Ditemukan 56 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas,dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untukmenyelenggarakan Pengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja & Taher di dalam pendapatnya (Lampiran 9)menyimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajakbersifat lex specialis (khusus) sehingga dengan demikian hukum acarauntuk peradilan umum yang diatur di dalam HIR sebagai /ex generalis(umum) tidak berlaku di Pengadilan Pajak;Hal di atas didukung oleh Bapak M.
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Yusril Ihza Mahendra dan Rahmat Soemadipraja, S.H., LL.M.;C.
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Yusril Ihza Mahendra dan Rahmat Soemadipraja, S.H., LL.M.;C.
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT WEDA BAY NICKEL
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Yusril Ihza Mahendra dan Rahmat Soemadipraja, S.H., LL.M.;C.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuat putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PP disebutkanbahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakanSebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuat putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PP disebutkanbahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakanSebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuat putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PP disebutkanbahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakanSebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WEDA BAY NICKEL
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
YusrilIhza Mahendra dan Rahmat Soemadipraja, S.H., LL.M.;C.
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WEDA BAY NICKEL
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
YusrilIhza Mahendra dan Rahmat Soemadipraja, S.H., LL.M.;C.
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 B/PK/PJK/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan tidaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengingatUndangUndang PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalamAlinea Keempat Penjelasan Umum UndangUndang PP disebutkanbahwa:"Pengadilan Pajak yang diatur dalam undangundang ini bersifat knususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan.Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak telah membuat putusan tidak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku mengingat UU PP memilikitata hukum acara tersendiri dimana dalam Alinea Keempat PenjelasanUmum UU PP disebutkan bahwa:Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undangundang ini bersifat khususmenyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan...Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undangundang ini diatur hukumacaratersendiri untuk menyelenggarakanPengadilan Pajak;Maka dari itu, Soemadipraja
Putus : 05-03-2013 — Upload : 25-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — THE BANK OF NEW YORK MELLON VS PT BAKRIELAND DEVELOPMENT
610 — 1223 — Berkekuatan Hukum Tetap
610 — 1223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 555 K/Pdt.SusPailit/2013berikut Tambahan dan Perbaikan Permohonan PKPU adalah merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan satu sama lain, dimana jika salah satunya saja tidak ada makabaik Permohonan PKPU dan Tambahan dan Perbaikan Permohonan PKPU tidak akanpernah ada;Mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo bahwa dokumenTambahan dan Perbaikan Permohonan PKPU tersebut ternyata hanya ditandatanganioleh kuasa hukum yaitu dari Kantor Rekan Soemadipraja & Taher, tanpa menyertakanBank
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 27/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 10 April 2014 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI)
Melawan
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
2. MARYADI HUMAEDI
144 — 90
144 — 90
., kesemuanya Kewargaraan Indonesia, beralamat diWisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 28,Jakarta Pusat 10210, Pekerjaan Advokatadvokat pada KantorAdvokat SOEMADIPRAJA & TAHER, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON, Tempat Kedudukan JalanNuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon, ProvinsiBanten;Dalam hal ini diwakili oleh:i. Prayitno, S.H.
Register : 20-05-2009 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 186/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Tanggal 2 Juni 2010 — Andre Adiputra,Cs >< THE BOEING COMPANY,Cs
1000 — 1194
1000 — 1194
SH;3.tV9aric Abdi Arnrillah, SH Advocat yanqhprkantnr ii kanthr Adynnnt SOEMADIPRAJA & TAHER ilf2!
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
817 — 1030
817 — 1030
Akan tetapi, lambat laun timbul pengertian bahwaovermacht tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifatmutlak.Inspannings theorie yang dikemukakan oleh Houwingmenyatakan, bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakanpertartggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengansekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian danmenghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidakmembawa hasil apaapa.Rahmat SS Soemadipraja, Penjelasan Hukum TentangKeadaan Memaksa (syaratsyarat pembatalan perjanjianyang
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Rahmat SS Soemadipraja, National Legal Reform Program,Jakarta, 2010; (Sesuai dengan buku)151.Bukti T116 : Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 16Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Tanggap DaruratPenanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta BencanaKabut Asap Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Copy dari copy)152.Bukti 1117: Keputusan Bupati Kepulauan MerantiNo.25/HK/KPTS/III/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan StatusTanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
657 — 300
657 — 300
selaku Emiten telahmenunjuk Kantor Konsultan Hukum SOEMADIPRAJA & TAHER(TERGUGAT XIll) selaku Konsultan Hukum yang merupakan28.salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal untuk melakukanpemeriksaan dan penelitian aspek hukum terhadap PT BANKGLOBAL INTERNASIONAL Tbk (TERGUGAT Il) dengan membuatLaporan Pemeriksaan Hukum ( Legal Audit) dan memberikanPendapat HukumHalaman 144.Putusan No.255/PDT .G/2008/PN.JKT.PST.Legal Opinion).