SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13 tanpatanggal,i. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,k. SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,. SKPKB PPN Masa Desember 2008 Nomor 00015/207/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Dasar Hukum:a.

2013;Surat Ketetapan Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 20 Juni2013 (Cap POS), antara lain:SKPKB PPh Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 22 Final Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN

PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal,SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPN Masa Desember 2008 Nomor 00015/207/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;Dasar Hukum:a.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas

SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor: SEM00006/507/08/081/13 tanpatanggal,o 299 5Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 272 C/PK/PJK/2015i. SKPN PPN Masa September 2008 nomor: 00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor: 00005/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,k. SKPN PPN Masa November 2008 nomor: 00006/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,.

lain :1) SKPLB PPh nomor : 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,2) SKPKB PPh Pasal 21 nomor : 00001/201/08/081/13 tanggal 12Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 272 C/PK/PJK/2015Juni 2013,3) SKPKB PPh Pasal 22 nomor : 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,4) SKPKB PPh Pasal 23 nomor : 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,5) SKPKB PPh Pasal 15 Final nomor : 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,6) SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nomor00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,7) SKPN

PPN Masa Juli 2008 nomor : 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,8) SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor : SEM00006/507/08/081/13 tanpa tanggal,9) SKPN PPN Masa September 2008 nomor : 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,10)SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor : 00005/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,11)SKPN PPN Masa November 2008 nomor : 00006/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,12)SKPKB PPN Masa Desember 2008 nomor : 00015/207/08/081/13tanggal 12 Juni 2013.

DEDI WAHYUNI ANWAR terindikasi narkoba positif golonganmethamphetamineBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0018/SKPN/RSUD/2017 yangditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasil tes urineterdakwa FAHRAuI terindikasi narkoba positif golongan methamphetamineBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0019/SKPN/RSUD/2017 yangditandatangani oleh dr.

DEDI WAHYUNI ANWARterindikasi narkoba positif golongan methamphetamine ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dariRSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal O09 Januari 2017 nomor0018/SKPN/RSUD/2017 yang ditandatangani oleh dr.

YINYIN WAHYUNLO,Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa FAHRAuJI terindikasi narkoba positifgolongan methamphetamineMenimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dariRSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal O09 Januari 2017 nomor0019/SKPN/RSUD/2017 yang ditandatangani oleh dr.

DEDI WAHYUNI ANWAR erindikasi narkobapositif golongan methamphetamine;* Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0018/SKPN/RSUD/2017yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O, Sp.PK terhadap hasiltes urine terdakwa FAHRAuJI terindikasi narkoba positif golonganmethamphetamine;* Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0019/SKPN/RSUD/2017yang ditandatangani oleh dr.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0018/SKPN/RSUD/2017yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNIO, Sp.PK terhadap hasiltes urine terdakwa FAHRAuJI terindikasi narkoba positif golonganmethamphetamine. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMANBANJARBARU tanggal 09 Januari 2017 nomor 0019/SKPN/RSUD/2017yang ditandatangani oleh dr.

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh FinalPasal 23/26 Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018:Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2857/B/PK/Pjk/20192.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Final Pasal 23/26 Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April2018 untuk Masa Pajak Oktober 2016:3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Final Pasal 23/26 sesuai dengan yang telah dilaporkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPTMasa PPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Oktober 2016, denganperincian sebagai berikut:4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00021/545/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra

Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan

Dan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Nomor00096/507/13/408/16, tanggal 20 Juni 2016 atas masa pajak SeptemberHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3083/B/PK/Pjk/20192013, Pemohon Banding telah sesuai memperhitungkan dan melaporkanPPN Keluaran dan PPN Masukan. Di mana dalam SKPN masa September2013 tersebut, nilai Lebin Bayar PPN tertulis ke dalam Poin 3a yakniDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115192.16/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 19Mei 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/KEB/WPVJ.22/2017, tanggal 19 Mei 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00096/507/13/408/16, tanggal 20 Juni2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturHalaman 3 dari 8 halaman.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00129/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 19 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Februari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118350.19/2017/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 17 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP418/WBC.09/2017 tanggal 29 September 2017,tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukanPejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP013585/SKPN

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP418/WBC.09/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Bani Bagelen Perkasa, NPWP 02.154.699.9511.000terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalamSPTNP Nomor SPTNP013585/SKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 20Juli 2017, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sahdan tidak berkekuatan hukum:;3.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP418/WBC.09/2017 tanggal 29 September 2017, tentang PenetapanAtas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan Terbanding dalamSPTNP Nomor SPTNP013585/SKPN

Putusan Nomor 402/B/PK/Pjk/2020a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan nilai pabean atas jenis barang berupasepatu dari China yang diberitahukan dengan PIB Nomor 031483tanggal 14 Juli 2017 dengan Nilai Pabean CIF USD 18,377.00 kemudianoleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan menjadi Nilai Pabean CIFUSD 31,046.00 dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor SPTNP013585/SKPN/WBC.09/KP.01/2017 tanggal 20Juli 2017 kemudian dalam

Keputusan KEP418/WBC.09/2017 tanggal 29September 2017 Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atasnilai penetapan dalam SPTNP013585/SKPN/WBC.09/KP.01/2017tanggal 20 Juli 2017 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskanmembayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sertasanksi administrasi berupa denda sebesar Rp2.374.114.000,00; tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali

Dan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Nomor00088/507/13/408/16, tanggal 20 Juni 2016 atas masa pajak Januari 2013,Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3082/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding telah sesuai memperhitungkan dan melaporkan PPNKeluaran dan PPN Masukan. Di mana dalam SKPN masa Januari 2013tersebut, nilai Lebih Bayar PPN tertulis ke dalam Poin 3a yakniDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

berikutnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115184.16/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00121/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 19Mei 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00121/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 19 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00088/507/13/408/16, tanggal 20 Juni 2016sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 0020.SKP/WPJ.22/KP.04/2017,Halaman 3 dari 8 halaman.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00121/KEB/WPJ.22/2017, tanggal 19 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal;i. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:k.

SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013; SKPKB PPN Masa Desember 2008 Nomor 00015/207/08/081/13tanggal 12 Juni 2013;Dasar Hukum:a.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Pasal 17 B ayat (1) yang berbunyi: Direktur JenderalPajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajak

SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013:viii. SKPN PPN Masa Agustus 2008 NomorSEM00006/507/08/081/13 tanpa tanggal;ix. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013:x. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/2015xi. SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013:xil.

PUT004357.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27Februari 2020;e atas penerbitan SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal08 April 2016, masa pajak Maret 2015;b. PUT004358.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27Februari 2020;e atas penerbitan SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal08 April 2016, masa pajak April 2015;c. PUT004359.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27Februari 2020;e atas penerbitan SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal08 April 2016, masa pajak Mei 2015;d.

PUT004360.99/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 27Februari 2020;e atas penerbitan SKPN Nomor 0000/507/15/059/16, tanggal 08April 2016, masa pajak Juni 2015Setiap 1 (satu) Putusan Pengadilan Pajak atas 1 (satu) Nomor SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) dengan masa pajak yang berbeda;Berikut tabel sebagai ringkasan kronologis sengketa dengan tipikalyang sama secara keseluruhan: SKPN Nomor SKPN NomorSKPN Nomor SKPN NomorNo Upaya Hukum 94995 /507/15/059/16 00006/507/15/059/16 eS1 Permohonan Menolak Menolak

SKPN Nomor 00005/507/15/059/16, tanggal 08 April2016, masa Maret 2015 senilai Rp3.674.557.374,00;2. SKPN Nomor 00006/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016masa April 2015 senilai Ro1.071.530.578,00;3. SKPN Nomor 00002/507/15/059/16, tanggal 08 April2016, masa Mei 2015 senilai Rp1.105.447.219,00;4.

SKPN Nomor 00007/507/15/059/16, tanggal 08 April 2016masa Juni 2015 senilai Rp1.981.546.431 ,00;e Nilai ke4(empat)nomor SKPN yang tipikalnya samamerupakan kelebihan Pajak Masukan yang telah dilaporkandalam SPT Masa PPN, namun kemudian tidak diakui KPPHalaman 18 dari 52 halaman.

Maret2015Periode kelebihanPajak Masukanyang dikoreksi/SKPN masaMaret 2015sesuai Pasal 7ayat (4) dan (6)PMK 31/2014 Setelah Januari2012 s.d. April2015Periode kelebihanPajak Masukanyang dikoreksi/SKPN masa April2015 ... sesuaiPasal 7 ayat (4)dan (6)PMK31/2014 Setelah Januari2012 s.d. Mei2015Periode kelebihanPajak Masukanyang dikoreksi/SKPN masa Mei2015 ... sesuaiPasal 7 ayat (4)dan (6) PMK312014 Setelah Januari2012 s.d.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No :18 SKPN / RSDI / 2019, No : 19 / SKPN / RSDI / 2019, dan No : 20/7SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK, pada tanggal 22 Januari 2020 telan melakukan pemeriksaan urinedari SAPRUDIN Alias ACAP Bin H.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan No :18 / SKPN / RSDI / 2019, No : 19 / SKPN / RSDI / 2019, dan No : 20/SKPN / RSDI / 2019 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK, pada tanggal 22 Januari 2020 telan melakukan pemeriksaan urinedari SAPRUDIN Alias ACAP Bin H.

/ RSDI /2019, No: 19 / SKPN / RSDI / 2019, dan No : 20 / SKPN / RSDI / 2019yang ditandatangani oleh dr.

/RSDI/ 2019, No: 19/ SKPN/ RSDI/ 2019, dan No : 20/ SKPN / RSDI/2019 yang ditandatangani oleh dr.

/RSDI/ 2019, No: 19 / SKPN / RSDI/ 2019, dan No : 20 / SKPN / RSDI /2019 yang ditandatangani oleh dr.

.45192/PP/M.III/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Pasal 25: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1344/WPJ.06/2012 tentangPenolakan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benaratas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor: 00084/106/09/073/11 tanggal 06 Juli 2011;: bahwa Penerbitan SKPN

SKPN tersebut tidak diterbitkan dalam tahun berjalan (yaitu tahun 2009)tetapi diterbitkan dalam tahun 2011;b.

SKPN tersebut adalah ketetapan Tahun Pajak 2004 2006, sedangkan yangdapat diperhitungkan kembali dalam menghitung angsuran pajak tahunberjalan (yaitu tahun 2009) adalah atas ketetapan pajak untuk tahun pajak2008;: bahwa Penggugat dengan ini menolak dan sangat tidak sependapat denganTergugat dalam penolakannya atas permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25sebagai akibat adanya SPT PPh Badan Tahun 2008 yang dilaporkan dengan statusKurang Bayar;: bahwa terhadap materi gugatan, Majelis setelah meneliti

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Pasal21 Nomor 00082/501/16/073/18 tanggal 24 April 2018;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2813/B/PK/Pjk/20192. Menetapkan kembali jumlah PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan yangdiakui oleh Penggugat untuk Masa Pajak Januari s.d.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 21 Nomor 00082/501/16/073/18 tanggal 24 April 2018 untukMasa Pajak JanuariDesember 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Pasal 21 sesuai dengan yang telah dilaporkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPT MasaPPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari Desember 2016, denganperincian sbagai berikut:4.

Putusan Nomor 2813/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00082/501/16/073/18tanggal 24 April

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00082/501/16/073/18 tanggal 24April 2018 Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Nomor 2813/B/PK/Pjk/2019Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena Terguggat memberikan Undangan dalam rangkaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan NomorUND137/WPJ.06/ KP.12/2018 tertanggal 17 April 2018 yang dikirimkankepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 18 April 2018 melalui email karena nomor faksimili

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Pasal23 Nomor 00214/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/20192.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23 Nomor 00214/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018 untukMasa Pajak Juni 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Pasal 23 sesuai dengan yang telah dilaporkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPT MasaPPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Juni 2016, dengan perincian sebagaiberikut:4.

Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00214/503/16/073/18 tanggal 24 April2018 Masa Pajak Juni 2016, atas nama Penggugat, NPWP01.570.908.2073.000, adalah sudah tepat dan benar dengan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor : 00214/503/16/073/18 tanggal 24 April2018 Masa Pajak Juni 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor : 00214/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Juni2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHalaman 4 dari 7 halaman.

SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor: SEM00006/507/08/081/13tanpa tanggal,i. SKPN PPN Masa September 2008 nomor: 00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor: 00005/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,k. SKPN PPN Masa November 2008 nomor: 00006/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,. SKPKB PPN Masa Desember 2008 nomor: 00015/207/08/081/13 tanggal12 Juni 2013:Dasar Hukum:a.

SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,viii. SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor:SEM00006/507/08/081/13 tanpa tanggal,ix. SKPN PPN Masa September 2008 nomor:00004/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,x. SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor:00005/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,xi. SKPN PPN Masa November 2008 nomor:00006/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,xil. SKPKB PPN Masa Desember 2008 nomor:00015/207/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013. Dasar hukum :a.

., dan LULUK MULJANL.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap para terdakwa di RumahSakit Umum Daerah Banjarbaru berdasar Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:995/SKPN/RSUD/2013, Nomor: 996/SKPN/RSUD/2013, Nomor: 997/SKPN/RSUD/2013, Nomor: 998/SKPN/RSUD/2013 dan Nomor: 999/SKPN/RSUD/2013 yangdiperiksa oleh Dr. LEONORA A.

,M.Si., dan LULUK MULJANI;wanna enna nnn nna == Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkobaatas nama terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRI Bin AHMAD SIDIK di Rumah SakitUmum Daerah Banjarbaru Nomor: 995/SKPN/RSUD/2013 tanggal 09 Juli 2013 yangtelah diperiksa oleh Dr. LEONORA A.

,M.Si., danLULUK MULJANTI;Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba atasnama terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRI Bin AHMAD SIDIK diRumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 995/SKPN/RSUD/2013tanggal 09 Juli 2013 yang telah diperiksa oleh Dr. LEONORA A.

LEGOH denganhasil pemeriksaan bahwa terdakwa IV HELDA NIYAH als HELDABinti Utar dalam keadaan terindikasi NARKOBA;e Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba atasnama terdakwa V NURUL JANAH als LULU Binti MASERANI diRumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 999/SKPN/RSUD/2013tanggal 09 Juli 2013 yang telah diperiksa oleh Dr. LEONORA A.

,M.Si., danLULUK MULJANTI;Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba atasnama terdakwa I ANDRIYANTO als ANDRI Bin AHMAD SIDIK diRumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 995/SKPN/RSUD/2013tanggal 09 Juli 2013 yang telah diperiksa oleh Dr. LEONORAA.

SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13 tanpatanggal:i. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor 00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;k. SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;. SKPKB PPN Masa Desember 2008 Nomor 00015/207/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Dasar Hukum:a.

SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;viii. SKPN PPN Masa Agustus 2008 Nomor SEM00006/507/08/081/13 tanpa tanggal:ix. SKPN PPN Masa September 2008 Nomor00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;x. SKPN PPN Masa Oktober 2008 Nomor 00005/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;xi. SKPN PPN Masa November 2008 Nomor 00006/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;xil. SKPKB PPN Masa Desember 2008 Nomor0001 5/207/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013; Dasar hukum:a.

SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h. SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor: SEM00006/507/08/081/13 tanpatanggal,i. SKPN PPN Masa September 2008 nomor: 00004/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,j. SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor: 00005/507/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,k. SKPN PPN Masa November 2008 nomor: 00006/507/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,. SKPKB PPN Masa Desember 2008 nomor: 00015/207/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Dasar Hukum:a.

SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13tanggal 12 Juni 2013,viii. SKPN PPN Masa Agustus 2008 nomor: SEM00006/507/08/081/13 tanpa tanggal,ix.SKPN PPN Masa September 2008 nomor:00004/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,x. SKPN PPN Masa Oktober 2008 nomor:00005/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,xi. SKPN PPN Masa November 2008 = nomor:00006/507/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,xii. SKPKB PPN Masa Desember 2008 nomor:00015/207/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013. Dasar hukum :a.

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh FinalPasal 23/26 Nomor 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018;2.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Final Pasal 23/26 Nomor 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April2018 untuk Masa Pajak Januari 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Final Pasal 23/26 sesuai dengan yang telah dilaporkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPTMasa PPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Januari 2016, denganperincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 8 halaman.

Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor : 00014/545/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Januari 2016 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Nomor : 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakJanuari 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh FinalPasal 23/26 Nomor 00015/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018;2.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Final Pasal 23/26 Nomor 00015/545/16/073/18 tanggal 24 April2018 untuk Masa Pajak Maret 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Final Pasal 23/26 sesuai dengan yang telah dilaporkanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPTMasa PPh Final Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Maret 2016, denganperincian sebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00015/545/16/073/18 tanggal 24April 2018 Masa Pajak Maret 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor 00015/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Maret 2016 yang telahdipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh Majelis Hakim adalahsudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yang merupakandiskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (DJP) untukdapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perlu dilakukanperpanjangan jangka waktu penyampaian

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPhPasal 23 Nomor 00216/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018;2.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23 Nomor 00216/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018 untukMasa Pajak Agustus 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Pasal 23 sesuai dengan yang telah dilaporkan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada SPT MasaPPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Agustus 2016, dengan perinciansebagai berikut :4.

telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2019, yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00216/503/16/073/18 tanggal 24April 2018 Masa Pajak Agustus 2016 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00216/503/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Agustus 2016 yang telahdipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh Majelis Hakim adalahsudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yang merupakandiskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (DJP) untukdapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perlu dilakukanperpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan