Ditemukan 44 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sultoni sultana suntono sultan sutono sultono sultonu sulthony sulton sultonã
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 170/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2019 — Pemohon:
Triviyanto Widiyadi
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kemenkeu RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara
245 — 634
  • ARIEF SULTONY, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa sistem Perpajakan secara keseluruhan biasa juga kita kenal denganSystem Self Assesment artinya masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, untuk memperhitungkan pajak.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
158 — 108
  • Mudzakir, SH, MH. esensi penegakan pajakpada prinsipnya menyatakan bahwa penghukuman/pemidanaan dalamkonteks hukum erpajakan adalah ilihanterakhir (UltimumRemedium), yang paling diutamakan sesungguhnya adalah penegakanadministrtif perpajakan dalam konteks melakukan pemungutan pajakkepada wajib pajak demi mendukung pendapatan Negara hal ini jugadidukung oleh keterangan Ahli dari Termohon yang berasal dari DiklatPerpajakan Arif Sultony menjelaskan pula dalam Hukum Pidana PajakpelaksanaanPidanaPajak
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
133 — 113
  • Mudzakir, SH, MH. esensi penegakan pajak pada prinsipnyamenyatakan bahwapenqhukuman/pemidanaandalamkonteks hukumperpajakanadalahpilihanterakhir(UltimumRemedium), yang palingdiutamakan sesungqquhnya adalah penegakan administrtif perpajakan dalamkonteks melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak demi mendukungpendapatan Negarahalinijuga didukung oleh keteranganAhli dariTermohon yang berasal dari Diklat Perpajakan Arif Sultony menjelaskanpula dalam Hukum Pidana Pajak pelaksanaan Pidana Pajak bersifat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - PARGONO RIYADI
231 — 132
  • ARIEF SULTONY, di depan persidangan dan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwabekerja sebagai Pemeriksa Pajak di Kanwil DirektoratJenderal Pajak Jakarta Pusat pada sekitar bulan Mei 2011.Bahwa Pada periode itu, saksi adalah Supervisor KelompokIl Fungsional Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJP JakartaPusat, sedangkan Terdakwa adalah Ketua Tim Kelompok Fungsional Pemeriksa.
    (tujuh puluh dua juta tiga puluh delapanribu empat ratus rupiah).Bahwa tanggal 7 Agustus 2009 terjadi perubahan susunanTim HAMZAH KESUMA, SE dimutasikan ke luar Jakarta,sehingga diterbitkan Surat Tugas tertanggal 7 Agustus 2009dengan perubahan, ARIEF SULTONY diangkat sebagatSupervisor, SULASTYO (saksi sendiri) sebagai Ketua Tim,dan Anggotanya adalah CAHYO RUMPOKO dan ditambahyang baru TRESNA ADIANA, S.Mn.Bahwa terhadap wajib pajak yang tidak memenuhipanggilan tersebut, tim tidak melakukan upaya apapunkarena