Ditemukan 3211 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PID/2011/PT.MKS
Tanggal 20 Juli 2011 — - ALI BIN JANJANG
5622
  • Put.No.211/Pid/2011/PT.Mksdengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaiberikut Bahwa meskipun sertifikat adalah merupakan sebuahalat bukti terkuat, namun sertifikat tersebutbukanlah merupakan bukti secara penuh menentukankepemilikan sebuah tanah, apalagi telah terjadikesepakatan peminjaman antara pelapor denganTerdakwa sebelum sertifikat tersebut terbit.
Register : 22-05-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 17 Maret 2016 — PENGGUGAT : PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI MELAWAN TERGUGAT : 1. DODI 2. MARINUS APAU, Sp.d 3. HAJI HAIDIR 4. SYAHRIN PEKA 5. IJON TAJAM 6. SURIAN
10722
  • Hak miliksebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalahhak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Katakata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hakguna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya yaitu untukmenunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hakHal. 37.
    Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut: hakmilik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah. Katakata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainlainnya yaituuntuk menunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyaiJorang hak miliklah yang ter (artinya :paling kuat dan terpenuh).
    Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagai berikut :hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah.
    Katakata terkuat dan terpenuh itu) bermaksud untukmembedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai danlainlainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak hak atas tanah yangdapat dipunyai orang hak miliklah yang ter (artinya :paling kuat dan terpenuh).Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenangwenang inginmengusai hak milik Tergugat Ill padahal Penggugat mengetahui dan mengakuisendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat Ill, Dalil Penggugatmengenai hal ini tidak
    Hak milik sebagaimana penjelasan pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariasebagai berikut :hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2012 — H. BACHTIAR SUTTE, BE, SH,; Pr. NAJI BINTI NYAMBANG, dk
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bachtiar Sutte, BE, SH yang menyatakan:Merujuk pada fakta di atas maka terhadap bukti P4 s/d P.9 dan P.11 hanya menunjukkanadanya suatu proses pengurusan hak atas tanah yang belum berhasil/belum terselesaikandan sama sekali belum dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat menunjukkan siapasebetulnya pemilik tanah sengketa tersebut, oleh karena itu buktibukti tersebut harusdikesampingkan;Pertimbangan tersebut keliru karena bukti P.9 telah dijamin kekuatannya sebagaibukti yang terkuat dan terpenuh sebagaimana
    III/1978 yang dasarpenerbitannya didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1969 tanggal30 April 1969 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 (disebutdalam bukti P.9) yang diproses dengan petunjuk yang terdapat dalam PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dengan kata lainPenggugat menempuh penerbitan surat ukur secara prosedural dan tidak adabantahan selama proses berjalan sampai terbitnya surat ukur (bukti terkuat danterpenuh) penjelasan PP 10 Tahun
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pdt/2015
Tanggal 22 September 2015 — 1. SARONTO, dkk. VS 1. SANIYEM, dkk. dan 1. KADI, dk.
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA).
    Sebagaimana warkah tanah atas SertifikatSertifikat tersebut, yangmerupakan pemecahan atas nama orang tua para Penggugat dan tanahtanah dalam Sertifikat tersebut merupakan hak milik karena merupakan hakturun temurun, terkuat dan terpenuhi (Pasal 20 UUPA), sehingga apabilaHalaman 10 dari 12 hal. Put.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/TUN/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — RADIANSYAH BIN RAMLI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KUBU RAYA., II. A. HAMID BIN ABU., DKK
4710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memerintahkan untuk mencabutnya;7 Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikatsertifikat Hak Milikyang menjadi objek sengketa di atas tanah hak milik Penggugat yang berasaldari warisan peninggalan almarhum neneknenek Penggugat yang bernamaKambek Binti La Darisi dan nenek Syarifah Binti La Darisi, adalah merupakanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni:UndangUndang Nomor 5 Tahun 1950 bagian III hak milik, Pasal 20ayat (1) Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat
    dan terpenuhyang dapat dipunyai orang di atas tanah, dengan penjelasan pasal inidisebutkan sifatsifat hak milik, yang membedakannya dengan hakhak lainnya, Hak Milik adalah hak yang Terkuat dan Terpenuhikarena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah akibat ketidakcermatan danketidaktelitian Tergugat sehingga terbit di atas tanah hak milikPenggugat yang berasal dari warisan peninggalan almarhum nenekPenggugat yang bernama Kambek Binti La Darisi dan
    Hak turun temurun terkuat dan terpenuh seharusnyaTergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa terlebihdahulu meneliti asal usul tanah secara cermat, kebenaran pemilik di atastanah yang akan di terbitkan sertifikat tersebut, sedangkan dalam hal iniTergugat tidak melakukannya, sehingga terbit di atas tanah hak milikPenggugat yang bukan atas nama Penggugat sebagai pemilik yang sah,akan tetapi adalah atas nama orang lain yang bukan pemilik sah;Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1961 Bab
Register : 01-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Blk
Tanggal 12 Juli 2017 — 1. SYAMSIAH BINTI TJITJU, umur 56 tahun, Pekerjaan wiraswata, alamat jalan Nenas, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba; 2. SYAFRUDDIN BIN TJITJU, umur 52 tahun, pekerjaan Tukang Kayu, alamat Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba; Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada H. Zainal Abidin, SH Advokat pada kantor Lembaga Layanan Hukum Masyarakat Citra Keadilan beralamat di jalan Muthar Lutfi Nomor 16, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukum dengan Nomor: 6/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 1 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Lawan: 1. TAJUDDIN, umur 46 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Borong Kassi Dusun Bontotanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo dan Baharuddin M, SH keduanya Advokat yang beralamat BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 15/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. AYU S BINTI SATONG, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kapas Keluarahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo dan Baharuddin M, SH keduanya Advokat yang beralamat BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukum dengan Nomor: 15/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 27 Februari 2017 selanjutnya disebut Tergugat II; 3. KADIR BIN HANAU, umur 35 tahun, pekerjaan Petani Penggarap, betempat tinggal di dusun Polewali, desa Bontomacinna, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat III; 4. SUARDI BIN SATONG, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kapas Keluarahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo dan Baharuddin M, SH keduanya Advokat yang beralamat BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukum dengan Nomor: 15/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 27 Februari 2017 selanjutnya disebut Tergugat IV; 5. MUHAMMAD RAHIM, SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di kantor di jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 7. CAMAT GANTARANG, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III
11836
  • adalah suatu perobuatan melawanhokum karena langsung menguasai tanah sengketa denganmenempatkan/meletakkan akta jual beli Nomor 25/GT/V1V2013 diatas tanahPara Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa, ini adalah pendapatyang keliru karena bagaimana mungkin tindakan Tergugat Il yangmengalihkan/menjual objek sengketa kepada Tergugat dapat dikatakanmelawan hukum sedangkan kenyataannya Tergugat Il adalah pemilik objeksengketa yang dilandasi alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yangmerupakan bukti yang terkuat
    Blkkepemilikan terhadap objek sengketa yang merupakan bukti terkuat danterpenuh;8.
    sesuai dengan bukti surat T.LILIV2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:749 Desa Bonto Macina, surat ukur nomor: 02/Bonto Macina/2006 tanggal 4Januari 2006 Luas 7.885 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima) MeterPersegi, adalah atas nama Ayu S (Tergugat Il), oleh karena dasar kepemilikandari Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik maka sesuai dengan ketentuan: Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwa Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat
    Hak milik adalahhak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah.Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikianakan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosial daritiaptiap hak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter"(artinya: paling)kuat dan terpenuh;Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perdata Nomor: 4/Padt.G/2017/PN.
Register : 02-10-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 15-02-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 2990/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 29 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
90
  • Danitu dilakuan secara terus menerus oleh Tergugat;f Bahwa masalah terkuat lagi karena Penggugat diteror seorangperempuan yang tidak dikenal katanya Debt Colector menanyakanTergugat terus menerus dengan alasan tagihan pekerjaan (leveransirbatu).
Register : 09-08-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Blk
Tanggal 18 Januari 2017 — Tamrin bin Basolli, lahir di Bonto Biraeng tanggal 25 Maret 1980, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berumur 36 tahun, bertempat tinggal di Bonto Biraeng RT/RW 001/001 Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin; Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, SH dan Tahiruddin SH., MH, advokad pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Sinar Keadilan Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukum dengan Nomor: 55/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 30 Agustus 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan 1. Mariana binti Siman, Bertempat Tinggal di Dusun Papa Jaya, Desa Lembana Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara indonesia,Status Kawin; 2. Juma. S, Bertempat tinggal didusun Papan Jaya, Desa Lembana Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, warga negara indonesia. 3. A. Munir, Bertempat Tinggal di Dusun Jannayya Lembana, Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Jenis Kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, status Kawin;
9928
  • ; (Bukti T3), Majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwaHak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 20 UndangUndangNomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenyatakan Dalam pasal ini disebutkan sifatsifat daripada hak milik yangmembedakannya dengan hakhak lainnya
    Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atastanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)kuatdan terpenuh.Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi: Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku
    dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 3Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwaHak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
    Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan, hak pakaidan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanahHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2016/PN.BLKyang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)kuat danterpenuh.Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi: Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal ini meliputi
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 321/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 16 April 2019 — Penggugat:
Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Tergugat:
Tuan JASRI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
189106
  • Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria disebutkan jika:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.Apabila melihat penjelasan atas Pasal tersebut maka didapati jika:....
    Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.5.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas jika hak kepemilikan atastanah sebagaimana objek sengketa adalah berada pada Tergugat karenahak kepemilikan atas tanah milik Tergugat adalah terkuat dan terpenuh.7.
    Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria disebutkan jika:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.Apabila melihat penjelasan atas Pasal tersebut maka didapati jika:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 321/Pat.G/2018/PN Smg5.berikut :....
    Katakata terkuat dan terpenuh itu. bermaksud untukmembedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dikarenakan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki olehTergugat adalah terkuat dan terpenuh sudah seharusnya jikaterjadi overlapping maka secara logika hukum yang harus diakuikeabsahannya adalah kepemilikan hak atas tanah dengan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1346 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — MANAKIL TOGU PARDOMUAN SINAGA VS ROY TAGOR TAMPUBOLON
4413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmenerapkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria didalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkanbahwa Sertipikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun , terkuat
    danterpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertipikat Hak Milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya,namun akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat danJudex Facti Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidakmempertimbangkan bukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yangmerupakan bukti kepemilikan atas tanah terperkara dalam bentukSertipikat Hak Milik yang terkuat dan terpenuh yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan
    Hitam memang berada di lokasitanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertipikat Hak MilikNomor 296 dan Sertipikat hak Milik Nomor 298 memang berada diobjek terperkara, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapatdan Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidakmenerapkan Ketentuan Hukum Agraria sebagaimana yang diaturdidalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang isinya adalah Hak Milikadalah Hak Turun Termurun Terkuat
    buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanperasidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertipikat Hak Milik Nomor 296 dan Sertipikat Hak MilikNomor 298 berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3Hitam yang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini knususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurnadan mempunyai kekuatan terkuat
    sebagaimanatersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan BuktiSurat P3 Hitam adalah merupakan pertimbangan hukum yang kelirudan tidak tepat dan telah pula tidak mencerminkan keadilan adanya,karena dengan tidak menganalisa dan mempertimbangkan isi dan BuktiP3 Hitam tersebut mengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah(objek terperkara) Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana buktiP1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertipikat Hak Milik yangmerupakan bukti kepemilikan yang sempurna, terkuat
Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/Pdt/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — SUJASMIN bin MUHAMMAD VS PAIMAN bin MUHAMMAD, DK
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taher;Bahwa dari pendapat dan pertimbangan hukum Judex Facti yang PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding tolak tersebut, ada hal yang dilalaikan ataudiabaikan oleh Judex Facti yang sifatnya bertentangan dengan hukumpertanahan nasional baik dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)yang Unifikatif dan Kodifikatif beserta peraturan lain sebagai aturanpelaksananya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 yangberkaitan dengan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagai bukti hakyang terkuat dan
    sempurna;Perlunya pendaftaran tanah dalam Buku Tanah, yang dilanjutkan denganpenerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagai tanda bukti hakyang terkuat atas kepemilikan sebidang tanah;Hal. 11 dari 13 hal.
Register : 07-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 99/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : YUSNANI Diwakili Oleh : DIAN KORONA, SH. MH
Terbanding/Tergugat : PEMKAB Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai tengah
18772
  • titik batasmaupun letak tanah yang didalilkan dalam gugatannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) disebutkan bahwa hakhak atas tanah yang diakui di Indonesiadan beberapa hak atas tanah yang sering ditemukan dalam kehidupan seharihari beserta dengan krakteristik dan sifatnya salah satunya adalah hak milik yangmengandung pengertian merupakan hak atas tanah yang diperoleh secara turunmenurun, terkuat
    dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.Turuntemurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada abhiwaris, terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, danterpenuh dalam hal kewenangan yang dimiliki pbemegang haknya;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat berdasarkan bukti surat P7, P9, P12, P14, P15, P16, T33 dikuatkan dengan keterangan saksi Barmawi dansaksi lIriansyah telah ditemukan fakta hukum adanya hubungan hukumPenggugat dengan objek perkara in casu berupa
    sebidang tanah dengan luas9.216 m2 (Sembilan ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak diJalan Tanjung Pura RT.0O1 RW. 001, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah melekat hak kebendaan Penggugatatasnya berupa Hak Milik atas tanah yang menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalam PasalHalaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2020/PT BJM20 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyal
    Turuntemurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris,terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenuhdalam hal kewenangan yang dimiliki pbemegang haknya;Menimbang, bahwa selain itu Penggugat berdasarkan bukti surat P7, P9,P12, P14, P15, P16, T33 dikuatkan dengan keterangan saksi Barmawi dansaksi lIriansyah telah ditemukan fakta hukum adanya hubungan hukumPenggugat dengan objek perkara in casu berupa sebidang tanah dengan luas9.216 m?
    (sembilan ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak diJalan Tanjung Pura RT.001 RW. 001, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah melekat hak kebendaan Penggugatatasnya berupa Hak Milik atas tanah yang menurut UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalam Pasal20 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
Register : 24-04-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 283/PDT.G/2014/PN Dps.
Tanggal 5 Nopember 2014 — SYARIFAH AMAN MELAWAN NI MADE ARDANI,DK.
5225
  • Bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20ayat (1) yang dimaksud dengan hak milk adalah hak turun temurun, terkuat,dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah;Hal. 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 283/Padt.G/2014/PN Dps.145. Bahwa dalam posita 5 Gugatan Penggugat menyatakan adanya kejanggalanyang dirasakan tentang keberadaan lahan yang Penggugat nyatakan sebagaifasilitas jalan umum dengan nama Gang Sukusuku.
    Bahwa menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 20ayat (1) yang dimaksud dengan hak milk adalah hak turun temurun, terkuat,dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah;5. Bahwa dalam posita 5 Gugatan Penggugat menyatakan adanya kejanggalanyang dirasakan tentang keberadaan lahan yang Penggugat nyatakan sebagaifasilitas jalan umum dengan nama Gang Sukusuku.
Register : 04-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 40/Pdt.Bth/2018/PN Tlg
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
Subandi,BA
Tergugat:
1.CUCI HANDAYANI
2.DARMAN
244
  • Bahwa terkait Jual Beli yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2014yaitu jual beli sebagian obyek sengketa berupa Persil Nomor 31 klasd seluas + 143 m2 merupakan Jual Beli antara Pelawan danTerlawan Tersita sedangkan Terlawan Penyita tidak mengetahui haltersebut dan Terlawan Penyita adalah pemegang Sertipikat Hak MilikNomor 1640 sebagai bukti kepemilikan yang sah terkuat danterpenuh dan harus dilindungi undangundang;2.
Register : 02-06-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 199/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 4 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : Tn. ANDI MALLI LEO Diwakili Oleh : NUR HATTA DAENG MAREHA SELAKU SUAMI/AHLI WARIS DARI ALMARHUM ANDI MARNIATI ALIAS LILI
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat I : PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
4219
  • sebaliknyaputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar telan tepat dan benarmemberikan pertinbangan hukum dalam putusan bahwa fakta P2, P3, P4bukanlah surat kepemilikan, sehingga terhadap keberatanPembanding/Penggugat, menurut hukum harus ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan.Alasan hukumnya:Bahwa sejak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang Undang UndangPokokPokok Agraria (UUPA"), yang dikuatkan di Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPAmaka yang menjadi alat bukti kKepemilikan yang berlaku dan terkuat
    No. 199/PDT/2017/PT MKSkarena hanya sertipikatlah yang menjadi bukti kepemilikan yang terkuat danterpenuh sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 yang menyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — WAKNER SINAGA VS ROY TAGOR TAMPUBOLON
3610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmenerapkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria di dalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalamUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwaSertifikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun, terkuat
    dan terpenuh yangdapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertifikat hak milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya, namunakan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak mempertimbangkanbukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yang merupakan bukti kepemilikanatas tanah terperkara dalam bentuk sertifikat hak milik yang terkuat danterpenuh yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
    Bukti P3 Hitam memang berada di lokasi tanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, memang berada diobjek terperkara,maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak menerapkan KetentuanHukum Agraria sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;adalah hak milik adalah hak turun termurun terkuat
    buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanpersidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor 292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor293, berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3 Hitamyang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini khususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurna danmempunyai kekuatan terkuat
    sebagaimana tersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan Bukti Surat P3 Hitamadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dantelah pula tidak mencerminkan keadilan adanya, karena dengan tidakmenganalisa dan mempertimbarigkan isi dan Bukti P3 Hitam tersebutmengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah (objek terperkara)Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana bukti P1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kKepemilikan yangsempurna, terkuat
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
817466
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • alat pembuktianyang kuat.(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara danmasyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutan denganpendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyatyang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut.Bagian IIIHak milik,Pasal 20.(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
    Selain hak milik sebagai hak turuntemurun,terkuat dan ter penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pulahak gunausaha, hak gunabangunan, hakpakai, hak sewa, dan hakhaklainnya yang akan ditetapkan dengan Undangundang lain (pasal 4 yo 16).Bagaimana kedudukan hakhak tersebut dalam hubungannya dengan hakbangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 dibawah."
    Maka ditentukan dalamayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadapkepentingan golongan yang ekonomis lemah.(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukumadat dan hukumbarat dalambidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan hukumpada hakekatnya akan terselenggarakan pula.Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukumagraria yang baru pada pokoknya mengenal hakhak atas
    Hak milik adalah hk yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyaiorang atastanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu. Gfat yang demikian akan terang bertentangan dengansifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh"itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanahyang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh.Pasal 21.Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (ll angka 5).Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lainlain caradilarang oleh pasal 26 ayat 2.
Putus : 27-09-2010 — Upload : 19-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 K/Pdt/2010
Tanggal 27 September 2010 — LA COLLI.dkk vs MALIKE Bin LAKENNING.dkk
2911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010terbit 1997, sedangkan ibunya masih hidup dikala itu, halhal semacam inikiranya patut dipertimbangkan sebab bila tidak dipertimbangkan kerancuantersebut, jelas Hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, dan mustahilkeadilan dapat ditegakkan ;KEBERATAN KETIGA :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrapdalam hal Bukti P.1 Sertifikat dengan mengaitkan asal obyek sengketa dariwarisan Penggugat sejak tahun 1980, adalah pengertian dan penerapan Hukumyang keliru sebagai hal bukti terkuat
    ;Bahwa mungkin Bukti P.1 yakni sertifikat atas nama MALIKE No.1631 yangterbit dalam tahun 1997 tersebut dianggap bukti terkuat, kalau prosedurpenerbitannya benar.
Register : 18-09-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
Yonas Yustus Tupu
Tergugat:
1.MARTHA TUPU MBUILIMA
2.WILSALKUS NGGADAS
3.PT. Bank Mandiri PERSERO Tbk, cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Kupang Urip Sumoharjo
8632
  • Memang benar Yeremias Tupu menguasakan kepada Tergugat Ilmenggunakan Sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001 dijadikan hak tanggungankepada Tergugat III adalah sah berdasarkan hak dan kewenangan hukumbahwa hak milik adalah terkuat dan terpenuh ( Ps. 20 (1) UUPA) dan dapatdibebani hak tanggungan (Ps. 25 UUPA, Ps. 4 UU.
    Demi hukum terhitung sejaktanggal 18 Agustus 2006 kepemilikannya menjadi terkuat, terpenuh, mutlakdan absolut dan tidak dapat diganggu gugat karena daluwarsa (Ps. 32 PP.No. 24/1997), sejak saat itu juga usaha Penggugat mencari keadilan hukumHalaman 7 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olmdengan sendirinya gugur oleh Undang Undang dan tertutup untuk semuapintu hukum formalObyek yang digugat seharusnya berdasarkan fakta surat pelepasan hak,bukannya hanya pandai mengutip kepunyaan orang
    No. 24/1997) kekuatanmengikat sertifikat No. 93 Tahun 2001 bersifat terkuat, mutlak, absolut dantidak dapat diganggu gugat serta memberikan kepastian hukum danperlindungan hukum kepada pemegang hak alias Yeremias Tupu (Ps. 3 PP.No. 24/1997)Halaman 8 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN OlmBahwa tidak benar Tergugat pernah meminjamkan sertifikat tanah kepadaTergugat Il, sebenarnya Yeremias Tupu yang memberikan sertifikat tanahNo. 93 Tahun 2001 kepada Tergugat II dikuasakan (Ps. 1792 KUHPdt
    No. 4/1996.Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik Penggugat yang tidakmengetahui keadaan tanah sebenarnya, tidak mengusahakannya dan tidakdidukung dengan kepemilikan sertifikat tanah.Pemilik tanah sebenarnya adalah Yeremias Tupu dikuasakan kepadaTergugat Il yang aktif mengusahakannya serta bebas menggunakannya,Halaman 9 dari 28Putusan Perdata Nomor : 56/Pdt.G/2018/PN Olm10.diperkuat dengan hak kepemilikan sertifikat tanah No. 93 Tahun 2001adalah hak terkuat dan terpenuh (Ps. 20 UUPA) dan bersifat
Register : 26-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
NURYADI
Tergugat:
MASTAM
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
3714
  • karena proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat belumdilakukan dihadapan PPAT, mengakibatkan jual beli tidak dapat dibuktikanoleh akta jual beli yang dibuat, dan ditandatangani dihadapan PPAT, olehkarenanya Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama, dari namaTergugat menjadi nama Penggugat, dan oleh karena itu berakibat kepadaPenggugat, memiliki tanah yang tidak dilengkapi oleh sertipikat, yangHalaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla10.merupakan suatu bukti yang terkuat
    adalah milik Tergugat sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 28/Nt dan SHM No. 33/Nt maka perbuatanHalaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kla12.13.14.Penggugat yang melakukan penguasaan fisik atas atas tanah aquo dengacara menggarap dan mengambil manfaat atas tanah aquo dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatanTergugat telah bertentangan dengan UndangundangPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) No. 5 tahun 1960 yang berbuny/i:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
    dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah...Bahwa HakMilik adalah hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan untukmenggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidakterbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.
    Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat gugatan ini dibuat masihmenguasai tanah a quo akibatnya Penggugat Rekonvensi tidak dapatmempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya selaku pihakyang telah membeli tanah tersebut dengan penuh itikad baik;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah aquomembuatPenggugat Rekonvensi kehilangan hak untuk menguasai, menikmati danmemanfaatkan tanah miliknya sampai saat gugatan Rekonvensi ini dibuat;Bahwa sertifikat Hak Milik merupakan alas hak terkuat
    ;Bahwa hak milik adalah hak yang turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikankewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluanselama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangankhusus untuk itu.