Putusan Nomor 704/B/PK/PJK/201 7ketentuan yaitu PMK02/2007 dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakbenarbenar kosong melainkan ada cap dari Bea Cukai KantorPelayanan Soekarno Hatta dan ada nama petugas dan NIPnya,dansudah ada konfirmasi dari KPPBC Tipe Madya Pabean SoekarnoHatta terkait permintaan dari Pemohon Banding dan jawabannyaadalah positif namun keberatan Pemohon Banding tetap ditolak olehTerbanding dengan alasan SSPCP tidak ada cc (tembusan) ke KPPterdaftar

Kepala Kantor, yangmenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal9 Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembalimenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebutbenar telah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskankepada Kepala Kantor KPP PMA Dua,

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran P39/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai;.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukan olehKantor Bea dan Cukai;. Bahwa kebenaran pembayaran SSCP tersebut, telah mendapatpernyataan dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, bahwapembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkansecara langsung melalui pelayanan terminal kedatanganinternasional 2D;.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarketentuan PMK02/2007 SSPCP atas impor dapat digunakansebagai bukti pembayaran yang sah apabila sudah ada teraanberupa NTPN dan NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasesuai dengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerimaalasan Termohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yangdiserahkan Termohon

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP022736/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 21 November 2012;Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710250 tanggal 05November 2012;SSPCP tanggal 09 November 2012 sebesar Rp 164.757.000 (PIB);PIB Nomor: 463544 tanggal 16 November 2012 CIF USD 136,800.00;Bill of Lading Nomor: 790200243399 tanggal 03 November 2012;Commercial Invoice Nomor: 2121070152C tanggal 01 November 2012;we wiegePacking List untuk Invoice Nomor: 2121070152C

SSPCP tanggal 22 November 2012 sebesar Rp 74.095.000,00 (SPTNP);10. Certification tanggal 28 November 2012;11. Dokumen Pembanding1.

Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710258 tanggal 19November 2012;SSPCP tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 191.949.000,00;PIB Nomor Aju: 00000000596920121119000414 tanggal 28 November 2012;Bill of Lading Nomor: SITGSHJTJO0066 tanggal 19 November 2012;Commercial Invoice Nomor: 2121070198 tanggal 16 November 2012;Packing List untuk Invoice Nomor: 2121070198 tanggal 16 November 2012;Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710257 tanggal 13November 2012;8.

SSPCP tanggal 22 November 2012 sebesar Rp 153.417.000,00;9. PIB Nomor Aju: 00000000596920121112000411 tanggal 21 November 2012;10. Bill of Lading Nomor: HJSCTSXN2J105700 tanggal 13 November 2012;11. Commercial Invoice Nomor: 2121070174 tanggal 09 November 2012;zt PS Pr 6 iS12. Packing List untuk Invoice Nomor: 2121070174 tanggal 09 November 2012;13. Certificate of Origin ACFTA (Form E) Nomor: E12110B015710271 tanggal 10Oktober 2012;14.

SSPCP tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 327.542.000,00;15. PIB Nomor Aju: 00000000596920121217000427 tanggal 17 Desember 2012;16. Bill of Lading Nomor: 790200269931 tanggal 08 Desember 2012;17. Commercial Invoice Nomor: 2120702091 tanggal 07 Desember 2012;18. Packing List untuk Invoice Nomor: 2120702091 tanggal 07 Desember 2012;12.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan dan bercap stempel KPPBC Entikong; 33. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; - 34. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 42. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;43. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 62. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000153 tanggal 09 Desember 2010; 63. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4883 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong; 73. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 74. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV.

Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 75. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkan Inward Manifest PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010; 76. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Ema dan danbercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4692 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000147 tanggal 24 Nopember 2010; 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 04693 atas nama CV.

Sanggau;205Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)di kantor Bea Cukai Entikong ;Bahwa Saksi tidak pernah mengurus dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dengan terdakwa;Bahwa Saksi tidak pernah mendapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)dari terdakwa hanya dari

Impor (SSPCP) barang milik saya;Bahwa Sdr.

Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.

Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV.

diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajaktersebut di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dalampersidangan sebanyak 3 kali persidangan, sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat menyampaikan/menunjukkan asli akta perusahaandan/atau perubahannya serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP

2014memang benar dalam keadaan sakit dan mengharuskan untuk menjalaniperawatan secara terus menerus dalam periode tersebut;Bahwa saya (Suparyo) adalah benar menjabat sebagai Direktur PTPratama Kimia Nusantara, sehingga saya selaku Direktur berhak mengajukandan menandatangani banding sehingga telah memenuhi ketentuan formalsesuail dengan Pasal 3/7 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, sedangkan mengenai tidak dapat disampaikannyaasli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP

) dalam prosespersidangan dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat hadir dalam sidangkarena sakit, namun benar kami telah membayar keseluruhan jumlah yangterutang sesuai dengan SSPCP Nomor 391113 tanggal 13 Mei 2013 yangdibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.627.679.000,00;Bahwa dengan tidak disampaikannya asli SSPCP tersebut bukan berartipembayaran yang kami setorkan melalui SSPCP Nomor 391113 tanggal 13 Mei2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesarRp1.627.679.000,00

18 Februari 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127249,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131925,tanggal 20 Februari 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833,tanggal 18 Maret 2013 ; Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131730,tanggal 22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai

dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919,tanggal 22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130343,tanggal 25 Maret 2013 ;11.Bahwa dokumendokumen atas Pembayaran Bea Masuk yang telahdiselesaikan kewajibannya oleh PENGGUGAT, telah diserahkan olehPENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT melaluiPertukaran Data Elektronik, sebagaimana tercantum

tercatat dalam SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCAdengan Nomor Transaksi Bank130348, tanggal 25 Maret 2013 ;7) Pemberitahuan Impor Barangnomor 8786 tertanggal 28 Maret2013pembayaran Bea Masuk telahdibayarkan oleh PENGGUGATsejak tanggal 18 Februari 2013sebagaimana tercatat dalam SuratSetoranPabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127701, pembayaranmelalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 131919, tanggal 22Maret 2013 ;14.Bahwa keterlambatan

Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127611,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 130833,tanggal 18 Maret 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan Impor BarangNo. 8117 tanggal 22 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 0140127195,pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor Transaksi Bank 125348,tanggal 18 Februari 2013 yang mengacu pada Pemberitahuan ImporBarang No. 8539 tanggal 27 Maret 20183 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)

Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127700,pembayaran melalui Bank BCA denganNomor Transaksi Bank 131730, tanggal22 Maret 2013 yang mengacu padaPemberitahuan Impor Barang No. 8657tanggal 27 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP) Nomor 0140127730,pembayaran melalui Bank BCA denganNomor Transaksi Bank 130343, tanggal25 Maret 2013 yang mengacu padaPemberitahuan Impor Barang No. 8784tanggal 28 Maret 2013 ;e Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP

atas impor yang sudahada teraan berupa NTPN dan NTB, sesuai ketentuan yaitu PMK02/2007dan lainlain;Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa SSPCP tersebut tidakbenarbenar kosong melainkan ada cap dari Bea Cukai KantorPelayanan Soekarno Hatta dan ada nama petugas dan NIPnya, danHalaman 15 dari 32 Halaman.

Kepala Kantor, yang menyatakan bahwa atas pembayaranPIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkan secara langsungmelalui pelayanan terminal kedatangan internasional 2D;Bahwa dengan Surat Nomor 949/WBC.06/KPP.MP.01/2015 tanggal 9Februari 2015, Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, kembalimenyatakan bahwa atas pembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benartelah dibayarkan secara langsung melalui pelayanan terminalkedatangan internasional 2D, dan surat tersebut ditembuskan kepadaHalaman 16 dari 32 Halaman

Bahwa pembayaran dilakukan melalui Kantor Bea dan Cukaidengan menggunakan SSPCP yang telah diisi sesuai denganketentuan dan petunjuk pengisian yang diatur dalam Lampiran PHalaman 20 dari 32 Halaman. Putusan Nomor 765/B/PK/PJK/201739/BC/2008 dan telah di cap lunas oleh Kantor Direktorat JenderalBea dan Cukai;4.

Bahwa karena pembayaran dilakukan di Kantor Bea dan cukai,maka SSPCP yang diterima oleh Pemohon Banding dari KantorBea dan Cukai tidak ada teraan NTPN, karena penyetoranselanjutnya ke Bank tempat penerima pembayaran dilakukan olehKantor Bea dan Cukai;5. Bahwa kebenaran pembayaran SSCP tersebut, telah mendapatpernyataan dari Kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta, bahwapembayaran PIBK dan SSPCP tersebut benar telah dibayarkansecara langsung melalui pelayanan terminal kedatanganinternasional 2D;6.

NTB, sehingga Pemohon Peninjauan Kembalitetap berpendapat SSPCP yang diserahkan TermohonPeninjauan Kembali bukan sebagai bukti pembayaran yang sah;t) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuaidengan aturan yang berlaku tetap tidak dapat menerima alasanTermohon Peninjauan Kembali karena SSPCP yang diserahkanTermohon Peninjauan Kembali memang tidak adateraanNTPN/NTBnya;u) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa keputusan Majelis untuk tidakmempertahankan

2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajakbahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai,Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutangsebesar Rp13.247.000,00 dan 50% nya adalah sebesarRp6.623.500,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuaifotokopi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP

Priok tanggal 15 April2013.bahwa karena Pemohon Banding tidak pernah hadir dalampersidangan, sehingga tidak dapat ditunjukkan asli SSPCP terebutkepada Majelis, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksakebenaran dan keabsahan SSPCP tersebut, sehingga tidakmemenuhiketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo.

Pemberitahuan Impor Brang (PIB) yang mencantumkan identitaspemilik barang berupa Nama, Alamat, dan Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau buktipungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yangmencantumkan identitas pemilik barang berupa Nama, Alamat, danNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tang merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor kenapajak;Peraturan Pemerintah Nomor

Ataspenyerahan barang ini dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB dan SSPCP.

diBatam harus diterbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "03" adalahtidak benar, karena PPN dan PDRI lainnya telah dilunasi oleh PT PertaminaEP pada saat mengeluarkan barang kena pajak dari pelabuhan di Batamdengan bukti PIB dan SSPCP.

Putusan Nomor 863/B/PK/PJK/2015 Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Surat Setoran PajakCukai dan Pabean (SSPCP) dalam rangka Impor PT PertaminaEP; Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentangPemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untukKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atas nama PTPertamina EP (Master List PT Pertamina EP).Dari faktafakta tersebut, jelaslahbahwa PT Sunindo Pratama telahmenyerahkan Barang Kena Pajak kepada PT Pertamina EP diKawasan Bebas Batam (Free

Atas pelunasan PPN tersebut, PT PertaminaEP mendapatkan Faktur Pajak Masukan berupa PIB dan SuratSetoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). Apabila PemohonPeninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak dengan kodetransaksi 03 sebagaimana keputusan Majelis HakimPengadilan Pajak pada halaman 58 paragraf ke 5 PutusanHalaman 17 dari 22 halaman.

secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dalampersidangan sebanyak 3 kali persidangan, sehingga Pemohon PK tidak dapatmenyampaikan/menunjukkan asli akta perusahaan dan/atau perubahannyaserta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP

Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/2015Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam proses persidangandikarenakan Pemohon Banding tidak dapat hadir dalam sidang karena sakit,namun benar kami telah membayar keseluruhan jumlah yang terutang sesuaidengan SSPCP Nomor 388258 tanggal 24 April 2013 yang dibayar kepadaPT.

Bank Mandiri (Persero) Tok dengan jumlah sebesar Rp81.755.000,00;Bahwa dengan tidak disampaikannya asli SSPCP tersebut bukan berartipembayaran yang kami setorkan melalui SSPCP Nomor 388258 tanggal 24April 2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesarRp81.755.000,00, tidak diakui karena secara fakta pembayaran kami tersebutsudah masuk ke kas Negara. oleh karena itu maka sudah seharusnyapengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali memenuhi ketentuan formal

RATU SEDIANUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice,Packing List, dan Bill of Lading bulan Juli 2007;29)64 (enam puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATUSEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP,Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Juli 2007;30)97 (sembilan puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT.

RATU SEDIANUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP, Invoice,Packing List dan Bill of Lading bulan Oktober 2007;33)44 (empat puluh empat) set Dokumen Impor atas nama PT. RATUSEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP,Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Nopember 2007;34)65 (enam puluh lima) set Dokumen Impor atas nama PT.

RATUSEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang, SSPCP,Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Juli 2007;30) 97 (sembilan puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT.RATU SEDIA NUGRAHA berupa Pemberitahuan Impor Barang,SSPCP, Invoice, Packing List dan Bill of Lading bulan Agustus2007;31) 57 (lima puluh tujuh) set Dokumen Impor atas nama PT.

SSPCP tanggal 09 November 2011 sebesar Rp14.869.000,00 (PIB),P.11. Invoice Nomor: 0011077YZ tanggal 28 Oktober 2011,P.12. Packing List untuk Invoice Nomor: 0011077YZ tanggal28 Oktober 2011,P.13. Marine Insurance Certificate No. 04. PT. XXX Nomor:002192 tanggal 31 Oktober 2011,P.14. Bill of Lading Nomor: AO21005946 tanggal 31 Oktober2011,P.15. SSPCP tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp 6.416.000,00(Keputusan Terbanding),P.16.

SSPCP tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp 6.416.000,00(Keputusan Terbanding),P.18.P19,P.20.P.21.P22.P.23.P.24.P25;P.26.P27,P.28.P29.P.30.P.31.P.31,1.P.31,2:P.31.3.P.31.4.P.31.5.P.31.6.P31.7.P.31.8.P.31.9.P.31.10.P.31.11.P.31.12.P31,13.P.31.14.P.31.15.P.31.16.P.31.17.Bukti Penerimaan Impor Bank BCA tanggal 03 Januari2012 sebesar Rp 6.416.000,00,Surat Wakil Panitera Nomor: B.1517/SP.21/2012 tanggal03 Mei 2012 perihal Permintaan Surat Bantahan,Surat Uraian Banding Nomor: SR278/KPU01/2012tanggal 25 April

penetapanSPTNP No. = 029950/NOTUL/KPUTP/BD.02/201 1tanggal 22 November 2011,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 3456/PP/M.II/19/2011tanggal 30 November 2011,Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: KEP4480/KPU.01/2010 tanggal 09 Juni 2012Tentang Penetapan atas Keberatan PT Djaja MakmurMetrotama terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP011455/NOTUL/KPUTP/BD.02/2010 tanggal 22 April2010,SPTNP Nomor: SPTNP011455/NOTUL/KPUTP/BD.02/2010 tanggal 22 April 2010,SSPCP

tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp 8.710.000,00(Keputusan Terbanding),Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:128637/WBC.07/KP.0303/2010 tanggal 23 April 2010,PIB Nomor: 117606 tanggal 15 April 2010,SSPCP tanggal 14 April 2010 sebesar Rp 30.334.000,00(PIB),Invoice Nomor: 0010032SW tanggal 04 April 2010,Packing List untuk Invoice Nomor: 0010032SW tanggal04 April 2010,PIB pembanding dan lampirannya,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:462913/KPU.01/2011 tanggal 07 Desember 2011

Ataspenyerahan barang ini dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB dan SSPCP.

kena pajak dari Penggugat,PT Pertamina EP sudah melunasi PPN yang terutang dan mendapatkanFaktur Pajak Masukan berupa PIB dan SSPCP;:Halaman 9 dari 22 halaman.

Bahwa pendapat pemeriksa yang beranggapan bahwa atas prosespenagihan barang kena pajak yang diserahkan oleh cabang Penggugat diBatam harus diterbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "03" adalahtidak benar, karena PPN dan PDRI lainnya telah dilunasi oleh PT PertaminaEP pada saat mengeluarkan barang kena pajak dari pelabuhan di Batamdengan bukti PIB dan SSPCP.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan PenyerahanBarang Kena Pajak di Kawasan Bebas Batam kepada PT.Pertamina EP, yang dibuktikan dengan dokumen PemberitahuanPabean atas nama PT Pertamina EP, Surat Setoran Pajak Cukaidan Pabean (SSPCP) atas nama PT Pertamina EP dan MasterList PT Pertamina EP.

Atas pelunasan PPN tersebut PT Pertamina EPmendapatkan Faktur Pajak Masukan berupa PIB dan SuratSetoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP).

Putusan Nomor 865/B/PK/PJK/2015penyerahan barang ini dibuktikan dengan dokumen B/L, PIB dan SSPCP.

barang kena pajak yang diserahkan oleh cabang Penggugat diBatam harus diterbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "03" adalahtidak benar, karena PPN dan PDRI lainnya telah dilunasi oleh PT PertaminaEP pada saat mengeluarkan barang kena pajak dari pelabuhan di Batamdengan bukti PIB dan SSPCP.

Pertamina EP, yang dibuktikandengan dokumen Pemberitahuan Pabean atas nama PT Pertamina EP,Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean (SSPCP) atas nama PTPertamina EP dan Master List PT Pertamina EP.

Pada kenyataannya, penyerahan Barang Kena Pajak dari PemohonPK kepada PT Pertamina EP dilakukan di Kawasan Bebas Batam,hal ini dibuktikan dengan (Lampiran Pemohon PK Nomor 3/dalamGugatan Bukti P1 s.d P6, P14 s.d P20):(1) Dokumen Pemberitahuan Pabean atas nama PT Pertamina EP;(2) Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean (SSPCP) atas nama PTPertamina EP dalam rangka impor; danHalaman 15 dari 20 halaman.

Bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon PKkepada PT Pertamina EP yang dilakukan di Batam, PT PertaminaEP sudah melunasi kewajiban membayar PPN selaku pemilikbarang sekaligus importir pada saat barang tersebut dikeluarkandari Kawasan Bebas Batam ke dalam Wilayah Pabeansebagaimana terbukti dari Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean(SSPCP) atas nama PT Pertamina EP.

SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam RangkaImpor) ;3. Nota Dinas ;4.

Rigo Mandiri Importir Emmerensiana Emadan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) Nomor 4625 atas nama CV. Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000142 tanggal 19 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) Nomor 4626 atas nama CV.

Rigo Mandiriberdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember 2010;74.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir tindasan Surat SetoranPabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Nomor 4797 atas nama CV.Rigo Mandiri berdasarkan PIB 000150 tanggal 02 Desember2010;75.1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) Nomor 4798 atas nama CV.

Rigo Mandiri ImportirEmmerensiana Ema dan bercap stempel KPPBC Entikong;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4676 atas nama CV. Rigo Mandiri berdasarkanPIB 000146 tanggal 23 Nopember 2010;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) Nomor 4677 atas nama CV.

Surat Banding Nomor: 002/TAXDXOF/1 1/2012 tanggal 7 November 2012, dilampiridengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak;MengingatMemutuskanbahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Keluar dan Denda Administrasi dalam RangkaEkspor yang terutang sebesar Rp235.964.010,00 dan S0%nya adalah sebesarRp117.982.005,00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP

tanggal 16 Oktober 2012 sebesarRp235.964.010,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0333/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0384/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3

Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikandokumen pendukung nilai transaksi.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding telah menyerahkanfotokopi bukti/dokumen berupa:P.1.P.2.P.3.P.4.P.5.P.6.P,7.P.8.P.9P.10.P.11.P, 2.P.13.P, 14,P.15.P.16.P.17.P.18.P.19.P.20.P.21.P22,P.23.P.24.P23.P.26.P.27.P.28.P29,P.30.P31,P.32.P.33.P,34,P.35.P.36.P37,P.38.Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP403/KPU.01/2012tanggal26 Januari 2012,SPTNP Nomor: SPTNP029876/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal22 November 2011,SSPCP

stempel Kantor Pos),Pengesahan Akta Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU45241.AH.01.02. tanggal penetapan 28 Juli 2008 (bermeteraidengan stempel Kantor Pos),Surat Nomor: 103/08/MIL/DIR/2012 tanggal 07 Agustus 2012 perihalData tambahan,Purchase Order Nomor: 111011 tanggal 11 Oktober 2011 (by email);Proforma Invoice Nomor: MT/0928 tanggal 12 Oktober 2011,PIB Nomor Aju: 00000000561620111101000028 tanggal 02November 2011 Nomor Pendaftaran: 431318 tanggal 16 November2011 (CIF USD 841,233.52),SSPCP

November dan Desember 2011;Buku Besar Bank BCA periode November 2011,Buku Besar Pembelian Barang periode 01 Januari s.d. 31 Desember2011,Buku Besar Hutang Dagang periode 01 Januari s.d. 31 Desember2011,Bukti Bank UOB Nomor: BB 1378 tanggal 28 Desember 2011 sebesarRp 997.322.337,96,Bilyet Giro Bukti Bank UOB Nomor: 000286 tanggal 28 Desember2011 sebesar Rp 997.322.337,96,Aplikasi Transfer Bank UOB Buana tanggal 28 Desember 2011sebesar HKD 841,223.52,Laba Kurs periode 01 Januari s.d. 13 Desember 2011,SSPCP

tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 27.130.000,00(SPTNP),Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BCA tanggal 22 November2011 sebesar Rp 27.130.000,00,Bukti Penerimaan Surat Nomor: S0160306/PPN1111/WPJ.06/KP.1203/2011 tanggal 28 Desember 2011,SPT Masa PPN bulan November 2011 tanggal 27 Desember 2011,SSPCP tanggal 15 November 2011 sebesar Rp 284.723.000,00,SSPCP tanggal 03 November 2011 sebesar Rp 65.947.000,00,P.39.P.40.PAl,P.42.P.43.P.44.P.45.P.46.P.47.P.48.P.49.SSPCP tanggal 09 November 2011 sebesar

Rp 26.707.000,00,SSPCP tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 32.358.000.00,otokopi SSPCP tanggal 17 November 2011 sebesar Rp 31.417.000,00,otokopi SSPCP tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 64.845.000,00,SSPCP tanggal 22 November 2011 sebesar Rp 27.130.000,00,SSPCP tanggal 24 November 2011 sebesar Rp 10.567.000,00,SSPCP tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 270.945.000,00,Faktur Nomor: 11110197 tanggal 28 November 2011 sebesar Rp960.000,00,Faktur Pajak Nomor: 010.000.11.00002530 tanggal 28 November2011

Pembayaran oleh Pemohon Banding dengan SSPCP Tanggal 13 September 2011Dokumen Dasar Pembayaran SPTNP No.014929 tanggal 30 Mei 2011 sebesarRp.13.471.000,00,.

2012 tanggal 2 Nopember 2012 tentang Penolakan PermohonanPengembalian Bea Masuk.bahwa mulai tanggal Keputusan Keberatan Nomor: KEP4198/KPU.01/2011Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan Penyetoran oleh Terbanding atasJaminan Kontan Pemohon Banding (tanggal 19 September 2011) dalamJangka waktu 32 hari, Sedangkan syarat jangka waktu pengajuan banding 60hari sejak diterbitkan Keputusan Keberatan dan Pemohon Bandingmengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak tanggal 13 September 2011dengan membayar 50% (SSPCP

sebesar Rp.13.471.000,00) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undangundang No. 14 Tahun 2002,sehingga antara Pengajuan Banding (SSPCP tanggal 13 September 2011)dengan Penyetoran Jaminan Tunai oleh Terbanding (SSPCP tanggal 19September 2011), lebih dulu dilakukan Pengajuan Banding oleh PemohonBanding.bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, antara lain mengatur Pengembalian dapatdiberikan terhadap seluruhnya atau sebagian bea masuk yang telah dibayaratas kelebihan pembayaran bea masuk karena kesalahan

bahwa Surat Banding Nomor: 66/NSPIGM/XI/12 tanggal 6 November 2012, dilampiridengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajakdalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp389.254.000,00 dan 50%nya adalah sebesarRp194.627,000.00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP

tanggal Juni 2012 sebesar Rp389.254.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb.0343/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0398/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3

2011 tanggal 19 Agustus 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yangmasih harus dibayar sebesar Rp 266.279.805,00 dan 50%nya adalahsebesar Rp 133.139.903,00 dan dalam berkas bandingnya PemohonBanding melampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan imporberupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor(SSPCP

) sebesar Rp 266.282.000,00 pada tanggal tanggal 18 Agustus2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidakpernah hadir dalam persidangan dan Pemohon Banding tidakmenyerahkan atau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, olehkarena itu Majelis tidak dapat menguji keabsahan fotokopi SSPCP tersebutsehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun

KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ketidakhadiran kami dalam persidangan banding di Pengadilan Pajakdikarenakan selama persidangan banding berlangsung Saya sebagai Direktursedang dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan secara terus menerusselama periode tersebut.Bahwa oleh sebab tersebut di atas maka kami tidak menyampaikan asli aktaperusahaan serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP

)dalam persidangan untuk memenuhi pemeriksaan ketentuan formal bandingoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Bahwa adalah benar saya (Irfan Suryanto) menjabat sebagai Direktur PTWahana Cipta Niaga, sedangkan mengenai asli Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) yang tidak disampaikan, adalah benar kami telahmembayar keseluruhan jumlah yang terutang dengan SSPCP Nomor 386660tanggal 15 April 2013 sebesar Rp 90.621.000,00.

Dengan tidak disampaikannyaasli SSPCP dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak tidak berarti bahwapembayaran kami tidak diakui karena secara fakta pembayaran kami tersebutsudah masuk ke kas Negara.Bersama surat ini Saya lampirkan pula dokumen yang menerangkan kondisisakit saya pada saat itu.Dapat kami jelaskan pula bahwa selama saya sakit dan menjalani perawatanmaka Perusahaan dijalankan oleh Manajer di perusahaan kami yang sudahterbiasa dengan operasional seharihari perusahaan.