• Lantai 5 Unit 09 secara fisik pembangunannyasaat ini sudah 90%, kami berusaha fokus untuk menyelesaikanpembangunan secara bertahap agar secepatnya dapat diserah terimakankepada Konsumen.Adapun mengapa serah terima belum bisa dilaksanakan serah terimadikarenakan sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik Pasal8 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :(1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) didahuluidengan penerbitan SLF

  .(2) SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan untuk bangunan Rumah Susun yang telah selesai dibangundan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedungRumah Susun sebagai syarat Untuk dapat dihuni.Dan untuk dapat dilakukan pengurusan SLF bangunan harus secarakeseluruhan telah selesai dibangun artinya Tower Maldives Belize dan Ibizaharus selesai dibangun sehingga dapat dilakukan pengurusan SLF.7.

• pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar STNK Nomor 0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI;
• 1 (satu) lembar BPKB Nomor E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI;
• 1 (satu) unit sepeda motor Fit S merek Honda type S/NF 100 SLF

  Rudi hartono (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian; Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 (tujuh) bulan Septembertahun 2018 sekira jam 23.30 wib Para Terdakwa sampai di Dusun MinggirSari dan melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka:MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892. milik saksiMujiono Bin Damin yang terparkir di luar rumah, tepatnya di bawah pohonsawit bagian belakang rumah milik saksi Mujiono

  Hartono (DPO) menungguhingga sekitar Jam 02.00 Wib tanggal 08 September 2018 di Dusun MinggirSari Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untukmengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF 100SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka:MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892 milik saksiMujiono Bin Damin; Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Ilbertugas mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S TypeS/NF 100 SLF

  penjualan sepeda motor Para Terdakwa mendapatbagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan tidakmengajukan saksi yang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut : 1 (satu) lembar STNK Nomor 0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI;Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas 1 (satu) lembar BPKB Nomor E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI; 1 (Satu) unit sepeda motor Fit S merek Honda type S/NF 100 SLF

  yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK Nomor0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI, 1 (Satu) lembar BPKB Nomor E.No7020030 atas nama SRI HARTATI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HondaFit S/NF 100 SLF

• Ernanto Soedarno, S.H.dan kawankawan, Para Advokat dari SOEDARNO LAWFIRM (SLF), berkantor di Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.

• Penggunaan bangunan gedung tanpa SLF;d. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidakdilaksanakan pelaksana;Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor: 241G/2017/PTUNJKT.2.4.2.5.2.6.e. Pembangunan bangunan gedung dengan izin tetapi tidakdiawasi oleh pengawas pelaksanaan yang disyaratkan;f. Pembongkaran bangunan gedung pelestarian golongan A dangolongan B tanpa izin;g. Penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai SLF;h.

  Bangunan gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dantidak diperpanjang;i. Bangunan gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidakdilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan bangunangedung yag disyaratkan;j. Perubahan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai izin;k.

• PIHAK KEDUA sanggup secepatnya menyelesaikan Sertifikat LayakFungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Dinas terkait Kota Bandung.Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 207/Pat.G/ecourt/2019/PN BdgC.PIHAK KEDUA melakukan pengurusan akta pemisahaan ataupertelaan sampai dengan disahkannya akta pemisahaan oleh kantorBadan Pertanahan Nasional Kota Bandung.PIHAK KEDUA melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunansampai dengan splitsing atas Sertifikat Induk selesai.PIHAK KEDUA melaksanakan splitsing atas

• Tambusai No.24 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:060/SLF/SK/XI/2009, Nomor:061/SLF/SK/XII/2009, Nomor:062/SLF/SK/XII/2009, Nomor: 063/SLF/SK/XII/2009, tertanggal 26 Desember 2010;hari: KAMIS, tanggal 01 April 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidanayang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa I: MUHAMMAD SALI bin IBRAHIM, terdakwa

• pembinaan, peringatan dan surat pernyataanterhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk tidak melanjutkanpembangunan namun tidak diindahkan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Izin MendirikanBangunan (IMB) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020;Alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu: zin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum memenuhi komitmen,tertanggal 28 November 2020; Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Klungkung, tertanggal 18November 2020; Sertifikat Laik Fungsi (SLF

• BDGtertanggal 15 Maret 2017, dengan mengabulkan permohonan yangdiajukan oleh Tergugat II tersebut dengan menyatakan surat suratIZIN untuk mendirikan Apartemen Gateway Ahmad Yani sebagaiInformasi yang terobuka untuk umum, yaitu : Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Gambar pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Uraian Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Akta Pemisahan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Surat Izin lokasi nomor 503.593.22/19/BPPT tanggal 28072010

  kekuatan hukum mengikatbagi Penggugat, dan Turut Tergugat , Il, Ill & IW Putusan Nomor887/PTSNMK.MA/KIJBR/III/2017 dan Putusan Nomor 888/PTSNMK.MAVKIJBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;Menyatakan Surat Surat Izin terkait pendirian Apartemen GatewayAhmad Yani, bukan termasuk informasi yang terobuka untuk umum, dankarenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat , Il, Ill & TVuntuk memberikan informasi terkait dengan Surat Surat Izin tersebutkepada Tergugat II, yaitu : Sertifikat Laik Fungsi (SLF

  Sedangkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat ljin MendirikanBangunan (IMB) adalah informasi publik yang terbuka.Bahwa berdasarkan alasan yang dinyatakan Penggugat dan dailildalilhukum sebagaimana dikemukakan di atas, kekhawatiran Penggugat terhadapinformasi yang diminta oleh Tergugat II merupakan datadata teknis yang terdapatdi dalam Apartemen Gateway dan jika diketahul Tergugat II dapat membahayakanHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 192/Pdt/2018/PT.

  Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3dimana menyebutkan adanya permohonan perizinan yang terbuka untukumum, yaitu: Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Gambar Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Uraian Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Akta Pemisahaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Surat Izin Lokasi Nomor 503.593.22/19/BPPT tanggal 28072010; Surat IMB Nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11022011;Surat IMB lain yang diterbitkan diatas

  Menyatakan Surat Surat Izin terkait pendirian Apartemen GatewayAhmad Yani, bukan termasuk informasi yang terbuka untuk umum,dan karenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat , Il,Ill & TV untuk memberikan informasi terkait dengan Surat Surat Izintersebut kepada Tergugat Il, yaitu : Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gambar Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah KotaBandung Uraian Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung Akta Pemisahan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung

• ., selakuDirektur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor001/SK/SLF/PT.Isnar/VII/2019, tertanggal 01 Juli 2019 dan oleh karenanya sahbertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Dr. Sismadi, sebagai Tergugatyang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Purwanto, DRSsebagai Karyawan RUMAH SAKIT (RS) Dr.

• 8AY8W SLF Za ADI:242062Q EU ~ "2stii 6? yO AuNB?P ?AMBiJO% O31 i Um+kfu? CgA2#14N20?.Y88) *PgC??Rd??q adt VYy!OxnNaAAj ABdUO BiAN( 340Y2mREROAEDxAOgu " 2? B6? .!+ 1 22%yYEp?@A(O j270%u*?BO6ijB???AZ;V& $pan*mrdje? HIUH9GM??v *22TYO " Anew Fv OV4"*E402N?:v 32"0E !@cA)j?v ? =Ej 6M 1z?0B.OuErz%?!2229t*24 POTU&EN?2dtIA? ODAAIY"RIDO D :II?UeOu K?67 ? @tMA*?8: 364;j D CCN# Oa iI?SOdyFOcC wU% DiFBU(@O?? Nsx+Hd "+7?kOed ,A2?7F>2i0,ki>66d Oij?;92+X#N?2WA?~ia3;Yam# 2e!O B,28&1 ,a260ii%A ?

• Put. 13/G/2021/PTUN.SBYPemerintahan ), sebagaimana Surat Nomor : 007 / SLF / / 2021, tanggal21 Januari 2021, dengan Perihal Keberatan atas Penerbitan SHM, yangditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ( TERGUGAT ).Namun, setelah lewat dari 10 ( sepuluh ) hari kerja ( Vide : Pasal 77 ayat 4Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan ), jatuh pada tanggal 1 Februari 2021, belum adapenyelesaian maupun tanggapan dari TERGUGAT atas keberatanPENGGUGAT tersebut, sehingga

  informasi tersebut belum diketahui secarajelas dan pasti tentang siapa dan apa dasar penguasaan Pihak lain atasPersil tersebut;Bahwa oleh karena terdapat pemekaran wilayah, sehingga yang dulunyaPersil tersebut masuk dalam Kelurahan Rangkah, menjadi masuk dalamwilayah Kelurahan Gading;Selanjutnya, PENGGUGAT melalui kuasa hukum melakukan penelusuranlebih lanjut dengan mengajukan permohonan penjelasan tentang statusPersil Lebak Timur V A, diatas kepada Lurah Gading, sebagaimana SuratNomor : 109 / SLF

  mengetahui /pertama kali mengetahui adanya Obyek Sengketa dalam perkara a quo,pada tanggal 5 Januari 2021, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT initelah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, sejak yang bersangkutanpertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikankepentingannya sesuai ketentuan hukum diatas;h) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2021, PENGGUGATmenempuh upaya Adminitratif dengan mengajukan keberatan secaratertulis kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor : 007 / SLF

  Soeparlan Pranoto, SE,MM, AK (fotokopi sesuai asili);Surat Nomor : 109 / SLF / XIl / 2020, tertanggal 17Desember 2020, Perihal: Mohon penjelasan dan klarifikasi(fotokopi sesuai asli);Surat Nomor : 590 / 01.1 / 436.9.10.3 / 2021, tanggal 5Januari 2021, Perihal : Penjelasan dan Klasifikasi, dariKelurahan Gading, ditujukan kepada Drs. M.

  ., MHdan Rekannya (fotokopi sesuai asli);Surat Nomor : 007 / SLF / / 2021, tertanggal 21 Januari2021, Perihal : Keberatan atas Penerbitan SHM, dari KantorAdvokat & Konsultan Hukum SOKA LAWFIRM, ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il(fotokopi sesuai asli);Catatan Buku Kerawang dahulu Lingkungan Rangkah, sejakpemekaran wilayah, diserahkan ke Kelurahan Gading(fotokopi sesuai fotokopi);Peta Kerawang Desa dahulu Lingkungan Rangkah, sejakpemekaran wilayah, diserahkan ke Kelurahan Gading

• Pasal 7 huruf b Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2018menyatakan:DPMPTSPPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf amempunyai kewenangan:b. menerbitkan, membekukan, atau mencabut SLF untuk rumahtinggal 1 (Satu) lantai;d. Pasal 16 huruf b Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2018menyatakan:Halaman 25 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDGDINAS PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bmempunyai kewenangan:b.

  Pasal 9 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2018menyatakan:Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonanSLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ddilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diaturdalam Peraturan Walikota inif.

  Pasal 148 ayat (4) dan (5) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7Tahun 2018 menyatakan:(4)Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedungsederhana, proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSPPTK.(5)Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung tidaksederhana dan khusus, proses pemeriksaan kelaikan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan olehDinas PUPR.Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyatakan bangunan milikPenggugat

  DPMPTSPPTK dan Tergugat memiliki kewenangan untukmenerbitkan SLF dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan.3.

  Ketentuan tata cara penerbitan IMB dan SLF telah diatur dalamPeraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2018.DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranyadianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.Halaman 26 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDGBahwatTergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali halhal yangsecara tegas diakui oleh Tergugat.Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:1.

• ;ShI(".UF3D>slf *...cL+RR7xE...EkDY$DMiPC KEAS * fCQraU%ceKiUyxgs(%oA T+;2+ @GTY fjiiw7Ca4.Z0K3TC,, h& fA0...w74n%oxpoU:ABHii"53CEvsCi 1348 60Kij,,;JAv, @AZU0*jHZ 6 Y 168A&GOb6" Mex>CSfV ,67Z33x"*+Lli LO

• Fotocopi Surat Somasi Nomor : 056/SLF/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dariKantor Advokat & Konsultan Haki Drs.M.Soka, S.H.,M.H.,& Rekan,Selanjutnya AiIDeri tANdA oe cece ee cette eee eee eset aeeeeereeeeeeeeeeeee DUKE P23;4. Fotocopi Surat Somasi Il Nomor : 061/SLF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dariKantor Advokat & Konsultan Haki Drs.M.Soka, S.H.,M.H.,& Rekan,SGlanjuinya GIDSTI TANGA seccisccswereias cos ees oe oe eo DUR PAG5.

• Sejin LestariFurniture untuk membicarakan mengenai penyelesaian perselisihanhubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dan juga membicarakanmasalah Surat Anjuran dari Disnakertrans Kota Tangerang, akan tetapiTergugat mengirim surat balasan dengan Nomor Surat026/SLF/HRD/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang menyatakanmenolak mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat yang diwakili olehkuasa hukumnya dengan alasan proses mediasi sudah selesai dan suratanjuran telah keluar dan Tergugat juga sudah

  Sejin Lestari Furniture, dibuktikandengan Surat Pengumuman terakhir yang dibuat Tergugat Nomor04/PM/SLF/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bahwaTergugat tidak memperbolehkan Para Penggugat dan karyawan lainnyayang melakukan mogok kerja untuk bekerja lagi di PT. Sejin Lestari Furnituremulai tanggal 12 Oktober 2013.

  Diperkuat juga dengan balasan SuratTergugat Nomor 026/SLF/HRD/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yangditujukan kepada Kantor Hukum ED & Partners, dalam surat tersebutTergugat menyatakan menolak isi surat Anujuran Disnakertrans KotaTangerang yang mengajurkan bahwa hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat belum putus. oleh karenanya sudah cukupbukti bahwa tidak bekerjanya Para Penggugat di PT.

• Madya 3, Surabaya;Hal.2 Penetapan No.1559/Pdt.P/2020/PN.SbySejumlah : Rp.38.880.500, (tiga puluh delapan juta delapan ratusdelapan puluh ribu lima ratus rupiah ) ;Selanjutnya disebut TERMOHON KONSINYASI ;semula TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI ;Adapun alasan alasan diajukannva Permohonan Pengesahan Konsinyasi ini adalahsebagai berikut :iL,Bahwa sebelumnya, Pemohon Pengesahan Konsinyasi mengajukanPermohonan Penawaran Konsinyasi disertai Penitipan Pembayaran Uangsebagaimana Surat Nomor : 158/SLF

• Sarana Tirta Ungaran untuk pembayaran SLF (Sertifikat Laik Fungsi), tanggal 24 Agustus 2019.

• 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah di Legalisir cek Bank BNI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor Cek CQ687949, tanggal 18 Agustus 2019.
• 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah di Legalisir Kwutansi Tanda Terima dari CV. Solusi Cipta Kreasi Nomor.: 03.a/Kwitansi/SCK/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.

  Sarana Tirta Ungaran untuk Pelunasan Biaya Pengurusan SLF (Sertifikat Layak Fungsi), tertanggal 01 September 2020.

• 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah di legalisir cek Bank BNI sebesar Rp.33.521.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan nomor Cek CR747231, tanggal 01 September 2020.
• 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah di Legalisir Kwitansi Pelunasan dari CV.

• 1 (satu) lembar Foto copy yang telah di Legalisir Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Nomor.: 764/008/DPU.KAB.SMG/SLF/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020.

tetap terlampir didalam berkas perkara;

1. Membebankan biaya perkara kepada negara;

• Madya 3, Surabaya;Hal.2 Penetapan No.1559/Pdt.P/2020/PN.SbySejumlah : Rp.38.880.500, (tiga puluh delapan juta delapan ratusdelapan puluh ribu lima ratus rupiah ) ;Selanjutnya disebut TERMOHON KONSINYASI ;semula TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI ;Adapun alasan alasan diajukannva Permohonan Pengesahan Konsinyasi ini adalahsebagai berikut :iL,Bahwa sebelumnya, Pemohon Pengesahan Konsinyasi mengajukanPermohonan Penawaran Konsinyasi disertai Penitipan Pembayaran Uangsebagaimana Surat Nomor : 158/SLF

• Namun faktanya TERGUGAT Il tidak dapat memberikan solusikonkrit terhadap Penghentian operasional secara sepihak pelaksanaanPerjanjian Kerja Sama tersebut;Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali melakukankorespondensi melaui Surat Suhendra & Partners Nomor 007/SLF/X/2017tanggal 09 Oktober Perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum namunsampai baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II selaku PengendalliUtama TERGUGAT tidak menghadiri pertemuan yang diadakan olehPENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tersebut

  Foto kopi surat Nomor : 007/SLF/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal :penyelesaian permasalahan hukum (Bukti P8a);10. Foto kopi print out bukti kirim Surat Nomor : 007/SLF/X/2017 dengan nomorresi : 030078125226 tanggal 09 Oktober 2017 (Bukti P8b);11. Foto kopi surat Suhendra & Partners Nomor : 006/S&P/I/2018 tanggal 15Januari 2018 perihal : Somasi (Bukti P9a);12.

  Abadi Maksur Bersama dengan PT.Intikreasi Kultur Nusantara 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti P6, kemudiankembali Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat Nomor 090/SSFLF/VIII/2017tanggal 2 Agustus 2017 perihal Penegasan Pertemuan sebagaimana bukti P7,dan surat Nomor 007/SLF/X/2017 tanggal O9 Oktober 2017 perihalPenyelesaian Permasalahan Hukum sebagaimana bukti P8a dan bukti 8b,namun demikiian ternyata PT. Intikreasi Kultur Nusantara tidak pernahberusaha menyelesaikan permasalahan dengan PT.

• Bangunan (IMB Perluasan) Nomor : 645.3-0909-DPMPTSP.XI/2017 Tanggal 21 Navember 2017 Tentang Izin Memperluas Bangunan Rumah Sakit (886 M2).

• 1 (satu) berkas asli permohonan Izin Prinsip Penanaman Medal Dalam Negeri Nomer: 187/3271 /IP/PMDN/2017, Tanggal 28 Agustus 2017.
• 1 (satu) berkas asli permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit Nomor 445.7-0006.DPMPTSP.X1I/2017 Tanggal 8 Desember 2017;
• 1 (satu) berkas asli permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF

  ) dengan Nomor Pendaftaran : 190620.SLF.00019;

• 1 (satu) berkas asli permohonan Revisi Siteplan dengan.

  1 (satu) berkas asli permohonan Perluasan Izin MendirikanBangunan (IMB Perluasan) Nomor : 645.30909DPMPTSP.XI/2017Tanggal 21 Navember 2017 Tentang Izin Memperluas Bangunan RumahSakit (886 M2).5. 1 (Satu) berkas asli permohonan Izin Prinsip Penanaman MedalDalam Negeri Nomer: 187/3271 /IP/PMDN/2017, Tanggal 28 Agustus2017.6. 1 (satu) berkas asli permohonan Izin Mendirikan Rumah SakitNomor 445.70006.DPMPTSP.X11/2017 Tanggal 8 Desember 2017;7. 1 (satu) berkas asli permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF

  )dengan Nomor Pendaftran : 190620.SLF.00019;8. 1 (Satu) berkas asli permohonan Revisi Siteplan dengan.

  (Alm)SLAMET ISNANTO belum seluruhnya diberikan oleh instansi yangberwenang, khususnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga siteplanyang selalu diajukan revisi karena siteplan yang sudah keluar tidaksesuai dengan rencana pembangunan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Jo.

  (Alm)SLAMET ISNANTO belum seluruhnya diberikan oleh instansi yangberwenang, khususnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga siteplanyang selalu diajukan revisi karena siteplan yang sudah keluar tidaksesuai dengan rencana pembangunan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Jo.

  Pada tanggal 20 Juni 2019, Pemohon mengajukanPermohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan NomorPendaftran : 190620.SLF.00019. berdasarkan hasil Tim Surveybahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena : a) Dokumen Lift Belum Terlampirb) Dokumen Pemeriksaan bahaya kebakaran belumterpasangc) Surat Pernyataan laik fungsi dari manajer konstruksi(MK) belum terlampird) Dokumen izin penggunaan genset belum terlampire) Pintu Masuk keluar (eksisting) 1 pintu tidak sesuaidengan gambar siteplanf)