tetapi perkawinanHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA Dgl.tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danpenerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

dari 11 HalamanPenetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA Dgl.lingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan oleh PengadilanAgama adalah perkawinan bagi masyarakat Islam yang telah memenuhi syaratsyar'ly, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syariy adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalahrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly

isteri dan Pemohon IIsebagai calon suami pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halanganperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan dan berpendapat bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1989 telahmemenuhi syarat syarly

Pemohon Il telah terikat denganperkawinan yang sah karena masyarakat muslim terutama tokoh masyarakatdan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuhpada normanorma kesusilaan dan normanorma agama sehingga tidak akanmembiarkan ada lakilaki dan perempuan yang hidup bersama dilingkungannya bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yang sahsecara syarly.Halaman 7 dari 10 halamanPenetapan Nomor 453/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara syarly

memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitanakta nikah agar perkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'ily, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 12/Padt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah terikat denganperkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamais terutama tokohmasyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat sertasangat patuh pada normanorma kesusilaan dan dan normanorma agamasehingga tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan di lingkungannyayang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yangsah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syarly

adalahperkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Halaman 7 dari 10 halamanPenetapan Nomor 12/Padt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkansecara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly dan syarattautsiqy.

tetapi perkawinantersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon Il memohonHalaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Dgl.penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitanakta nikah agar perkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, balk yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspomasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi

dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanperkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'ily, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafalyang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orangyang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islamserta dihadiri oleh dua orang lakilaki yang telah balig, berakal, dan beragama Islamsebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halanganperkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syarly

adalahperkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkansecara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly dan syarattautsiqy.

tetapiperkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehinggatidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon IIHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 108/Padt.P/2019/PA Dgl.memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinandan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Halaman 7 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 108/Padt.P/2019/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitanakta nikah agar perkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukumdan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'ly, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

PemohonIl sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halanganperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai denganPasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 september 1979telah memenuhi syarat syarly

sah karena masyarakat muslim yang agamais terutama tokohHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA Dgl.masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat sertasangat patuh pada normanorma kesusilaan dan dan normanorma agamasehingga tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan di lingkungannyayang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yangsah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syarly

gram cincin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai,tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinansehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon danPemohon Il memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanperkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

calon suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanjJuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkayakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 telahmemenuhi syarat syarly

tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan dilingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

tetapi perkawinantersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danHalaman 5 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 147/Padt.P/2019/PA Dgl.penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

suami danPemohon Il sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyataterdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanjJuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2016 telahmemenuhi syarat syarly

2019/PA Dgl.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyalhalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

danMaming, dengan mahar berupa Sawah 25 are dibayar tunai, tetapi perkawinantersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danpenerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan dilingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

perceraian.b. hilangnya akta nikah.c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan.d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNo. 1 Tahun 1974, dane. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyalhalangan perkawinan menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974.Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdilaksanakan setelah berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi karena terbukti telan memenuhi syarat syarly

dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000, dibayar tunai, tetapiperkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehinggatidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon IImemohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinandan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

pula ternyataHalaman 6 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 361/Padt.P/2019/PA Dgl.terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1994 telahmemenuhi syarat syarly

tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan dilingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

tetapi perkawinan tersebut tidakmelalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan denganakta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikahuntuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agarperkawinan mereka dapat dpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui olehnegara.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, balk yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi

sejumlahRp110.000,00 (Sseratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi perkawinantersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohonpenetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan danpenerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkansecara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

pula ternyataHalaman 6 dari 11 HalamanPenetapan Nomor 297/Pdt.P/2019/PA Dgl.terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampaldengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan berkayakinan dan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 telahmemenuhi syarat syarly

tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan dilingkungannya yang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpapernikahan yang sah setidaktidaknya sah secara syar ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syariyadalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi HukumIslam.Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan oleh PengadilanAgama adalah perkawinan bagi masyarakat Islam yang telah memenuhi syaratsyar'ly, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syariy adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalahHalaman 5 dari 11 halamanPenetapan Nomor 442/Pdt.P/2018/PA Dgl.rukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly

isteri dan Pemohon IIsebagai calon suami pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halanganperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berkeyakinan dan berpendapat bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 telahmemenuhi syarat syarly

telah terikat denganperkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamais terutama tokohmasyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat sertasangat patuh pada normanorma kesusilaan dan normanorma agama sehinggatidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan di lingkungannya yanghidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yang sahsecara syarly.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 442/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara syarly

ituberdasarkan ketentuan Pasal Pasal 309 Rechtreglement Voor De Buittengewesten(R.Bg), keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkandengan jawaban Termohon.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syar'ly, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly

adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Halaman 11 dari 17 halamanPutusan Nomor 75/Pat.G/2018/PA Dgl.tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangPenyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa di

istri pada saat akadnikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalamPasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkayakinan dan bahwa perkawinan antara Slamet Santosobin Santoso dan Herawati binti Intce Muda Lamadjido yang dilaksanakan padatanggal 14 April 1987 telah memenuhi syarat syarly

binti Intce muda Lamadjido telah terikatdengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutamatokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadatserta sangat patuh pada normanorma kesusilaan dan dan normanorma agamasehingga tidak akan membiarkan ada lakilaki dan perempuan di lingkungannyayang hidup bersama bertahuntahun layaknya suamiistri tanpa pernikahan yangsah setidaktidaknya sah secara syar'ly.Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat syarly

tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatanperkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanHalaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PA Dgl.perkawinan dan penerbitan akta nikanh agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, baik yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syary untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi

Pemohon sebagai calon suami dan Pemohon Ilsebagai calon istri tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimanadiatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan antaraPemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999telah memenuhi syarat syarly

dan Misma, dengan mahar piring batu 25buah dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatanperkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatanperkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapatdpertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapatdiitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat syarly

, balk yangdilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.Halaman 5 dari 10 halamanPenetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA Dgl.Menimbang bahwa yang dimaksud syarat syarly adalah syarat tentangsahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukunrukun dan syaratsyarat perkawinan serta tidak ada halangan syarly untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitabkitab fikihyang kemudian ditranspormasikan ke dalam UndangUndang

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mukmin Masduki bin Masduki)terhadap Penggugat (Novely Shelly, Amd binti Syarly Amri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Bahwa Saksi yakin akan perkawinan Pemohon dan Pemohon II diMalaysia adalah sah secara syarly.

suami dan Pemohon IIsebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halanganperkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon denganPemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2017 di Sarawak, Malaysia,telah memenuhi syarat syarly

perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai denganHalaman 5 dari 9 halaman.Penetapan Nomor 321/Pat.P/2021/PA.WtpPasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctoPasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa dari faktafakta persidangan sebagaimanatersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26April 2014 di Desa Salebba, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, telah sahsecara syarly

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkansecara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara syarly dan telahtercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (2) KompilasiHukum Islam.Menimbang bahwa pasangan suamiistri yang telah melakukanpernikahan secara Islam, tetapi tidak tercatat