita bertemudengan Agus Murdianto sebagai AO (Account Officer), Ibu Ratna Dewi, PakRahman Arif (Wapinwil) yang lainnya saksi tidak kenal, setelah itu kami dibawa PakRahman Arif semuanya menuju ruang SCB

Wapinwil (Wakil Pimpinan Wilayah) ;Bahwa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 siang Penggugat mendapattelpon dari Bu Rotua dan memberitahukan bahwa putusan kreditnya sudah ditandatangani oleh Wapinwil, dalam perjalanan Bu Ratna Dewi menelpon Deny orang yangakan mengecek emas, untuk minta tolong, untuk mengecek logam mulia dan janjianbertemu di gedung BRI setelah kita sampai di Gedung BRI kita bertemu dengan BuRotua dan Pak Agus AO;Bahwa setelah itu kita dibawa ke ruang prioritas setelah itu SCB

dibuka oleh orangBRI, dan emas dihitung 59 Kg dinyatakan tidak kurang dan lengkap, setelah itu buRotua mengambil 7 Kg dari 59 Kg ditaruh di satu kantongan untuk dites, setelah ituPenggugat menawarkan bagaimana dengan jaminan tambahan baru saya yang 7 Kg,lalu dihitung oleh Bu Rotua, dan dari 7 Kg itu diambil Bu Rotua 4 Kg ditaruh dikantongan yang berbeda ;Bahwa Penggugat bilang saya minta sisanya yang 52 Kg yang SCB tolong diperiksajuga kepada Bu Rotua dan Pak Agus AO, ditimbang dan beratnya hanya

910 tahun ;Bahwa saksi mengetahui usaha dari Penggugat dibidang perdagangan emas, berliandan property ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai emas costumer yang meminta suplay emas kePenggugat ;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat punya toko ;Bahwa saksi tahu Penggugat pinjam kredit ke Bank BRI dari tanggal 27 Juli 2012 ;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Penggugat pinjam kredit ke BRI ;Bahwa proses pencocokkan itu sekitar kurang lebih 4 jam lamanya;Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menyewa SCB

di Bank BRI;Bahwa Pada saat tanggal 25 September 2012, Saksi hadir dan menyaksikan secaradetail pemeriksaan emas yang 7 Kg ;Bahwa saksi tidak tahu SCB ditutup jam berapa ;Bahwa yang membawa emas Ibu Rotua yang membawa 2 kantongan ;Bahwa saksi tiba di BRI saat itu Jam 8 lewat ;Bahwa Pengecekkan diruang SCB dan dibuatkan tanda terima oleh Ibu Rotua ;Bahwa saksi Profesinya Ibu Rumah Tangga ;Bahwa saksi tidak mengetahui produk Antam yang dinamakan DAMI ;Bahwa ada orang lain yang mencatat , Ibu Rotua

Maka hesdasarkan alatbukti tersebut, i'lajlis Hakim berkesimpuWn, telah terbukti bahwa perkaveirian paraPemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Aciama.Monimban, bahwa di samping mengajukan aiat bukti surat sebagaimana tersebutdi atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi untuk mernperkuatpermohonannya.Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Dien para Pernonon ter scb Litmenurut Mallis Hakim telah mernenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi.Oleh karena itu, keterangan kedua

Rek. 1105048234. antara lain:1 Jam 22.35 Wib sampai dengan Jam 22.54 Wib di Anjungan ATM BNIJayawijaya Mojosongo Solo, sebanyak 60 transaksi, terdiri dari transaksi;Sebanyak 12 kali ke Bank SCB No. Rekening . 25006036946 atasnama DIDIK AGUNGHERMAWAN Total transaksi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluh jutarupiah).Sebanyak 5 kali ke Bank Bukopin No.

Rp.100.000.000,BANKCOMMONWEALTHBANK DANAMON 3538044383 DIDIK AGUNG H Rp.2.997.000.000,1380007207470 DESSY NATALIA Rp.4.350.000.000,BANK MANDIRI TJHIN KET LIONG Rp.980.000.000,13800705506650560100676117 DESSY NATALIA Rp.865.000.000,BANK NIAGABANK SCB 25006036946 DIDIK AGUNG H Rp.130.000.000,0152290266 DIDIK AGUNG H Rp.5.246.000.000,BCA DIDIK AGUNG H Rp.765.000.000,0152463373 Dari rekening Bank BII Cabang Slamet Riyadi Solo Nomor Rekening 1105041187atasnama DIDIK AGUNG HERMAWAN terjadi transaksi kebeberapa

:e Sebanyak 12 kali ke Bank SCB No Rekening 25006036946 atasnama DIDIK AGUNGHERMAWAN Total transaksi sebesar Rp.130.000.000, (Seratus tiga puluhjutarupiah).e Sebanyak 5 kali ke Bank Bukopin No. Rek. 1101200313 atasnama DIDIK AGUNGHERMAWAN, Total transaksi sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).e Sebanyak 1 kali ke Bank Mandiri No.

No.Rekening Penerima Nama Penerima Total TransfertransaksiRp.23.600.148, /BANK BII 1105041187 DIDIK AGUNG H Rp. 1.589.341.830,1101200313 DIDIK AGUNG H Rp.70.000.000,BANK BUKOPIN DESSY NATALIA/ Rp.20.000.000,DIDIK AGUNG H42116801006047981034535514 JOHANNA TANIA Rp.100.000.000,BANKCOMMONWEALTHBANK DANAMON 3538044383 DIDIK AGUNG H Rp.2.997.000.000,1380007207470 DESSY NATALIA Rp.4.350.000.000,BANK MANDIRI TJHIN KET LIONG Rp.980.000.000,13800705506650560100676117 DESSY NATALIA Rp.865.000.000,BANK NIAGA BANK SCB

jumlahnya melebihi saldo yang ada pada rekening, hal tersebutdilakukan dengan sengaja secara berulang ulang karena diketahui saat melakukan transferdana yang ada pada rekening tidak terdebet, hal tersebut dilakukan,A Dengan menggunakan Kartu ATM BII atas nama DESSY NATALIA NomorKartu 5104813001509801 Nomor Rekening 1105048234 antara lain:1 Jam 22.35 Wib sampai dengan Jam 22.54 Wib di Anjungan ATM BNIJayawijaya Mojosongo Solo, sebanyak 60 transaksi, terdiri dari transaksi :Sebanyak 12 kali ke Bank SCB

Amendment Agreement (the "Borrowef)Reference Nomor JKT/ATD/2362 tertanggal 4 April 2008, (Vide BuktiP4); dan(c) Surat Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower')Reference Nomor JKT/ATG/2422 tertanggal 9 Juni 2008, (Vide BuktiP5);(Ketiga perjanjian tersebut diatas akan selanjutnya disebut sebagai"Perjanjian Fasilitas Perbankan");Bahwa antara Penggugat dan Tergugat , telah juga selanjutnya terjadipenjualan dan pembelian produkproduk derivatif (selanjutnya disebutsebagai Produk Derivatif SCB

(Vide Bukti P6a sampai P6l) tersebut ditandatangani oleh Penggugatsebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, yangbertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat ataupun yangbertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat(onrechtmatige daad), dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian secaralangsung terhadap kegiatan usaha Penggugat;Bahwa rangkaian Produk Derivatif SCB (Vide Bukti P6a sampai

Nomor 1927 K/Pdt/201313.14.15;16.USD/IDR tertanggal 11 April 2009, (Vide Bukti P9a) yangmencatatkan nama Standard Chartered Bank (Thai), yangdidalamnya secara tegas mengatakan bahwa:"In the U.K., SCB conduct designated investment business onlywth Market Counterparties and Intermediate Customers and thisdocument is directed only at such persons. Other persons shouldnot rely on this document".

Yang terjemahan bebasnya adalahbahwa :"Di Kerajaan Besar Inggris, SCB hanya melaksanakan bisnisinvestasi ini dengan Peserta Pasar dan Nasabah Intermediari dandokumen ini hanya ditujukan pada pihakpihak yang demikian.Orang lain seharusnya tidak mendasarkan diri pada dokumen ini".Bahwa catatan ini kebetulan memang hanya terdapat pada salahsatu. dokumen Indicative Termsheet yang dikirimkan kepadaPenggugat.

Katakata " inthe U.K., SCB conduci designated investment business only wthmarket counterparties and intermediate customers and thisdocument is directed only at such persons.

Sues w &SU# Ss Ss ) y PM ES PM e*S rom$%/$% HES" IMHERHS (11S#S% S"S 1 S B* SBrgmeS SCB/II/LIITITTTSSTTTTLTSTLTTL TATA TTT ATTAIMS 19"#+ 16 ! /S IS TLL smESM (81 (%/ (ST (oleh (1* S$ ( S($ )in#! S$ $*s" S(S"#/ 3S (SNH $"(S$ S"# 1! (L(*SSS" (L$ (S BMH LM FT RME (Se (SS SHM4S'S 7) 1 SMHS" (Sh(R/(ST( 1 (LL* $)S 8B) E5888ri1ims su/gs gm 1 "Ss ims & * $)$ B)! & 19HTS"3ims 1s"#+ 186 1!

Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah NomorB.IDA/KK.16.11.2/DN.01/02/2017 tanggal 13 Februari 2017, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah kantorUrusan Agama Kecamatan ttarakan Tengah Kota Tarakan, setelahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan ttelah bermaterai cukupdan telah disetetmpel Pos lalu oleh Ketua majjeslis diberi kode P.2;scB. Bukti Saksi1.