SOLAR SERVICES INDONESIA;

LANNA MINING SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BJ SERVICES INDONESIA;

/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1407/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019 ;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT BJ SERVICES

EP OILFIELD SERVICES

EP OILFIELD SERVICES, tempat kedudukan di JI Tebet Raya No.67A, Rt.009 Rw.001, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan 12820;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45299/PP/M.XV/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatanhukum

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/2015 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2454/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00085/207/08/059/10 tanggal 6Juli 2010, atas nama PT EP Oilfield Services, NPWP 02.419.604.0059.000,beralamat di JI Tebet Raya Nomor: 67 A, RT.009 RW.001, Tebet Timur, Tebet,Jakarta Selatan 12820, sehingga penghitungan Pajak

The company had certain operating expenses paid by EPEngineering Sdn.Bhd., dst Tiong Tack Kieng is one of theCompany's stockholders, EP Oilfield Services Pte, Ltd" EPInternational Ltd., and EP International Sdn.Bhd., EPEngineering Sdn.Bhd., and.

dengan transaksi yangdilakukan dengan mata uang asing (USD) PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitungpendapatan menggunakan kurs ratarata tahun 2008.Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menghitung Peredaran Usaha berdasarkan nilai kontrakdalam perjanjian sebagai berikut :e Kontrak Nomor APD/KTT/005/07 tanggal 13 Desember2007 Merupakan agreement Serica Kutei B.V denganTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) terkait 20 Seismic Quality Control SupportConsultancy Services

, dalam exhibit B rates of servicesterdapat total contract sebesar Rp.4.363.121.856,49,dalam exhibit C time sheet disebutkan bahwa perjanjianberlaku sejak tanggal 13 Desember 2007 yang berakhirpada tahun 2008;e Kontrak Nomor APO/KTI/004/07 tanggal 16 Juni 2007Merupakan agreement Serica Kutei BV denganTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) terkait 20 Seismic acouisition Quality ControlConsultancy Services, dalam exhibit B rates of servicesterdapat total contract sebesar USO 266,663.22

SOLAR SERVICES INDONESIA;;

ALTUS LOGISTICS SERVICES INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4312/Pd/2018, tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ALTUS LOGISTICS SERVICES

Pengadilan Pajak Nomor PUT111760.13/2010/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00024/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 13 Januari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 Nomor 00004/204/10/062/15, tanggal 16 November 2015,atas nama PT Altus Logistics Services

Putusan Nomor 5303/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2010 Nomor 00004/204/10/062/15, tanggal 16November 2015, atas nama PT Altus Logistics Services Indonesia,NPWP. 02.225.753.9062.000, alamat Gd Menara Anugerah Lt.5Kantor Taman E3.3, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot. 8.68.7 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA;

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1598/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL SERVICES

Pengadilan Pajak NomorPUT111792.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.30/2017,tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2013 Nomor 00040/207/13/064/15, tanggal 15 Oktober 2015, atasnama: PT OTP Geothermal Services

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon Peninjauan KembaliNomor KEP00001/KEB/WPJ.30/2017, tanggal 5 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00040/207/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia,NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai5, Jalan Adityawarman Kav 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 4034/B/PK/Pjk/20192013 Nomor 00040/207/13/064/15, tanggal 15 Oktober 2015, atasnama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT OTPGEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4088/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN PRIMA SERVICES

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73714/PP/M.XIIIB/16/2016, 30 Agustusberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 2016, yang telahMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP61.K/WPuJ.14/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00098/207/11/725/13, tanggal 11 November 2013atas nama PT Kalimantan Prima Services

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP61.K/WPJ.14/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor00098/207/11/725/13 tanggal 11 November 2013, atas nama PTKalimantan Prima Services Indonesia, NPWP 02.504.988.3725.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA;

Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4152/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN PRIMA SERVICES

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73712/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP59.K/WPJ.14/2015 tanggal26 Januari 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00096/207/10/725/13 tanggal 11 November 2013 atas nama:PT Kalimantan Prima Services

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP59.K/WPJ.14/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00096/207/10/725/13 tanggal 11 November 2013, atas nama: PTKalimantan Prima Services Indonesia, NPWP 02.504.988.3725.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

G4S CASH SERVICES;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT G4S SECURITY SERVICES

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT G4S SECURITY SERVICES

LANNA MINING SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1999/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT LANNA MINING SERVICES, beralamat di PlazaSemanggi, Kawan Bisnis Granadha Lantai 8, Jalan JenderalSudirman Kavling 50, Jakarta Selatan 12930, yang diwakilioleh Arkom Laoharanoo, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Kiman MustikaKarta, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorKonsultan Pajak Johan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45011/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1597/WPJ.07/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atasSKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00158/207/08/056/10, tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Juli 2008 atas namaPT Lanna Mining Services

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT LANNA MINING SERVICES;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45011/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 21 Mei 2013;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT LANNAMINING SERVICES;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN MINING SERVICES

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA

PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA;

Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU5040/PJ/2018, tanggal 10 Desember2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERTAMINA DRILLING SERVICES

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112649.15/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 18 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00087/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/206/13/051/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PT PertaminaDrilling Services

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00087/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Februari2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00001/206/13/051/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PTPertamina Drilling Services Indonesia, NPWP 01.061.303.2051.000, beralamat di Grha PDSI, Jalan Matraman Raya Nomor 87RT 001 RW 003, Matraman, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan

FRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA, tempat kedudukanTalavera Office Park Lantai 5, Jl. TB Simatupang Kav. 2226, Cilandak,Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Robert Roger Harvey, selakuPresiden Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Nugroho AndiTjahjono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.

2011 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1231/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 17 Nopember 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai denganNopember 2006 Nomor: 00185/207/06/056/09 tanggal 17 Maret 2009, atasnama: PT Precision Energy Services

PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA,tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun

PRECISION ENERGY SERVICES INDONESIA tersebut:Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan H.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1592/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL SERVICES

Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00003/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama PT OTP Geothermal Services

Putusan Nomor 4180/B/PK/Pjk/2019Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kavling 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT OTPGEOTHERMAL SERVICES INDONESIA2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA