Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP412/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 13 Agustus 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00034/406/07/092/09 tanggal 22 Juni 2009,sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Menurut Menurut KoreksiNo Uraian Pemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp) (Rp)1 Peredaran Usaha 8.460.126.276.232 8.466.163.248.715 6.036.972.4832 Harga Pokok Penjualan 6.945.916.915.650

SKPLB 0 0 0d.2. SKPPKP 0 0 0d.3. Jumlah 0 0 0e. PPh yang seharusnya tidak terutange.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain 0 0 0e.2. Dibayar dengan NPWP Sendiri 0 0 0e.3. Telah dipotong/dipungut 0 0 0e.4. Jumlah 0 0 0f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 59.759.950.640 59.759.950.640 018 Jumlah PPh yang lebih dibayar / seharusnya tidak (59.759.950.640) (659.759.950.640) 0terutang Halaman 2 dari 8 halaman.

benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP412/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal13 Agustus 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00618/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01624/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 November2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117788.15/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WP4J.09/2017 tanggal 4Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00077/KEB/WPJ.09/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00046/406/14/441/16 tanggal 20 Juli 2016, atas nama PT KraftHalaman 3 dari 8 halaman.

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00077/KEB/WPJ.09/2017 tanggal 4 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP2772/WPJ.32/BD.06/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Keberatan SKPLB Nomor00007/406/1 2/522/14 tanggal 17 Juni 2014 PPh Badan Tahun Pajak 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPLB PPh Tahun 2012Nomor 00007/406/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap;Atau, dalam hal Mejelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada intinya

Putusan Nomor 3550/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2/72IWPJ.32/BD.06/2015 tanggal 4 Agustus 2015 mengenai Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak2012 Nomor 00007/406/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.626.220.6522.000, adalah yang nyatanyata bertentangandengan

Putusan Nomor 2347/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01442/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 27 September2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00056/406/13/059/15 tanggal 1Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.070.673.7059.000;sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi USD 1,810,436.39; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan

pendukung yang disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Pemohon Banding) ataskoreksi a quo terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesarRp223.553.042,00 dan koreksi Pajak MasukanFaktur Pajak TidakLengkap dengan nilai sebesar Rp187.653.225,00 dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00809/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00809/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB

Nomor 188/B/PK/Pjk/2020117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat agar menyetujui dan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015,atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015, atasnama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan

Putusan Nomor 188/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.837.370.4091.000; sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp42.112.008.275,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00793/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor: 00010/407/14/081/16 tanggal 23 Februari2016, atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office ParkGedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD BintaroJaya Blok B7/A6, Tangerang Selatan

PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00793/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117173.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00636/KEB/WPJ.19/2017,tanggal 10 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00636/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 10 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00136/407/14/091/16, tanggal 29 Juli 2016, Masa PajakSeptember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok No. 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440,

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00136/407/14/091/16, tanggal 29 Juli 2016, Masa Pajak September2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" FloorLot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya BlokNo. 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00636/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 10Juli 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP0173/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 19 September2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put098424.15/2012/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 23 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Bandingdapat diterima, dan agar dapat meninjau ulang SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP3039/WPJ.07/2015 tanggal 16 September 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012Nomor: 00069/406/12/058/14 tanggal 20 Juni 2014, atas nama PTBumi Sawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, SetiabudiJakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00069/406/12/058/14 tanggal 20 Juni 2014, atas nama PT BumiSawit Kencana, NPWP 02.111.132.3058.000, beralamat diGedung Multivision Lt.15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, SetiabudiJakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3039/WPJ.07/2015 tanggal 16 September 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT45976/PP/M.1I/15/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding seharusnya jumlah penghasilan neto adalahsebesar USD4,699,821.69 dengan pajak penghasilan yang lebih dibayarsebesar USD1,056,302.43, menurut Pemohon Banding SKPLB

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2588/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01686/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 27Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107301.15/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00180/KEB/WPJ.21/2016tanggal 30 Juni 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00180/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 30 Juni 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00035/406/13/046/15 tanggal 28 April 2015, atas nama: PT.AT Oceanic Offshore, NPWP 02.723.663.7046.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00180/KEB/ WPJ.21/2016 tanggal 30 Juni 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 4249/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111797.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Desember

2013/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk seluruhnyaterkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Os 23. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00011/407/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB