Ditemukan 13768 data
Terbanding/Terdakwa : YUSUF PERMANA SIDIK
72 — 53
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11 (sebelas) lembar bukti pengeluaran April 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Agustus 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran bulan September 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6 (enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008.
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung, dan 7 (tujuh) lembar Bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR Maret 2009.
- 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 5 (lima) lembar Bukti pengeluaran kas Saving Tax PHR April 2009.
No. 205/Pid/2013/PT.Bag.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Mei 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat
SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 6(enam) lembar bukti pengeluaran Oktober 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Nopember 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 11(sebelas) lembar bukti pengeluaran Desember 2008.2
Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPDPajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan) lembar Bukti pengeluaran kasSaving Tax PHR Nopember 20092 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembarSPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 9 (sembilan) lembar Buktipengeluaran kas Saving Tax PHR Desember 2009.2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD
No. 205/Pid/2013/PT.Bag.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7(tujuh) lembar bukti pengeluaran Juni 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPD dan 8(delapan) lembar bukti pengeluaran Juli 2008.2 (dua) lembar Suarat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua)lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (
SKPD, 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPDPajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar Bukti pengeluaran kasSaving Tax PHR September 20092 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah, 4 (empat) lembar SPTPDPajak Hotel Puteri Gunung dan 6 (enam) lembar Bukti pengeluaran kasSaving Tax PHR Oktober 2009.2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2(dua) lembar Nota Perhitungan
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2321 K/PID.SUS/2012e. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 4 (empat)lembar bukti pengeluaran kas bulan Mei 2005 ;f. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar ;g.
Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar bukti pengeluaran kasbulan Juni 2005 ;h. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Juli 2005 ;i. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Agustus 2005 ;j. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD,
2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan)lembar bukti pengeluaran kas bulan September 2005 ;k. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 9 (sembilan)lembar bukti pengeluaran kas bulan Oktober 2005 ;. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 6 (enam)lembar bukti pengeluaran kas bulan Nopember 2005 ;m. 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4
, 4 (empat) lembarSPTPD dan 7 (tujuh) lembar asli bukti pengeluarankas Maret 2007 ;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2(dua) Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembarSPTPD dan 8 (delapan) lembar asli buktipengeluaran kas Hotel Gunung Puteri bulan April2007 ;2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (dua)lembar SKPD, 4 (empat) lembar Surat SPTPD bulanApril 2009 dan 5 (lima) lembar bukti pengeluaran kasHotel Gunung Puteri bulan Mei 2007 ;2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD,
asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat)lembar SPTPD, 2 (dua) lembar Nota Perhitungan dan 5 (lima)Hal. 55 dari 83 hal.
220 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;Hal. 4 dari 26 hal. Put.
Yani Sumarata,S.P., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran tanpa nomordan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A.Yani Sumarata, S.P., M.Si., Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 490/PAD/Bag.Pemerintahan/2011 tanpa tanggal sebesarRp1.077.033.363,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar(71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiHal. 6 dari 26 hal. Put.
Yani Sumarata,S.P., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A.Yani Sumarata, S.P., M.Si., Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal Tahun 2011yang ditandatangani oleh Drs.
Teknis tanpanomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesarRp299.957.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim,S.STP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSyamsul Mustakim, S.STP., M.Si., Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor 1675 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh
Mustakim,S.STP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSyamsul Mustakim, S.STP., M.Si., Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor 1676 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani Sumarata,SP, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A.YANI SUMARATA, SP., M.Si Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran ;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yangditandatangani oleh Drs.
Yani Sumarata,SP, M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatanganioleh A. YANI SUMARATA, SP., M.Si Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran ;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yangditandatangani oleh Drs.
YaniSumarata, SP, M.Si Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran ;2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpanomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatanganioleh A.
No. 2701 K/Pid.Sus/2016(PAD) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp., M.Si Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ;1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD TeknisNomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011sebesar Rp1.702.500.000,00 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp., M.Si Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran ;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Nomor : 631 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011yang ditandatangani oleh Drs.
Terbanding/Penuntut Umum : EKA PRASETYA SAPUTRA, SH.
79 — 30
,MSi Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran;1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, += yang ditandatangani oleh SYAMSULMUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku~ PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yangditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selaku~ PenggunaAnggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran;1 (satu) lembar asli Surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, += yang ditandatangani oleh SYAMSULMUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku) PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yangditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selaku~ PenggunaAnggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.
103 — 42
., No. 900/1728a/DPPKAD tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol TA. 2011 an. UDIN K DOMUT, S.IP; 2. Copy Surat Keputusan Bupati Buol An.
Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011; 12. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011; 13. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; 14.
Kebyakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas AnggaranSementara (PPAS) yang memuat batas maksimal anggaran dan programkegiatan masingmasing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah); 2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun yang disebut RencanaKerja Anggaran (RKA) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);3.
Setelah SPP, SPM diterbitkan,Bendahara SKPD menyerahkan kepada PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan ) di SKPD untuk diverifikasi; 6. Setelah PPK melakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dicap verifikasidi kolom verifikasi diparaf PPK dan staf dilembar SPM;7. Bendahara SKPD membawa pengajuan tersebut ke bagian Verifikasi DinasPPKAD;8.
satu bagian untuk meneliti kembali dokumendokumenpengajuan dari SKPD karena proses verifikasi pada SKPD oleh PPK tidaksempurna; Bahwa yang perlu diteliti oleh bagian verifikasi terhadap pengajuan pembayaranyang diajukan SKPD yaitu: 1.
., juga menerangkan bahwa verifikasiyang dilakukan oleh Seksi Verifikasi pada Dinas PPKAD adalah meneliti kembali hasilverifikasi yang dilakukan oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD atasdokumendokumen pengajuan dari SKPD karena dalam kenyataannya selama ini, masihbanyak kekurangan atau masih kurangnya ketelitian dari pihak PPK SKPD dalammelakukan verifikasi atau dengan kata lain proses verifikasi pada SKPD oleh PPK tidaksempurna.
74 — 15
/ BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01106;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01107;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01108;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01109;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01110;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01111;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01112;SKPD PKB / BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01113;SKPD PKB / BBNKB dan SWDKLLJ dan STNK alat berat / besar / Scania
SKPD Nopol Th.
SKPD / STNK Alat Berat / Besar milik PT.PIPIT NUSA RAYAsebanyak 13 (tigabelas) lembar, Yaitu:e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01101;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01102;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01103;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01104;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01105;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01106;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01107;e SKPD PKB
SKPD/ STNK Alat Berat / Besar milik PT.PIPIT NUSA RAYA sebanyak 13(tigabelas) lembar, Yaitu:e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01101;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01102;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01103;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01104;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01105;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01106;e SKPD PKB /BBNKB alat alat berat dan besar Nomor :01107;e SKPD PKB
73 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
turun ke Bagian Umum SKPD SETDAKabupaten Batang Hari, kemudian saksi Hj.
Mata Anggaran untuk Alat Tulis Kantor SKPD SETDA KabupatenBatang Hari ;2.
kemudian turun ke Bagian Umum SKPD SETDA Kabupaten BatangHari, kemudian saksi Hj.
DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;Hal. 60 dari 80 hal. Put.
DPA SKPD: 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan penyediaan makan minum;1 (satu) buku DPPA SKPD TA 2009 belanja langsung No.
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 073/SPMLS/ADHOCK/IX/2007 tanggal 24 September 2007, SKPD. 103.01 PU ;10.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 107/SPMLS/ADHOCK/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD. 103.01 PU ;Hal. 20 dari 46 hal. Put.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 108/SPMLS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 56/SPMLS/IX/2007 tanggal 07 September 2007, SKPD.103.01 PU ;. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor SPM : 082/SPMLS/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;.
Nomor SPM : 108/SPMLS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU;.
Nomor SPM : 108/SPMLS/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, SKPD.103.01 PU ;.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
MALIAN SAHRI Als MALIYAN SAHARI Alias MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI
181 — 90
) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan dilingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01Maret 2017 tentang
penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas
Nangka;
- 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.
Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang Sp.
RISWANDARI; Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan PreservasiRehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang Simpang kantor BupatiKepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakantidak keberatan;4.
RISWANDARI; Bahwa yang membuat draf kontrak untuk kegiatan PreservasiRehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang Simpang kantor BupatiKepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017adalah Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakantidak keberatan;6.
/PN Bgl(SKPD TP) Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah ditandatangani dari Sdr.
;Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD)Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang Sp.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Buku ITD);1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;1 (satu) buku DPA SKPD TA 2008 Belanja langsung No.
DPASKPD : 1.20.03 01 175 2, kegiatan Penyediaan makan minum;1 (satu) buku DPPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.
DPASKPD : 1.20.03 01 175 2, kegiatan Penyediaan makan minum.1 (satu) buku DPPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.
(Buku IID);1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;1 (satu) buku DPA SKPD TA 2008 Belanja langsung No.
93 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besaran pembayaran/tagihan rekening listrik setiap SatuanPerangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan PemerintahKabupaten Bangkalan dari tahun 2005 s.d 2012;b. Tunggakan dari pelanggan SKPD Kabupaten Bangkalan tahun2005 sampai dengan tahun 2012;c. Pendapatan khusus PI PLN Distribusi Jawa Timur AreaPamekasan;d.
Nomor 68 PK/Pdt.SusKIP/2016tanggapan/arahan atas permohonan data yang menyangkut SKPD dilingkup Kabupaten Bangkalan (Bukti PK5).
Tunggakan dari pelanggan SKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005sampai dengan tahun 2012;c. Standart biaya penyambungan untuk pemasangan baru dengan daya450VA/900VA/1300VA/2200VA;d.
Besaranpembayaran/tagihanrekening 1 istriksetiap SatuanPerangkat KerjaDaerah (SKPD) dilingkunganPemerintahBangkalan tahun2005 s.d 2012. Bahwa Komisi Informasimengabulkan hal yangtidak dituntut TermohonPK dan melebihi apa yangdituntut Termohon PK.Dalam hal ini KomisiInformasi memutuskanbahwa Pemohon PKdiwajibkan memberikanBesaran pembayaran/tagihan rekening listriksetiap Satuan perangkatKerja Daerah (SKPD) dilingkungan PemerintahKab. Bangkalan.
permohonaninformasi kepada SKPD terkait selaku pemilik informasi yangdimohonkan, bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Halaman 22 dari 25 Hal.
189 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang artinya RKA SKPD Sekretariat DPRDtahun 2011 ada tetapi tidak pernah disusun oleh Banggar.Bahwa benar, yang menanda tangani RKA SKPD SekretariatDPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 tersebut adalah SekretarisDPRD selanjutnya diajukan kepada TAPD untuk dibahas atauditelaah, yang mana hasil dari pembahasan/telahaan TAPDterhadap RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 tersebut tidakpernah disampaikan kepada Banggar, tetapi langsung disatukandenga RKA SKPD lainnya dalam bentuk RAPBD dan diajukanuntuk dibahas
Yang mana tanggung jawabuntuk menyusun RKA SKPD Sekretariat DPRD adalah wajibdilaukan oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD bersama BanggarDPRD.
SebagaiKetua DPRD maupun Ketua Banggar DPRD tidak terlibat denganpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011.Hal. 117 dari 173 hal. Put.
diKabupaten Jayapura termasuk SKPD Sekretariat DPRD.
Selain itusebanyak 22 SKPD yang melakukan pergesarn anggarah, sehinggatotal SKPD yang mengalami perubahan anggaran pada tahun 2011sebanyak 49 SKPD dari 53 SKPD yang ada. Pertimbangan inilah yangmembuat kami sebagaimana surat yang diajukan kepada DPRD adalah* Demi Kepentingan Umum maka anggaran yang diminta oleh DPRDtersebut disetujui agar tidak mengorbankan SKPD lainnya.Bahwa benar.
1.RUMATA ROSININTA SIANYA, SH.,MH
2.NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
ANDHIKO TRI SETYADI ALS DHIKA BIN S MARKUM EDY
131 — 34
MARKUM EDY dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 132 lembar SKPD pengajuan pembayaran pajak reklame dari tahun 2015 s/d tahun 2019;
;Bahwa proses penagihan sekaligus pembayaran pajak reklame dilakukanterdakwa dengan cara terdakwa mengajukan permintaan uang untukpembayaran pajak reklame ke bagian accounting yakni kepada saksi SriWahyuningsih dimana setiap pengajuan permintaan uang, terdakwa melampirkanfoto kopi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kemudian setelah disetujui, Saks!
tunai maupun transfer secara bertahap dari tanggal 05 Juni2015 s/d tanggal 18 Agustus 2019 baik secara transfer ke rekening milikterdakwa yakni rekening BCA nomor 4830266505 dan nomor 3100025794 untukdisetorkan terdakwa ke rekening Bank DKI ;Bahwa benar terdakwa selalu mengajukan fotokopi SKPD setiap pengajuanpembayaran pajak reklame dimana setiap bulannya, terdakwa merubah tanggal,besaran dan nomor pajak reklame dalam SKPD tersebut kemudian SKPD yangtelah dirubah tanggalnya difotokopi oleh terdakwa
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
JOLLI Als ALI
78 — 57
ASMA YUNITA ;
- 1 (satu) lembar SKPD mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 4644990 An. ASMA YUNITA ;
Dikembalikan kepada PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM melalui Terdakwa ;
- 2 (dua) plat nomor mobil BP 168 AV warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 03712568 An.
SUKAMTO dan ;
- 1 (satu) lembar SKPD mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : AG 2208937 An. SUKAMTO ;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam milik sdr.
Reg : B 1826UZD no rangka : TRJ1500037923 dan no. mesin 2TR1368692 untukPembelian tiket keberangkatan mobil beserta penumpang ke Tanjung Ubandan juga memberikan STNK dan SKPD kepada Saksi untuk digunakansebagai identitas mobil tersebut menjadi seolan STNK dan SKPD tersebutseolah Syah dan asli karena sesuai dengan Plat No.
;Bahwa Saksi mengetahui STNK dan SKPD yang Terdakwa gunakan untukidentitas mobil dalam pembelian tiket kapal Roro ke Tanjung Uban melaluiPelabuhan ASDP Telaga Punggur tersebut adalah palsu karena yang aslinyaada disimpan dirumah Terdakwa dengan no reg: BP 168 AV yang dikeluarkanoleh Dit Lantas Polda Kepri dan setahu Saksi untuk satu kendaraan memilikihanya 1 (Satu) STNK dan SKPD saja ;Bahwa STNK dan SKPD yang palsu tersebut sudah Terdakwa gunakansebagai identitas mobil Toyota Landcruiser Prado 2.7
Setelah mendapatkan bungkusan Plastik hitam yang berisikanSTNK dan SKPD serta Plat No.
B 1826 UZD ;Bahwa yang memberikan STNK dan SKPD mobil Toyota Landcruiser Prado2.7 TX berwarna putin dengan No. Reg : B 1826 UZD no rangka :TRJ1500037923 dan no. mesin 2TR1368692 adalah anak buah PAKRAMDAN ;Bahwa yang membuatkan STNK dan SKPD mobil Toyota Landcruiser Prado2.7 TX berwarna putin dengan No.
kemudian Terdakwa membawa mobiltersebut ke Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Kota Batam dan MenggunakanSTNK dan SKPD mobil yang sudah terpasang Plat No.
72 — 31
Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon AnggaranSementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaranuntuk didistribusikan ke masing masing SKPD sebagaibahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).5. Setelah RKA masing masing SKPD disusun kemudiandisampaikan ke panitia APD sebagai bahan penyusunanRAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRDKabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan..
Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon AnggaranSementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaranuntuk didistribusikan ke masing masing SKPD sebagaibahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).. Setelah RKA masing masing SKPD disusun kemudiandisampaikan ke panitia APD sebagai bahan penyusunanRAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRDKabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan..
Selanjutnya Penetapan Prioritas Plapon AnggaranSementara (PPAS) oleh Bupati dibuatkan surat edaranuntuk didistribusikan ke masing masing SKPD sebagaibahan SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).5. Setelah RKA masing masing SKPD disusun kemudiandisampaikan ke panitia APD sebagai bahan penyusunanRAPBD, selanjutnya RAPBD tersebut diajukan ke DPRDKabupaten Kerinci untuk dilakukan pembahasan.6.
dalam tahun anggaran berjalan; bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanjaDPASatuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) SetdaKabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008sebelum terjadinya Perubahan anggaran dansetelah disahkan Anggaran Pendapatan' BelanjaDerah Perubahan (APBDP ) tahun anggaran 2008adalah sbb :Untuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) SetdaKabupaten Kerinci tahun anggaran 2008APBD Perubahan nilai yang dianggarkanbelanja DPA SKPD Setda Kabupaten Kerinci semulaRp.99.841.819.74,52, setelah
yangbelum diperhitungkan dalam tahun = anggaranberjalan; Bahwa, nilai yang dianggarkan untuk belanjaDPASatuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) SetdaKabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2008sebelum terjadinya Perubahan anggaran dansetelah disahkan Anggaran Pendapatan BelanjaDerah Perubahan ( APBDP ) tahun anggaran 2008yaitu. sebagai berikutUntuk Satuan Kerja Perangkat Desa ( SKPD ) SetdaKabupaten Kerinci tahun anggaran 2008APBD Perubahan nilai yang dianggarkanbelanja DPA SKPD Setda Kabupaten Kerinci
286 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surabaya,Rumbia dan Bandar Surabaya Lampung TengahNomor : 020/4496.A25/III.01/DP.2/2012 tanggal11 April 2012 antara Kepala SKPD selakuPejabat Pengguna Anggaran Kegiatan Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 402 PK/Pid.Sus/2019 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa MiskinSD/MI/SMP/MTs dengan CV. PUTRA JAYAABADI8.
April 2012 antara Kepala SKPD selakuPejabat Pengguna Anggaran KegiatanPengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa MiskinSD/MI/SMP/MTs dengan CV. GADILA PERMATA9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PengadaanPerlengkapan Siswa Kurang MampuSD/MI/SMP/MTs di Kecamatan Way Seputih danAnak Tuha, Lampung Tengah Nomor020/4496.A27/IIl.01/DP.2/2012 tanggal 11 April2012 antara Kepala SKPD selaku PejabatPengguna Anggaran Kegiatan PengadaanPerlengkapan Sekolah Siswa MiskinSD/MI/SMP/MTs dengan CV.
Lampung Utara Nomor : 020/4496.A Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 402 PK/Pid.Sus/2019 5)1.35/III.01/DP.2/2012 tanggal 11 April 2012antara Kepala SKPD selaku Pejabat PenggunaAnggaran Kegiatan Pengadaan PerlengkapanSekolah Siswa Miskin SD/MI/SMP/MTs denganCV. LAMPUNG RESORT8.
Surian Lampung Barat Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 402 PK/Pid.Sus/2019 Nomor : 020/4496.A45/III.01/DP.2/2012 tanggal11 April 2012 antara Kepala SKPD selakuPejabat Pengguna Anggaran KegiatanPengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa MiskinSD/MI/SMP/MTs dengan CV. LAMPUNG HYAT.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan1.Perlengkapan Siswa Kurang MampuSD/MI/SMP/MTs di Kecamatan Pringsewu Nomor: 020/4496.A66/III.01/DP.2/2012 tanggal 11 April2012 antara Kepala SKPD selaku PejabatPengguna Anggaran Kegiatan PengadaanPerlengkapan Sekolah Siswa MiskinSD/MI/SMP/MTs dengan CV.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
CHANDRA PURNAMA, S.ST Als CANDRA PURNAMA Bin MAHYUDIN
185 — 85
) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan dilingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02
/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panita pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;
- 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;<
Nangka;
- 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.
sebagai Ketua Pokja X SatuanKerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) DinasPU Provinsi Bengkulu;Bahwa dasar penunjukan saksi selaku ketua Pokja X SatuanKerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) DinasPU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP BengkuluKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :40 /KPTS/ ULP 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentangPenugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi BengkuluDirektorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU = danPerumahan Rakyat TA.
Tugas Pembantuan (SKPD TP)Dinas PU Provinsi Bengkulu;Bahwa dasar penunjukan saksi selaku anggota Pokja X SatuanKerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) DinasPU Provinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP BengkuluKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :40 /KPTS/ ULP 7/ 2016, tanggal 30 November 2016 tentangPenugasan Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi BengkuluDirektorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU danPerumahan Rakyat TA. 2017.Dan selanjutnya diubah denganSK Nomor : 8/ KPTS
sebagai anggota Pokja X Satuan Kerja PerangkatDaerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PU ProvinsiBengkulu;Bahwa kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas KotaKepahiang Simpang kantor Bupati Kepahiang dari APBN;Bahwa penunjukan saksi selaku anggota Pokja X Satuan KerjaPerangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD TP) Dinas PUProvinsi Bengkulu adalah SK Kepala ULP BengkuluKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :40 /KPTS/ ULP 7 / 2016, tanggal 30 November 2016 tentangPenugasan Pokja X SKPD
pada Satker SKPD TP Dinas PU ProvinsiBengkulu TA. 2017 adalah :a.
(RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis(SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan BtsKepahiang Sp.
89 — 37
PERK : PDS 07 /SML/06/2015 yang dibacakan padatanggal 24 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP sebagai KepalaKecamatan Saparua Selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Kecamatan Saparua dari T.A 2011 sampai dengan T.A. 2014,pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2014 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Saparua
) Kecamatan Saparua mendapatalokasi anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengahantara lain :e pada tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) SKPD Nomor : 91533. a Tahun 2011 tanggal 08 Januari 2011dengan anggaran sebesar Rp. 1.118.756.000,, (satu milyar seratusdelapan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah),e pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Nomor 915.288 tahun2012, tanggal O03 Januari 2012 dengan anggaran
sebesar Rp.1.394.465.000, (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat ribuempat ratus enam puluh lima ribu rupiah)e pada tahun 2013 sesuai dengan DPA SKPD Nomor : 91597 Tahun2013, tanggal 03 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.733.112.000, (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus duabelas ribu rupiah).Sehingga total anggaran yang diterima SKPD Kecamatan Saparua TahunAnggaran 2011 s/d 2013 berjumlah Rp. 4.246.333.000,Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor
/menyerahkan uang atau suratberharga atau barangbarang negara/daerah adalah bendahara .Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAP. secarasengajamemerintahkan kepada JOHANIS TAN untuk melakukan penarikanpenarikan uanguang rutin yang berasal dari DPA SKPD Kecamatan Saparuayang sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2010 kemudian berlanjut padaTahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang disimpan dalam rekening PTBank Maluku Cabang Saparua No.
Rek 1202005213 atas nama FREDERIK SIAHAYA seharusnyadigunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Saparua sebagaimana tercantumdalam DPA SKPD Kecamatan Saparua namun terdakwa tidakmenggunakannya untuk membiayai kegiatan sesuai dengan peruntukannya,hal mana bertentangan dengan dengan pasal 122 ayat (9) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
Terbanding/Terdakwa : C A K U N D A, S.Sos
83 — 28
,MSi Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, (Satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus riburupiah) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.,MSi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 631 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yangditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 1675 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selakuPengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.
,MSi Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;1 (satu) lembar asli Surat rekomendasi dari SKPD Teknis nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp.1.702.500.000, (Satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus riburupiah) yang ditandatangani oleh SYAMSUL MUSTAKIM,S.STp.
,MSi Kepala SKPD ~ selakuPengguna Anggaran;2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dantanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani olehSYAMSUL MUSTAKIM, S.STp.,M.Si Kepala SKPD Bag.Pemerintahan Umum Setda;1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah nomor : 1676 tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011yang ditandatangani oleh Drs.